Ditemukan 275136 data
9 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang puas denganpenghasilan Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah selama 6 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
5 — 1
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 2274/Pdt.G/2021/PA.PmlMenimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan April 2019 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 3 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo.
7 — 0
pada awalnya rukun tetapi kemudian terjadi perselisinan danpertengkaran, telah diupayakan didamaikan tetapi tidak berhasil yang akhirnyaPemohon dan Termohon pisah rumah;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohonagar Pengadilan Agama Surabaya memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Surabaya, atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1
Termohon sudah pecah(broken marriage), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalamPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaknimembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapattercapai;Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
9 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanMei 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2(dua) tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
alamat dan tempat tinggalnya di wilayahRepublik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarang sudahberpisah selama 2 (dua) tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 6
Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2020/PA.SlwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
2019 sampai denganbulan Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
Putusan No. 1756/Pdt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
6 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
yang disebabkan ekonominya dan keadaan Termohon yang selalusakitsakitan serta tidak mau meladeni Pemohon sebagai suaminya; dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih dari empatbulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
9 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Slw bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon,dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupunMajelis Hakim;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
6 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 7
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumahselama 2 tahun 6 bulan, dan selama berpisah masingmasing tidak pernahmelaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakanisyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehinggaPemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsipprinsip hidupberumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti
9 — 1
Gugatan perceraian denganalasan ini dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugatmeninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakanatau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b dan pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (6) dan pasal 133Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa
berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal pasal 39 UU Nomor1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) dan pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 jispasal 116 huruf (b) dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukupberalasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat (vide pasal 119
11 — 3
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2015 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 4 tahun 3 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 8
BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor1 dari 13 halamanPutusan Nomor 4669/Pdt.G/2021/PA.Sor4669/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 16 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan halhal sebagai
Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
19 — 4
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
tujuan Para Pemohon dalampermohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah Para Pemohon,oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyatadan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, HakimTunggalberpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
7 — 0
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telahmendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuhproses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Hj.
akibat dariperselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, serta antara keduanya sudah tidakada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya maka dapat dinyatakanperkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), telah hilang rasa cintakasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulitdiharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undangundang Nomor1