Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — RAMLI MALAU VS PT OTO MULTIARTHA
151 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran";Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 15 April 2015 — SUPRAYOGI bin SUPRATONO
18 — 9
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 19-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps
Tanggal 8 Agustus 2017 — IPTUI WAYAN SUDARTA melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
187 — 99
  • memotong/membongkar botolsampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion)atau CCTV tidak berfungsi;Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan baranguntuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalahpetugas jaga atau petugas Tahti;Bahwa petugas Tahtilan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masukartinya petugas Tahtilah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 27 Februari 2017 — SYAHRIAL MARPAUNG VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
127 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkanoleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — SAHRUDDIN, VS PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK
136 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelakuusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — SUTOMO VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP UNIT AEK NABARA
156 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Ny MARTHINA TANGKE SALLE
Tergugat:
Ny ELISABETH SARANGA
86 — 36
  • Paulus Tangke;Menurut ilmu hukum waris ke 4 orang ahli waris tersebut mempunyaihak perseorangan (privat) dan kepentingan hukum yang sama tetaplterhadap harta warisan (Boedel) dan secara terpisah mempunyai hakbagian waris yang harus terbagi (Legitieme fortie) sehingga setiap orangahli waris punya otoritas kepentingan pribadi dalam hal menentukansikapnya, termasuk dalam perkara a quo, dari alasan hukum tersebutternyata masih 3 (tiga) ahli waris yang mempunyai kepentingan hukumyang sama dengan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, DK VS RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H., LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H, M.H., AAIK dan GINDO HUTAHAEAN, S.H, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), , DK
1074 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan TurutTergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonangugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:I.1.Pendahuluan;Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah dinyatakanpailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Otoritas
Pengadilan PN SABANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2006 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 2/Pid.B/2006/PN-SAB
Tanggal 15 Agustus 2006 — Ir.M.Yasin Hasan Bin Hasan. Drs.T.Pakeh Hamid Bin Hamid
116 — 18
  • ;Bahwa proses terjadinya kontrak saksi tidak mengetahuinya, dalam artian saksi hanyaberkapasitas menandatangani kontrak tersebut berdasarkan loyalitas kepada atasanyakni Walikota Sabang selaku pemegang otoritas dalam pengelolaan dana RenovasiMesjid ...Mesjid. Mengenai isi kontrak berikut RAB yang tertuang didalamnya saksi tidakmengetahui, artinya yang tahu persis yakni T.
    panitiapengurus mesjid agung babussalam, tidak mengerjakan sesuai bestek, tidak sesuai RABdan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga kerugian keuangan daerah daripekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai bestek tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.908.762.750,(sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratusluma puluh rupiah) ;Bahwa terdakwa I karena kedudukannya sebagai direktur dari PT.ADB dan mempunyaihubungan keluarga sebagai adik ipar dari walikota sabang yang mempunyai otoritas
    ;Bahwa terdakwa I IR.M.Yasin Hasan Bin Hasan karena kedudukannya sebagaidirektur dari PT.ADB dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar dari walikotasabang yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dan kewenangan terhadap keuanganpemerintah kota sabang dengan mudahnya dapat menarik uang proyek tanpa dilengkapiatau disertai dengan progress report sebesar Rp. 2.432.000.0000 (dua milyar empat ratustiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya karena kedekatan dan hubungan keluarga denganwalikota terdakwa
    terdakwa I dalam rangka mencairkan dana atau uang proyektersebut tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah No. 105tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, bahkan padaawal Terdakwa I mendapatkan proyek pengerjaan pembangunan dan renovasi mesjid agungbabussalam inipun tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana di atur di dalamKep.Pres No. 18 Tahun 2000 dan Kep.Pres No. 80 tahun 2002, melainkan ditunjuk langsungoleh Walikota Sabang selaku pemegang otoritas
    pembangunan fisik mesjid maka keuanganPemerintahan Daerah Kota Sabang dari tahun 2000 s/d 2004 senantiasa terbebani danmengalami kerugian ; Menimbang, bahwa kesempatan dan peluang kemudahan akses yang dimilik olehterdakwa I tersebut menurut Majelis lebih dikarenakan hubungan keluarga dan kedekatannyadengan Walikota Sabang yaitu sebagai adik ipar, sehingga oleh karena itu unsurmenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan yangdimilikinya, dan atau karena hubungan dengan pemegang otoritas
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 4 April 2018 — Rinaldus Andry Suseno als Andry
777 — 197
  • Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 37. Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 38.
    Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;39.
    Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun2010 terakhir di ANZ Bank 2016;Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 255 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-12-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 173 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk
Tanggal 23 Desember 2013 — FATMAWATI Als CEMMA Binti H. RAMLI
25 — 12
  • Terdakwa hanyalah seorang pekerja swasta yang tidak ada kaitannya samasekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan maupunmengedarkan narkotika.
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-05-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor No. 12/Pid.B/2014/PN.Tjg
Tanggal 10 Maret 2014 —
25 — 11
  • keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanoa maknahakiki.Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : Hal 34 dari 39 halaman, No. 12/Pid.B/2014/PN.Tjg.e Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakantindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahundan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); e Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 4 April 2017 — PAINI VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK
100 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepadaPelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan pada
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-10-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 36/Pdt.G/2016/PN. Pwt
Tanggal 12 Oktober 2016 — ABDI SURYANTO LATIMIN ( Penggugat) 1. Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto ( Tergugat I), 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk( Tergugat II), 3. Notaris Maya Diana Sari, SH ( Tergugat III)
78 — 15
  • berwenang, serta asli buktikepemilikan Jaminan beserta pengikatannya disimpan di Bank (dhi.Tergugat Il) selama kredit belum dilunasi.Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit yang diterbitkan oleh Tergugatll yang dikirimk kepada dan telah disetujui oleh Penggugat, tindasannyadikirimkan kepada kami PPAT/Notaris maka setelah akad kredit dilaksanakandan dokumen perikatan/perjanjian kredit selesai doproses/terbit makakewajiban kami PPAT/Notaris myerahkannya kepada Bank (dhi Tergugat Il)selaku Pemegang Otoritas
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Perjudian
Register : 09-03-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 102/Pid.B/2018/PN Pli
Tanggal 23 Mei 2018 — HAMBERIANI Alias GURU Bin HAMSANI;
30 — 13
  • Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa setiappermainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karenatidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang; Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 18 dari 28Menimbang, bahwa hal diatas sudah merupakan kebijaksanaan umumpemerintah Indonesia, karenanya hal tersebut termasuk sesuatu yang sudahdiketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak diperlukan lagipembuktiannya.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp
Tanggal 12 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMMAD RAHMAN, SH.
2.Ardiansyah, S.H.
Terdakwa:
2.BURHANUDDIN SIRANDE Alias BAPAK IWAN Bin TOBAKKARAN
3.MULIANTO PAREMME Alias EMBANG Bin MUHADING
4.RASMA Alias MAMA AGUS Binti SAMMADING
5.ERNI SEREDINA Alias MAMA FEBI Binti ESDINA
6.SERLY Alias IJA Binti PRIANTO
44 — 12
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN KASONGAN Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Ksn
Tanggal 22 Desember 2016 — -Pidana
381 — 27
  • Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki alas/dasarhak atau tidak berwenang untuk melakukan kegiatan tersebutserta tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum maupunmemiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negaradan/atau instansi yang berwenang) Pada perkara ini, unsur tersebut dapat dipenuhi dengan faktahukum: Bahwa benar pada perkara ini pada hari Senin tanggal 22Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wib terdakwa telah ditangkapdan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Katingan
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 22-09-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BIAK Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.PIETER LOUW, SH
2.EMA KRISTINA DOGOMO, SH
Terdakwa:
FITRIA
88 — 40
  • Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dankarenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpaldengan perbuatan yang ia lakukan;Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukumanpercobaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidakberalasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudahpernah diperingatkan oleh otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44/B/PK/PJK/2012
Tanggal 19 September 2012 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
220 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penjelasan tersebut sejalan dengan maksud Surat Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 28 Juli 2005 Nomor KMA0270/VI/2005 yang ditujukankepada Tim Hukum Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Maluku Utara yangisinya : bahwa kontrak karya (Contract of Work) berada dalam ruang lingkup HukumPerdata, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor berada dalam ruang lingkup Hukum Publik, sehingga Kontrak Karya tidaktunduk pada Azas Lex Specialis;Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai otoritas
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Perjudian
Register : 24-02-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 51/Pid.B/2014/PN.BLK
Tanggal 22 April 2014 — Terdakwa : BAHARUDDIN Dg.NGALLE Als KUMIS Bin Dg MAGI,DKK , JPU : YADI HERDIANTO, SH.
22 — 12
  • terdakwaharusdipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yangakan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap barangbarang bukti berupa berupa uang tunaisebanyak Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas 4 (empat) lembaruang pecahan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang walaupun merupakan barangbarang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun merupakan barangyang bernilai ekonomis dan tidak boleh dimusnahkan selain oleh otoritas