Armada Finance Perwakilan Bontang tersebutdilakukan sehubungan dengan adanya surat tugas dari Kepala KantorWilayah 02 Surakarta untuk melakukan audit rutin dan karena monitoringsistem kantor pusat; Bahwa sesuai dengan SOP audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali namunapabila ada indikasi penyimpangan dapat dilakukan sewaktuwaktu; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapandana PT.

Armada Finance PerwakilanBontang; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapandana di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, bersama stafMarketing yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal; Bahwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut Terdakwasebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejaktahun 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 sebagai Pinca PT.

Armada FinancePerwakilan Bontang, namun harus disertai dengan alasan yang Jelas; Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam bawahan/karyawan untukdiberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah Terdakwa; Bahwa para Marketing mau menuruti kemauan dan kerjasamamelakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan Terdakwatersebut, karena disamping mendapatkan bonus dari Terdakwa juga akanmendapatkan kemudahankemudahan; Bahwa alasan saksi Wiwit selaku kasir mau mencairkan pengajuanpembiayaan terhadap

Yulita Andriani dalam perkara tindakpidana Pemalsuan dokumen dalam Pencalonan Kepala DesaGenduang ;e 1 (Satu) lembar foto copy daftar peserta ujian nasional paket B yangdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan tanggal 4 Agustus2008 ;Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 157/PID.B/2013/PTRe 1(Satu) lembar foto copy daftar penyerahan ljazah paket B setaradengan SMP Gelombang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab. Pelalawan tertanggal 29 Oktober 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas4.

Yulita Andriani dalam perkara tindakpidana Pemalsuan dokumen dalam Pencalonan Kepala DesaGenduang ;e 1(Satu) lembar foto copy daftar penyerahan ljazah paket B setaradengan SMP Gelombang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab. Pelalawan tertanggal 29 Oktober 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.000 (seriou rupiah ) ;5.

Mohamad Sofian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memilikihubungan keluarga; Bahwa terjadinya tindak pidana Pemalsuan Dokumen tersebut pada hariSenin tanggal 31 Mei, sekira pukul 05.59 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam; Bahwa saksi bekerja dengan jabatan selaku Person In Contact (PIC) diPT.Biotech Maju Sejahtera yang bergerak di bidang penjualan mesinfarmasi, tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi kegiatan pengecekanCovid

Cara penggunaannya adalah calon penumpang wajibmengikuti berbagai rentetan atau tahapan mulai dari pendaftaran, inputdata, bayar di kasir, baru melaksanakan tes dengan diberikan plastikkhusus oleh petugas, kKemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupandicek menggunakan alat GeNose, terakhir ke bagian operator yangmenerbitkan hasil Tes GeNose C19; Bahwa yang menjadi korban/pihak yang dirugikan dalam dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen yang saksi laporkan ini adalah pihakPT.PRIMA MULYA MANDIRI

Adapun tes GeNose wajib dilakukan di Bandarakeberangkatan; Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen berupa surat GeNose C19tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 05.59 WIB diBandara Hang Nadim Kec.Nongsa Kota Batam, kebetulan saksi ada dilokasi sewaktu kejadian dan saksi selaku petugas validasi terhadap obyekberupa Surat hasil tes GeNose C19 yang dipalsukan;Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB, KKP sudahmembuka pelayanan

Carapenggunaannya adalah calon penumpang wajib mengikuti berbagairentetan atau tahapan mulai dari pendaftaran, input data, bayar di kasir,baru melaksanakan tes dengan diberikan plastik khusus oleh petugas,kemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupan dicek menggunakanalat GeNose, terakhir ke bagian operator yang menerbitkan hasil TesGeNose C19; Bahwa terjadinya tindak pidana Pemalsuan Dokumen tersebut pada hariSenin tanggal 31 Mei, sekira pukul 05.59 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam; Bahwa

yang menjadi korban/pihak yang dirugikan dalam dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen yang Saksi laporkan ini adalah pihak RSBP(Rumah Sakit Badan Pengusahaan) Kota Batam sedangkan yang didugamenjadi pelaku adalah karyawan bagian input data di PT.PRIMA MULYAMANDIRI Batam yang bernama Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT danTerdakwa ARISYAH PUTRA (outsourcing PT.WAN SAN) yangdipekerjakan di RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) Kota Batam,terhadap kedua pelaku Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga; Bahwa

;a Bahwa secara jelas dan tegas Tergugat dalam membuat obyek sengketaa quo bukan merupakan kehendak/Keinginan dari Tergugatmelainkan adanya desakan dan Somasi dari Yohannes Lameng, S.Sos selaku Ketua Yayasan Budi mulia serta pemeriksaan terhadap tereugat dari Kepolisian Sikka pada tanggal 13 Pebruari 2014 atas dugaantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pengeugat ; b Bahwa lebih lanjut, telah terbukti kalau seharusnya Penggugatmengikut sertakan Yohannes Lameng, S.Sos serta Kepala KepolisianSikka

yang secara nyata telah menyatakan adanya dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Penggugat sertapenyitaan atas beberapa dokumendokumen pendukung pembuatanAkta di kantor Tergugat ;Sebagaimana disebutkan dalam pointpoint tersebut diatas, sehinggamenurut hukum Surat Gugatan yang demikian ini sudah sepatutnyaditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa dalam gugatannya point 14, Penggugat ternyata tidak merincisecara jelas berapa nilai kerugian yang diderita oleh Penggugatmelainkan

penerimaan dengan CumaCuma) Nomor : 49 tanggal 18Nopember 2013 ;4 Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dalamposita 2 yang menyatakan Tergugat secara sepihak membuat obyek sengketaa quo, dimana hal tersebut sekali lagi bukan sepihak dan/atau keinginanTergugat melainkan adanya desakan serta somasi dari Yohannes Lameng,S.Sos selaku Ketua Yayasan Budi Mulia serta adanya pemeriksaan terhadapTergugat dari Kepolisian Sikka pada tanggal 13 Pebruari 2014 atas dugaantindak pidana pemalsuan

dokumen yang dilakukan oleh Prenggugat sertapenyitaan beberapa dokumen pembuatan aktaakta tersebut ;5 Bahwa sebagaimana dalam perintah UUJN Pasal 38 ayat (2) huruf d sertaPasal 44 ayat (1) disebutkan Notaris tidak dapat ditafsirkan sebagai pihakdalamakta.

dokumen atau suratsuratmobil tersebut pihak Kepolisian (Resort Kota Malang) mendatangi KantorKarlindo milik dari penggugat untuk menyita mobiltersebut; +Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi pihak Para Tergugatuntuk melakukan Koordinasi tetapi dari pihak Para Tergugat tidakmengindahkannya dan terkesan tidak mau untuk menyelesaikan perkaratersebut secara kekeluargaan ;10111213Bahwa Tergugat 2 sebagai Pimpinan Koperasi tidak bersedia untukmengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak

EDI LUKITO yang saat initelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polresta Malang atas dugaandilakukannya Tindak Pidana pemalsuan dokumen atau surat mobil Xtraildimaksud.5.

ARIK WAHYUDI dimaksud, Oleh karena itumemposisikan Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan yang premature,karena terhadap tindakan pidana pemalsuan dokumen atau surat ataspemeriksaan / penyidikan telah ditetapkan Sdr. EDI LUKITO, beralamatdi Jl.

ARIK WAHYUDI, dan tindakan pidana pemalsuan dokumen atausurat atas mobil Xtrail tersebut dalam pemeriksaan / penyidikan telah ditetapkanSdr. EDI LUKITO sebagai Tersangka, menurut pendapat Majelis Hakimmengenai mobil Xtrail tersebut semula adalah merupakan agunan/jaminan bagipinjaman Sdr. ARIK WAHYUDI yang ternyata dokumennya palsu dan pelakunyatelah ditetapkan Sdr.

dokumen/surat mobil Xtrail dimaksud.

atas nama RITA (obyeksengketa) merupakan sebidang tanah beserta rumah yang dalam penguasaanLUCIANA TUTUHATUNEWA TERGUGAT I DAN BANK ICB BUMI PUTERAunit Mikro Pasar Rungkut Makmur TERGUGAT II KPKNL (KantorPemeriksaan Keuangan Negara dan Lelang) dengan SECARA PAKSA,dikarenakan Tergugat I telah melakukan Rekayasa Pemalsuan Dokumen dan Data,KTP (Kartu Tanda Penduduk) seolaholah bernama RITA pemilik (obyek sengketa)serta semua persyaratan untuk melakukan pinjaman kepada Tergugat H, namunTergugat II dengan

Bahwa perbuatan intimidasi, penguasaan tidak sah serta sertifikasi rekayasa tersebutadalah atas Pemalsuan Dokumen serta Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263, dan Pasal1365 jo. 1372 Kitab Undangundang Hukum Perdata;Bahwa perbuatan KPKNL (Kantor Pemeriksaan Keuangan Negara dan Lelang)telah melakukan pelelangan yang salah sehingga sangat merugikan Penggugat tanpamendahulukan kebenaran serta melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;3.

Bahwa andai kata Tergugat II / Terbanding mengetahui adanya perbuatan curang yangdilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding melakukan pemalsuan dokumen seolaholahTergugat I / Terbanding telah berlaku menjadi NY. RITA (almarhum) tetntulahTergugat II / Terbanding tidak akan mengucurkan dananya;.

Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebutsesuai dengan keterangan yang akan Saksi sampaikan pada sidang hari ini;122 Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalahpemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen ljazah paket A, B, dan C besertaSKHUN yang diterbikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah; Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut pada tahun 2019dan tahun 2020.

Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut, pada tahun 2019dan tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan sebagian kecildirumah Saksi Di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten BenerMeriah; Bahwa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen tersebut adalah Saksisendiri; Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen tersebut adalah DinasPendidikan Kabupaten Bener Meriah. Bahwa yang mengetahui pemalsuan dokumen tersebut adalah Terdakwa,Saksi Rahmat Fitra Bin M.

~Bahwa Saksi Samiyo hadir di persidangan sehubungan dengan masalahpemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen ljazah paket A, B, dan C besertaSKHUN yang diterbikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;128 Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut padahari, tanggal dan bulan yang Saksi Samiyo tidak ingat lagi, namun di antara tahun2019 sampai dengan tahun 2020;129 Bahwa Saksi Samiyo melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah pakettersebut bersama Terdakwa;130 Bahwa yang menjadi

~Bahwa adapun yang Terdakwa katakan kepada Saksi Asnawi terkait uangyang akan diberikan kepada Saksi Asnawi yaitu dengan berkata ini uang untukHalaman 110 dari 135 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Strpengurusan ijazah paket tersebut kKemudian Saksi Asnawi menjawab iya terimakasih pak kemudian Saksi Asnawi langsung menerima uang yang Terdakwaberikan tersebut;208 ~~ Bahwa adapun cara Saksi Asnawi melakukan pemalsuan dokumen adalahdengan cara sebagai berikut:1.

kemudian SaksiAsnawi mencetak ijazah tersebut;3 Yang ketiga Saksi Asnawi melakukan pemalsuan dokumen jjazahpaket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosongjjazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil UjianNasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Saksi Asnawi mengetik namapemesan ljazah Palsu yang mendapatkan jjazah tanpa melalui tahapankegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian SaksiAsnawi mencetak blangko kosong buatan Saksi Asnawi tersebut

Penggugat mengetahui dari Smartphone milik tergugat berupapercakapan dan fotofoto disosial media serta bukti transferan sejumlahuang ke wanita tersebut;Penggugat sudah mengetahui bahwasannya tergugat telah menikahsirlh dan sekarang dalam keadaan hamil, penggugat mengetahui daripengakuan wanita tersebut yang bernama NAMA;Tergugat tidak ada keterbukaan perihal pendapatan (Gaji) tergugatkepada penggugat dari sejak awal menikah bahkan penggugat selaludilarang melihat slip gaji tergugat;Tergugat melakukan pemalsuan

dokumen penggugat berupa cetakanpalsu E KTP penggugat;Tergugat tidak memberikan nafkah Batin sudah 2 tahun;Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir untuk memenuhikebutuhan keluarga, terlebih terhadap anak;Penggugat juga pernah menemukan di tas milik tergugat alatkontrasepsi dan obat kuat;Selalu terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dantergugat, yang berdampak sulitnya untuk berkomunikasi dengan baikdalam berumah tangga;Tergugat tidak mau tinggal serumah setelah anak lahir,

Putusan No.0481/Pdt.G/2019/PA.Dpkperihal pendapatan (Gaji) tergqugat kepada penggugat dari sejak awal menikahbahkan penggugat selalu dilarang melihat slip gaji Tergugat, Tergugatmelakukan pemalsuan dokumen penggugat berupa cetakan palsu E KTPPenggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah Batin sudah 2 tahun, Tergugatkurang dalam hal memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhankeluarga, terlebin terhadap anak, Penggugat juga pernah menemukan di tasmilik tergugat alat kontrasepsi dan obat kuat, Selalu

Tergugat terlibat tindak pidana Pemalsuan Dokumen Prusahaan;4.

Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidakada kecocokan dalam rumah tangga;Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadipada awal tahun 2019, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengansikap Tergugat yang tidak ada perubahan untuk mempertahankan rumahtangga dan selalu berbeda pendapat sehingga Tergugat terlibat tindakpidana pemalsuan dokumen dan terakhir pada Desember 2019 antaraPenggugat dan Tergugat di mediasi akan tetapi mediasi tersebut gagaldan Penggugat

Dapo Agro Makmur (PT.DAM);Bahwa saksi mengetahui permasalahan pemalsuan dokumen GRTTsejak bulan Juni 2018 di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu KabupatenMusi Rawas dan yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur(PT.DAM); Bahwa awal mulanya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) pada bulanJuni 2018 akan melakukan penggarapan lahan/ Land Clearing (LC)dilahan yang sudah diganti rugi oleh PT.

DAM ; Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemalsuan dokumen GRTT ini sejakbulan Juni 2018 di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten MusiRawas ;Bahwa awal mulanya PT.

Dapo Agro Makmur ; Bahwa peristiwa pemalsuan dokumen GRTT tersebut diketahui padabulan Mei atau Juni 2016 dan yang menjadi korban adalah PT. DapoAgro Makmur (PT.

dokumen GRTT tersebut kepadaKepolisian Resort Musi Rawas ;Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN LigMenimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Ayub Zakaria, saksi AminHarun, saksi Popi Darsono, saksi Sarjuansah, saksi Sayit Mulyadi caramelakukan pemalsuan dokumen tersebut sebagai berikut berawal pada tahun2016 di bertempat di Perkantoran PT Dapo Agro Makmur (PT.DAM) di DesaPlawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas saksi Sayit Mulyadidipanggil sdr Andrew (DPO) yang mengatakan kepada

dokumen denganmembuat dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) fiktif untuk diajukankepada PT.

Telahmemberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;e Bahwa, saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan olehterdakwa ;e Bahwa, saksi tahu kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwatersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015sekira pukul 16.35 Wib bertempat di Desa Merapi Kec.

Telah memberikanketerangan dipersidangan dengan di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;e Bahwa, saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan olehterdakwa ;e Bahwa, saksi tahu kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwatersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015sekira pukul 16.35 Wib bertempat di Desa Merapi Kec.

BAU (bara alam utama) menderitakerugian materi atas pemalsuan dokumen yang dilakukan olehterdakwa sebesar Rp. 5.700.000, (Lima juta tujuh ratus riburupiah) ;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dipersidanganterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi telah dipanggil secarasah dan patut telah tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sahdan patut di duga akan sulit menghadirkan saksi tersebut, sehinggaPenuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan

Bahwa Termohon telah melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan asalusul, danmelakukan penipuan terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Wates nomor 57/Pid.B/2018/PN Wat;6.

Dokumen , maka menunjukkan bahwa benar Pemohon Praperadilan23SILVESTER CHANISTAN telah dilaporkan kepada Termohon selaku Penyidik padaPolda NTT dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari2017 sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT dari bukti P.1 yang diajukan oleh pihakPemohon di persidangan berupa : Surat Panggilan Nomor : SpGil/ 55/ I/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 tersebut pada Konsideran Untuk jugamenunjukkan bahwa Pemohon SILVESTER

Dokumen , sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP ;Menimbang, bahwaSELANJUTNYA dalam proses Penyelidikan dan Penyidikanyang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik atas Laporan Polisi NomorLP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017 , Termohon selaku Penyidik telahmelakukanPenyelidikan dengan memanggil Pemohon denganSurat UndanganKlarifikasi Nomor : B/296/III/2017/Ditreskrimum.

Tanggal 7 Maret 2017 sebagaimanabukti T.3 yang diajukan oleh Termohon , dimana Pemohon guna didengarketerangannya dalam perkara dugaan Pemalsuan Dokumen , JUGA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP ;Menimbang, bahwa SELANJUTNYA Termohon selaku Penyidik pada tanggal 9Maret 2017telah melakukan tindakan Penyelidikan dengan melakukan Pemeriksaanterhadap PemohonSILVESTER CHANISTANdengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana27Berita Acara Pemeriksaan (INTEROGASI) tertanggal 9 Maret 2017 sebagaimana buktiT.6

Dokumen ,29sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ATAUKAH apakah Pemohonditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana MemberikanKeterangan Palsu Didepan Persidangan , sebagaimana dimaksud dalam pasal242 KUHP ATAUKAH Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaantindak pidana Memberikan keterangan palsu di depan persidangan danMenggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Sb 263ayat (2) KUHP (?)

;Menimbang, bahwa Penetapan sebagai TERSANGKA atas diri SILVESTERCHANISTAN oleh Termohon selaku Penyidik secara hukum akan menimbulkankonsekuensi yuridis dalam tindakan Penyelidikan dan Penyidikan atas dasar dugaantindaka pidana yang dilakukannya , yakni apabila Pemohon ditetapkan sebagaiTersangka atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen , sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP ATAU Menggunakan Surat Palsu sebagaimanadimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, maka tindakan Penyelidikan danPenyidikan

Nina Mira Darmayani, S.H. binti Robert Darmawan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa telah terjadinya pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazahtersebut sekitar dibulan Mei 2017 tepatnya di Institut Kesehatan HelvetiaMedan;Bahwa yang telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut Saksi tidakmengetahui tetapi yang menggunakan ljazah dari Institut KesehatanHelvetia Medan tersebut Saksi mengetahuinya dan yang menjadi korbandari pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazah adalah InstitutKesehatan

Zakaria dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa terjadinya dugaan terjadinya pemalsuan dokumen danpenggunaan ljazah tersebut sekitar dibulan Mei 2017 tepatnya di InstitutKesehatan Helvetia Medan;Bahwa yang telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut Saksi tidakmengetahui tetapi yang menggunakan ljazah dari Institut KesehatanHelvetia Medan tersebut Saksi mengetahuinya dan yang menjadi korbandari pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazah adalah InstitutKesehatan Helvetia Medan.Bahwa

yang menggunakan ijazah yang diduga palsu tersebut adalahPara Terdakwa yaitu Cut Benti Teuku Raja, 51 tahun, PNS, LabuhanHaji, Kabupaten Aceh Selatan dan kawankawan;Bahwa benda yang telah diduga dipalsukan tersebut yaitu ljazah STlKestahun ajaran 2008;Bahwa Jabatan Saksi di Institut Kesehatan Helvetia Medan pada saatkejadian pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazah tersebut sebagaiKetua Yayasan Stikes Helvetia Medan;Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya ijazah palsu adalah dari callcentre Institut

Darwin, S.Ssi, M.Si.Apt. bin Slamet Riyadi, S dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazahtersebut sekitar dibulan Mei 2017 tepatnya di Institut Kesehatan HelvetiaMedan;Bahwa yang telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut Saksi tidakmengetahui tetapi yang menggunakan ljazah dari Institut KesehatanHelvetia Medan tersebut Saksi mengetahuinya dan yang menjadi korbandari pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazah adalah InstitutKesehatan

Helvetia Medan;Bahwa yang menggunakan ijazah yang diduga palsu tersebut adalahPara Terdakwa yaitu Cut Benti Teuku Raja, 51 tahun, PNS, LabuhanHaji, Kabupaten Aceh Selatan dan kawankawan;Bahwa benda yang telah diduga dipalsukan tersebut yaitu ljazah STlKestahun ajaran 2008;Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tin Bahwa Jabatan Saksi di Institut Kesehatan Helvetia Medan pada saatkejadian pemalsuan dokumen dan penggunaan ljazah tersebut sebagaiKetua Stikes Helvetia Medan; Bahwa Saksi

. ;19.Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melaporkanPENGGUGAT atas dugaan pemalsuan dokumen Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II melalui CV.

KERUGIAN PENGGUGAT;21.22.disebutkan di atas adalah terang dan dapat dibuktikan bahwatindakan PARA TERGUGAT yang melaporkan PENGGUGAT atasdugaan pemalsuan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT II melalui CV.

Fakta ini menunjukanbahwa semua dalil yang disampaikan oleh para penggugatterbantahkan. 2222222 22 nn nnn n nnn nn nnn n nnnBahwa gugatan penggugat pada point 18, 19, 20, yang intinyamendalilkan adanya PMH berupa penghinaan dan pencemaran namabaik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata serta laporanPolisi terhadap pemalsuan dokumen FAKO, dilakukan oleh paratergugat. Dalil ini adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Dokumen;Bahwa saksi tahu laporan tersebut karena saksi pernah temani Penggugat ke Polda Kendari;Bahwa saksi juga pernah temani penggugat sewaktu dipanggil di Poldauntuk diperiksa sebagai saksi dan yang pemeriksaan kedua ditetapkanmenjadi terSangk; 22 nanan nnn nn nnn nnn n nenBahwa setahu saksi yang lapor Penggugat ke Polda Kendari adalahLA ODE ABDULLAH dari Dinas Kehutanan Kota Baubau;Bahwa saksi tahu dari cerita Penyidik kalau LA ODE ABDULLAH yangmelaporkan Penggugat ; 222222 22 n nnn n nnn nnnBahwa

saksi tidak tanya Penyidik alasan apa sehingga LA ODE ABDULLAHyang melaporkan Penggugat ke Polda;Bahwa setahu saksi LA ODE ABDULLAH yang melaporkan Penggugat ke Polda terkait masalah pemalsuan Dokumen):Bahwa setelah ditahan oleh Polda Kendari Penggugat menjadi sakit dandirawat dirumah sakit selama kurang lebih 1 (Satu) minggu lebih;Bahwa setahu saksi Penggugat sakit karena ditahan dan marasa malusehingga tertekan; 2222222 22 ne nnn n neeBahwa satuhu saksi perkara Penggugat dipengadilan Negeri Bebas

dokumen klaim yang diajukankepada Tergugat II, dalam perkara pidana mana, Tergugat adalah saksifakta sehubungan dengan klarifikasi atas keabsahan dokumen pendukungklaim yang diajukan oleh Penggugat.Sehingga berdasarkan ratio legis putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap maka seharusnya Tergugat yang dapat mengajukangugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat a quo,berdasarkan bukti putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap danPutusan Peninjauan Kembali, karena telah dicemarkan nama

PutusanPengadilan Tinggi Kendari No.19/PID/2015/PT.KDI jo.Mahkamah Agung RI No.1189 K/PID/2015, yang menyatakanPenggugat a quo adalah telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan dokumen klaim.Bahwa Gugatan Perdata diajukan oleh Penggugat a quo, seharusnyadibuktikan dengan adanya laporan secara pidana terhadap Tergugat danatau Tergugat II, karena sesuai fakta hukum Penggugatlah yang terbuktimelakukan perbuatan pemalsuan surat dan bukan atas permintaan atausuruhan pihak lain

Mahkamah Agung RI No.1189K/PID/2015,yangmenyatakan Penggugat a quo adalahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan pemalsuan dokumen klaim.Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam Jawabannya telah mengajukanEksepsi pada pokoknya sebagai berikut :a. Perkara a quo adalah Nebis In Idem, karena materi perkaratersebut telah diperiksa dalam perkara sebelumnyab. Gugatan Penggugat tidak menghormati Putusan PeninjauanKembali No.751/PK/Pdti2016 yang didasarkan kepada adanyaNovum yaitu.

PutusanPengadilan Tinggi Kendari No.19/PID/2015/PT.KDI jo.Mahkamah Agung RI No.1189 KI/PID/2015, yang menyatakanPenggugat a quo adalah telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan dokumen klaim.Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Error in Persona (Salah alamat)Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat I dan TurutTergugat tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak eksepsiTergugat

./ 2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Januari 2021 Penyidik memanggilPEMOHON untuk hadir pada tanggal 19 Januari 2021 untukdidengar keterangannya sebagai Tersangka dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen, pengrusakan sebagaimana pasalHalaman 2 dari 50 Halaman Putusan Pra Peradilan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Pbr263 KUHPidana dan/atau pasal 406 KUHPidana jo pasal 55KUHPidana.> Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/63/VII/RES.1.10/2021, tanggal 8 Juli 2021.> Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/VII/

Pgl/ 18.a/ I/ RES. 1. 10/ 2021/Ditreskrimum tertanggal 15 Januari 2021 penyidik memanggil PEMOHONuntuk hadir pada tanggal 19 Januari 2021 untuk didengar keterangannyasebagai Tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, pengrusakansebagaimana Pasal 263 KUHPidana dan/ atau Pasal 406 KUHPidana Jo.Pasal 55 KUHPidana.MENJADI : Surat Panggilan No: S.Pgl/ 781/ VI/ RES. 1.10./ 2021/Ditreskrimum tertanggal 30 Juni 2021 Penyidik memanggil PEMOHON untukhadir pada tanggal 08 Juli 2021 untuk didengar keterangannya

sebagaiTersangka dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, pengrusakansebagaimana pasal 263 KUHPidana dan/atau pasal 406 KUHPidana jo pasal55 KUHPidana2.

Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mrke Bahwa kekeliriun penulisan tersebut terjadi pada saat paraPemohon telah melangsungkan pernikahan, namun para Pemohon tidaklangsung melapor kepada KUA terdekat;e Bahwa kesalahan penulisan tersebut tanpa disengaja bukankarena adanya unsur kesengajaan guna pemalsuan dokumen;e Bahwa semua dokumen milik para Pemohon tertulis namaPemohon nama Pemohon i dan Pemohon II tertulis nama Pemohon ii,hanya di buku nikah saja yang berbeda;e Bahwa tujuan para Pemohon merevisi nama

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan ialah untukperbaikan nama dalam buku nikah;e Bahwa nama Pemohon II dalam buku nikah tertulis Siti namaPemohon ti yang benar ialah nama Pemohon ii;e Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah tertulis Imam Sapeisedangkan yang benar ialah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon di kenal di masayarakat dengan nama namaPemohon i dan Pemohon II dikenal dengan nama nama Pemohon ii;e Bahwa kesalahan penulisan tersebut tanpa disengaja bukankarena adanya unsur kesengajaan guna pemalsuan

dokumen;e Bahwa tujuan para Pemohon merevisi nama dalam buku nikahialah untuk pencocokan dengan dokumendokumen lainya;Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya terdapat kesalahan dalam kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang semula tertulis Imam Sapei sedangkan yang benar yaitu nama PemohonHal. 5 dari 11 Hal.

Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap; ataud. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanyesebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturanHalaman 8 dari 70 halaman.

Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politikuang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap;Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsidan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telahditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutanbatal demi hukum;Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota

Putusan Nomor 65 P/HUM/2019(1)(2)(3)(4)(9)Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yangbersangkutan:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri;c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; ataud. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam hal calon terpilih anggota

Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; ataud.

Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupapolitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; atauHalaman 48 dari 70 halaman.

Bahwa pada bulan Agustus 2014 setelah penetapan calon terpilihPENGGUGAT mengetahui adanya surat keberatan yang dibuatoleh LSM LAKI (lembaga anti korupsi) ditujukan kepadaTERGUGAT yang mempersoalkan adanya tindakanPENGGUGAT dinyatakan sebagai calon yang terbuktimelakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pencalonanberupa persyaratan surat keterangan tidak pernah di hukumPISA f ~~ ~~ nnn nee nnencn ramen7.

Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilanyang telah menapunyai kekuatan hukum tetap;Penjelasan berikut di ayat 2 yang isinya : Penggantian calonterpilin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Cdirekomendasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi danPanwaslu Kabupaten /kota karena calon yang bersangkutantidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksudHalaman 12 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mksdalam pasal 51 dan pasal 68

Nomor urut 2(dua) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (KabupatenMamasa) yang disinyalir telah melakukan Tindak PidanaPemilu. berupa pemalsuan dokumen dan pemberianketerangan yang tidak benar dalam pengajuan administrasipencalonan dimana yang bersangkutan mengisi Format BB1padahal seharusnya mengisi Format BB2 dan lampirannya;b) Tindak lanjut KPU Provinsi Suiawesi Barat terhadap laporanDPD LAKI:e Melakukan pengkajian terhadap penyampaian DPD LAKIProv.

Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau;Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mksd. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam hal calon terpilin anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkandengan keputusan KPU,

Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politikuang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (4) padapokoknya menyatakan bagi calon terpilin Anggota DPR, DPD, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan keputusanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhisyarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 50