Dikuatkan dengan SuratPernyataan Nomor 593.4/12/TB/2011 tertanggal 19 Januari 2011, selanjutnya dibuatkanpula Surat Pengoperan Hak Nomor 069 dikeluarkan oleh Camat Talang Kelapatertanggal 06 Februari 2011.6 Bahwa selama ini pula tanah ntersebut digarap oleh sdr. TEMU yang sudah 10 tahunmenunggu tanah tersebut, atas izin dari IP. SENHAWATI (pemilik terdahulu) gunadiurus dan dipelihara dan pada bulan Desember 2010 sdr.

2012tertanggal 11 Juli 2012 perihal : Langkah untuk Penyelesaian Kasus RumahSakit Haji Medan yang ditujukan Kepada Bapak Ketua KOMISI E DPRDProvinsi Sumatera Utara, vide bukti P19 ;Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor :20568/Sekr tertanggal 12 November 1982 perihal : Tanah seluas 300 Hayang akan dilepaskan Departemen Pertanian yang ditujukan KepadaMenteri Dalam Negeri Up Direktur Jenderal Agraria, vide bukti P 20a ;Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNomor : 593.4

/239/K/TAHUN 1983 Tentang Penunjukan PeruntukanBeberapa Bidang Tanah Dari Areal Seluas + 200 HA, yang dikeluarkan dariHak Guna Usaha PTP IX Terletak di Medan Estate, Kecamatan Percut SeiTuan, Kabupaten Dati II Deli Serdang Provinsi Dati Sumatera Utaraditetapkan di Medan pada tanggal 8 Juni 1983, vide bukti P 20b ;Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Sumatera Utara SekretariatWilayah/Daerah Nomor : 593.4/25556 tertanggal 12 Oktober 1984 perihal :Penerbitan Surat Keputusan (Sertifikat) Hak Pakai

Syamsuri Hadi sendiri dengan suratnya No. 593.4/06/Ag.tanggal 08 Juni 2004; b) Bahwa Warkah peralihan hak atas tanah yang dipergunakan Penggugatmengajukan Permohonan Konversi untuk Sertipikat Hak GunaBangunan No. 100/Setia Asih atas nama PT.

dalil Penggugat Angka No. 11 sampai Angka No. 17Halaman 40 dari 71 halaman putusan Nomor 498/PDT/2016/PT BDGsudah sangat jelas diuraikan pada Halaman 4 dan 5,yang intinyamenjelaskan : Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 630.1454052002tanggal 23 Mei 2002 dibuat berdasarkan Surat Kepala Desa SetiaAsih No. 07/598/V/2005 tanggal 30 Maret 2002, sedangkan SuratKepala Desa Setia Asih No.07/598/V/2015 tanggal 30 Maret 2002tersebut SUDAH DICABUT dan DIBATALKAN melalui surat KepalaDesa Setia Asih No. 593.4

Sedangkan Surat Kepala Desa Nomor: 07/598/V/2002 tanggal 30Maret 2002 tersebut telah dicabut dan dibatalkan dengan SuratKepala Desa Setia Asih No. 593.4/06/Ag. tanggal 08 Juni 2004; Kebenaran dan keabsahan penerbitan SHM No.120/Setia Asih tanggal 19 September 2000 atas nama Main bin Milih sudahdibuktikan oleh Kuasa Hukum TERGUGATI bersamasamadengan Kuasa Hukum PENGGUGAT BERNAMA MangaraGultom, SH dan juga bernama Philipus, SH., dihadapan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Staf nya denganmemeriksa

Saiful Anwar Hasayangan Pulungan, tetapi dari perbedaan nama-nama tersebut adalah orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan Nomor: 593.4/551/IV/2022. Tertanggal 14 April 2022;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 115.000,00-(seratus lima belas ribu rupiah).

Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa KubangsariKecamatan Ciwandan dan berdasarkan akte kepemilikan Lim TiangBie tanggal 12 April 1922 yang dibuat oleh Notaris D.J.M De Hondtdan Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksadalam berkas terpisah) selaku Kepala BPN Kota Cilegon serta selakuWakil Ketua Tim Khusus berdasarkan Surat Keputusan WalikotaCilegon Nomor: 593.4/Kep.301.Org/2003 tanggal 17 Maret 2003,pada tanggal 8 Juli 2003 atau setidaktidaknya dalam tahun 2003,bertempat di Kantor

PT.Sari Prambanan HGU No.1Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berdasarkansurat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 593.4/Kep.301Org/2003 tanggal 17 Maret 2003 . Bahwa hasil dari penelitian Tim Khusus dituangkan dalamBerita Acara tentang pemberian uang pangjeujeuh kepadapenggarap diatas tanah HGU No.1 Kubangsari tanggal 23 April2003 menyimpulkan halhal sebagai berikut:a.

yangmengajukan dan mendapatkan uang pangjeujeuh atau uangsantunan berupa surat tanah eigendom verponding 308 No.77 B an.Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari KecamatanCiwandan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12April 1922 yang dibuat di Bandung oleh Notaris D.J.M de Hondt danDrs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalamberkas terpisah) selaku Kepala BPN Kota Cilegon serta selaku WAkilKetua Tim Khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota CilegonNomor: 593.4

bentuk pembayaran uang pangjejeuhdilaksanakan oleh panitia 9 dimana dalam pelaksanaan pengadaantanah tersebut merupakan Kegiatan Penertiban Tanah Negara,dalam bentuk pembayaran uang santunan (pangjejeuh) kepadapara pihak yang menguasai tanah baik secara fisik maupun parapihak yang pernah memiliki hak atas tanah maka dibentuklah TimKhusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex.PT SariPrambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan KotaCilegon berdasarkan surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor:593.4

tanah milikTerlawan V telah dengan tegas diuraikan pada PETIKAN DARI SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERAUTARA DI MEDAN, Nomor : SK: 185/DA/HML/DS/1973 tanggal 5Nopember 1973 nomor urut 11 atas nama Ngarih Ginting, sebelah baratberbatasan dengan tanah Djati Tarigan ( bukan dengan tanah NekenBarus sebagaimana yang dinyatakan dan didalilkan oleh Pelawan).Bahwa sesuai dengan kenyataan sebagaimana dimaksud pada poin 13(tiga belas) diatas diperkuat dengan SURAT KETERANGAN, Nomor :593.4

Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 22 Desemer1992, atas nama wajib pajak Jati Tarigan dan Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, (Foto copy sesuai asli dantelah dibubuhi meterai secukupnya), diberi tanda T.V 9;10.Foto copy Surat Keterangan No. 593.4/38/SKMS?

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor :593/71/ / KP/SPPHATA/2012, tanggal Mware 10 Oktober 2012,sesuaidengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 1 ;2, Foto Copy Surat Keterangan Bukti Garapan Hak Atas TanahNomor 593.4/71 KP/ /SKTHATG/2013, tanggal 10 Oktober 2012.fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I 2;3. Foto Copy Gambar Denah Lokasi Yang Dimaksud an. JoelD.Luhukay,SE ,sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 3 ;4.

Foto Copy Surat Keterangan Bukti Garapan Hak Atas TanahNomor 593.4 /0047 /KP/SKHN/2019, tanggal 07 Maret 2019,.foto copysesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I 6;he Foto Copy Gambar Denah Lokasi Lahan an. JoelD.Luhukay,SE,sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 7 ;8. Foto Copy Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas tanahGarapan (Adat) Nomor : 056/DPALemasko/IIE.1/III/2019,tanggal 07Maret 2019 .foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I8:9.

SK.24/hgu/1965tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGAIX bersih darigarapan yang dilindungi UndangUndang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Darurat No. 8 tahun 1954 Jo UndangUndang No. 1 tahun1956;e Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGUatas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkatdan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas arealperkebunan tersebut Gubernur Sumatera UTARA menerbitkanKeputusan Nomor : 593.4/065

/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000Jo Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yangmembentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II danpenyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yangdisebut juga Panitia B.Plus.Adapun tugas Panitia B Plus antara lain: Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyatterhadap areal PI.

Bahwa menurut PUSKOPAD "A" Dam Bukit Barisan, telahmembuka Areal yang sekarang dikuasai Tergugat IV pada Tahun1980, dan disebut / ditulis juga dalann Surat Kepala Dinas KehutananPropinsi Sumatera Utara No. 522 / 1723 Tanggal 5 Maret 1990 junctoNo. 593.4 / 2636, Tanggal 2 April 1990 ini berarti bahwa sebelumPenggugat Lahir (PT.Mulyakarya Jayaco didirikan pada Tanggal 19Juni 1982 dengan Pengesahan Departemen Kehakiman Tanggal 26agustus 1998), Areal tersebut telah terlebih dahulu di buka olehPUSKOPAD

Bahwa berdasarkan hasil Survei atau Peninjauan Lapangan olehDinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara terhadap Areal / Lahanyang diperoleh Tergugat IV dan i PUSKOPAD "A" Dam BukitBarisan maka dengan Suratnya No. 522 / 1723, Tanggal 5 Maret1990 juncto No. 593.4 / 2636 Tanggal 2 April 1990, tentangpeninjauan lokasi dinyatakan dan ditemui hal hal sebagai berikut :Keadaan Lapancian :a. Areal / Lahan merupakan padang alang alang, semak belukar, hutanmuda, dan perladangan penduduk;b.

oleh Menteri Kehutanandengan Suratnya No. 2161 / M D / 91, Tanggal 28 September 1991,dan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan denganSuratnya No. 1221 /VIl 3 / 1991, Tanggal 19 Oktober 1991 tersebutpada butir 6, hal ini berarti tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum( Onrechtmatige ) oleh Tergugat IV, dan tidak ada unsur kesalahan( Schuld ) yang dilakukan oleh Tergugat IV, dan Kepala DinasKehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Suratnya No. 522 / 1723Tanggal 5 Maret 1990 juncto No. 593.4

d.r/Penggugat d.cmenyatakan bahwa Penggugat d.rffergugat IV d.cmerampas Areal Penggugat, akan tetapi sebaliknya adalahTergugat d.r/Penggugat d.c yang merampas ArealPenggugat d.r/Tergugat IV d.c dan memasukkannya kedalam Areal HPH Tergugat d.r/Penggugat d.c;15.3 Bahwa menurut PUSKOPAD "A" Dam I Bukit Barisan, telah15.4membuka Areal tersebut sebelumnya pada Tahun 1980, dandisebut / ditulis juga dalam Surat Kepala Dinas KehutananPropinsi Sumatera Utara No. 522 /1723 Tanggal 5 Maret 1990juncto No. 593.4

Tergugat d.r/Penggugat d.c Lahir (PT.MulyakaryaJayaco didirkan pada fTanggal 19 Juni 1982 denganPengesahan Departemen Kehakiman Tanggal 26 agustus1998), Areal tersebut telah terlebih dahulu di buka olehPUSKOPAD "A" Dam Bukit Barisan;Bahwa berdasarkan hasil Survei atau Peninjauan Lapanganoleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara terhadap Areal/ Lahan yang diperoleh Penggugat d.r/Tergugat IW d.c dariPUSKOPAD "A" Dam Bukit Barisan nnaka denganSuratnya No. 522 / 1723, Tanggal 5 Maret 1990 juncto No.593.4

;d Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan di sini, Bupati Mesuji telahmengeluarkan Surat No. 593.4/580/1.01/MSJ/2011 tertanggal 2 April2012 perihal Rekomendasi Penerbitan HGU PT. PRIMA ALUMGA(Tergugat II Intervensi) atas lahan seluas 260,52 Ha (Surat BupatiMesuji No. 593.4).

;e Bahwa berdasarkan Diktum 4 Surat Bupati Mesuji No. 593.4 tersebut,pihak Bupati Mesuji telah memberikan rekomendasi bahwapermohonan penerbitan sertipikat HGU oleh Tergugat II Intervensi ataslahan seluas 260,52 Ha yang prosesnya sempat tertunda di Kanwil BPNProvinsi Lampung untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya.

Prima Alumga diKabupaten Mesuji i (foto kopi) :Bukti T.I.Int10 : Surat Bupati Mesuji No.593.4/580/1.01/MSJ/2011 tanggal 2 April 2012, perihal:Rekomendasi Penerbitan HGU PT Prima Alumga atasHalaman 91 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUNJKTPAGE15.Bukti T.IL.Int15oDlahan seluas 260,52 Ha. ; (foto kopi) ;11 Bukti T.IInt11 : Surat Keterangan /Rekomendasi Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Mesuji No. 522/834/III.06/MSJ/2012 tanggal19 September 2012 ; (Sesuai dengan sli) ;12 Bukti T.I.Int12

lokasi yang telahpula dikeluarkan Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.215/SK/IL/571996tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluanpembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;Bahwa selanjutnya Terdakwa PT.Kallista Alam mengajukan permohonanrekomendasi, untuk membuka lahan perkebunan sawit sehingga Gubernur Acehmengajukan surat kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RepublikHal 21 dari 28 Putusan No. 201/Pid/2014/PT.BNAIndonesia berdasarkan Surat No.593.4

Bukti T19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan SKT PenggantiNomor 593.4/182/DW/2021 tanggal 19 Juli 2021;20. Bukti T20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)untuk keperluan pembayaran iuran tetap landrent tahun 2007 s.d.tahun 2014 sejumlah Rp47.000.400,00 yang disetorkan oleh PT.Integra Mining Nusantara tanggal 4/11/2014;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugatmengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Kamrullah, M. S.T.

Bukti T.II21Gubernur dan Bupati/Walikota selurun Indonesia Nomor:04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraSetelah Berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 30 April 2015;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan SKT PenggantiNomor 593.4/182/DW/2021 tanggal 19 Juli 2021;: Fotokopi dari fotokopi, Surat PT.

Saksi Mudering M, S.P bin Mustamin;Bahwa ada masalah tanda tangan saksi Nurjayanti dipakai oleh terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui pasti hari dan tanggal serta bulannya tetapisekitar tahun 2015;Bahwa saksi mengetahui Surat pengalihan hak atas sebidang tanah dengannomor 593.4/05/II/2015 tanggal 2 Februari 2015, karena saksi bertanda tangandiatas surat tersebut;Bahwa pada saat itu saksi sebagai kapasitas Lurah Sea;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN KkaBahwa yang membuat surat tersebut

Bahwa untuk memperjelas dari Novum 2 Kami lampirkan pulasurat keterangan No. 593.4/738/VII/2000 dari Kelurahan GunungSimping yang menerangkan bahwa leter C No. 751 Persil 26 aKlas DI tidak ada/hilang Padahal pada waktu proses PengajuanGugatan ke Pengadilan berjalan bukti Leter C No. 751 Persil 26 aKlas DI ini masih ada.

.;1 Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.4/ 147/PEM/2014, tanggal 26 Mei 2014, yangdiberi tanda (bukti P2);2 Fotocopy Surat Pernyataan Asal Usal Tanah yang dibuat oleh TERIDA , tanggal 23 Mei2014, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P3);3 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ANTONIUS DAPAT RIO, SR, tanggal 23Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P4 );4 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28/PEM, tanggal 08052014, yangselanjutnya diberi tanda (bukti P5);5 Fotocopy Surat

Fotokopi Surat Nomor : 593.4/139/CBKO/2006, tanggal 18 Maret 2006,perihal Penyampaian Berkas Akta, diberi tanda bukti 1.27;Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bko28. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Herlambang selakupenjual dengan Dody Chandra selaku pembeli, tanggal 24 Juni 2007, diberitanda bukti T.29;29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (GHM) No: 4745 atas nama Dodi Candra,Surat Ukur Nomor: 03367/Pematang Kandis/2016, diberi tanda bukti T.30;30.

Surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan pelaksana tugasKepala desa Malaka tertanggal 31 Juli 2013 no.01/593.4/MLK/VII/2013,Hal. 26 dari 33 Hal. Put.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Tanggal 10 Desember 2009, yang didaftarkan di Kantor Desa Talang Buluh tanggal 18 Desember 2009, Nomor: 593.4/229/DS.TB/2009, yang didaftarkan di Kantor

Surat Gebernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 593.4/1555, tertanggalBanda Aceh 27 Januari 1998, tentang larangan pemberian ijin membuka tanah(Foto copy dari fotocopy/ tanpa aslinya) bermaterai cukup selanjutnya diberiHannes (BUT Ti =):Menimbang, bahwa Tergugat , Il, Ill, MV dan Tergugat VI dipersidanganmenerangkan tidak akan mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya telahmenyerahkan kesimpulan dan Tergugat Ill, dan Tergugat IV melalui kuasanya,telah menyerahkan

Februari 1989 danGambar Situasi Nomor 931/1989, tgl 25 Mei 1989;.Bahwa PT Pasetran Wanarattindo mendapatkan hak atas Tanah Negara ituberdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Kalimantan SelatanNomor 593.5/012/IIl/HGB/1990, tanggal 16 Juli 1990;Bahwa PT Pasetran Wanarattindo telah melalui prosedur yang sah dansesuail dengan ketentuan yang berlaku, seperti Pembentukan Panitia A,Nomor 315/PHTRIS/1990, tanggal 12 Juli 1990, Ijin Lokasi dari KepalaDaerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 593.4