Ditemukan 11399 data
90 — 13
Dalam pasal 263 yangmenimbulkan kerugian atau yang akan menimbulkan kerugian, kerugianharus real, objeknya jelas, kerugiannya harus jelas; Bahwa jika hal tersebut tidak teroenuhi maka tidak sempurna, harus adaminimal 2 alat bukti dan dalam suatu delik pemalsuan, JPU melampirkanhasil lab apakah surat tersebut identik atau tidak indentik harus adapembanding; Bahwa korelasi antara tindak pidana dengan pembuktian adalah apabilabukti yang diajukan tidak terobukti maka terdakwa bisa bebas dan apabilasuatu
141 — 73
28 Juni 2012, dinyatakanbahwa ternyata Penggugat telah diangkat kembali oleh Badan Perwakilan Anggota sebagaiDirektur Umum dan SDM Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 untuk masa bakti2012 2017 jn nnn nnn nnMenimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Pasal4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.05/2007, tentang PenilaianKemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian denganbukti P7, Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak ada korelasi
25 — 15
Bahwa pada agenda pembuktian dipersidangan Penggugat menuduhTergugat melakukan KDRT yang mengadaada padahal tidak ada saksiyang melihat sendiri, mendengar sendiri ataupun mengalami sendirikejadian itu, sehingga tidak ada korelasi atau hubungan antara KDRT yangdituduhkan Penggugat sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu ibu Murni;.
39 — 16
Bahwa jika sekiranya benar perbuatan itudilakukan oleh Para Tergugat maka tidak ada korelasi yang jelasdan tegas antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugianyang diderita Penggugat, karena dalam suatu pemilihan, tidakmungkin dimenangkan oleh semua peserta atau calon, dan calonyang kalah merasa dirugikan sedangkan yang menang merasadiuntungkan, sementara tidak ada satupun dalil gugatan yangmenjelaskan ada perbuatan dari Para Tergugat yang benar benar telah memenangkan Turut Tergugat Il; Bahwa
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmembenarkan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tanpamempertimbangkan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 3 UU Antikorupsi, hal mana secara imperatifyang harus dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan ataukedudukannya sehingga telah merugikan keuangan negara.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannyayang membenarkan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tanpamempertimbangkan bagaimana korelasi
89 — 28
No. 104/Pdt.G/2016/PN Smr, Hal. 52 dari 59 Halaman Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidanganperkara ini, sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini.
Juda Simbolon
Tergugat:
1.Minggu Simbolon
2.Badan Pertanahan Nasional
55 — 40
Siampudan Simbolon maupun dengan Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi yang masingmasing dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pintu Sona,Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh karena kedua bukti tersebutmerupakan surat yang dibuat oleh pejabat kelurahan tetapi surat tersebut tidakmemiliki Korelasi dengan kepemilikan objek perkara maka bukti Surat bertanda P5dan P6 bernilai sebagai alat bukti sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat
56 — 12
menyatakan para Tergugat tidaklahmelawan hukum, karena Tergugat telah membelinya secara sah di hadapan NotarisHangky Ribowo, SHyang waktu pembuatan akta jual beli juga dihadiri isteriPenggugat dan selanjutnya Tergugat menjualkannya kepada Tergugat Il jugadilakukan secara sah yaitu dihadapan Notaris Hangky Ribowo, SH ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti formal yang diajukan oleh kuasaPenggugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti yang yang paling pentingdan sangat esensiil serta mempunyai korelasi
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RESTU ARTHA MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : SUSILO WINARKO, SH
Terbanding/Tergugat III : GUNAWAN PRAMUDO, SE
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat V : SRI WIDYANINGSIH, SE
Terbanding/Tergugat VI : WINARTO SOEHONO SOETEDJO
Terbanding/Tergugat VII : RIZKI DIAN RISTIYANTI
Terbanding/Tergugat VIII : RATNAWATI, SE
Terbanding/Tergugat IX : KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL TIGA JAWA TENGAH dan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Terbanding/Tergugat X : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
63 — 42
Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat IX) sebagai lembaga yangdibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kontrolterhadap operasional serta segala bentuk kebijaksanaan perbankan,selama ini telah lalai dengan melakukan pembiaran terhadap Tergugat sehingga dapat leluasa melakukan rekayasa dalam pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan serta upaya curang lainnya sehinggatelah mengakibatkan Penggugat selaku debitur mengalami kerugianmateriil dan immateriil;Tanggapan:Bahwa dalam hal ini tidak ada korelasi
Terbanding/Penggugat I : SATINAH
Terbanding/Penggugat II : SYAKUR
Terbanding/Penggugat III : SURATNI
Terbanding/Penggugat IV : ZULFATURROSIDAH
Terbanding/Penggugat V : Riska Ayu Kapriliana
Terbanding/Penggugat VI : Kamal Lukmantoro
Terbanding/Penggugat VII : Reva Ravika Dewi
Terbanding/Penggugat VIII : SUPARDI
Terbanding/Penggugat IX : Sukini
Terbanding/Penggugat X : Rohmah
Terbanding/Penggugat XI : Giana Wahyuningrum
Terbanding/Penggugat XII : Rindi Septiani
Terbanding/Penggugat XIII : Rohmi
Terbanding/Penggugat XIV : Sugiyem
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN DEMAK
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS/PPAT PUJI SANTOSO, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : SITI ZULAIKAH Binti SAERI
Turut Terbanding/Tergugat II : ROHADI Bin SAERI
Turut Terbanding/Tergugat III : ROMIATUN Binti SAERI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PATMIYATI Binti SAERI
Turut Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD KHADIQ Bin SAERI
Turut Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DESA BATURSARI
95 — 71
DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat VI menolak semua dalildalil yang diajukan oleh ParaPenggugat kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakuikebenarannya oleh Tergugat VI;Bahwa Tergugat VI mohon apa yang tertuang dalam eksepsi secaramutatis mutandis terbaca kembali dalam pokok perkara ini;Bahwa tidak ditanggapinya beberapa dalil Para Penggugat bukanberarti Tergugat VI membenarkan dalil tersebut, melainkan Tergugat VIberanggapan bahwa dalil tersebut tidak ada korelasi dengan pokokperkara atau
64 — 1
DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalamKonpensi, ikut dipertimbangkan dalam Rekonpensi sepanjangpertimbangan dalam Konpensi mempunyai korelasi yang eratkaitannya dengan Rekonpensi;DALAM PROVISI : Menolak gugatan provisi PenggugatRekonpensi; DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi; TENTANG DUDUK PERKARA DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonpensi sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonpensitersebut; ++ ++ Menimbang, bahwa
DRS. MARUNTUNG HUTASOIT
Tergugat:
1.WAGIRAN
2.RUSMINI
3.TUGIYONO
4.TRIMO
5.SYARIFFUDIN
6.KARTO
7.KATIMIN
8.SRI SUWARNI
Turut Tergugat:
1.Dra. ADELINA R. SIAGIAN
2.LURAH MABAR HILIR
3.CAMAT MEDAN DELI
4.PEMERINTAH KOTA MEDAN
58 — 14
Dalam Pokok Perkara>,~~Bahwa halhal yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dalam bagianeksepsi diatas, Sepanjang terdapat korelasi hukum dengan jawabanpokok perkara, secara Mutatis Mutandis dianggap telah termuat dalamuraian pokok perkara berikut ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalildalilgugatan Penggugat tersebut, terkecuali sepanjang yang diakulkebenarannya dalam jawaban berikut :Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah
Terbanding/Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA persero Tbk KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Tergugat II : BANK RAKYAT INDONESIA persero Tbk KANTOR WILAYAH BANJARMASIN
Terbanding/Tergugat III : BANK RAKYAT INDONESIA persero Tbk KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SUPRIANTO,SH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
145 — 108
yang lainlain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap ;Bahwa apabila melihat pertimbangan hukum pada Yurisprudensi tersebutdiatas yang pada pokoknya keharusan menarik pihak dalam berperkaraharuslah mempunyai hubungan hukum sementara OJK secara hukum tidakmemiliki Kewenangan dalam perkara a quo, hal tersebut dapatlah diartikanJudex factie Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengutip Yurisprudensitersebut diatas tidak menempatkan sebagaimana mestinya atauYurisprudensi tersebut tidak memiliki korelasi
50 — 15
tangani oleh penggugatkarena manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat IMenimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I ternyata sudah menyangkutmateri pokok pokok perkara/jawaban demikian juga replik Penggugat sudahmenyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang diajukanoleh para pihak disamping pihak Tergugat I juga menyangkut Tergugat lainnya dandihubungkan dengan dalil pokok eksepsi tergugat I adalah gugatan Penggugat kabur(Obscur Libel) yang seyogiannya diuraikan adalah tentang korelasi
Pembanding/Penggugat II : Pande Putu Gede Wijana Diwakili Oleh : SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH
Pembanding/Penggugat III : Pande Gede Winaya Diwakili Oleh : SHRI I.G.N WIRA WEDAWITRY WMS, SSOS., SH., MH
Terbanding/Tergugat I : Ni Ketut Nigeg
Terbanding/Tergugat II : I Putu Gede Semadi
Terbanding/Tergugat III : I Made Surasta, SH
Terbanding/Tergugat IV : I Ketut Gede Arta, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
105 — 67
Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 7 mendalilkan ketika terjadi peralinan hak atas objek perkara a quo Para penggugatmenitipkan Sertipikat tersebut dan disimpan oleh Notaris PPAT PUTU CANDRA, S.H. jalan Kepundung no. 4 Denpasar yang dimana tidak dijelaskan korelasi atau hubungan hukum Notaris PPAT PUTU CANDRA, S.H. sehingga perlu ditarik juga dalam gugatan sehingga Jelas dan terang benderang terkait dengan Sertipikat peralihan hak tersebut karena tidak ada hubungan antara NOTARIS PPAT PUTU
MUNANDAR BUDIANTO
Termohon:
PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
153 — 69
Pst. dan telah diputus pada tanggal 13Desember 2018, yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolakPermohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut di atas, makaMajelis akan mencermati adanya hubungan timbal balik atau korelasi antaraPermohonan Pemohon PKPU dalam perkara ini dengan perkara PermohonanPKPU terdahulu, sebagaimana bukti surat Termohon PKPU tanda T 141 berupaPutusan Penhgadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor166/Pdt.
melawan
KOPERASI SUMBER INSAN MANDIRI KEDIRI dkk
42 — 7
untuk mengajukangugatan dan ataupun proses terjadinya hubungan hukum simpan pinjam yang didalilkanoleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, tidak dapat menggambarkan keadaan materiil(duduk perkara) yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidakmenjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatannya (videPasal 8 RV) ;Menimbang, bahwa selain itu kalaulah diperhatikan tidak jelas korelasi
Sari Alam Purba
Tergugat:
1.Hendra Jaya Damanik Alias Manik Jaya
2.Mora Tua Manik
3.Herman
4.Muhammad Yamin Alias Anjo
Turut Tergugat:
1.Ahyar
2.Muhammad Mansur Siregar
3.M.Lukmanul Hakim
4.Henni Efridayanti
5.Penghulu Bagan Sinembah Utara
6.Penghulu Bagan Sinembah
90 — 56
dasar fakta mengenai perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo,Menimbang, bahwa terhadap eksepsi menyangkut GugatanPengugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels) majelismempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yangberlaku bahwa suatu gugatan Penggugat haruslah disusun secara jelas,harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum danmempunyai hubungan hukum, antara posita dan petitum haruslahmempunyai korelasi
PT. Pentana Sejahtera Energi,
Tergugat:
PT. Triview Geospatial Mandiri
558 — 320
Selain daripada itu, penguraian unsurunsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata merupakan suatu keharusan di dalam suatu positaagar gugatan menjadi terang dan tidak kabur (obscuur libel).Oleh karena unsurunsur perbuatan melawan hukum tersebutakan menciptakan korelasi suatu hubungan hukum yang jelas bagiPenggugat untuk mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum.
92 — 22
PN.Kwgmengenai nominalnya sangat tendensius dan tanpa justifikasi hukum sehingganominal yang patut dan tepat adalah sejumlah Rp 1.000.000, (terbilang satuJura rupiah) perhari atau dengan kata lain adalah patut dan tepat sertaberdasarkan hukum apabila petitum angka ke14 (empat belas) dikabulkantetapi dengan perubahan atas nominal yang dikenakan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke15 (lima belas)Majelis Hakim berpendapat kedudukan Turut Tergugat , Il, dan Turut Tergugatlll Konvensi memiliki korelasi