Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena STR TergugatIll tidak pernah habis masa berlakunya sehingga SIP nya punmasih tatap berlaku, maka dengan demikian terbukti ParaTergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1),(4) dan Pasal 36 UU Praktek Kedokteran dan Pasal 13 ayat (1) UURumah Sakit.37.Bahwa dengan demikian maka haruslah ditolak dalil Penggugatdalam gugatannya Angka 2434 Halaman 69 yang menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah melanggar Pasal 29 ayat(1), (4) dan Pasal

Tetapianti diabetes yang sudah lama diminum tetap dilanjutkan, dan saat ituAlmarhum Waluyo Soedjati diberikan penjelasan tentang keadaanpenyakit jantung dan resiko yang berkaitan dengan aritmia mayor.3.2.Pada tanggal 14 Desember 2011 Almarhum Waluyo Soedjati datangkembali ke poliklinik Rumah Sakit Premier Jatinegara (Tergugat ).Almarhum Waluyo Soedjati didiagnosa penyakit jantung koroner, MR.Moderat, gagal jantung, dan hipertensi.

secara lengkap.3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup :a.

secara lengkap.3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnyamencakup :555656a.

Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequateinformation) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktikkedokteran;f. Melakukan tindakan/asuhan medis tanopa memperoleh persetujuan daripasien atau keluarga terdekat, wali, atau pengampunya;g.

tidak sehat danperlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah tidak berdasar,mengingat di dalam dokumen kontrak terdapat halhal yang harusdilindungi, yakni penawaran beserta lampirannya, yang berisi antaralain analisa harga satuan dan ~metode pelaksanaan;Bahwa dalil angka tersebut berkaitan dengan Hak Cipta, yang diaturdalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HakCipta), yang menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatissetelah ciptaan dilahirkan dan Pasal 35 ayat (4) jo penjelasan

.102/G/2012/PTUNJKTtertulis maupun lisan, informasi mengenai pekerjaan dan tidakmengizinkan pihak lain yang tidak berwenang untuk memeriksapekerjaan, gambar dan dokumen kontrak tanpa seizin dari PihakPemberi Pekerjaan); Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatkan, sehingga dalam hal ini clause 73 SecrecyPart I General Condition of Contract; sub clause Miscellaneous harusdilaksanakan; Dalam Penjelasan

Mengingat tidakada satu penjelasan dalam UU KIP yang menyatakan hal tersebut.Selain itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJasa Konstruksi) dan keterangan Ahli (Bapak Ir. Suharyono, M.Eng)menyatakan dalam Kontrak Konstruksi tersebut hanya terdapat dua pihak,yakni Pengguna Jasa sebagai Pihak Pertama dan Penyedia Jasa sebagaiPihak Kedua, serta tidak dikenal istilah Pihak Ketiga.

Tidak ada satu pun penjelasan dalamUU KIP yang menyatakan hal tersebut;pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka kontrak yangberisi klausul untuk tidak memberikan fotokopi/salinan kepada siapapun kecualiada izin dari masingmasing pihak harus dihormati berdasarkan AsasKeseimbangan.

Tidak ada satu pun penjelasan dalam UUKIP yang menyatakan hal tersebut; pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka kontrak yang berisiklausul untuk tidak memberikan fotokopi/salinan kepada siapapun kecuali ada izindari masingmasing pihak harus dihormati berdasarkan Asas Keseimbangan.

MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 72.021.964,00 0,00 72.021.964,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 72.021.964,00 0,00 72.021.964,00Jumlah PPN yang Masih Harus (Lebih)144.043.928,00 0,00 144.043.928,00Dibayar Bahwa Pemohon Banding tidak puas dengan hasil Keputusan Keberatantersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:Koreksi positif atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PajakPertambahan Nilai sebesar Rp 109.881.369,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju

Bahwa penjelasanPemohon Banding sehubungan dengan koreksi tersebut juga merujuk padapenjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Bandingkepada Ketua Pengadilan Pajak dengan Surat Pengajuan Nomor 0010/LTXBDGPPHBDNO8/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Bahwa menurut Pemohon Banding, atas pembayaran komisi penjualan kepadaLatexco Asia Pasifik tidak sebesar Rp 1.352.940.588,00 seharusnya tidakdikoreksi oleh Terbanding, berikut adalah alasan Pemohon

Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yangmenyatakan bahwa atas pembayaran komisi penjualan untuk penjualan lokaladalah tidak wajar, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan Agency Agreement Article 3, Latexco Asia Pasifik, Pte., Ltd.melakukan pemasaran atas produkproduk Pemohon Banding di kawasan AsiaPasifik, yang termasuk didalamnya adalah di wilayah Indonesia.

Buktibukti biaya perjalanan pegawai Latexco Asia Pacific dari Singapuradatang ke Indonesia untuk menemui customer yang ada di Indonesia;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingtelah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding dengan benar danmenurut pendapat Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2008 adalah Nihil;Bahwa berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2008 menurut Pemohon Banding:Dasar

Putusan Nomor 481/B/PK/PJK/20155.2.Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b: Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsungberhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran,dan manajemen.

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi NURLIHAK harus mendaftar dahulu menjadi anggotaperusahaan tersebut dengan cara membayar uang pendaftaran senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tiap kamplingnya, danapabila saksi NURLIHAK sudah terdaftar, maka uang bagi hasil tersebutakan diterima oleh saksi NURLIHAK selama 3 (tiga) tahun kemudianHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pbrdengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah), mendengar penjelasan

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi NURLIHAK harus mendaftar dahulu menjadi anggotaperusahaan tersebut dengan cara membayar uang pendaftaran senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tiap kamplingnya, danapabila saksi NURLIHAK sudah terdaftar, maka uang bagi hasil tersebutakan diterima oleh saksi NURLIHAK selama 3 (tiga) tahun kemudiandengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah), mendengar penjelasan dari terdakwa ROBI PRAYOGO AlsAGUNG PRAYOGO tersebut

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi harusmendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengan caramembayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratusribu rupiah) per tiap kKamplingnya, dan apabila saksi sudah terdaftar,maka uang bagi hasil tersebut akan saksi terima 3 (tiga) tahunkemudian dengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus riobu rupiah), mendengar penjelasan dari sdr ROBI PRAYOGO AlsAGUNG PRAYOGO tersebut, membuat saksi berminat dan akanmendaftar

Rokan Hilir, yangmana mulanya suami saksiharus mendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengancara membayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus riou rupiah) per tiap kamplingnya, dan apabila suami saksi sudahterdaftar, maka uang bagi hasil tersebut akan suami saksi terima 3Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pbr(tiga) tahun kemudian dengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah), mendengar penjelasan dari sdr ROBIPRAYOGO

Rokan Hilir, yangmana mulanya harusmendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengan caramembayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratusribu rupiah) per tiap kamplingnya, dan apabila sudah terdaftar, makauang bagi hasil tersebut akan di terima 3 (tiga) tahun kKemudian denganhasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),mendengar penjelasan dari sdr ROBI PRAYOGO Als AGUNGPRAYOGO tersebut, membuat sdr NURLIHAK ISKANDAR berminatdan akan mendaftar

Seluruh barang jadiberupa baju yang telah selesai dijahit Pemohon Banding kembalikan kepadapemesan di luar negeri;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undangundang Nomor 8Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 huruf c menyebutkan:Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat

sebagaiberikut:1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,3) Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekernjaan yangbersangkutan,Bahwa dari penjelasan ini secara gamblang, jelas, bahwa jasa yang terutangPajak Pertambahan Nilai harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatipsebagaimana tersebut di atas;Bahwa oleh karena imbalan Jasa Maklon atas pembuatan pakaian jadi yangPemohon Banding lakukan berdasarkan order dari Luar Negeri

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahanJasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 hurufcPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha;Selanjutnya penjelasan Pasal 4 huruf c menyatakan sebagai berikut:Penyerahan jasa yang terutang pajak harus

Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/201310.Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan' perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Selanjutnya penjelasan Pasal 78 menyatakan sebagai berikut:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakanbahwa Pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun

Pertambahan Nila.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang PPN dinyatakan bahwa:Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahanyang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Dalam penjelasan

Putusan Nomor 762/B/PK/Pjk/201 1Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan banding atasKeputusan Keberatan Nomor KEP220/WPWJ.04/2008 tanggal 11 Februari 2008terhadap SKPKB Pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 Nomor00124/203/05/011/07 tanggal 28 Maret 2007;Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan banding atasKeputusan Keberatan Nomor KEP220/WPUJ

dalam Putusan Nomor Put20755/PP/M.VI/15/2009, menurut Majelis atas bukti yang ada, tidak terbukti adanya kewajiban pembayaran maupun realisasi pembayaranbunga yang tidak dilaporkan Pemohon Banding, sehinggaMajelis meyakini Jumlah Beban Bunga adalah sebesarRp 4.503.480.093,00 sebagaimana dilaporkan Pemohon Bandingdalam SPTnya;Bahwa berdasarkan Putusan atas PPh Badan tersebut Majelisberpendapat atas selisin koreksi tersebut tidak dapatdipertahankan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding,penjelasan

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biayaberkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikandalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;Penjelasan Pasal6 ayat (1) hurufa:eee Pengeluaranpengeluaran yang dapat dikurangkan daripenghasilan bruto harus dilakukan dalam batasbatas

tidak boleh dikurangkandari penghasilan bruto;Selanjutnya linat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f danPasal 18 beserta penjelasannya;Pasal 18 ayat (3):"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembalibesarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utangsebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan KenaPajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewadengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Penjelasan

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semendadalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satuderajat;Penjelasan Pasal 18 ayat (4): Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karenaketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yangdisebabkan karena:a. Kepemilikan atau penyertaan modal;b.

Putusan Nomor 1938/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP1231/WPJ.07/2012 tanggal 2 Juli 2012, yangPemohon Banding terima pada tanggal 5 Juli 2012 yang mengabulkan sebagiankeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan (SKPLB PPh) Nomor: 00031/406/09/054/11 tanggal 12 April 2011Tahun Pajak 2009 yang tetap mempertahankan koreksi Pajak Penghasilan yanglebih bayar sebesar Rp1.016.509.200,00 dengan uraian penjelasan

Halini konsisten dengan cara penghitungan Pemeriksa dalam Kertas KerjaPemeriksaan maupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yangmenggunakan angka komersial bukan fiskal;Kesimpulan Dan Permohonan;Bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan, penjelasan, keterangan, danargumen di atas, Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak berkenanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP1231/WPuJ.07/2012 tanggal 2 Juli2012 dengan perincian: UraianSemula

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyaHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1938/B/PK/PJK/20172.2.2.pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan

asas yang dianut dalamUndangUndang perpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori penjelasan

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;Penjelasan Huruf b dan huruf c:Biayabiaya yang berkenaan dengan penghasilan yangdikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang dikenakanpemotongan atau pemungutan atau pembayaran PajakPenghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) maupun penghasilan yang dikenakan pajakberdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan NormaPenghitungan

5 dari 10 hal Putusan Nomor0031/Padt.G/2017/MS.Mbokarena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan patutditerima;Menimbang, bahwa. dalildalil pokok permohonan Pemohon adalahtentang sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon danTermohon dan dari keterangan saksisaksi Pemohon terbukti bahwa dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sejak 2 tahunlalu Termohon telah menikah lagi dengan lakilaki lain;Menimbang, bahwa kandungan pasal 39 ayat (2) penjelasan

dapatdibuktikan langsung oleh keterangan saksisaksi dan keterangan tersebut telahmeyakinkan hakim maka perkara aquo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuahkesimpulan, bahwa benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sertadiketahui langsung oleh saksi pertama dan kedua dan pertengkaran tersebutnyata dan diketahui olehnya di mana saksisaksi mengetahui bahwa Termohontelah kawin dengan lelaki lain, sehingga semua unsur dalam pasal 39 ayat (2)penjelasan

tidakada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tanggatersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakandalil hukum sebagaimana kaidah ushulfiqh, yang dalam hal ini diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:Je pollArtinya :Kemugharatan itu harus dihilangkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasanpermohonan Pemohon telah memenuhi unsurunsur yang terkandung dalampasal 39 ayat (2) penjelasan

Bahwa awalnya Penggugat pernah menghubungi Tergugat untukmeminta penjelasan terkait dengan halini, namun diabaikan denganoleh Tergugat;. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat terlah berpisah tempattinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun 11 (Sebelas)bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepadaPenggugat;.

sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun danharmonis, namun belum dikaruniai anak;Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat pergi ke rumah orang tuanyadengan alasan mau membantu orang tuanya bertani dan sampaisekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, pernahPenggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan

sebagai berikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun danharmonis, namun belum dikaruniai anak;Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat pergi ke rumah orang tuanyadengan alasan mau membantu orang tuanya bertani dan sampaisekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, pernahPenggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan

dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No. 01Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara initidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun demikian MajelisHakim telah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan olehPenggugat didasarkan atas alasan karena terjadi perselisihan danpertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantumdi dalam penjelasan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidakmenjawab dalildalil gugatan Penggugat, sehingga menurut fiksi hukumharus dianggap tidak menyangkal atau telah mengakui dalildalil Penggugat,akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orangorang yangdekat dengan suami isteri;Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan

Umumbutir 5 Penjelasan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, makaMajelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa buktibukti Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;Him. 6 dari 9 Put.

Ternyata hal ini Keesokanharinya membuat Penggugat dan Tergugat dipanggil orangtua Tergugat dandimintai penjelasan dan Penggugat dinasehati.Bahwa, setelah dinasehati ternyata Tergugat tidak juga mengubah sikapnyadan ternyata masih ditemukan panggilan dan vidio call dari wanita yang tidakdiketahui Penggugat, yang membuat Penggugat cemburu dan sakit hatitentunya.

Dan pengakuan yang semakin membuat sakit hatiPenggugat adalah ternyata di rumah tersbeut ada anak bayi yang berusia 2bulan yang diakui sebagai anak Ermalina dengan Tergugat.Bahwa semenjak mendapatkan penjelasan tersebut, Penggugat semakinhancur hatinya dan semakin merasa ditipu oleh Tergugat yang tidak jujurtentang dirinya selama ini.Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meminta kejelasan, Tergugatakhirnya mengakui hubungan tersebut, dan Penggugatpun meminta untukdiceraikan, namun Tergugat tidak

/2020/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkanundangundang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bgpermohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan

penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan perkiraan produksi sebesar 52.200 ton kelapa sawit;bahwa Pemohon Banding berdasarkan penjelasan

hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun 2009 usaha Pemohon Bandingbelum dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBS menjadiCrude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (palm Karnel/PK) kepada PT Hari Sawit Jaya sesuai denganperjanjian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2004;bahwa atas penjelasan

yang kemudian dititipolahkan menjadi CPO dan PK ke PT Hari Sawit Jaya dan menjualnyasebagian besar melalui penjualan ekspor;bahwa berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telahselesai, hasilnya akan dikembalikan pada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam prosesmaklon antara Pemohon Banding dengan PT Hari Sawit Jaya, hasil olah berupa CPO dan PK tidakdikembalikan kepada Pemohon Banding melainkan tetap berada ditangki PT Hari Sawit Jaya danberdasarkan penjelasan

Termohon kalau diberi penjelasan oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkansering marah dan pergi dari rumah ;Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuayang hingga sekarang telah berpisah selama bulan setengah dan selama itu keduabelah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dankewajiban masing masing;Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakandamai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak

adalah saudara sepupu Pemohon;Bahwa, Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpulbersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 1 bulan dan terakhirbertempat tinggal di rumah Termohon, telah mempunyai orang anak bernama: ANAK KANDUNG, umur 8 bulan;Bahwa sejak bulan setengah rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Termohon suka cemburu dan curiga kepada Pemohon tanpa adadasar bukti dan alasan yang jelas kepada siapa yang dicemburukan, Termohonkalau di beri penjelasan

Saksi mengetahui setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohonkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 1 bulan dan terakhirbertempat tinggal di rumah Termohon, telah mempunyai orang anak bernama: ANAK KANDUNG, umur 8 bulan ;Bahwa sejak 1 bulan setengah rumah tangga kedua belah pihak tidakharmonis dan sering terjadi percekcokan disebabkan Termohon suka cemburudan curiga kepada Pemohon tanpa ada dasar bukti dan alasan yang jelaskepada siapa yang dicemburukan, Termohon kalau di beri penjelasan

DjPemohon Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan JuliRp210.856.208,00;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan PajakPut44616 /PP/M.IM/15/2013 menyatakan sebagaibahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persiberpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 TahurKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 disebutkan; Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti

sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan cPPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi unttsebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Juli 2008 sebesar Rp849.743.592,00; bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan setbahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun seterungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:bahwa sesuai Penjelasan

dari Pemerintah Australdapat dibuktikan pula sesuai dengan surat dari Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari Menurut Majelis :bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat DiperhitungPajak Juli 2008 atas Pajak Masukan Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabeatsebesar Rp117.248.533,00 terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan setbahwa sesuai Penjelasan

Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan KotaBandung untuk memperbaiki/menambahkan Nama belakang Pemohon(Hidayat), pada Akta Kelahiran Anakanak Pemohon tersebut agar sesuaidengan nama dan identitas yang sebenarnya dan dokumen penting lainya,namun Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan KotaBandung untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta tersebutharuslah terlebin dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon memohon

oleh Pengadilan ;Bahwa pada saat ini Pemohon ingin menambahkan nama belakangPemohon yaitu Hidayat di belakang nama anakanaknya yaitu dariSarah Amandari menjadi Sarah Amandari Hidayat dan dari nama EzraPradipta menjadi Ezra Pradipta Hidayat dan memperbaiki namaPemohon didalam Akta Akta kelahiran Ezra Pradipta dari EriRadityawara Hidajat menjadi Eri Radityawara Hidayat ;Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Kota Bandunguntuk memperbaiki Akta Kelahiran anakanaknya, namun Pemohonmendapat penjelasan

belakangPemohon yaitu Hidayat di belakang nama anakanaknya yaitu dariSarah Amandari menjadi Sarah Amandari Hidayat dan dari nama EzraHalaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1181/Padt.P/2019/PN BdgPradipta menjadi Ezra Pradipta Hidayat dan memperbaiki namaPemohon didalam Akta Akta kelahiran Ezra Pradipta dari EriRadityawara Hidajat menjadi Eri Radityawara Hidayat ; Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Kota Bandunguntuk memperbaiki Akta Kelahiran anakanaknya, namun Pemohonmendapat penjelasan

MOHAMMAD ABRORY jenis kelamin Lakilaki;Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Pemohon adalah aktakelahiran dari Pemohon yang bernama MOHAMMAD ABRORY seharusnyatertulis MOHAMMAD ABRORY TADJIB dan kesalahan pada penulisan namaAyah tertulis AHMAD TAZELI seharusnya AHMAD TADJELI.Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaikikekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut,kemudian Pemohon mendapat penjelasan

ABRORY jenis kelamin Lakilaki;e Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Pemohon adalah aktakelahiran dari Pemohon yang bernama MOHAMMAD ABRORY seharusnyatertulis MOHAMMAD ABRORY TADJIB dan kesalahan pada penulisan namaAyah tertulis AHMAD TAZELI seharusnya AHMAD TADJELI.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaikikekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut,kemudian Pemohon mendapat penjelasan

bahwa untuk hal tersebut Pemohonharus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansiyang berwenang untuk itu .e Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaikikekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut,kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohonharus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansiyang berwenang untuk itu;Menimbang

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dariorang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahantulisredaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka(penjelasan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal71 ayat (2): Pembetulan akta biasanya

Cbi.Form02/SOP/04.3/2017Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yangdimaksud kesalahan tulis redaksional bukan merubah tempat, tanggallahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudianberdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan padaKutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 3018/B/PK/Pjk/2020Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini Pemohon Bandingsajikan kembali perhitungan pajak terhutang berdasarkan SKPKB, SKKeberatan, dan Permohonan Banding yang terdapat pada Tabel 2 di bawahini:Tabel 2(dalam Rupiah) j PengajuanUraian SKPKB SK Keberatan .BandingDasar Pengenaan Pajak 101.375.132.381 101.375.132.381 101.375.132.381Pajak Penghasilan Terutang 20.275.026.477 20.275.026.477 4,151.768.575Kredit Pajak 4,151.768.575 4.151.768.575 4.151.768.575Kompensasi

Masa Pajak Sebelumnya 0 0 0PPh Kurang/(Lebih) Bayar 16.123.257.902 16.123.257.902 0Sanksi Administrasi 7.739.163.793 7.739.163.793 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar 23.862.421.695 23.862.421.695 0 Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Bandingsampaikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis yangTerhormat untuk membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbandingsehingga pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi darisemula kurang bayar sebesar Rp23.862.421.695,00

Pasal 23/26 Final yang Terutang sebesarRp15.693.188.519,00 yang terdapat form COD, DGT 1 atau DGT 2,sehingga persyaratan pemberian fasilitas tax treaty tidak diberikan makaberlaku tarif unum sebesar 20% dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32Adan Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal4 dan Penjelasan

tanggal 14Mei 2013 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skemaPersetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu KemitraanEkonomi (IJEPA) dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum(MFN) dikarenakan ditemukan kejanggalan dalam format SKA Form JIEPA Nomor:130086241177701405 tanggal 22 April 2013 yaitu bahwa Invoice dan Packing Listberasal dari Hong Kong, namun tidak menyebutkan nama eksportir dan alamatsesuai Invoice pada kolom 8 Form JIEPA sebagaimana penjelasan

, oleh sebab itu PemerintahJepang telah menginstruksikan kepada eksportir untuk menguraikan data yangakurat dalam CoO termasuk nama dan alamat penerbit the Third Party Invoice;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Invoice dan Packing List Nomor: D395501tanggal 20 April 2013 diterbitkan oleh Haw Yang (Hong Kong) Trading Company,Hong Kong, dan Form JIEPA Nomor: 130086241 177701405 tanggal 22 April 2013tidak mencantumkan nama, alamat dan negara penerbit Invoice;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan

SPTNP008888/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 05 Juni 2013 terhadap PIBNomor: 187013 tanggal 14 Mei 2013 yang telah dilengkapi atau dilampiri asli SuratKeterangan Asal (SKA) Form JIEPA sebagai persyaratan mendapat preferensi tarifdalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatukemitraan ekonomi (IEPA) dengan alasan Terbanding bahwa Invoice dan PackingList berasal dari Hong Kong, namun tidak menyebutkan nama eksportir dan alamatsesuai Invoice pada kolom 8 Form JIEPA sebagaimana penjelasan

PA 416/20tdorJeRryfapPdrtambahan NilaiTFaiOPajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap adalah Koreksi PajakMasukan Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp71.540.611,00;Mbahvutt fekbodngdikigan dalam UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendakikeadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama, makakoreksi Pajak Masukan yang dilakukan

Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;b, IMPOr oo... cece eee dst sd f ;Pasal 9 ayat (5) :Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yangterutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak ;bahwa dalam memori penjelasan

tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak;Pasal 16 B Ayat (1) huruf b:Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagianatau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaanpajak, untuk:Ge veceneesb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;bahwa dalam memori penjelasan