Ditemukan 93 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
asep
asset
aser
aseat
asen
penyiraan
penyiaran
pernyataan
pencataan
penyipatan
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH dalam tulisannya di koranKompas tanggal 17 Februari 2011 yang berjudul StandarPembubaran Ormas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatunkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana : denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksi perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 752/B/PK/PJK/2016: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan pada teori identifikasi;. bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis, badan hukum adalahsubyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia sehingga tidakmempunyai central bewustzijn oleh karena itu badan hukumtidak dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri,badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orangorangbiasa (naturliike personen)
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH dalam tulisannya di koranKompas tanggal 17 Februari 2011 yang berjudul StandarPembubaran Ormas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatunkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana : denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksi perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH,
Melawan
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
124 — 66
124 — 66
Kliping dari jonn.com Tentang MA Tolak Kasasi BPKP,Desak Mantan Dirut IM2 Dibebaskan tanggal 23September 2014; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; Kliping dari jonn.com Tentang Ahli Hukum Dorong MantanDirut IM2 Ajukan PK tanggal 26 Februari 2015 (Fotocopysesuai dengan fotocopinya ) ; Kliping dari jonn.com Tentang Ahli Hukum AprestasiKehatihatian Kejagung Tangani Perkara IM2 tanggal 09Desember 2014; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ) ;Kliping dari Gresnews Tentang Dua Kasasi BerbedaMengganjal Penyitaan
Aset IM2 Tanggal 17 Maret 2015 ;(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ) ; Kliping dari jonn.com Tentang Putusan PTUN Audit BPKPHal. 181 dari 202 hal.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2015asing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana: denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksiperdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakandenda terhadap kewajiban pendapatan negara dimana haltersebut didasarkan pada teori identifikasi;. bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis, badan hukum adalahsubjek hukum yang tidak beniwa seperti manusia sehingga tidakmempunyai central
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH dalam tulisannya di koranKompas tanggal 17 Februari 2011 yang berjudul StandarPembubaran Ormas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana: denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksiperdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakandenda terhadap kewajiban pendapatan negara dimana haltersebut
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
322 — 197
322 — 197
Setelah surat paksa tersebut di serahkan kepadawajib pajak maka penunggak pajak tersebut wajib melunasi tagihan pajaktersebut dalam jangka 2 x 24 jam, dan selanjutnya apabila penunggakpajak tidak membayar maka dilakukan pemblokiran rekening, danselanjutnya di kirimkan kembali surat himbauan kepada wajib pajaktersebut untuk melunasi kembali utang pajaknya, dan apabila tidak dilunasijuga maka selanjutnya dilakukan penyitaan aset harta kekayaan wajib pajakdan kemudian dilakukan pelelangan terhadap aset
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH dalam tulisannya di koranKompas tanggal 17 Februari 2011 yang berjudul StandarPembubaran Ormas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatunkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana : denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksi perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH dalam tulisannya di koran Kompastanggal 17 Februari 2011 yang berjudul Standar PembubaranOrmas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatunkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana : denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksi perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 161/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — - ANALI ZALUKHU ALIAS ANA
- DESIMA LAHAGU ALIAS DESMAN LAHAGU ALIAS DEDI
- BUDI RAHMAT GULO ALIAS RAMA
211 — 89
211 — 89
Setelah surat paksa tersebut di serahkan kepadawajib pajak maka penunggak pajak tersebut wajib melunasi tagihan pajaktersebut dalam jangka 2 x 24 jam, dan selanjutnya apabila penunggakpajak tidak membayar maka dilakukan pemblokiran rekening, danselanjutnya di kirimkan kembali surat himbauan kepada wajib pajaktersebut untuk melunasi kembali utang pajaknya, dan apabila tidak dilunasijuga maka selanjutnya dilakukan penyitaan aset harta kekayaan wajib pajakdan kemudian dilakukan pelelangan terhadap aset
Putus : 13-06-2016 — Upload : 31-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2016 Tanggal 13 Juni 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
812 — 3598 — Berkekuatan Hukum Tetap
812 — 3598 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aset tersebut tidakdapat disita dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan perkara tindakpidana pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum melalui dakwaannya, dikarenakan alasanalasan sebagai berikut :e Permohonan penyitaan aset tersebut diajukan oleh JPU tepat setelahpersidangan perkara a quo akan berakhir (sudah masuk dalam agendasidang Pemeriksaan Terdakwa), sementara permohonan persidanganini juga sudah memakan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa dapatHal. 238 dari 315 hal
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Sehingga berlapis sekalliperlindungan terhadap pengambil alihan penyitaan aset/kekayaanBUMN.Bahwa dalam sinergitas BUMN atau sinergitas penyelenggaranpemerintahan atau bersifat proyek strategis nasional, BUMN mendapathak preference untuk memperoleh proyek nasional, kecuali dengantegas disebutkan peruntukan kegiatan untuk koperasi kecil dan usahamenengah.Bahwa apabila BUMN dikatakan telah melakukan kesalahan prosedurapakah ada prosedur lain yang dapat ditempuh negara untukmemulihkan kerugian negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
403 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meletakkan penyitaan aset berupa rumah, komdomonium, dll;b. Pemblokiran rekening tabungan Terdakwa, rekening gaji, rekening istri dananak Terdakwa, rekening saksi R Yanti Affandie, dll;c. Penggeledahan beberapa rumah dengan mengambil barang/surat,Handphone pembantu dll;d. Mengambil 1 (satu) set kunci rumah Bintaro;e.