Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkan3.2.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi kami harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25pada laporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Pendapat kami tersebut telah sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan karena ketentuanmengenai penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2008 TIDAK MENGHARUSKAN penggunaanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.2.1.7.

Publik.

., CPA
Tergugat:
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantor akuntanpublik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi TERGUGAT1 untukmelakukan audit pembukuan TERGUGAT1 untuk tahun 2004 s/d 2006;6.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat No. 94 (vide P10) penugasan yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ataukantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh DireksiTERGUGAT1 adalah untuk tahun buku 2004 s/d 2006; Bahwaternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal 13Agustus 2007 (vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTERGUGAT1 untuk tahun buku 2003 s/d 2006 telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ;c.

PRIMA JAGATNUSA (TERGUGAT I) yang intinya minta agarhasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA tersebut beserta Dokumen pendukungnya diserahkan kepada Penggugat padatanggal 3 Agustus 2007 guna dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat;e Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Direktur Utama PT.

JAGATNUSA No.94 tanggal 17 Juli 2007yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.ME.MH.dimana dalam Akta tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi PT.PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan audit pembukuan untuk Tahun 2004 s/d 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan T.14 dihubungkan denganKeterangan saksi Yahya Santosa diperoleh fakta bahwa Akuntan Publik DEDYZEINIRWAN SANTOSA telah membuat

PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan Audit Pembukuan ;e Bahwa Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWAN SANTOSA telah melakukan/membuat Laporan Keuangan untuk TahunTahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003 dan 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen yang dibuatpada tanggal 25 Juli 2007 ;e Bahwa PT.

MM selakuSupervisor pada Kantor Akuntan Publik S. Bharata berkedudukan diJl. H.

publik.

, lalu dimana letakobjektifitas dari kinerja seorang akuntan publik, belum lagi persoalan independensi dariseorang akuntan publik dalam menjalankan audit investigasi?

Minerina Bhakti kepada pihakTergugat (Kantor Akuntan Publik Drs. S.

Penggugat terhadap hasil kerja audit forensik yang telah dilakukanoleh Pihak Tergugat selaku akuntan publik, akhirnya menimbulkan ketakutan denganmelakukan penyerangan secara membabi buta terhadap pihak akuntan publik(Tergugat), dengan mendalilkan seolaholah Pihak Tergugat, selaku akuntan publik telahmelakukan perbuatan wanprestasi dalam melakukan pekerjaan perjanjian auditinvestigasi terhadap utang PT.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlahRp.179.666.666, (seratus tujuh puluh sembilanjuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratusenam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiaya tersebutdidukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk

Bahwa isi isi Amar Putusan yang bertentangan satu samalain adalah yang berbunyi sebagai berikut Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiayatersebut didukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya; Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk melakukan verifikasi terhadap biaya biaya yangtelah dikeluarkan

adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan.Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakPutusan Majelis dibacakan.

melaluiKuasa Hukumnya dengan Surat No.097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik,mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli,Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagaiAkuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isi Putusan BASYARNAS, untuk disetujuiPEMOHON ( Bukti P 8);(6) Menanggapi Surat TERMOHON Il tersebut, PEMOHONmelalui Kuasa Hukumnya atas dasar itikad baikmenyampaikan Surat Ref.

No.097/HIS/ASBSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihalPengajuan Kantor Akuntan Publik, dimanaTERMOHON II mengajukan Kantor Akuntan Publik(KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukanverifikasi sesuai Putusan BASYARNAS.Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. HaryantoSahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.4. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danHal. 36 dari 54 hal.

Izin Akuntan Publik : 98.1.0202.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2011 Per31 Desember 2011 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Yusuf, Mawar danSaptoto tanggal laporan 9 Februari 2012 yang ditandangani olehRudi Hartono Purba No. Izin Akuntan Publik : AP.O601.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : AP. 0228Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2013 Per31 Desember 2013 yangdibuat oleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan28 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto,M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 0228.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan publik;3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666, (seratustujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enampuluh enam rupiah); 97 == nnn nnnnnnnnnnee"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biayabiaya lainsepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupun mengenai besamya biaya;"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik

yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalamJangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan".

;"Memutuskan apabila Pemohon dan termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukkan Kantor Akuntan Publik akandilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihakyang berperkara, yaitu dari Pemohon atau dari Termohon","Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk olehPemohon dan termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung olehPemohondan Termohon

;"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya biayalainnya sepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaranyang telah diverifikasi oleh kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupunmengenai besamya biaya", 0m nnn nnn nnn nnn nnnnnn"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon

dan Termohon dalam janganwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan MajelisAibDaCAKAN"; ~ = nnn nnn monn nnnnnn nnn nnnnnnnnn nannnnnnnn anne nanan"Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hah tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akandilaksanakan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satupihak yang berperkara, yaitu atau dari PemohonaN TOrMOhON" j 22> een

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uangpaksa) atas keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)per hari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);6.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor155/PDT/2017/PT BTN tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016, tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

danmenggunakan materialmaterial yang terbakar, terjadi kKerusakan mesin danmaterial yang belum terpotong meleleh dan menjadi reject (afkir);Bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagiPenggugat, menyebabkan mesinmesin produksi Penggugat mengalamikerusakan dan barangbarang yang seharusnya dikirim pada tanggal 18Agustus 2015 tidak dapat dikirimkan, sehingga banyak customer Penggugatyang mengkomplain atas batalnya pengiriman barangbarang tersebut, yangberdasarkan hasil perhitungan Auditor Akuntan

Publik Jamaludin, Ardi,Sukimto & Rekan yang telah ditunjuk untuk melakukan audit terhadapkerugian tersebut berjumlah sebesar Rp1.579.241.542,00 (satu miliar limaratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusempat puluh dua rupiah);Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti

Ratnawati Tjondro bukanlahseorang auditor, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, Sdri. Ratnawati Tjondromenghubungi tergugat dan menyatakan tidak sanggup membantutergugat membuatkan arus kas, dikarenakan data yang ada terlalusedikit / minim, disamping itu data data sering keluar masuk karenadipinjam penggugat. Jadi tergugat sama sekali tidak pernah menghentikanproses tersebut..

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T3;Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg10.11.12.13.14.Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor NomorLP/1011/VIII/2013/JATIM/RES MLG KOTA yang disebut bukti T4;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat memberitahukan bahwa SPDP telahdikirim ke Kejaksaan Negeri kota Malang No.SP2HP/1176.b/X1I/2017/Satreskrim yang disebut bukti T5;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat klarifikasi dari Rektor UniversitasMerdeka Malanng

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T11;Fotokopi sesuai dengan aslinya SP2HP Nomor : B/963/SP2HP ke2/1X/2014/Satreskrim yang disebut bukti T12;Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Audit dari KasatReskrim Polres Malang Kota kepada Kantor Akuntan Publik Drs.

GhonieAbubakar yang disebut bukti T13;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat penyerahan tanggapanatas draft hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.Ghonie Abubakar yang disebut bukti T14;Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Halaman 17 hasil audit yang dilakukanoleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Ghonie Abubakar yang disebut bukti T15;16.

Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti tertulis pengakuan penggugatkepada Auditor dari kantor Akuntan Publik Drs.

Danpermohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari DinasHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG10.11.Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/6 7/2015, tanggal 25 Nopember 2015;Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid makadisepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukanaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan;

..........ccccceeeeeeeeeeeteeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuansebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managet......... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada ........... Rp145.352.722,00;e Piutang usaha yang diragukan kebenarannya........

Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkantemuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono danrekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat selakuKetua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugatsebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkanHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG13.14.15.16.17.Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena didugatelah melakukan penipuan dan penggelapan

NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 serta Auditoleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan telah diperiksa dan dibenarkanoleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPGtanggal 08 Juni 2018 yang telah menganulir dan membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari2018 tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tetap ngotot melakukanlaporan polisi yang baru dengan tuduhan

...........cccceeeseeeeeeeeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.23),dengan temuan sebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managev....... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada .........

Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPhPasal 25 pada laporan keuangan triwulan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik. Pendapat kami tersebut telahHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakankarena ketentuan mengenai penghitungan angsuranbulanan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tidakmengharuskan penggunaan laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik sebagai dasar penghitunganangsuran bulanan PPh Pasal 25;4.

Publik;Bahwa sedangkan menurut Pemohon PK (semula Penggugat) tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal25 pada Laporan Keuangan triwulan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa perbedaan perhitungan kekurangan pembayaran Pajak PenghasilanPasal 25 Masa Pajak September 2010 antara Pemohon PK (semulaPenggugat) dan Termohon PK (semula Tergugat) adalah sebagai berikut:Halaman 11 dari 27 halaman.

Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuran bulananPPh Pasal 25 pada laporan keuangan triwulan yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangantengah tahunan tidak harus diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkanyang wajib diaudit oleh akuntan publik adalah laporan keuangantahunan;c.

Hasil Audit Akuntan Publik45.Penggugat telah meminta bantuan Akuntan Publik Roebiandini danRekan, selanjutnya disebut Akuntan Publik, untuk menghitung pembeliandan penjualan jarum GrozBeckert periode tahun 2001 sampai 2006.Hasilnya telah diterbitkan dalam naskah LAPORAN AKUNTANINDEPENDEN ATAS AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANGDISEPAKATI ATAS TRANSAKS! PEMBELIAN DAN PENJUALAN JARUMMERK GROZBECKERT PERIODE TAHUN 2001 2006 tanggal 26Oktober 2015 (buktisurat P.8).

Bdgbahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki alas hak yang sah untukmendaftarkan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat.TENTANG KUALIFIKASI AKUNTAN PUBLIK PENGGUGAT20.Bahwa profesi akuntan publik memiliki dasar hukum pengaturanZt.berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Akuntan).Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) dari UU Akuntan mengatur AkuntanPublik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikanjasa

Bahwa dalildalil Penggugat tidak disertai dan didukung dengan LaporanAudit dari Akuntan Publik Independen yang mendukung tuntutanPenggugat.

Keuangan Nomor4538/KM.1/2011tanggal 27 Desember 2011 tentang Izin Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA, surat bukti P8.3 berupa KeputusanMenteri Keuangan republik Indonesia Nomor 1035/KM.1/2016 tanggal 22September 2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Dr.

RoebiandiniSoemantri, $.E., M.Si., Ak., CPA dan surat bukti P8.5 berupa Keputusan MenteriKeuangan republik Indonesia Nomor 400/KM. 1/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentangizin Akuntan Publik Rudiana, CA, CPA, telah ternyata bahwa Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA telah memiliki izin dan perpanjanganizin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terakhirberlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 dengan masa berlaku selama 5 (lima)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.

Publik dan dalam laporanmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT;ll KeberatanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengansurat Nomor: 003/ABB/IV2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukankeberatan dengan alasan sebagai berikut :1.

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Kantor Pusat yang diauditoleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha ataukegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayatHalaman 16 dari 22 halaman.

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentukusaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatanbentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan

ditutup (tidakberoperasional lagi) yang berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejaktanggal 7 Desember 2001 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua)tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Macan YaohanIndonesia (in casu Tergugat) mengalami kerugian, sehingga alasanTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya (vide Pasal 164 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Halaman 2 dari 18 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MacanYaohan Indonesia mengalami kerugian, tetapi Tergugat sama sekallitidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertuis yangdiajukan Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasill/Tergugat Il bertanda T2 sampai dengan T12, ternyata tidakterdapat bukti laporan audit akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;Demikian pula dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkanoleh Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon KasasiHalaman 13 dari 18 hal.

Olehkarena, lex specialis Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publik sebagaisatusatunya lembaga badan yang berwenang menentukan danatau memutuskan rugi tidaknya perusahaan, sehingga laporanaudit akuntan publik tersebutlan yang de jure seharusnyadipergunakan sebagai bukti rugi tidaknya perusahaan (in casuTermohon Kasasi I/Tergugat lI).

Publik Independen yang ditunjuk, yang dalam hal iniberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Kantor Akuntan PublikDrs.

KUMALAHADI ;Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. KUMALAHADI tersebutkemudian telah melaksanakan pemeriksaan keuangan berdasarkan standarauditing yang berlaku, dan telah menyampaikan Laporannya sebagai AuditorIndependen tanggal 21 Agustus 2002, No.

Kumalahadi sebagai akuntan publik didasarkan pada asumsi, bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan buktibuktiyang benar dan lengkap ;Bahwa ternyata Tergugat menemukan buktibukti baru antara lain berupabuktibukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang belum diperhitungkanoleh akuntan publik tersebut ;Bahwa dengan adanya temuan buktibukti tersebut, Tergugat telahmenemui Penggugat dan menyarankan agar dilakukan penelitian ulang agardapat diketahui secara pasti kewajiban Tergugat ;Bahwa setelah Tergugat

Kumalahadi untukmelakukan pemeriksaan ulang, dan permintaan Tergugat ditolak karenapemeriksaan haruslah didasarkan atas permintaan Penggugat ;Bahwa karena merasa tidak ditanggapi, Tergugat melaporkan haltersebut kepada Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP) IkatanKinerja Kantor Akuntan Publik di Indonesia dan memeriksa keluhan darimasyarakat, yang kemudian BP2AP Ikatan Akuntan Indonesia memerintahkankepada Drs.

publik yang melakukan audit khusus atasadministrasi hutangpiutang antara Pemohon dengan PUSKUD Metaram;.

Publik dan Konsultan ManajemenDrs.

Publik Drs.

Bahwa saldo uang muka akhir sebesarRp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalamLaporan Keuagan Akuntan Publik sebagaimana penjelasanhuruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs.

Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukanREVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalamHalaman 56 dari 68 halaman.

Nomor 479 K/Padt.SusArbt/2013pada hasil audit sepihak dari kantor Akuntan Publik RodiKartamulja, Budiman dan Rekan yang diajukan oleh Termohon;Hasil audit tersebut mengandung tipu muslihat dengan alasansebagai berikut:a.

Bahwa para akuntan publik yang telah melakukan perhitungan biayainvestasi yang tertera dalam laporan auditor independen (vide Bukti T2)kesemuanya adalah auditor yang secara sah diangkat oleh pemerintahin casu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;2.

Telekomunikasi Indonesia,TBK (Pemohon dalam perkara ini) tidak mengajukan bukti lawan berupahasil perhitungan biaya investasi baik oleh Akuntan Publik yang lainmaupun oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk menyanggah/mengkounter hasil perhitungan AkuntanPublik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekanyang diajukan oleh PT. Santoso Abdi Insani (Termohon dalam perkaraini).Hal. 22 dari 28 hal. Put.

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo ternyata tidak memperhatikan danmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak secarakeseluruhan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimanatelah dikutip dalam butir a di atas hanya didasarkan pada BuktiCompany Profile Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman &Rekan (Bukti 11), Bukti Laporan Auditor Independen Nomor72.08/GARBHS/SAIVII/2005 Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya,Budiman & Rekan (Bukti T2) dan Bukti

Bahwa Pembanding/Pemohon memang tidak pernah menghadirkanbukti tandingan berupa hasil perhitungan biaya investasi untukmenangkis hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk olehHal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.SusArbt/2013Terbanding/Termohon.

publik, sementara audithanya dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2010 danlaporan keuangan hingga bulan Juni 2011 ;Bahwa menurut keterangan saksi/saksi ahli Drs.

(Izin Akuntan Publik No. 98.7.0473) yang disampaikan kepada PegawaiPerantara (Mediator) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten20212223242526Tulungagung, PT.

publik Drs.

Arief HP,AK.CPA. di muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No.182/G/2011/PHI.SBY.19Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

No. 580 K/Pdt.Sus/20122020muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No. 182/G/2011/PHI.SBY.Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.