Ditemukan 34392 data
12 — 7
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
8 — 6
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinanpenetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan gunadidaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat halini bukanlah merupakan ultra
14 — 7
No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Bluuntuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat, dan di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar / dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal inibukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta)karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaanketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 UndangUndang Nomor ayat (1)
6 — 4
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
11 — 9
Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untukmenyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yangmewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta),karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraianPenggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakimmemerintahkan
9 — 4
dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinanputusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yangmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempatpernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
13 — 11
menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugatkepada Penggugat.Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang undang nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan undangundangnomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkanamar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satuhelai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempattinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklahmerupakan ultra
8 — 5
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
16 — 5
Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikahtempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebutmajelis memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untukmengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dariyang diminta (ultra
7 — 3
Kecamatan ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal inibukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karenasebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72dan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
12 — 1
untuk dijatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirim salinanputusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yangmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempatpernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
8 — 3
Nikah (PPN) atau ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohondan Termohon, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuhuntuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekutanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan PayakumbuhUtara Kota Payakumbuh untuk dicatat dalamdaftaryang disediakanuntukituakanadanya putusan perceraian tersebut.Penambahan ini bukanlahmengabulkan melebihi dari yang diminta (ultra
11 — 9
Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinanPenggugat dan Penggugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu, bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dariyang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinyaperceraian Penggugat dan
10 — 4
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Melawan:Mahda Fahnedi bin Zainuddin, umur 26 tahun, warganegara Indonesia,agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tinggald/a Bapak Zainuddin Supir Angkot 02 ultra di Pasar XI, Gang Layusis,Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang
11 — 4
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
8 — 3
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinanpenetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan gunadidaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat halini bukanlah merupakan ultra
13 — 6
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
13 — 4
Penambahan ini bukanlah ultra petitumpartium (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa karena Termohon konpensi dalam jawabannyamengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan TermohonKonpensi menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon Konpensimenjadi Tergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang telah dipertimbangkan dalamkonpensi yang ada kaitannya dengan gugatan
8 — 4
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra
10 — 3
nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra