makatindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkankepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakanTerdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi DiriSendirni sebagaimana dalam dakwaan altematif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebin dahulu akan memperhatikanketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksudpada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajio memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, danPasa 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal127 ayat (8) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkandalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1)

dalamGolongan nomor urut 61 lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN BskMenimbang, bahwa darn uraian perimbangan fakta persidangan diatas MajelisHakim berkesimpulan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan bukan tanaman telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)Undang

Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah teroukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Maijelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Unsur Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (Natuurlijk Person) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (Recht Person) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan

Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasecara tegas melarang penggunaan narkotika golongan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program PemerintahRepublik Indonesia yang sedang giatgiatnya memberantas PeredaranNarkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2)tidak terpenuhi maka terhadap unsur Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanyamaka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa unsurObjektif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi karena; Bahwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya ;Halaman36 dari 42 halaman

ANTON adalah mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------------------------------------------------------------------------------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

diperlihatkan barangbukti tersebut kepada terdakwa ataupun saksi saksi dan oleh yangbersangkutan telah membenarkannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UndangUndang Nomor: 35 tahun2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut; Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin kKnusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang

Undang Nomor :35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahanadalah : (a) Apotek, (6) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d)Balai pengobatan dan (e) Dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum telah nyata bagiMajelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yangdiberi kewenangan oleh undangundang baik sebagai penyalur maupun yangdiberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izindari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk

sematamata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapatterungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urineTerdakwa dan keadaankeadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapantindak pidana ini;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan dalam faktafakta hukum, Majelis Hakim memilihlangsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur daridakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa paraterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakHalaman 43 dari 47 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Rtapidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat ( 1) jo Pasal 132 ayat( 1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1 )UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

persidangandiperoleh fakta bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikansurat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dakwaan kedua lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsungmempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahanpenggolongan narkotika sebagaimana terdaftar nomor 145 yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

lagi: melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf Undang UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan olehterdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan dakwan subsidair demikianseterusnya;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa denganpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;Menimbang, bahwa sepanjangan pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1.

kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahuioleh, Dr.Nursamran Subandi,M.Si, ditemukan bahwa 1 (satu) sachet plastik beningberisikan kristal bening dengan berat netto 0,1183 gram yang ditemukan pada saksiIhwal Bin Subair yang menurut keterangan saksi Ihwal Bin Subair bahwa barang tersebutadalah barang yang dijual oleh terdakwa kepada teman dari saksi Ihwal Bin Subair yangbernama Edo, dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya dan bantahannya terhadapketerangan saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Faisal Syambas, menyatakan bahwaterdakwa tidak pernah menjual shabu kepada Edo, dan uang sejumlah uang berjumlah Rp40.000, (empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa adalah uang pemberian dariEdo kepada terdakwa dan uang itu bukan hasil penjualan shabushabu;Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa, Majelis Hakimmendasarkan

SaksiAhmad Arianda dan Samsul Bahri Damanik (DPO) merupakan milik SamsulBahri Damanik (DPO) yang dibawa oleh Samsul Bahri Damanik (DPO) untukdigunakan;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yaitu menggunakan narkotikajenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataudengan kata lain terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan daruratsehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika (lihat ketentuanPasal 43 Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine RumahSakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/218/IV/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 02 April 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu(MET) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 dari UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milikterdakwa SUMEH Bin KLIWON, dimana bukti surat tersebut menunjukkanbahwa terdakwa merupakan salah satu penyalah

terlebin dahulunarkotika jenis sabu dan narkotika jenis ektasi tersebut sehingga dengandemikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dan saudara Hendra telahbersekongkol untuk melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsurpercobaan atau permufakatan jahat untuk melalukan tindak pidana narkotikadan Prekursor Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) joPasal 132 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke kedua;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananyameminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima)tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)subsider 3 (tiga) bulan penjara sedangkan menurut Terdakwa dan PenasihatHukumnya memohon

Halaman 41 dari 45Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam statussebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masapenahanan yang telah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanyaalasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkanketentuan Pasal 193 ayat (2) hurufb dan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, perluditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal136 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknyamenyatakan bahwa Narkotika, precursor narkotika (bahanbahan narkotika) danatau yang menyangkut Narkotika baik berupa alatalat maupun hasil dari tindakpidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dirampas untukNegara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya,dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitianmaupun sediaan farmasi Negara, dan pilihan perampasan tersebut menjadikewenangan

PecanduNarkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika; ataub. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika.(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimasa menjalani hukuman.Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atauterbukti sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebutwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwamerupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalah gunaan Narkotika;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yangmenggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaanketergantungan pada Narkotika, baik secara

fisik maupun psikis (vide Pasal 1angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yangditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerusdengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabilapenggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tibatiba, menimbulkangejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Halaman 139 dari Putusan

halhal tersebut sertamengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagipelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, makapidana yang dijatuhkan dipandang layak, adil dan setimpal serta sesuai dengankadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta paraturan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:1.