93 K/TUN/1996 tanggal 2421998);> Bahwa gugatan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Negeri Masohi hal ini terlihat jelas dalamgugatan penggugat angka 4 yang mempermasalahkan tentang yangberhak dalam menikmati hasil dari objek sengketa sehinggamengindikasi adanya sengketa diantara ahli waris yang merupakansengketa keperdataan sehingga sudah sepatutnya terlebih dahuludibuktikan pada peradilan perdata;Gugatan penggugat diajukan telahlewat waktu (kadaluarsa);Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat

waktu sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebabgugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 hari sejak diketahuiditerbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Johan Latunytanggal O5 Juni 1989.

Eksepsi tentang Tenggang Waktu;Bahwa gugatan Penggugat telah lewat wakitu sebagaimana ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebab gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 hari sejakdiketahui diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Juni 1989;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukanoleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi 1, 2 dan 3 dalam Jawabannya tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasukdalam

Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu / daluwarsa (Exceptio Temporis) 1.

Menyatakan bahwa Gugatan aquo masih belum cukup bukti untuk dilakukanpemeriksaan (prematur) ; 220 omen enon nnn nn enn nen nn nn nncncncnsMenyatakan bahwa Gugatan aquo telah lewat waktu untuk diajukan (daluwarsa);Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaar(Q) ;7 22 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnDALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu/daluarsa (Exceptio Temporis)Bahwa Putusan Final Arbitrase Internasional LCIA Nomor : 101655 tanggal 24Nopember 2010, tanggal pendaftarannya 8 Juli 2011 sesuai dengan Akte PendaftaranPutusan Arbitrase Internasional No. 07/Pdt/ARBInt/2011/PN.Jkt.Pst, sehingga telahjauh melewati batas waktu 30(tiga) puluh hari sejak hari penyerahan dan pendaftaranputusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.C.

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal1116, Pasal 1454 dan 1967 KUH Perdata sehingga Penggugat tidakmemiliki Hak untuk mengajukan Gugatan Terkait dengan ObjekSengketa A Quo1. Bahwa pokok sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah PembatalanPerjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 28 Mei 1986 olehdan antara HANSON ROLAND SANGER (Tergugat Il) selaku Penjualkepada H. DJURAIT MT (orang tua Tergugat 1) selaku pembeli(Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan);2.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, semuatuntutan hukum hanya dapat diajukan sebelum adanya lewat waktu yaitu30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana kami kutip ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata sebagai berikut :Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifatperorangan, hapuskarenalewatwaktudenqgan lewatnyawaktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewatwaktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya takdapat diajukan suatu tangkisan

Bahwa secara yuridis gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu)dan Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan ataupembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, maka sesuaiketentuan Pasal 1116, Pasal 1454 dan Pasal 1967 KUH PerdataPenggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkaitdengan objek perkara a quo, karena telah lewat wakiu atau daluarsa.Dengan demikian, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak

Oleh karenanya dengan iniTergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkais Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo denganmemutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (LEWAT WAKTU)Bahwa Tergugat dalam menguasai objek sengketa perkara a quoadalah berdasarkan

apabila dalam 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan dapat diambilkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadapHalaman ke 9 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Blsobjek perkara a quo, telah lewat

waktu atau daluarsa;Dari apa yang telah disampaikan diatas, adalah sangat beralasanhukum dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanmemutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvantkelijkVerklaard).Ill.

Gugatan Kurang PihakBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2009 TentangPembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Jo Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2013 TentangPembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti jadiobjek sengketa telah berada diwilayah yuridiksi hukum KepulauanMeranti maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Merantisepatutnya diikut sertakan/ditarik dalam objek sengketa ini4.Gugatan Penggugat Lewat WaktuBahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu

waktu) Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah tanahbekas bangunan sekolah SDN No. 04, SDN No. 05, SDN No. 06 yangdibangun oleh PEMDA Bengkalis yang terletak di JI.

perkara ini; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihaktelah hadir menghadap di Persidangan, masingmasing diwakili oleh Kuasa Hukumsebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis pada Persidangan tanggal 20 Pebruari 2012 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalildalil gugatan PENGGUGAT kecualiyang diakui dengan tegas kebenarannya; Bahwa, gugatan Penggugat telah lewat

waktu atau masa tenggang 90 hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009yang menyatakan sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. 13Bahwa, Objek gugatan yang digugat oleh Penggugat

proses permohonan IMB Penggugat tidak dapatdikabulkan, oleh karena penolakan Warga Rt. 02, Rw 01, Kelurahan Bintaro,Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang merupakan syarat utama dalammemperoleh UKL/UPL, dan UKP/UPL merupakan dokumen persyaratan pentinguntuk mengajukan permohonan suatu IMB Menara Telekomunikasi; Bahwa, pada waktu proses Dismissal, Tergugat telah menyatakan hal Lewat Waktutersebut kepada Ketua Pengadilan/Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa,gugatan Penggugat tersebut telah lewat

waktu, namun sanggahan Tergugat yangsesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bertentangandengan hukum acara yang berlaku, sehingga Majelis Hakim wajib hukumnya untukmenolak gugatan lewat waktu tersebut atau sebagaimana disebutkan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 239 K/ Sip/1968 : bahwa suatu gugatan yang tidakberdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

suratnya No.57037341.52005 tanggal 23 September 2005yang diterima oleh para Penggugat tanggal 5 Oktober 2005 perihalPengembalian Berkas Permohonan Hak Milik Penggugat seluas 331M2, yang mana baru Penggugat ketahui dengan nyata bahwa di atastanah yang para Penggugat mohon sudah terbit sertifikat tumpangtindin atas nama orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55UndangUndang No.9 Tahun 2004 atas perubahan UndangUndangNo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggagugatan diajukan belum lewat

waktu ;bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat HakGuna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?

Pasal39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ItsbatNikah Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.

KetuaPengadilan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim Yang Mulia yangmenangani perkara ini untuk dapat dikabulkan, dan apabila Majelis HakimYang Mulia berpendapat yang lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsidisqualifikatoir); Gugatan Penggugat salah orang (eror in persona); Para pihak tidak lengkap (p/urium litis consortium); Gugatan Penggugat lewat

waktu/daluwarsa (verjaring); Gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel);Halaman 4 dari 11 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2020.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya adalah:Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat error in persona;Gugatan Penggugat kurang pihak;:Gugatan Penggugat kabur;Gugatan Penggugat telah lewat waktu;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telahmemberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Pts. tanggal 29

Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA, denganidentitas disebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal263 ayat (1) KUHP ;Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas perintahHakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yangdilakukan sebelum lewat

waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini ;Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel data slip bayaran/upahserta absensi karyawan PT Bandung Mutiara Sewu tahun 2008, 2009 dantahun 2010; juga 1 (satu) bundel data slip bayaran/upah karyawanPT Bandung Mutiara Sewu yang tidak ada absensinya; tetap terlampir dalamberkas perkara ;Membebani Terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (duaribu Rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/Pid/2011/PT.Bdgtanggal 24 November 2011

Pasal 7 ayat (2) dan (3)Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Tulang Bawang Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikahNomor 62/Pdt.P/2021/PA.Twg dan setelah lewat waktu 14 hari pengumumantersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena ituberdasarkan SK. KMA.

pihak yangberperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Pembanding dahuluPenggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat,dihubungkan dengan ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perkaraini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dalam Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN yang amarnyaantara lain menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat diajukantelah lewat

waktu, dengan alasan sebagai berikut ; bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 Juni2006 (vide bukti P2 = T38) ;halaman 9 dari 7 halaman.

TUN.JKTini, maka Pengadilan Banding berpendapat bahwa sebenarnya pada saatgugatan yang pertama diajukan Penggugat/Terbanding telah mengetahulKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, dengandemikian apabila kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 diajukan gugatanuntuk yang kedua kali menurut perhitungan Pengadilan Banding gugatantelah diajukan dalam keadaan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) harisebagaimana diatur pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa berdasarkan

Umum dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak diketemukan alasanalasanyang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan harus dijatuhipidana serta dibebani membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amarputusan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan dan pidana tersebut tidakusah dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karenaTerdakwa sebelum lewat

waktu telah ditentukan melakukan perbuatan yang dapatdipidana ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diriTerdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SOLICHUL AMINBin H.TAS,AN sehinga merasa malu ;Halhal yang meringankan : Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;Terdakwa mepunyai tanggungan keluarga dan perlu perhatian dari terdakwa ;Terdakwa

., dengan surat kuasakhusus tertangagal 11 Desember 2008 bertindak untuk dan atas namaJeini Ofni Piri, di mana surat gugatan ini disampaikan pada PHIBanjarmasin tertanggal 21 Januari 2010, yang jika kita lihat dan cermatidari surat kuasa khususnya tertanggal 11 Desember 2008, maka kuasayang telah diberikan oleh Jeini Ofni Piri kepada Yohanis L, SH. adalahsudah lewat waktu untuk bertindak dan atas nama Jeini Ofni Pirimelakukan gugatan terhadap Tergugat di PHI Banjarmasin, sudahseharusnya diperbaharui

SKL, 8 November 2018 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA.Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyatatidak ada perlawanan dari pihak lain.

No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtloyang melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namunsebagaimana dalil Penggugat dan jawaban Tergugat adalah ketidakrelaanTergugat terhadap keadaan Penggugat yang pulang kerja lewat waktu dankemungkinan lain dan yang diketahui saksisaksi adalah melihat anggotabadan Penggugat memar bekas pukulan, dan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka nomor 4 di atas, serta bekas pukulan ataumemar adalah pertanda akibat dari pertengkaran dan kekerasan fisik

Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (DALUARSA);Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 67/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kis Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : O01Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat (1), yangmenyatakan:"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 tempat belas) hari terhitung sejakPelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Kansumen

WAKTU (DALUARSA) dan TIPAK DAPAT DITERIMA;C.

waktu (daluarsa),sebagaimana yang didalikan oleh Termohon Keberatan dalam jawabannya padapokoknya yaitu: Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 tempat belas) hari terhitung sejakPelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Kansumen (BPSK

waktu (daluarsa), makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap pengajuan keberatas atas Putusan BPSK telahdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen;Menimbang, bahwa dalam BAB II Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan BPSK, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan

waktu (daluarsa) harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Termohon Keberatantentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) haltersebut dikemukakan juga oleh Pemohon Keberatan dalam permohonannya,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan mengenaieksepsi Termohon Keberatan dan keberatankeberatan Pemohon Keberatansebagaimana dalam permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (angka11 dan 12) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian

PEMOHON dapat dicatatkan dalam suatu akte kelahiran;~ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat

waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut,maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan setelah adanya Penetapan dari PengadilanNegeri, = ++ 9 no non enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnnZ Menimbang...wane Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksidi persidangan didapat faktafakta sebagai berikut; Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan Sucipto pada tanggal 03Nopember 1992 di KUA Gurah, dengan Akte Perkawinan tertanggal 03Nopember

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohonterjadi pada bulan Oktober 2009 dengan sebab Pemohon menegur Termohonyang pulang dari bekerja hingga lewat waktu yang berakibat antara Pemohondan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtuaPemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohontetap tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohontersebut diatas sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga)7.