Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Telah mengambil barang kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malamdalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutudengan cara memanjat dan membongkar sebagaimana dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363Ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDN2.

persidangan Senin tanggal 7 Desember2020, pada pokoknya menyatakan memohon agar Pengadilan Negeri Tarutungyang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama Jonson Pasaribumemutuskan:Menolak pembelaan Anak yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3Desember 2020 untuk seluruhnya;Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak yang melanggarPasal 363 Ayat (2) KUH Pidana juncto UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDNNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, telah terbukti secarasah dan meyakinkan;3.

Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidanaakan menggangu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapatmenimbulakan disorder.Selain itu alasan lain Penuntut Umum anak menyatakan Bandingterhadap Putusan Pengadilan Tarutung yaitu;> Bahwa pengadilan tidak memberikan petikan putusan padahari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat, pembimbingkemasyarakatan dan penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal62 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.> Bahwa amar putusan

Dy, bersalah melakukan TindakPidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI no.11 tahun 2012tentang SPPA (Sistem Peradilan Anak);2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak berupa pidana penjara selama :1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanansementara dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;3. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing masingsebesar Rp.5000.

daripemniliknya; Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi korban Manimbul LumbanTobing mengalami kerugian sebesar 3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RIno.11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem

Peradilan Anak), yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

Peradilan Anak) telahterpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada diri Para Anak tidak ditemukan alasan pemaaf(Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupunalasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatannya maka Para Anak tersebut haruslah dijatuhipidana yang setimpal

Peradilan Anak) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.SusAnak/2021/PN Btm1.

Akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 dijelaskan:Pasal1 angka 3 : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebutAnak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didugamelakukan tindak pidana.Pasal 20 : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genapberumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidangpengadilan

buktiautentik dari terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksisaksi karenanyaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika tindak pidana terjadi terdakwa masihberusia anak;Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa masih berusia anak, maka sudahseharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga harus diproses dengantata cara peradilan anak;Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa adalah seorang anak maka tata caraproses dan hukum acaranya adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun2012, Tentang Sistem

Peradilan Anak sehingga Majelis Hakim menyatakanPenuntutan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dikarenakan penuntutan dari Penuntut Umum dinyatakantidak dapat diterima dikarenakan tidak sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak, maka Majelis Hakimmengembalikan berkas kepada Penuntut Umum dan memerintahkan kepadapenyidik melalui Penuntut Umum untuk memperbaikinya agar terhadap terdakwapenuntutannya dilimpahkan dalam dalam perkara

atas diversi yang telahdilaksanakan sepenunya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Wno, haruslah dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 5 /Pid.SusAnak/2020/PN Who dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan iniharuslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya pada2suatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara KabupatenBanggai Kepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengajamenyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2016/PT PALMenyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancamandengan Menggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancampidana

Menyatakan Terdakwa PUTRA Als PUTRA S Als JAROT Bin MUHAMMADABDUL AZIZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannyabukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami;2.

dengan harga Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indra Saputra mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis,apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Anak kemukapersidangandengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.2.3.4.Barang Siapa;Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan;Yang dilakukan oleh anak ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapasebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa Anak PUTRA Als PUTRA S Als JAROT BinMUHAMMAD

maka harus dibebani membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitarnya;Halhal yang meringankan: Anak menyesali perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;Mengingat Pasal 372 KUHP jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka kami akanmembuktikan dakwaan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulAd.1.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, makaAnakharus harus di nyatakan bersalah danmempertanggungjawabkan perbuatannya

dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (1) hurut d UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum anak yang sejalandengan Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BalaiKemasyarakatan Bapas Klas Il Pekanbaru, yaitu demi kepentingan anak kiranyadapat di berikan tindakan dikembalikan kepada LPKS dalam hal ini di titipkan DiPSBR (panti Sosial Bina Remaja) Pekanbaru sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dUndang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak , hakimanak mempunyai pendapat yang berbeda berdasarkan alasan alasan; Perbuatan anak dilakukan berulang kali bahkan ketika sudah di proses hukumketika di titip Panti Sosial Bina Remaja juga sempat melakukan perbuatan yangsama; Hakim melihat kurangnya perhatian dari ayah anak yang selama di persidanngantidak pernah hadir walaupun sudah di perintahkan hadir;Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2016/PN Pbr Hakim melihat keluarga anak kurang bisa mengawasi anak di

No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Gokly Manalu Als Gokly tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasanmemaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penutut umum;2.

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal2/ Agustus 2016;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungunkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke1KUHPidana juncto UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penunut Umum pada Kejaksaan NegeriSimalungun tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :Hal. 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan Anak Friza telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke1 KUHPidana juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal;. Menghukum anak Friza dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara denganperintah Anak tetap ditahan;.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

meringankan:e Anak menyesali perbuatannya.e Anak tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan.e Anak mengaku terus terang.e Anak berstatus pelajar.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Peradilan Anak,sehingga Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana:1.

Peradilan Anak kepada Terdakwa /Pembanding maka Terdakwa / Pembanding mengajukan keberatankeberatan hukum sebagai berikut :1.

Peradilan Anak danUU No.08 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana; Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agarmenjatuhkan pidana terhadap anak Reyza Pramudita dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangiHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2019/PT MDNselama anak dalam masa penahanan sementara, namun dalam tuntutannyahanya mencantumkan telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHPidana; Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut

UdangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Anak bersalah terbukti melakukantindak pidana secara sah melakukan kekerasan menyebabkan orang mati ,karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil aliholeh Hakim Tingkat Banding sebagai sebagai pertimbangan hukum sendiridalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2019/PT MDNMenimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi

Peradilan Anak danperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Anak dan JaksaPenuntut Umumtersebut; Mengubah Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakamtanggal9 Mei2019Nomor 29/Pid.SusAnak/2019/PN Lbp.yang dimintakan banding,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehinggaselengkapnya menjadi sebagai berikut :1.

persidangan ini didampingi olen Penasehat Hukum yangtelah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri PasirPengaraian yaitu: FAJRUL ISLAMI DAMSIR,SH , Advokat/Pengacara sesuaidengan Penetapan No 2/Pen.Pid/2015/PN Prp tertanggal 10 April 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi antara Terdakwa dankorban sebagaimana yang diatur di dalam UndangUndang No 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No.4 tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Anak yang dihadiri olehTerdakwa , orang tua Terdakwa,Penasehat Hukum Terdakwa,BAPAS , korbandan orang tua korban akan tetapi diversi yang telah dilakukan sebanyak 2 ( dua) kali tersebut tidak tercapai kesepakatan damai sehingga dilanjutkan dalamproses persidangan;PENGADILAN NEGERI tersebut, Telalt W@MbaGa assq=ssecenmseeeesseeneienssesee enn emeee neem nnenesies1.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan :KesatuPasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKeduaPasal 76 e jo pasal 82 ayat (1) UndangUdang RI nomor 35 tahun 2014 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak

;AtauKetigaPasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;1819Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkandakwaan yang paling mendekati unsurunsur pasal disesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 81 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak jo UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut : 1.

Nomor : 3/Pid.SusAnak/2016.PN.SIk tentang Diversi berhasil ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya KesepakatanDiversi seluruhnya/sepenuhnya sebagaimana termuat di dalam beritaacara pelaksanaan Diversi Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk. tanggal29 Maret 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim menghentikan prosespemeriksaan perkara Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk atas namaterdakwa DIO AGUSPI PUTRA PglI DIO ;Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak Juncto Pasal 6 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan PidanaAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ATAUKETIGABahwa ia AnakAnak Berhadapan dengan Hukum pada hari jumaat tanggal20Maret 2020 sekira jam20.30 WIB, atau padasuatu waktu dalam tahun2020,bertempat Jalan LIntas MinasPerawang Kabupaten Siak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa danmengadili Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,7menguasai, atau menyediakan

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak . Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadapkan saksisaksi yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsurunsur sebagai berikut:1. Setiap orang ;2. Tanoa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli menukar ataumenyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman ;3. Percobaan atau permufakatan jahat ;.4.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturanperundangundang lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgl dengan perbaikan dalam pertimbangan hukumnyamengenai Diversi yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan MajelisTingkat pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwaDiversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidanake proses di luar peradilan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal7 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa:(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajibdiupayakan Diversi.(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:a.

SusAnak/2016/PN TlmPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UU RI No. 35 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukanperbuatan cabul telah terpenuhi.Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah anak dapatdipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan anak dan dipersidangan tidakditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabulsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 01 /Pid.

SusAnak/2016/PN TlmMenimbang, bahwa melihat pada Pasal 71 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidanadenda sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, makaterhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakandi lembaga yang melaksanakan pelatihan

Peradilan anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 01 /Pid.

Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Pelajar.2 Berita Acara Diversi Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 9 September2014;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 9 September 2014;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 12 September 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGTMENETAPKAN Menyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dikembalikan kepada yangberhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;Memerintahkan

Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anaksebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 47 QanunNo. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak TERDAKWA dengan uqubat penjaradi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama12 (dua belas) bulan, dengan perintah supaya anak segera ditahan.3.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan jarimahpelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun2014 tentang Qanun Jinayat jo.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, namun dalam tuntutannya Penuntut umummenuntut Anak telah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anaksebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 47 Qanun No. 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan baikketerangan saksisaksi, keterangan Anak dan barang bukti, maka sampailahkepada pembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana

yang didakwakan,oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akanmembuktikan Dakwaan yang menurut Majelis terbukti di Persidangan, yakniDakwaan kedua Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat joUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangandan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPjo UndangUndang NO.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak I.

pidana, kemudianberdasarkan Asas Proporsional adalah segala perlakuan Anak harusmemperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.Bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tuntutannya kepada Para Anakdengan pidana berupa Pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anakmemerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama6 (enam) bulan dimana penuntut umum masih tetap mengacu pada UndangHalaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 32/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan samasekali tidak melihat dari sisi pembalasan atau efek jera untuk Para Anak,sekalipun tidak ada perdamaian antara para pihak Anak dan korbannya,akan tetapi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tujuan mengembalikankeadaan semula sehingga tercipta keadaan semula baik dari pihak korbanmaupun Para Anak dengan tetap mengedepankan atas asas kepentinganterbaik bagi Anak yakni yang paling dibutuhkan oleh Anak dalam hal iniuntuk memperbaiki psikologis Para Anak yang menjadi pelaku tindakpidana

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dansependapat oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar faktafakta hukum sebagaimana yangterungkap dipersidangan dengan tepat dan benar' serta alasanalasan yangmenjadi dasar putusannya ;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan tindakan kepadaPara Anak berupa tindakan pengembalian kepada orang tua sudah tepat karenademi kepentingan terbaik buat Para Anak sebagaimana diatur dalam pasal 2huruf d UndangUndang sistem

peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padaintinya keberatan atau tidak sependapat dengan Hakim Anak soal penjatuhantindakan kepada Para Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, olen PenuntutUmum menghendaki Para Anak mendapatkan pembinaan di Balai RehabilitasiSosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassaragar Para Anak mendapatkan bimbingan dari segi sosial, mental, fisik, agama danketerampilan agar anak dapat siap untuk kembali diterima

Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017; Halaman1dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNBahwa Anak dalam perkara ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 3 huruf c Jo Konvensi HakHak Anak(Convention on the Rights of the Child) wajib mendapatkan bantuan hukum,oleh karena itu kemudian Hakim melalui Penetapan Nomor67/Pid.Sus(Anak)/2017/PN Lbp tertanggal 31 Oktober

Jekson Lubis,Sp.OG ; Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan tuntutan kepada Anak dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara Nomor: : PDM30.A/Euh.2/L.Pkam/10/2017, tanggal 8 Nopember 2017,yang pada

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor67/Pid.B/P.A/2017/PNLbp tanggal 14 Nopember 2017 tersebut, sehinggaamar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan anak xxxxx,bersalah melakukan tindak pidana CabuP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.3.

Peradilan Anak, mengenai pidana pokok bagiAnak terdiri dari:a.

Peradilan Anak, dalam menjatuhkanputusan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus, sehingga dalamperkara in casu terhadap Anak harus pula ditetapkan syarat umum terhadapAnak yaitu Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidanabersyarat dan terhadap syarat khusus yaitu Anak tidak lagi melakukanpemukulan terhadap orang lain;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknyamenyatakan selama

menjalani masa pidana bersyarat, Penuntut Urflummelakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukanpembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah dilakukan, makaberdasarkan hal tersebut di atas, Penuntut Umum dan PembimbingKemasyarakatan haruslah melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadapAnak dalam menjalani masa hukum bersyaratnya;Menimbang, bahwa oleh karena antara pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal 73 ayat(8) undangundang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangsaling berkaitan satu sama lainnya, pada pokoknya menyatakan selama Anakmenjalani pidana dengan syarat sebagaimana pada ayat (7), Anak harusmengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, maka berdasarkan bukti surat yangdiajukan oleh Penuntut Umum, yaitu mengenai Surat Keterangan Aktif Sekolahyang pada pokoknya menerangkan Anak masih berstatus sebagai siswa aktif ditempat pendidikan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti Surat tersebut anakadalah

benar merupakan siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBMGENERASI MUDA kelas XI dan masih aktif belajar hingga dengan sekarang,maka Hakim berpendapat Anak tidak perlu lagi mengikuti wajib belajar 9(Sembilan) tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 73 ayat (8) undangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa