Ditemukan 12155 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan penahanan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati vs setyo rini utami Turut termohon : kepala kantor pertanahan kabupaten pati;; Yayasan fort de kock bukittinggi yang diwakili oleh h. nazaruddin Skm M.kes vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota bkittinggi; Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
DRS. SAPARI, APT., M.Kes
Tergugat:
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,
386 — 305
  • belum diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yangmemeriksanya, adalah tindakan yang telah melanggar asas kecermatankarena Tergugat tidak mempertimbangkan aspek bahwa Penggugat masihsedang berjuang menempuh upaya hukum = terhadap statuskepegawaiannya, lebih khusus lagi berkaitan dengan statusnya sebagai JPTyakni sebagai Kepala BPOM Surabaya ;Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Jawaban Tergugat padahalaman 5 yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari JPTsebagai Kepala BPOM Surabaya demi penataan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-08-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 25 Februari 2015 — Hj. SITI NISPUWATI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU Haji RUSLI SABERI AJURI
153 — 84
  • Bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyebutkan Dalam penetapan batas bidang tanah padapendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanahsecara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkankesepakatan para pihak yang berkepentingan.c.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-06-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 651/Pdt.G/2014/PN TNG
Tanggal 25 Juni 2015 — PT Nusantara Almazia Lawan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Cq Walikota Tangerang
83 — 26
  • SAKSI DADANG SUHENDARBahwa Saksi bertugas di Pemda Kota Tangerang sebagai KepalaBidang Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya ;Bahwa Saksi tidak ikut sebagai panitia pembangunan jalan RayaPoris Benteng Betaw ;Bahwa jalan Raya Poris Benteng Betaw sudah direncanakandalam Perda No.19 tahun 1994 direvisi dengan Perda No.23tahun 2000 revisi dengan Perda No.6tahun 2012,Saksimengetahuinya karena tugas Saksi sebagai Kepala BidangPenataan Ruang pada Dinas Cipta Karya ;Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-05-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Mei 2014 — PT KRISTAL KENCANA ABADI Melawan PT INTI PALM SUMATERA, DKK
102 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.Masyarakat, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan DepartemenKehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat KepadaBUPATI ASAHAN dengan Surat Nomor S. 687/VI KP/2004, tanggal 29Oktober 2004 Hal: Penataan Kembali Kawasan Hutan NantaluKabupaten Asahan sesuai kondisi riil di lapangan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-01-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 04/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 7 Mei 2013 — SUKARTA BIN DURGI, DKK VS BUPATI INDRAMAYU
174 — 57
  • No. 04/G/2013/PTUNBDG(dua) desa lainnya oleh keputusan obyek sengketa (bukti T1) ;Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa dalammuatannya telah memberikan manfaat atas pengelolaan tanahpengangonan sebagai kekayaan desa bagi 3 (tiga) desa yaituDesa Sukra, Desa Sukra Wetan dan Desa Bogor sehingga sudahsesuai dengan prinsip fungsi sosial atas tanah, yaitu denganadanya penataan tanah pengangonan= agar terwujudpemerataan dan penguasaan tanah pengangonan' yangpemanfaatan dan pemeliharaannya tidak hanya
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 38
  • Hal. 48 dari 60 Hal.Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1999, cicilan los diteruskan olehPenggugat dan Tergugat selama sembilan tahun, oleh saksisaksi Tergugatmenerangkan bahwa los tersebut adalah warisan orang tua Tergugat kepadaTergugat yang menemani berjualan sejak kecil, sementara los sebelahnyaadalah hibah;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, dalam Pasal 1 Angka
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-11-2010 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 40/Pdt.G/2010/PN.BKN
Tanggal 23 Juni 2011 — Yayasan Riau Madani LAWAN Hansen William, Dkk
89 — 64
  • Saksi ANDRI MICHO, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagaai berikut :e Bahwa saksi menjadi PNS pada Dinas Kehutanan semenjak tahun 2009 dan saksiselaku Staf Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Kampar semenjakbulan Juni tahun 2009;e Bahwa apabila kawasan hutan dijadikan kebun kelapa sawit harus mendapatkan IzinPelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;e Bahwa didalampeta objek sengketa termasuk Hutan Produksi Minas dimana setelahpeta di Ploting Desa Kota Garo masuk wilayah Hutan
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 30 Maret 2020 — PT.LIMA ANAK BANGSA LAWAN 1.Universitas Jambi 2.pejabat pembuat komitmen
207 — 84
  • 2019 (bukti T.I,Il4) dan berdasarkan bukti T.I,II5berupa surat perihal teguran Il (kedua), bukti T.I,Il6 berupa surat perihalteguran III (ketiga) dilakukan 2 (dua) kali teguran lagi tertanggal 4 April 2019 dantertanggal 31 May 2019, kemudian berdasarkan pada bukti T.1,II7 berupa suratperihal tanggapan atas surat teguran dari Universitas Jambi, tertanggal 1 Juli2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat balasanatas teguran tersebut dan meminta supaya ada penjadwalan/persyaratan/penataan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 176/Pid.Sus.LH/2019/PN Jmb
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
MISBAHUL MUNIR BinSUKARDI
46 — 14
  • Ahli RONNY SANDESFRY, SP, M.T, M.Eng Bin HASSAN BAKHRI : Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Penataan Hasil Hutan; Bahwa dalam perkara ini masalah yang saksi temukan adalah bahwa setiaporang yang mengangkut hasil hutan wajidb menggunakan dokumen sahnya hasilhutan; Bahwa dalam perkara ini dokumen tersebut ada namun dokumen tersebut tidaksesuai dengan aturan; Bahwa dokumen yang di gunakan untuk mengangkut kayu tersebut, harusnyadiangkut ditempat di TPTKO (tempat penampungan terdaftar kayu olahan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 38
  • Hal. 48 dari 60 Hal.Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1999, cicilan los diteruskan olehPenggugat dan Tergugat selama sembilan tahun, oleh saksisaksi Tergugatmenerangkan bahwa los tersebut adalah warisan orang tua Tergugat kepadaTergugat yang menemani berjualan sejak kecil, sementara los sebelahnyaadalah hibah;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, dalam Pasal 1 Angka
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah SE, MPA
2.Hj. Nur Ainun Susanti, AMK
3.Abdul Maula Sanapiah, S.SOS
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat
Intervensi:
Dra. NURMA S IBRAHIM
176 — 81
  • Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanahsecara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan batasan berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;e. Pasal 181.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 60/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
IHUN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
HAMDANI
292 — 185
  • IndonesiaSUFRUDDIN 19621212 198910 1 001Penata Muda Tingkat (III/b)Kasubsi Pengendalian, Penataan danPendayagunaan Tanah Terlantar KantorPertanahan Kota Banjarbaru.IndonesiaMUHAMMAD RAMADHANI, S.H. 19910403 201903 1 007Penata Muda (Ill/a)Calon Analis Sengketa PertanahanKantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-08-2014 — Putus : 09-04-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 212/PDT.G/2014/PN SGR
Tanggal 9 April 2014 — * Perdata - PENGGUGAT KETUT NETRA - TERGUGAT I GUSTI MADE LUDRA
106 — 37
  • Bahwa sekitar tahun 20072008, di lokasi tanah sengketa ada penataan wajibpajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
536 — 275
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiAceh sebagai Ketua merangkap Anggota; Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPNProvinsi Aceh sebagai Anggota; Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPNProvinsi Aceh sebagai Anggota; Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan KanwilBPN Provinsi Aceh sebagai Anggota; Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan PemberdayaanMasyarakat Kanwil BPN Aceh sebagai Anggota; Mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.R. Tribowo SoesetyoAjie
2.Ny. Wahyoe Hidayatin
3.Pramono Priyo Hutomo
4.Srie Wulandari
5.Ibu Soegiharti
6.ARROW LALU.
7.Alfi Haryati
8.RA. Triarini S Putri
9.Ny. Djacroniah Soesilo
10.Prasetya Pudji Wasito
11.RR. Siti Warsiti
12.Prasetyo
13.Dewi Darmawati
14.Sofyan Karim
15.Ny. Siti C. Wasir Hayum
16.Fortuna Zaini Hamid
17.Rr. Tri Amrita
18.Ir. Bambang Deliyanto
19.Kol. Purn. Rachmad Sahid
20.Nuniek Kartini SH
21.Diah Rukmi Budi Lestari
22.Ny. Latifah Ilyasyak Ali
23.Ida Restu Widayani, SH
24.Yulie Atmi
25.Ny. SriAtin Reksodipuro
26.H. Endy Soewahyono
27.Franciska A Soermarso
28.sunarti
29.HR Wiwit Kanti Kurnia
30.Ny. Srimaos A. Soemarso
31.Tri Maharani
32.ADI PRASODJO
33.Eddy Roostamardi
34.Nur Enggarto
35.Solyroma Agus widaryanti
36.R. Gatot Iman S.P.TJ.HN
37.Dra. Sri Widyastuti
38.Ny. Chairul Wasmah
39.Bapak Imam Soepomo
40.R. E. Baringbing, SH
41.Drs. YY L.M Wishakadatta B.W
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Republik Indonesia C.q Menteri Pertahanan Republik Indonesia C.q Pnglima Tentara Nasional Indonesia C.q Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KSAD C.q Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta
87 — 19
  • Bahwa upaya melakukan penertiban dan penataan ulang kembali atasrumah dinas milik TNI AD c.g. Kodam Jaya adalah bentuk upayapengamanan terhadap asset Barang Milik Negara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 447/Pdt.G/201 7/PN. Jkt. Pst.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT INTAN PRIMATANI vs PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, bahwa penyelamatan kreditdiselesaikan dengan cara:1) Penjadualan kembali (rescheduling);2) Persyaratan kembali (reconditioning);3) Penataan kembali (restructuring);Berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka penambahan fasilitas kreditmerupakan bagian dari penyelamatan kredit.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adalah tidak berdasar untukmenyatakan bahwa Pemohon Banding tidak menikmati manfaatekonomi dari dilakukannya penataan ulang pabrik dan mesinmesin danmengkaitkannya dengan kelangsungan usaha Pemohon Banding.Pada dasarnya esensi daripada pedoman yang ada dalam OECDTPGL untuk koreksikoreksi sebelumnya juga dapat diterapbkan untukkoreks!
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 22-06-2009 — Putus : 13-01-2010 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G.TUN/2009/PTUN.Mks
Tanggal 13 Januari 2010 — - PT.GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT.GMTD Tbk) sebagai--------------------PENGGUGAT MELAWAN : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai-------------------------------------------------TERGUGAT - JOHNNY TANDIARY sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1 - WENNY TANDIARY sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2
129 — 51
  • . : Foto copy Risalah Pertimbangan TeknisPengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian HakAtas Tanah Nomor : 532/P&PP/HM/XII/2006, tanggal 04 Desember2006, atas permohonan Hajjah Muliana (sesuai asli) ;12 Bukti T13. : Foto copy Daftar Keterangan Obyek UntukKetetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas namaNursia Dg.Sibo, tanggal 2 September 1986 (sesuai5413 Bukti T14. : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat olehHj.Nursia Dg.Sibo, tanggal 20 Desember 1993 yang diketahui olehLurah
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum Pencurian
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 29/ Pid.Sus / 2014 / PN.Ktb
Tanggal 22 April 2014 — MUKRAN als. IMUK als. PAK ALDI Anak dari UNCI,dkk
29 — 4
  • penunjukan KawasanHutan di Propinsi Kalimantan Selatanadalah Keputusan Menteri Kehutanan RI37Nomor : SK435/MenhutIl/2009 tanggal23 Juli 2009 tentang PenunjukanKawasan Hutan Propinsi KalimantanSelatan ;Bahwa yang menentukan suatu wilayahatau lokasi masuk dalam kaasan hutannadalah Pemerintah Pusat dalam hal iniMenteri Kehutanan setelah mendapatmasukan dari gubernur dan Bupatiselaku pemangku wilayah di daerah ;Bahwa suatu wilayah dapat ditunjukatau ditetapkan menjadi Kawasan Hutansetelah dilakukan penataan
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Tmt
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Muh. Syukur, SH.
2.Sofian Hadi, SH, MH.
3.Muhammadong, SH
4.Didin Mufti Agus Utomo, SH
5.Alim Bahri, SH
Terdakwa:
1.Suardi Latif Alias Suardi
2.Mirwan Nurhuda Alias Cun
172 — 42
  • Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis danevaluasi penataan hutan dan penyusunan dan pelaksanaanpengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) danKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dalam 1 (satu)Provinsl;f. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkatprovinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;g.