HALIL HASYIM, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat, yang samasama berprofesisebagai pemborong dari proyekproyek Pemerintah Kabupaten LombokTimur, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Lombok Timur;Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2018/PN SelBahwa Penggugat memiliki badan usahan dengan ijin usaha di bidangperdagangan jasa konstruksi bangunan;Bahwa Saksi telah lebih dulu dari Penggugat memperoleh pekerjaanproyek pengadaan

barang/jasa dari BPBD Kabupaten Lombok Timur;Bahwa sistem pembayaran yang biasanya Saksi alami dalampengerjaan proyek dari BPBD Kabupaten Lombok Timur adalah proyekdikerjakan lebih dahulu oleh pemborong tanpa ada uang muka dariBPBD Kabupaten Lombok Timur, dan baru dibayar dalam bentuk,terminoleh BPBD setelah proyek selesai;Bahwa Saksi dan Penggugat samasama telah mengerjakan beberapapaket proyek BPBD Kabupaten Lombok Timur (Tergugat), antara lain: diPringgajurang, Bolen Pringgasela, Anjani dan Pantai

Bahwa perbuatan Penggugat/Terbanding tidak sibisadipertanggung jawabkan secara yuridis formal karena prosespelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunanobyek sengketa pada masa jabatan Penggugat/Terbanding cacathukum/cacat prosedur (bukti T1, T2, T3 dan T4);Berdasarkan halhal diatas Tergugat/Pembanding mohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :1.

Bertanggung jawab atas belanja dan pengadaan barang kebutuhan kantorsesuai yang disetujui pimpinan ;5. Membukukan dan membuat laporan semesteran dan tahunan tentang SABMN(Sistem Adminitrasi Barang Milik Negara )6. Bertanggung jawab membuat daftar gaji pegawai maupun yang berkaitandengan gaji setiap bulan7. Membuat daftar kelengkapan data pegawai8. Melaksanakan tugas lain, perintah atasan langsung dan pimpinan. Bendahara Pengeluaran1. Melaksanakan pembukuan keuangan ke dalam buku kas umum2.

PUTUSANNomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Mdo 4ALwi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yangdiajukan pihakpihak antara : 2020202 2n none enonePenggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Salon,Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kota Manado, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ; melawanTergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor/pengadaan

barang), Pendidikan SMA, Alamat Kota Manado,selanjutnya disebut sebagaiTergugat ; 222m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnPengadilan Agama tersebut 5n2nn nnn nnn nnn nnn ncn ncn nccnccnncensTelah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Mei2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado dibawah Register Nomor 0141

Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER15/MBU/2012 tentangPerubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER05/MBU/2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMNNomor: KEP117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good CorporateGovernance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) pada Badan

Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007. 141. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan PerihalPedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 142. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 72 Manual SistemAministrasi Perkantoran PT.

Barang dan Jasa danPertanggungjawabannya. 463.2 (Dua) lembar copy Activity diagram prosedur tagihan pengadaan barang danjasa. 464.3 (Tiga) lembar rekening koran BCA KCP Warung Buncit dengan No.Rekening 05520425049 atas nnma MUHAMMAD IMAM SETIJADI periode012015 S.D. 122015 465.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja JakartaTanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503 atas nama MULHIMASYROF periode 01/03/1331/03/13. 466.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit

Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni2007. 141. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Ketentuan PelaksanaanPerihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. DirgantaraIndonesia (Persero). 142. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 72 Manual SistemAministrasi Perkantoran PT.

Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command Media part 71 Nomor 71KP001 tanggal 20April 2007. 462. 1 (Satu) bundel Copy administrative Procedure (AP) No: 62APPD003B, tentang Proses Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasadan Pertanggungjawabannya. 463. 2 (Dua) lembar copy Activity diagram prosedur tagihan pengadaanbarang dan jasa. 464. 3 (Tiga) lembar rekening koran BCA KCP Warung Buncit denganNo.

barang dan jasa yang berdomisili di Kab.

BALA, MUHAMMAD PITANG ALS.PITANG dan LAMBERTUS BEDI LANGODAY (masingmasing sebagai terdakwadalam berkas terpisah) supaya melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa oranglain yakni korban JOHAKIM LANGODAY, perbuatan tersebut terdakwa lakukanantara lain sebagai berikut : 19Bahwa terdakwa THERESIA ABON MANUK adalah seorang pengusaha yangbergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang berdomisili di Kab.

BALA ( masing masing sebagaiterdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk digunakan melakukan perbuatan dengansengaja merampas nyawa orang lain yakni seorang lakilaki bernama JohakiimLangoday perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa THERESIA ABON MANUK adalah seorang pengusaha yangbergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang berdomisili di Kabupaten Lembatadimana dalam pengelolaan perusahaan, terdakwa mempercayakan segala sesuatunyakepada BAMBANG

BALA dan LAMBERTUS BEDI LANGODAY (masingmasingsebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya melakukan perbuatan denganrencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya oranglain yaitu korban JOHAKIM LANGODAY, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antaralain dengan cara sebagai berikut ;Bahwa terdakwa THERESIA ABON MANUK adalah seorang pengusaha yangbergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang berdomisili di Kab.

BALA( masing masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) supayamelakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitukorban JOHAKIM LANGODAY, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara laindengan cara sebagaiberikut :9 2229222 222222202 22222 Bahwa terdakwa THERESIA ABON MANUK adalah seorang pengusaha yangbergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang berdomisili di Kabupaten Lembatadimana dalam pengelolaan perusahaan, terdakwa mempercayakan segala sesuatunyakepada

Ptsn No. 40/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dengan Perpres Nomor95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang JasaPemerintah Bab Il Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia barang / jasa ,bagian ke sebelas kontrak pengadaan barang / jasa: Paragraf kedua jenis kKontrak pasal 30 ; Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang / jasa ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkanharga satuan yang pasti dan tetap untuk

bersifatsementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan olehpenyedia barang / jasa ; Paragraf kelima pasal 33 ayat (2) ; Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan system sertipikat bulananatau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dankewajiban membayar pajak ;Penjelasan atas Keprres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannyaterakhir dengan Keppres Nomor 95 Tahun 2007 tentang PedomanPelaksananan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah , pasal 33 ayat (2) , khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukansenilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahanbahan , alatalatyang ada di lapangan ;karena sebanyak 41 paket pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan (DPDFPPD) TA. 2009 dan 13 paket pekerjaan Pemeliharaan jalan dan Jembatanberkala dana DAK TA 2009 terdapat kKekurangan pekerjaan / pemakaianketebalan aspal senilai Rp. 758.225.241,00 (tujuh ratus lima puluh delpan jutadua ratus

Barang JasaPemerintah Bab Il Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia barang / jasa ,bagian ke sebelas kontrak pengadaan barang / jasa: Paragraf kedua jenis kontrak pasal 30 ; Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang / jasa ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkanharga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsure pekerjaandengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masihHal. 95 dari 162 hal.

Barang / Jasa Pemerintah , pasal 33 ayat (2) , khusus untuk pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukansenilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahanbahan , alatalat yang ada di lapangan ;karena sebanyak 41 paket pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan (DPDFPPD) TA. 2009 (dari jumlah keseluruhan 54 paket pekerjaan) dan 13 paketpekerjaan Pemeliharaan jalan dan Jembatan berkala dana DAK TA 2009 terdapatkekurangan pekerjaan / pemakaian ketebalan aspal senilai Rp. 758.225.241,00

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika : Huruf f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasapemerintah.

Indra JayaKonsultan (konsultan pengawas), Lenusdin,ST selaku PPTK, bersamasama dengan ADE FERIWAN selaku Kontraktor Pelaksana, sertaMUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK sebagaimana di atas, telahbertentangan dengan :1.Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika : Huruff Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasapemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika : Huruf f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasapemerintah. Huruf g ~Menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntunganpribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.2.

Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktupelaksanaan selama 80 (delapan puluh ) hari kalender terhitung mulaitanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 bersesuaiandengan tahapantahapan sebagaimana yang ditentukan Peraturan PresidenNomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; Menimbang, bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaanPengawasan dilakukan oleh CV.

LampiriRelis KSO) hanya formalitas saja hal tersebutmelanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.Bahwa untuk kepentingan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaantersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (PaymentCertificate / PC 001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan(Payment Certificate / PC 008) proses pembayarannya melalui Rekeningbank 303.08.025430 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atasnama Saksi

Lampiri Relis, KSOsebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga bertentangan denganprinsip pengadaan barang dan jasa pemrintah yang akuntable sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g dan ketentuan P dalam PERPRESNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitasterhadap progres pekerjaan

Lampiri Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas, haltersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan jugabertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemrintah yangakuntable sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g dan ketentuan Pdalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah.Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitas terhadapprogres pekerjaan

Lampiri relis, KSO), hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah.Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paserdalam hal kewenangan dan tanggung jawabpengawasan dan pemeriksaanseharihari, dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi,dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapbkan PT.

Barang dan Jasa Pemerintahyang menerangkan semua tanggung jawab yang telah dilaksanakan PPTKmenjadi tanggung jawab PA/ PPK , sehingga Drs.

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan PersetujuanHal. 3 dari 12 hal.

No. 2428 K/Pid.Sus/2014Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentangTata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis PembangunanBangunan Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwadan memperkaya oranglain yakni Andi Alifian Malarangeng melalui Andi Zulkarnaen Anwar alias

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapakali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan MenteriHal. 18 dari 12 hal.

No. 2428 K/Pid.Sus/2014Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan PersetujuanKontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentangTata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis PembangunanBangunan Negara, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00(empat

Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahunjamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (1) huruf aPeraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan LampiranPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentangHal. 31 dari 12 hal. Put.

Jenny;- Daftar paket Pembatalan Lelang Kabupaten Labuhan batu, yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Labuhan Batu, termasuk paket yang sudah dimenangkan oleh PT Alif direncanakan akan dikerjakan oleh Zulkarnaini yaitu paket Nomor 12;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

saksi selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah berdasarkan SK KadisPekerjaan Umum (yang nomornya saksi tidak ingat) sekitar bulan Januari2007.Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang dan Jasa, yang saksi lakukan adalah:e Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.e Mengarahkan sesuai dengan Keppres No 80 Tahun 2003.Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan padaDinas PU Pematangsiantar Tahun 2007 untuk paket pekerjaan yangdi laksanakan secara Swakelola

Adapun alasan pemisahan tersebut saksi tidaktahu.Bahwa Saksi menerima honor terkait dengan kepanitian dalambidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan pemeliharaan rutinirigasi dan drainase. Selain itu, saksi tidak pernah menerima apapun daripihak manapun.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena iapernah member uang kepada saksi ;2.

Barang/JasaPemerintah (LKPP) di Jakarta.Sertifikat yang dimiliki ahli adalah :e Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Bappenas.e Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LANe Sertifikat Traning pengadaan barang/jasa secara elektronik dariBappenasSesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Keppres No. 80Tahun 2003 diatur bahwa pengadaan barang/jasa adalah : kegiatanpengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yangdilaksanakan secara swakelola maupun oleh

penyedia barang/jasa.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Keppres No. 80 Tahun 2003diatur bahwa pelaksanaan pengadaan dibedakan menjadi: Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan swakelola.

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan melaluipenyedia barang/jasa, dengan cara:Halaman 84 dari 156Putusan Pengadilan TipikorNomor :107 /Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.a. Pelelangan/seleksi umumb. Pelelangan/seleksi terbatasd. Pemilihan/seleksi langsunge.

(tigapuluh juta rupiah) dari saksi Hasbi Bin Affan untukproyek pengadaan barang rumah potong Bireuen. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hasbi Bin Affan adamelakukan perjanjian selama 20 (dua puluh) hari tetapihingga saat itu hutang Terdakwa belum dikembalikan. Bahwa pada saat peminjaman tersebut Terdakwa adamemberikan BPKB sebagai boroh. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah BPKB nomorD 0505164 No. Pol. BL395AB atas nama Drs. H. SulaimanDaud dan ternyata BPKB tersebut palsu.

Serbaguna, dariPanitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma AtletProvinsit Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6Nopember 2010.449 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari PanitiaPelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet ProvinsiSumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.450 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender ProyekDok No IQ210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet

Tipar RT.3/6Mekarsari Cimanggis Kota Depok dengan masa berlaku s/d 11092011681 10 (sepuluh) lembar foto kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan JasaPembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.682 1 (satu) lembar fotokopi surat Perihal: Lampiran Dokumn Perencanaan, yangditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet.Ditandatangani oleh Koordinator Perencanaan (KM Aminuddin, ST.

Di dalam prosespengadaan barang dan jasa ada berbagai macam modus korupsi yang bisa terjadidalam banyak tahap, bisa dalam tahap pra perjanjian dari pengadaan barang dan jasaitu maupun bisa terjadi pada saat setelah adanya perjanjian pengadaan barang danjasa tersebut.Berhubungan dengan tender dalam pemahaman Ahli, tender ini dalam pra jadisebelum ada pengadaan barang dan jasa disini boleh jadi terjadi korupsi diantaranyaadalah berupa mark up berkenaan dalam hal itu.

No. 24 PK/PID.SUS/2012tentang pengadaan barang dan jasa, namun Terdakwa tetap menyetujultindakan yang dilakuan Drs.A.J.Saruan menunjuk PT.Tribrata Mitra sebagaiKonsultan Keuangan/advisor keuangan untuk pemprov Sulut namunpenunjukan ke PT.Tribrata Mitra selaku konsultan keuangan tidak dilakukansesual ketentuan yang berlaku .Bahwa sebelum konsep surat mandat tersebut ditandatangani oleh Drs. JSARUAN, DJOHNY ISHAK (Presiden Direktur PT.Tribrata Mitra) dan AMRILBUDIMAN (GM PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan KepresNomor 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasaBahwa meskipun di dalam Surat Mandat Nomor :O29/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003, posisiAMRIL BUDIMAN (GM PT. TM) hanya sebagaiadvisor, negosiator atau mencari lembaga danmenyiapkan perusahan Securitas (Fronting) yangakan mengikuti lelang di BPPN, namun atassepengetahuan Drs. J.A.

TM.Bahwa Terdakwa Abdi Buchari dalam kapasitasnya selaku Kepala BiroPerekonomian Setda Propinsi Sulawesi Utara bersamasama Drs.A.J.Saruan, walaupun mengetahui bahwa untuk pengadaan jasa konsultan/konsultan keuangan yang dananya bersumber dari APBD harus melaluimekanisme lelang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KepresNomor 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa, namunTerdakwa tetap menyetujui tindakan yang dilakukan Drs.A.J.Saruanmenunjuk PT.Tribrata Mitra sebagai Konsultan Keuangan

Penjelasan Pasal 5 tentang prinsip tentang prinsipprinsippengadaan, efektif berarti pengadaan barang/jasa harussesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sertamemberikan manfaat yang sebesarbesarnya.b. Pasal 871. Pasal 87 ayat (3)"Penyedia barang/jasa di larang mengalihkanpelaksanaan pekerjaan utama berdasarkankontrak,dengan melakukan subkontrak kepada pihaklain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyediabarang/jasa spesialis"2.

Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak,penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakanjasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuaidengan kontrak;4.

Melaksanakan perjanjian dan kewajibankewajiban yangdibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;oe Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak,penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakanJasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuaidengan kontrak;4.

tujuh puluhdua ribu dua ratus rupiah).halaman 7 dari 43 halamanNomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJMBahwa alokasi dana untuk KPU Kabupaten Tapin sesuai rencanakebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.352.757.000,(tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh riburupiah) digunakan untuk Honorarium sebesar Rp. 5.141.500.000, ( limamilyar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian/pengadaan

barang dan jasa sebesar Rp. 2.211.257.000, (dua milyar duaratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Tapin Seskab/022436007/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada Sekretaris KPU ProvinsiKalimantan Selatan memberitahukan pembukaan rekening baru KPUKabupaten Tapin BPP 045 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapindengan nomor rekening 006.00.04.00471.2 Bank Kalsel Cabang Rantaudan membuat Fakta Integritas tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatanganisaksi

.2.058.772.200, (dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluhdua ribu dua ratus rupiah).Bahwa alokasi dana untuk KPU Kabupaten Tapin sesuai rencanakebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.352.757.000,(tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh riburupiah) digunakan untuk Honorarium sebesar Rp. 5.141.500.000, ( limamilyar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian/pengadaan

barang dan jasa sebesar Rp. 2.211.257.000, (dua milyar duaratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).halaman 15 dari 43 halamanNomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJMBahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Tapin Seskab/022436007/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada Sekretaris KPU ProvinsiKalimantan Selatan memberitahukan pembukaan rekening baru KPUKabupaten Tapin BPP 045 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapindengan nomor rekening 006.00.04.00471.2 Bank Kalsel Cabang Rantaudan

pergunakan untukkeperluan keluarga saya yang hingga saat initinggal di Jawa.Bagwa saya selama meninggalkan dinas sejak tanggal 4Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapatmerugikan kesatuan TNI khususnya TNI AU,keberadaan saya hanya di rumah dengan keluarga.Bahwa saya meninggalkan dinas tanpa ijin KomandanSatuan tidak pernah memilik i niat untukmengabaikan tugastugas prajurit, namun sayaberusaha untuk memenuhi = janji saya terhadaptemanteman saya dalam pengadaan

barang'= yangdimaksud.Bahwa saya dalam sidang Pengadilan Militer III 15Kupang telah menyampaikan kepada Majelis Hakimtentang motif tindak pidana yang saya lakukan,namun Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiridalam putusannya.Bahwa saya mempunyai tanggungan yaitu) keluarga danOrang tua saya yang saat ini berada di Jawa yangkebutuhannya saya penuhi' dari gaji yang = sayaterima setiap bulan dan gaji' tersebut menjadiharapan keluarga dan orang tua untuk dapatmenyambung hidup dan saya merupakan satu

KOESNADIBondowoso Nomor : 188/43/438.696/1999 tentang Perubahan Susunan PanitiaPembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Koesnadi Bondowoso tahun Anggaran : 1999/2000 tanggal 02 Oktober 19993.6.Sal3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.3.14.3.15.3.16.Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penunjukandan Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pada Badan Pelayan Kesehatan RumahSakit Daerah Dr.H.

KOESNADIBondowoso Nomor : 188/43/438.696/1999 tentang Perubahan Susunan PanitiaPembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Koesnadi Bondowoso tahun Anggaran : 1999/2000 tanggal 02 Oktober 1999Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penunjukandan Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pada Badan Pelayan Kesehatan RumahSakit Daerah Dr.H.

Lik Rachmawati, Apt.Sebagai Tenaga Apoteker Pada RSUD Bondowoso (Copy) ; Surat Berita Acara Serah Terima Tugas Harian Keuangan POP tanggal 17 Juli 1993 ; Buku Setoran POP Januari 2005 sampai Juni 2008 ; Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kabuapten Dati II Bondowoso, Nomor:188/440/438.696/1998 Tentang Panitia Pembelian/Pengadaan Barang di LingkunganRumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun Anggaran 1998/1999 tanggal22 Mei 1998 (Copy) ; 22 nner n nnn nn nnn nnn nnn nn ence nnn n neeSurat

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kabuapten Dati II Bondowoso,Nomor: 188/440/438.696/1998 Tentang Panitia Pembelian/Pengadaan Barang diLingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun Anggaran1998/1999 tanggal 22 Mei 1998 (Copy) ; 5. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. KOESNADIBondowoso Nomor: 188/43/438.696/1999 Tentang Perubahan Susunan PanitiaPembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Magetan Nomor : 530/127/Kept/403.109/ 2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;
1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan PengangkatanPanitia .....42Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab.

Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan PengangkatanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab.

Magetan Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan danPenetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup DinasPerindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan danPengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa DilingkupDinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.