Perkara : PDS07/PKPIN/Ft,1/10/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaansebagai berikut :DAKWAAN :Primarr:Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH dalamkedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2005 2006 berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari

USMAN SALEH, MM selaku Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran diLingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2005 dan Tahun 2006 masingmasing berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/18/V/2005 tanggal 17 ~~ Februari 2005 + dan No.188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutanyadiajukan secara terpisah), secara berturutturut telah melakukanbeberapa

/18/V/2005 tanggal17 Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006, bersamasama dengan saksi Drs.

USMAN SALEH, MM selaku Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran diLingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2005 dan Tahun 2006 masingmasing berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/18/V/2005 = tanggal 17 ~=Pebruari 2005 dan No.188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutannyadiajukan secara terpisah), secara berturutturut telah melakukanbeberapa

Sanijan, CES dkk3Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Free Vynou,MT tanggal 11 Nopember 2016 tidak mempunyaimanfaatsedikitpun karena PENGGUGAT diberhentikan Dengan Hormat;Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secaraseimbangtidak terpenuhi oleh TERGUGAT Asas Ketidakberpihakan ; 020 200200 200 20Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/523/2016 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil A.N. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 Nopember 2016 kepada :Nama > Ir. FREE VYNOU, MT 5NIP > 19650605 199203 1 023 ;Pangkat/(Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b) ;Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;4.

Tanggal 11 November 2016 (vide bukti P16 = T1);sonnnnnne Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Free Vynou,M.T.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,Hal. 38 dari 48 hal.Pkr.No.01/G/2017/PTUN.PLKdi mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. FreeVynou,M.T.

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;11 Bahwa tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Hal. 3 dari 10 hal. Put.

No. 77 K/Pdt.SusPHI/2015Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;Menyatakan tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat yangtelah memasuki usia pensiun adalah bertentangan

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P4;5.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; . Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

OBJEK SENGKETA :Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 TentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari2019.B.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31Januari 2019;2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari 2019;3.

BuktiP1: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Periode 2018 2021 tanggal 29 Januari 2018.2. BuktiP2: Fotokopi Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 2021tanggal 31 Januari 2018.3.

Bukti T4: = Fotokopi Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode2018 2021 tanggal 31 Januari 2018.5. Bukti T5: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/71/KPTS/2018 tentangPengangkatan Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi propinsi Sumatera Utara Priode20192023.6.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

maupun pemerintah daerah dan dalam melaksanakanpengerjaan pengolahan sawit dimaksud, memberikan upah yang layakberdasarkan ketentuan upah yang ada higga akhir tahun 2012 dan jugatermasuk fasilitas lainnya seperti tunjangan insentif, BBM, fasilitskesehatan, natura beras, perumahan, listrik, air dan lainlain gunameningkatkan semangat kerja ataupun produktifitas pekerja Penggugat;Bahwa sejak Januari 2013 telah terjadi perubahan kenaikan upahpekerja bedasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNmor.188.44

dengan memberikanpenjelasan tertulis dengan menegaskan bahwa PT.Sago Nauli padaprinsipnya setuju dengan perubahan Upah Minimum Sektor KabupatenMandailing Natal tahun 2013 dan akan melaksanakan penyesuaianefektif pada bulan April 2013 dan Penggugat bersedia merapelkekurangan upah pekerjanya termasuk tanpa mengurangi fasilitas yangsudah ada tentang keselamatan dan kesehatan pekerja dan Penggugattelah merealisasikan membayarkan sebagaimana yang telah diatur dalamKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor.188.44

akibat melanggar kebijakan perusahaan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihakPenggugat merasa dirugikan, dan oleh karenanya Penggugat menyatakan perbuatantersebut adalah perbuatan melawan hokum dan para Tergugat I dan Tergugat II haruslahmengganti sejumlah kerugian kepada perusahaan / Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap tersebut diatas didapatibeberapa fakta yuridis, yang antara lain:e Adanya SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44

Sago Nauli) kian tidak menentu,sehubungan adanya perubahan kenaikan upah buruh/pekerja tersebute Bahwa akhirnya terjadi aksiaksi demo / mogok kerja dari pihak pekerja/buruh di PT.Sago Nauli, dampak dari tidak dilaksanakannya SK GubernurSumatera Utara No.188.44/46/KPTS/2013 tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sedemikian yang terjadi adanya perselisihanhubungan industrial, yang artinya telah terjadi perbedaan

Tergugat II)atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejauh ini memandang aksi demo/mogok kerjayang dilakukan beberapa pekerja/buruh dari PT.Sago Nauli (Pekerja Penggugat) tersebutdisebabkan oleh upaya menyampaikan aspirasinya kepada Penggugat perihal agarPenggugat / PT.Sago Nauli segera untuk melaksanakan SK Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44

Tanah Bumbu periode 2014 2019 pada tanggal 26 Agustus 2014, sesuai dengan surat keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/0436/Hum/2014 tentang PeresmianPengangkatan Sumpah Janji Anggota DPRD Terpilin Masa Bakti 2014 2019;.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Penggugat dilantik dan diambil sumpahnyasebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan masa bakti 2014 2019,sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/0436/Hum/2014 tentang Peresmian Pengangkatan SumpahJanji Anggota DPRD Terpilin Masa Bakti 2014 2019;6.

Bahwa dasar gugatan Penggugat selain mempermasalahkan Suratsurat yangsebagaimana telah dikeluarkan oleh Tergugat , Tergugat li Dan Tergugat Ill(Para Tergugat) di atas, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Nomor:188.44/0517/ KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan olehTurut Tergugat.

;Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo, karena permasalahan keabsahan danpembatalan Surat Nomor: 188.44/0517/KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 adalahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hamsiah, SE (sesuaidengan aslinya);Bukti P2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu o.185/KPU/KAB022435956/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 (foto copy);Bukti P3 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0436/KUM/2014tanggal 18 Agustus 2014 (fotocopy);Bukti P4 Ketetapan Badan Musyawarah DPRD Kab. Tanah Bumbu dari BulanNovember 2014 sampai bulan April 2016 ( foto copy);Bukti P5 Dua surat keterangann sakit dari Dr.

OBJEK GUGATANKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/113/KPTS/Tahun2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pematang Siantar yang ditetapkan pada tanggal 14 Pebruari 2012yang menetapkan Memberhentikan dengan hormat Saudari IdaSimbolon dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pematang Siantar dan mengangkat SaudaraFrengki Boy Saragih sebagai Pengganti Antar Waktu Dewan PerwakilanRakyat

Akan tetapi Tergugat malah menerbitkan SuratKeputusan No.188.44/113/KPTS/tahun 2012 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tanggal 14Pebruari 2012 ; 222 2n enn n nn nnn nn nen nn nnn nn enn nnnnnn nn nenn ances5.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut telahdiperbuat bertentangan Putusan Mahkamah Agung RI No : 566 K/Pdt.Sus/2011/tanggal 15 September 2011 dan Pasal 32 ayat (1)UU.No.2 tahun 2008

terlebin dahulu dengan musyawarah dan mufakat dalaminternal Partai, apabila musyawah dan mufakat tidak berhasildilaksanakan maka sengketa itu baru diajukan ke Pengadilan Negeriserta bertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUU.No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU.No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; 6.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 188.44

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/740/KPTS/TAHUN 2010 Tanggal 27Desember 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011,Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1042/TAHUN2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2012 Jo.

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/740/KPTS/TAHUN 2010 Tanggal 27Desember 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011,Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1042/TAHUN2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2012 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/804/KPTS/TAHUN 2012 Tanggal 28 Desember 2012 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 20183 ;3.

usia Penggugat telah mencapai + 66 tahun, maka melaluikuasanya Penggugat telah mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja karena usia pensiun, sesuai surat Penggugat No. 053/KORDA/FSBKIKES/SBSVSU/IX/2013, tanggal 06 September 2013, akan tetapi tidakmendapat tanggapan dari pihak Tergugat; Bahwa upah yang diterima Penggugat adalah di bawah upah minimumsehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun2003 tentang Katenagakerjaan jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 188.44

/1042/TAHUN 2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2012 jo Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44/804/KPTS/TAHUN 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2013; Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memberikan hakhak Penggugatyang telah memasuki usia pensiun adalah bertentangan dengan ketentuanPasal 167 ayat (5) jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan

WanKhoutmansyah Putra, Amd , maka dapat dipahami bahwa masa kerja Penggugatadalah selama 21 tahun terhitung sejak 10 Juli 1992;TENTANG UPAH PENGGUGATMenimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P6 dan bukti P7 berupa slipgaji Penggugat untuk bulan Oktober dan Desember 2013 tercantum bahwa upahPenggugat untuk bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 810.000, perbulan danuntuk bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 836.000, perbulan;Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44

Obyek GugatanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1470/KPTS/2018 tanggal 26 November 2018 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;B.

Bahwa Penggugat (Ic.Maruli Malau) adalah anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan hasilPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2014 dari daerah Pemilihan Kota Binjai 2(Dapem2 Binjai),serta berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/657/KPTS/TAHUN 2014 tertanggal 15 September 2014;2. Bahwa Pengugat (Ic.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yakni KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor.188.44/1470/KPTS/2018 tertanggal26 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Binjal;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurNomor.188.44/1470/KPTS/2018 tertanggal 26 November 2018 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjal;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dankedudukan Penggugat pada jabatan semula;5.

DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1470/KPTS/2018 tanggal 26November 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjaitersebut ;ll.

PTUN.PGP. tanggal 11 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :----------------------------

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNKabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat Daerah Kabupaten No.501/1025/2016 Perihal permohonan untuk diperiksa tanggal 16 Maret 2016.Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentangperubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret 2015 dansusunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNo Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatandalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.o Berita acara hasil musyawarah.o Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untuk alokasiApril sampai dengan Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14.o Faksimili

Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentangperubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret 2015 dansusunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak KabupatenPadang Lawas Utara TA 2015.

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNSurat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015tentang Pengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalamrangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 danDaftar Nama Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalam RangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 Tanggal 06 Januari 2015.Surat Kepusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87

No.188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatanpetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaanprogram Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten PadangLawas Utara TA 2015.Berita acara hasil musyawarah.Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April sampai dengan Desember dan alokasi Raskin ke 13dan 14.Faksimili dalam negeri.Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor:501/428/K/2015

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/463//I/2009 tentang Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan MasaJabatan 20092014 atas nama Adi Permadi, Nomor Urut 11;Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2490 K/Pdt/201410.11.12.13.14.3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan ObjekSengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/463/l/2009 tentang Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan20092014 atas nama Adi Permadi, Nomor Urut 11;4.

tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/463/l/2009 tanggal 15 September 2009 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBangka Selatan masa jabatan 20042009 dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masajabatan 20092014, sepanjang menyangkut lampiran II atas nama Sdr AdiPermadi Nomor Urut 11 (Bukti P18);Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/463/l/2009tanggal 15 September

Anentinus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatanapabila tuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi lagilagiGubernur tetap melakukan praktek pembiaran sehingga menguntungkanorang lain, dan lagilagi Gubernur mengingkari omongannya sendiri,meskipun sudah ada putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap, dia tetap melakukan praktek pembiaran (Bukti P22);Akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/112/l/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang:

Anentinus, Nomor Urut 11 yang berlarutlarut sebagaimana Bukti P 20,maka Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil maupunimmateriil, Karena Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/112/l/2013berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 yang semestinya surat keputusantersebut berlaku sejak tanggal 15 September 2009 sama seperti keduapuluh empat (24) Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan lain yangHal. 6 dari 24 hal. Put.

Pidana Khusus No.2403/2011/S.1033.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02Desember 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMProvinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

USMANSALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PenggunaAnggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang PenunjukanPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara

No.2478 K/Pid.Sus/201 1dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bedasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Eko Maulana GubernurKepulauan Bangka Belitung, dan mempunyai tugas dan tanggungjawabsebagai berikut :1. Mengeluarkan uang ;2.. Menata usahakan keuangan ;3.

Menetapkan barang bukti berupa :1.10.11.Uang sebesar Rp 167.215.400, (Sseratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan

Uang sebesar Rp 167.215.400, (seratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;2. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 18 / V / 2005 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahPropinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 20 / V / 2006 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

,tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas namaAndreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negarapengganti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas+ 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten BaritoSelatan, Provinsi Kalimantan Tengah;f.

Bumi AgroMakmur seluas + 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/434/201 2,tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, KabupatenBarito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT.

Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK15.dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Bumi Agro Makmur seluas + 10.613Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang izinLingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanDusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan TengahOleh PT.

Bumi Agro Makmur seluas + 10.613 Hektar diKecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitdi Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur;17.

/03/PdankK/2006 dan Nomor : 05/Perjanjian/Dinpendik/2006 dimana sumber pembiayaan kegiatan tersebut merupakantanggung jawab Pemerintah Pusat sebesar 50%, Pemerintah Provinsisebesar 25% dan Pemerintah Kota sebesar 25%.Bahwa salah satu isi perjanjian kerja sama tersebut adalah sekolahpenerima dana bantuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolahnya masingmasing dilakukan secara swakelola berdasarkan Perjanjian kerjasamatersebut Gubernur Kepulauan Bangka bBelitung mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 188.44

2006 tentangPemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Rehabilitasi Gedung danPengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (Ml) diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 dengan perincian danauntuk Rehabilitasi Gedung Sekolah sebesar Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyarlima ratus juta rupiah) dan untuk bantuan pengadaan meubelair sekolahsebesar Rp. 6.193.000.000, (enam milyar seratus sembilan puluh tiga jutarupiah).Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44

/329/ Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/329/Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut : Kabupaten Bangka sebanyak 21 Sekolah Dasar;Hal. 37 dari 37 hal.

/329/ Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/329/Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Hal. 37 dari 37 hal.

PosIndonesia (persero) kantor Pos Pangkalpinang tentang Penyaluran DanaBantuan Keuangan Rehab SD NEGERI 3 Pangkalpinang tahun 2006sebesar Rp. 50.000.000,;Dikembalikan kepada pihak kantor pos Pangkalpinang ;Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/329/Pdan K/ 2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang pemberian bantuan keuanganuntuk biaya rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SekolahDasar/ Madrasah lbtidaiyah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun2006;.