Sedangkan tanah tersebut merupakan milik ITDC denganalas hak berupa sertifikat hak Pengelolaan dengan nomor 88, dengan luas146.655 m2 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluhtujuh meter persegi), tahun 2010, atas nama pemegang hak PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, atas kejadian tersebutkorban untuk dan atas nama lITDC melaporkan kejadian tersebut guna proseslebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

pertimbangan tersebutdiatas, dipersidangan Terdakwa sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

S, Dkk membuat laporan ke Polresta Medan ; neneeene Menimbang bahwa berdasarkan Uraian Singkat Penyidik Polres KotaMedan tertanggal 16 Mei 2013 No : BP/169/V/2013/Reskrim, yang padapokoknya menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan melanggar pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKRUBSAN Ya 5 seneeenenrnssensnnnenisctsmne nnimmsnismeie nin nntomtannenrinninnt enn Rnnenoe Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Panitera PenggantiHakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umumuntuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 1 April 2019;Telah terjadi tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf adan b UU RI No.51 PRP TAHUN 1960, yang terjadi sekitar bulan mei 2018sekitar pukul 07.30 wita bertempat di tanah pura giri natha Dsn. duduk, Ds.Batu layar barat Kec batu layar, Kab.

Lombok Barat dengan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:UBahwa saksi mengerti mengapa saksi sekarang di periksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa sehubungandengan masalah Pemakaian tanah tanpa ijin yang sah;Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya bangunan 2 buah bangunanyang berisi beberapa kamar, dan ada juga pondasi yang berlokasi didsn. Batu bolong duduk, ds.

Akibat tindakan dari tersangka tersebut pelapor mengalami kerugiansekitar RP.75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah) dikarenakan pelaportidak dapat menggarap tanah sawahnya tersebutPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 Prptahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKuasa Yang Sah Jo.

Atas kejadian tersebut keluarga Tjipto Dihardjo tidak bisamenggarap dan menami tanah tersebut ;Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Sub a,b dan c UU RI No. 51 PRP tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 6 ayat 1 sub a, bUndangundang RI No. 51 Prp tahun 1960 dan peraturan lain yangbersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatanseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amarHal. 1 dari

Atas kejadian tersebut keluargaTjipto Dihardjo tidak bisa menggarap dan menami tanah tersebut ;Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Sub a,b UU RI No. 51 Prp tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 6 ayat 1 sub a, bUndangundang RI No. 51 Prp tahun 1960 dan peraturan lain yangbersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatanseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amarHal. 1 dari 5 hal

didampingi oleh PenasihatHukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwamenerangkan bahwa Terdakwa menghadap sendiri selama proses pemeriksaanberjalan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 dari UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta dipersidangan Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, maka

IjinYang Berhak Atau Kuasanya, maka dalam diri Terdakwa telah terdapat kesalahan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telahberpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 6 huruf b UU No.51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa ljin Yang Berhak AtauKuasanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwadibebankan membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 dari UndangUndang Nomor 51 PrpTahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin, UndangUndang No. 8Tahun 1981 serta ketentuanketentuan pasalpasal yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, paraterlapor tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tetap menguasai serta memakaitanah tersebut sampai sekarang tanpa seijin dari korban;Dengan adanya peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materi sebesarRp.225.000.000,(dua raus dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan peristiwatersebut kepada SPKT Polres Mataram;Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) PERPU No.51 tahun1960, tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram setelahmempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,unsurunsurdelik yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) PERPU nomor : 51 tahun 1960, telahmenjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2015 Nomor 2/Pid.C/2015/PN.MTR.yang amarnya berbunyi sebgai berikut :1.

Panitera Pengganti Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkatkejadian/catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kupang tertanggal: 1Desember 2021, Nomor Reg: CP/02/XII/2021, dimana Terdakwa dan Terdakwa II didakwamelanggar Pasal 6 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya;Terhadap catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umumtersebut,

HOSNI, kemudian orang tersebut beserta barangbuktinya dibawa dan diamankan ke Polres Pamekasan guna Penyidikan lebihlanjut;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 51 / PRP / 1960 tentang larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau Kuasanya yang sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dariDakwaannya tersebut, oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah diajukan3 (iga) orang Saksi, yaitu bernama : 1). SRI BARUNAWATI, 2). MOH.

merasa masih memilikinya maka tetapditempatinya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, apakahTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan PenyidikSelaku Kuasa Penuntut Umum atau tidak, maka Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum,Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 / PRP / 1960,tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya yangsah, yang selengkapnya berbuny)i : (1). dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasalpasal 3, 4 dan5, maka dapat dipidana dengan hukuman selamalamanya 3 (tiga) bulan dan /atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) a. barangsiapamemakai tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya yang sah denganketentuan bahwa jika mengenai tanahtanah Perkebunan dan Hutan dikecualikanmereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1), b.

Berkas perkara putusan tanggal 2 Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN SmpMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penyidik atas Kuasa PenuntutUmum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia No.51 Tahun 1960Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 312/PID/2016/ PT SBYtentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangMembaca putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 02Mei 2016 Nomor 27/Pid.C/2016/PN.Smp, yang

adalah menunjukkepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan darisurat dakwaan atau rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umumyaitu subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yangdalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Derik Pardosi denganidentitas lengkap sebagaimana dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah dalamPasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya adalah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidangtanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidakdipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

HAKIM 2e2onneccneeceneceneeeesYEREMIAS EMI, S.H.22="+ PANITERA PENGGANTI Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkatkejadian/catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kupang tertanggal:03 November 2021, Nomor Reg: CP/14/X1/2021, dimana Terdakwa dan Terdakwa Ildidakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhakatau Kuasanya;Terhadap catatan pidana yang diajukan

Menimbang, bahwa saksi Syafninelwati SP, saksi Desmawati, saksiBusrianto, saksi YuSsmawarti, dan saksi Riswandi, dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya saling beFSd@alah A4reReysey satuTipiring Nomordengan yang lainnya, yang pada pokoknya memberikan ke eran QAR PN Kbrwon Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wibbertempat di Sawah Jorong Kampuang Nan Baru Nagari Kapau Alam Pauh DuoKecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan telah terjadi perampasan hakdan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak dimana yang menjadi korbanadalah saksi Syafninelwati, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebutadalah Para terdakwa.n Bahwa tanah dan atau sawah yang dikuasai oleh Para terdakwa tersebutberjumlah sekitar 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi).

namaBusrianto, fotokopi surat jual beli, fotokopi putusan pengadilan nomor59/Pdt/2001/PT.Pdg, fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 2/Ek/2002/PN.Kbr yangterlampir di dalam berkas perkara yang kesemuanya terkait dengan objek perkara,maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wibbertempat di Sawah Jorong Kampuang Nan Baru Nagari Kapau Alam Pauh DuoKecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan telah terjadi perampasan hakdan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak dimana yang menjadi korbanadalah saksi Syafninelwati, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebutadalah Para terdakwa.. .

Terdakwa Hasan Bin Sadda telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin atas kuasanyayang sah, sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat(1) Huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak ataukuasanya.2.

penyerobotanHak Atas Tanah yang dilakukan oleh saudara MUSLIM, dengan KronologisKejadian Pelaku bersama dengan saudara IDRIS menggarap tanah milikKorban tanpa meminta ijin Kepada Korban dan ingin Menguasai Tanah milikKorban dengan nomor sertifikat 3564 dan nomor 3589 serta mengalamikerugian Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupaih), atas kejadian tersebutKorban merasa keberatan dan melaporkan Kejadian tersebut di SPKT PolresBima Kota ;Melanggar Pasal 6 UndangUndang Nomor 51 PRP tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penyidik selaku kuasaPenuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

memori banding dari Para terdakwaseperti tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan telitidan seksama berkas perkara serta catatan putusan Hakim PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor8/Pid C/2017/PN Trt, maka yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut sudah dipertimbangkan sesuai acara tindak pidana yang telahdilakukan terdakwa, oleh Hakim tingkat pertama dalam catatan putusan,dasar hukum dan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 51 tahun1960 tentang larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak ataukuasanya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Tarutung beserta surat yang timbul di sidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt,serta memori banding yang disampaikan oleh Para terdakwa PengadilanTinggi

No 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan Pidana(Requisitoir), menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin SAHAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaLARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA WIN YANG BERHAK ATAUKUASANYAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a UU.

yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksi saksi ;Telah mendengar keterangan terdakwa ;Telah memperhatikan alat bukti surat dari terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasaPenuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana menguasai dan menempatitanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksidibawah sumpah, yaitu :1.

Suaman Sirait tidak mendapat izin dariyang berhak dalam mengerjakan lahan tersebut dan akibat kejadian tersebut saksikorban mengalami kerugian material sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah);Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf aPRP Nomor 51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;Kemudian terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik dibacakandipersidangan, selanjutnya Penasehat Hukum Para Terdakwa menerangkan tidakmengajukan

;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Para Terdakwa serta barangbukti;Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) hurufa PRP Nomor 51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;Menimbang, dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Drh.