Ditemukan 274949 data
28 — 7
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanJuli 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun 3 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
dan tempat tinggalnya di wilayahRepublik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarang sudahberpisah selama 2 tahun 3 bulan, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 3
ketidakhadiran Tergugat tanpaalasan yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2012/PA.kKis.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
30 — 22
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
14 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 13 hlm.
Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohontidak mau melayani Pemohon yang mana menyebabkan antara Pemohondengan Termohon tidur ditempat yang berbeda, dan sekarang Pemohondengan Termohon sudah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 14
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspksehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan AktaKelahiran) atas nama Rahmat Fauzi terbukti bahwa Pemohon tersebut yanglahir tanggal 24 Februari 2000, yang berarti saat ini berumur 18 tahun 3 bulan,dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinansebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan
AktaKelahiran) atas nama Nur Rizky Harini terbukti bahwa Pemohon Il tersebutyang lahir tanggal 15 April 2003, yang berarti saat ini berumur 15 tahun 1 bulan,dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinansebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkanPemohon
13 — 6
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPutusan Nomor 82/Pat.G/2021/PA.Sgt Hal. 8 dari 13 hal.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
94 — 20
baare tweespalt), dengan demikian Pemohon danTermohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki olehAlQuran Surat ArRum ayat: 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.
mereka itu dibebankan pada salah satupihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataankerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yangtidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masamasamendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana teruraidi atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrartalak telah memenuhi maksud Pasal 39 UndangUndang Nomor1
12 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
1.Kadek Yoga Pranata Pidada
2.Ni Ketut Krismin Rista Antari
22 — 9
Hakimberpendapat apabila perkawinan antara para Pemohon tidak dicatatkan padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan,maka anak yang dikandung oleh Pemohon II Ni Ketut Krismin Rista Antari akanmenjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belumdicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunyasaja, padahal para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agamaHindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
/yurisdiksi volunteer serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkanmaka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslahdibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amarpenetapan ini;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohondikabulkan untuk seluruhnya;Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1
17 — 3
Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang perbedaanidentitas orang tua Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, yangoleh Penggugat menyatakan hal itu adalah benar orang tuanya dipanggil orangJamal Bosi akan tetapi Penggugat dalam perkara ini memilih idetitas yangtercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat,
No. 121/Pdt.G/2012/PA.Tba.suami isteri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 telah memenuhi syarat formil dan materil.
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 0
pada tanggal 07 Juli 2007 ,sebelum perkawinan secara resmi Para Pemohon yang dilakukan di KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 17September 2010 ;Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya dan kepercayaannya itu , dandemikian pula Pasal 4 KHI berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
(vang bersangkutan);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan MajelisHakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, agarsetiap warga mendapatkan hak status hukum tentang nasabnya berupa AktaKelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) KompilasiHukum Islam di Indonesia
7 — 3
2017 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun danselama berpisah tersebut Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2017 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 8
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 279/Pdt.G/2012/PA.Kis.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
8 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telan menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 1 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
34 — 11
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimsudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat denganTergugat terhadap hak asuh anak, tetap tidak berhasil didamaikan;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuanPasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
mempunyai pekerjaan dan penghasilan yangmencukupi untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut; Bahwa Penggugat berprilaku baik dan tidak tercela akhlaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkandengan buktibukti yang telah dihadirkan Penggugat, dan fakta yang ditemukandi persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyaisatu orang anak kandung, bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 7tahun;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor1
39 — 18
/PA.NnkPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yangsah
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya,kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh dengan kasih (mawaddah)dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman AlllahSwt. surat AlRum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehinggamempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklan mendatangkankemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangandan
19 — 10
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanAgustus 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 2566/Padt.G/2020/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.