Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Jmr
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD ALFAN EFENDI
Tergugat:
1.JUMARI
2.FAWAID
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
68 — 13
  • Penggugat:
    MUHAMMAD ALFAN EFENDI
    Tergugat:
    1.JUMARI
    2.FAWAID
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 24-10-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/PDT.G/2014/PN Mks
Tanggal 24 Oktober 2017 — SALAM - BADAN PERTANAHAN NASIONAL( BPN ) KOTA MAKASSAR
114 — 36
  • SALAM- BADAN PERTANAHAN NASIONAL( BPN ) KOTA MAKASSAR
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 8 Januari 2013 — Pembanding/Penggugat : MOHAMMAD SYARIANSYAH Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
Terbanding/Tergugat : HARIANTO KUNDALASARI
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Kota Balikpapan
32 — 10
  • Pembanding/Penggugat : MOHAMMAD SYARIANSYAH Diwakili Oleh : HM ANDREAS Y..S
    Terbanding/Tergugat : HARIANTO KUNDALASARI
    Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Kota Balikpapan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Tanah
Register : 30-11-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Gpr
Tanggal 13 Desember 2023 — ANAS EDY WALUYO
Tergugat:
ANA KRISNA RINI
Turut Tergugat:
BPN (Badan Pertanan Nasional) Kabupaten Kediri
10 — 9
  • ANAS EDY WALUYO
    Tergugat:
    ANA KRISNA RINI
    Turut Tergugat:
    BPN (Badan Pertanan Nasional) Kabupaten Kediri
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 22-04-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bjw
Tanggal 5 Januari 2017 — Penggugat:
1.AGUSTINA WATU
2.PETRUS SUU
Tergugat:
KLARA BABA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Ngada
94 — 22
  • strong>

    • Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

    DALAM REKONVENSI :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
    2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah ;
    3. Menyatakan bahwa 1 (satu) sertifikat hak milik atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Klara Baba Nomor : 140 yang diterbitkan oleh Badan
    Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan standar operasional administrasi Badan Pertanahan Nasional adalah sah ;
  • Menyatakan kepada Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui kepemilikan 1 (satu) bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
  • Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya ;

    • DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

    • Menghukum Para Tergugat Rekonvensi
      Penggugat:
      1.AGUSTINA WATU
      2.PETRUS SUU
      Tergugat:
      KLARA BABA
      Turut Tergugat:
      Badan Pertanahan Kabupaten Ngada
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 02-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 210/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 5 Oktober 2016 — JASAMAS GRAHA UTAMA vs 1.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. 2.PT. GEMULAK AGUNG PERDANA
83 — 23
  • JASAMAS GRAHA UTAMA vs 1.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. 2.PT. GEMULAK AGUNG PERDANA
    Nama Jabatan: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK :Berkedudukan: di Jl. Sultan Hadiwijaya Nomor : 8 Demak 5Dalam perkara ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/321.A/2016tanggal 29 Februari 2016 memberikan kuasa kepada : 1NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaMUH RIDHODHIN, S.H.,M.H.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;NUR SYAI'IN, S.H.
    ,M.H.Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada bagianHukum Setda Kabupaten Demak ;VUS TANTO, SiH n= essereKepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian HukumSetda Kabupaten Demak ;LIGARLI, $.H.Kepala Bidang Perijinan pada Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal KabupatenHal. 2 Put.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan SuratKeputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor503.02/06295/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pemberianjin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawan Industri,Perguangan dan Perumahan atas nama PT JASAMAS GRAHAUTAMA sesuai surat permohonan perpanjangan ijin lokasi tanggal 9September 2015 Nomor : JGU.2015.IX.9.10 ; 5.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2021/PN Tng
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
MARIA MARTHA TRIENDANG
Tergugat:
WAWAN SETIAWAN TURSADI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tangerang
291 — 90
  • Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326 Desa Pondok Jagung, Gambar Situasi Nomor 2610 dengan luas 140 M2 (Seratus Empat Puluh Meter Persegi), adalah sah milik penggugat,
  • Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Desa Pondok Jagung, Gambar Situasi Nomor 2610 dengan luas 140 M2 (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) yang semula atas nama Wawan Setiawan, menjadi Maria Martha Triendang,
  • Memerintahkan Turut Tergugat, yaitu Badan
    Penggugat:
    MARIA MARTHA TRIENDANG
    Tergugat:
    WAWAN SETIAWAN TURSADI
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 17-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 161/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 29 Juli 2019 — vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. dan PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO
88 — 39
  • Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726M Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 Pk/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
    Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726M Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten
    vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. dan PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO
    . ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Layung dan Rekan, beralamat di PasificBuilding Lantai IV Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor157, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 April 2019 ; Selanjutnya disebut : PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWAN:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN' NASIONALPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , berkedudukan di JalanBrigjen Katamso Yogyakarta ; 250022 22220 Dalam hal ini memberi kuasa kepada
    Winarno, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan KanwilBPN Daerah Istimewa Yogyakarta ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalDaerah Istimewa Yogyakarta, beralamat Kantor di Jalan BrigjenKatamso Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 2506/SKU34.MP.02/XII/2018,tanggal 5 Desember 2018 ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT / TERBANDING ;PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO,berkedudukan
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 23-06-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PN BATURAJA Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta
Tanggal 12 Desember 2022 — Djan Faridz
Tergugat:
1.PT Perkebunan Mitra Ogan
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
110 — 53
  • Bakeri;

    Selatan : berbatasan dengan air anak;

    Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;

    • Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa;
    • Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya,
    Djan Faridz
    Tergugat:
    1.PT Perkebunan Mitra Ogan
    2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Register : 07-02-2024 — Putus : 15-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw
Tanggal 15 Maret 2024 — Penggugat:
Hj Hermiati
Tergugat:
1.Izzuardi
2.Nurul Aini
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang
22 — 21
  • Penggugat:
    Hj Hermiati
    Tergugat:
    1.Izzuardi
    2.Nurul Aini
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 10/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : JAMILAH
Terbanding/Tergugat I : AAM
Terbanding/Tergugat II : MUJIANTO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kayuagung
67 — 25
  • Pembanding/Penggugat : JAMILAH
    Terbanding/Tergugat I : AAM
    Terbanding/Tergugat II : MUJIANTO
    Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kayuagung
    KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAYU AGUNG, tempatkedudukan di Jalan Yusuf Singa Dekane No.27 DesaMuara Baru Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OganKomering llir Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/PEN/PDT/2021/PT PLG tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim;2.
    Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PLG11.12.13.14.dengan letak desa bumi makmur kecamatan Mesuji Raya NIB : 04072200081 nomor Peta Pendaftaran 48 2 0313603 Lembar 03 Kotak A/23dengan luas 18.500 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus) Menter Perseg ;Bahwa adapun tanah dikuasi oleh Tergugat bisa menguasai lahan tersebutberdasarkan Surat Sertifikat tercantum Surat Ukur 00188 / Buni Makmur/2001,berlatar belakang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering lliryang mana hal ini BPN kota Kayu Agung sekarang
    Menyatakan agar Pihak Penggugat membayar segala biaya perkara ini.Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugattersebut, Terbanding IIl semula Tergugat IIl Badan Pertanahan NasionalKayuagung tidak mengajukan Jawaban;Halaman 9 dari 19 hal.
    Kavling 683/27dari Nama Peserta AAN Bin Usup karena bukan merupakan akta yangautentik dan bukan merupakan produk yang dikeluarkan PemerintahanDesa; Menyatakan Sah dan Berharga serta memiliki kekuatan hukum SertifikatHak Milik No.01211 Atas Nama AAM Binti Usup berupa tanah yangterletak di Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OganKomering Ilir Propinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan dan atauditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan KomeringIlir;Halaman 15 dari 19 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — ., selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN BANDUNG, DK
406 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN BANDUNG, DK
    SusArbt/2019Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019;Turut Termohon Pembatalan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 31/2018/BANI Bandung tanggal 5 Maret 2019yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Turut Termohon Konvensi untuk seluruhnya
    Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris MajelisBANI Perwakilan Bandung untuk mendaftarkan turunan resmi PutusanArbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi danTermohon Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dalam tenggang waktusebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;Bahwa, terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 31/2018
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 158/PDT/2024/PT MKS
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Tergugat : MAHARANI MAJID Diwakili Oleh : BAHAR, SH
Terbanding/Penggugat : ROSIDAH MUKRAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
46 — 15
  • Pembanding/Tergugat : MAHARANI MAJID Diwakili Oleh : BAHAR, SH
    Terbanding/Penggugat : ROSIDAH MUKRAMIN
    Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
JOKO SUPREH TIONO
Tergugat:
1.NENGAH RUMINTEN
2.Kepala Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
117 — 34
  • Penggugat:
    JOKO SUPREH TIONO
    Tergugat:
    1.NENGAH RUMINTEN
    2.Kepala Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
    Kepala Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung, beralamatkan di Jl.
    Bahwa pihak Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung (TERGUGAT II) telah menetapkan DaftarNominatif Verifikasi Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah(P2T) Pembangunan Jalan Tol di Desa Bojong Dewa NIS.00023STA.53 atas nama NENGAH RUMINTEN;2.Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanahmilik orang tuanya yang bernama AGUS SURADI (Alm) yangdibeli dari BUSRO (Alm);3.Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik NomorM.535/LBJ/MGL atas nama BUSRO (Alm) yang telah dijualkepada
    AGUS SURADI (Alm) dengan Surat Keterangan JualBeli tertanggal 5 Juli 1984;4.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor M.535/LBJ/MGL atas namaBUSRO tercatat/ terdaftar di Kantor ATR/ Badan PertanahanNasional Kabupaten Tulang Bawang dan pernah dilakukanpengecekan ke lokasi oleh Petugas BPN Tulang Bawang danbenar adanya;Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mgl5.Bahwa Penggugat telah tiga kali melakukan sanggahan keKantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung, yang
    pertama melalui Bapak JOHN P tanggal 4Oktober 2017, kemudian melalui bagian penerimaan suratKantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung tanggal 2 Nopember 2017 dan yang terakhir melaluiIbu Christmas Yosi.
    Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGATposita angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan KantorWilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung(TERGUGAT Il) telah menetapkan Daftar Nominatif VerifikasiPerbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) PembangunanJalan Tol di Desa Bujung Dewa NIS.00023 STA.53 atas namaNENGAH RUMINTEN (TERGUGAT I) ;.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
427 — 289

  • M E N G A D I L I:

    Dalam Eksepsi :

    • Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya;
    2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal
    13 Agustus 2021;
  • Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
    Penggugat:
    PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
    Tergugat:
    PT ENERGI LISTRIK BATAM
    Turut Tergugat:
    BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
    Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIIIVARBBANI/2020 telah diputuskan dan diucapkan secaraelektronik oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 13 Agustus 2021;Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btmb.
    Bahwa TURUT TERMOHON (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telahmemutus perkara Nomor 43050/VIII/ARBBANI/2020 tanggal 13 Agustus2021, dengan amar berbunyi sebagai berikut:MEMUTUSKAN:1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk Sebagian;2.
    Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16September 1998 (Bukti T24) menyebutkan:Bukti tertulis berupaSalinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alatbukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalamperkara perdata, maka bukti putusan Badan Peradilan tersebut harussudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
    Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021;3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus tidak memillikikekuatan Hukum mengikat;4.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoretPutusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaranputusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. PT. ORKIDA MAKMUR;
411 — 799 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. PT. ORKIDA MAKMUR;
    KEPALA BADAN PERNINAN DAN PENANAMANMODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan~ di JalanBasuki Rahmat, Nomor 56, Samarinda;:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Suroto, S.H., dankawankawan, jabatan Kepala Biru Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/2778/DPMPTSPV/2018, tanggal 25Oktober 2018;Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2019ll.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal DaerahProvinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUPOP/BPPMDPTSP/V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77BBKUTIM08tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada PT Senyiur Sukses Pratama seluas + 8.763 Hektar Area diKecamatan Muara
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan danPenanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur NomorHalaman 2 dari 9 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal DaerahProvinsi Kalimantan Timur Nomor503/815/IUPOP/BPPMDPTSP/V/2016 tentang Revisi atas KeputusanBupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014KW 7/7BBKUTIMO8 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi kepada PT Senyiur Sukses Pratama seluas + 8.763Hektar Area di Kecamatan Muara
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan danPenanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/815/IUPOP/BPPMDPTSP/V/2016 tentang Revisi Atas KeputusanBupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014KW 7/7BBKUTIMO8 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi kepada PT Senyiur Sukses Pratama seluas + 8.763Hektar Area
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-11-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 18 Nopember 2014 — MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARB-BANI/2013 qq BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK
325 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARB-BANI/2013 qq BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK
    Maryono Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Maret 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;1Melawan:MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARBBANI/2013, qq BADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA (BANI), diwakili oleh Wakil Ketua BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), M.
    Putusan No.529 B/Pdt.SusArbt/201446, Jakarta10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Mei 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan PutusanArbitrase dan Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasionaltelah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014yang amarnya sebagai berikut:A Bahwa Majelis Arbitrase Badan Arbitrase
    Arbitrase Nasional Nomor 462/Pdt.G/ 2013/PNJkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukanpermohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yangpada pokoknya sebagai berikut:12Mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase NasioanalIndonesia (BANI) tanggal 18 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor 505/II/ARBBANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai PemohonKonvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia
    sebagaiTermohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18Oktober 2013 dalam Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARBBANI/2013antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai TermohonKonvensi/Pemohon Rekonvensi seluruhnya;Hal. 6 dari 20 hal Put.
    dengan putusan rekonvensi Terbanding (MajelisArbitrase Perkara Nomor 505/I/ARBBANI/2013 gq Badan Arbitrase NasionalIndonesia/BANI) tanggal 18 Oktober 2013 antara Turut Terbanding melawanPembanding;Hal. 17 dari 20 Hal.
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN TONDANO Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Tnn
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
Hengky Gerungan
Tergugat:
1.Siltje Gerungan
2.Clartje Gerungan
3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa
109 — 47
  • Penggugat:
    Hengky Gerungan
    Tergugat:
    1.Siltje Gerungan
    2.Clartje Gerungan
    3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 22-06-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 02-03-2024
Putusan PN MALANG Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Malang
65 — 46
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Malang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
72 — 22
  • Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Balangan Nomor KEP/01/I/2012/BNNK/BLG Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa dan Staf Pengelola Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012.8.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/324/XII/2011/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 30 Desember 2011.17.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/105/III/2013/BNN Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 22 Maret 2013.18. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : KEP/813/055/BKD-BLG/2007 Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 diangkat manjadi Pegawai Negeri Sipil. Paringin Tanggal 28 Desember 2007.19.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : kep/324/XII/2011 BNN Tentang pengangkatan Dalam jabatan dilingkungan badan narkotika nasional kabupaten balangan22. Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/295/VI/2012/BNN tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan badan Narkotika Nasional kabupaten balangan Atas Nama Akhmad Khariadi. S.Pt23.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/142/IV/2013/BNN tentang Penetapan Dala jabatan dilingkungan badan narkotika nasional24. Fotocopy legalisir berita acara serah terima barang nomor : BASTB-43/x/2012/BNN25. Fotocopy Legalisir Surat setoran pengembalian belanja (SSPB) Nomor :00928831773500026. Fotocopy legalisir kwitansi Rp. 3.000.000,- an. Arif Rakhman dan kwitansi bukti pembayaran No. 49/GUP/VI/201227.
    VIIV2011 tanggal 23 Agustus 2011.16) DIPA Kementerian Pertanian TA.2011 Nomor:1477 /018/06.4.01/18/2011 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2011.17) 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 106/Kpis/KU.410/1/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dana BantuanTugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan
    Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MAATbin YURDI (alm) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau oranglain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan Kerbau Betina Produktifpada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepat sasaran dan tidaktermanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedoman tekhnis yangditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan
    jabatan terdakwa MAAT bin YURDI (alm) selaku KetuaKelompok Tani Kuripan Bersatu tersebut telah memperkaya diri terdakwasendiri atau orang lain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan KerbauBetina Produktif pada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepatsasaran dan tidak termanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedomantekhnis yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan
    Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ke3 UU No. 31 tahun1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan , termasuk korporasi , dan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ke1Putusan No.: 18 /Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm 111SALINANUU No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini (korupsi)adalah orang perseorangan
    Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan,oadan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalketiga berdasarkan perjanjian negara.