IX/2001 tentang pembaharuanAgraria dan PSDA, hakhak masyarakat adat tersebut tidak hanya sebatas hakatas sumber daya agraria/sumberdaya alam termasuk keragaman budayadalam pengelolaan dan pemanfaatannya, termaktub dalam pasal 4 bahwapembaharuan agararia dan Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukandengan prinsifprinsif,, Mengakui, menghormati, dan melindungi hakmasyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya236.

Jika Menteri Agararia memandangnya perlumaka keanggotaan Panitia dapat ditambah denganseorang Pejabat dari jawatan agraria, pamong prajadan kepolisian negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agararia/ KepalaBPN Nomor : 3 tahun 1997, Pasal 76 Ayat ( 3) salah satu suratpernyataan pemohon adalah Tanah tersebut sekarang tidak dalamsengketa, baik sengketa Batas maupun sengketa kepemilikan.10.Bahwa Turut Tergugat dalam memproses Permohonan SertipikatTanah harus menganut AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik (Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PTKAAUB ) khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sehinggadikemudian hari tidak menimbulkan

Dan pada Pasal 16 UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi Bahwa asas yangdiletakan pada pasal 5, hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atashukum adat maka penentuan hakhak atas tanah dan air dalam pasali inididasarkan pula atas sistematik dari hukum adat;Bahwa pelaksanaan penguasaan Tanah Ulayat yang dilakukan PemohonKasasi (dahulu Tergugat ) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Il)dijamin oleh UndangUndang Pokok Agararia pada Pasal 4 ayat (1) huruf aberbunyi Bahwa oleh masyarakat

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00299/2017 a.n Drs.Walter Situmorang(in casuTergugat V)Adapun ke 5 (lima) Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IIadalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan, hal ini sesuai dengan : Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agararia / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang berbunyi Pembatalan hak atas tanah meliputipembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat

Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agararia / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang berbunyi Pembatalan hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukumadministrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hakatas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agararia / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang berbunyi Permohonan pembatalan hak karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dapat diajukan langsung kepada menteri atau kepala kantorwilayah atau melalui kepala kantor pertanahan.58.Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (in casu TurutTergugat Il)yang menerbitkan

;Menyatakan sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM 3693terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, KabupatenHalaman 7 dari 31 him.Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.Sukoharjo luas 133 m2 atas nama XxXxxxXXxXxXXXXxXXxxx, S.H. menjadibagian hak Penggugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxx dan berdasarkanputusan ini dapat mengurus balik nama di Kantor Agararia/BPNSukoharjo;Menyatakan sebidang tanahn SHM Nomor 3746, Desa/KelurahanXXXXXXXX, Kecamatan XxxXxXxXXxXXXxXXxXxX, Kabupaten xxxxXxxxxx

KadaluwarsaMemperoleh (Acquisitive Verjaring) sehingga hilangnya hak menuntutBahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dan sesuai fakta hukum Tergugat sudah menguasai dan menduduki serta merawat tanah tersebut sejak tahun1985 dan Penggugat sendiri TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH tersebut,hanya mengaku sebagai pemilik tanah NAMUN tidak pernah menguasai dansesual UUPA pengakuan hak TANPA PERNAH MENGUASAI dan BEDAOBJEK LUAS dan BATAS BATAS berakibat, sebagaimana diakui oleh UUNomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agararia

Kantor Agararia Deli Serdang yang kemudian diteruskankepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria, sehinggaterbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.57/HGB/DA/87tanggal 18 Apri 1987 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT. IMOREKSA PERKASA (Turut Tergugat X);10.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor11.12.SK.57/HGB/DA/87 tanggal 18 April 1987 terdapat penetapan 8 (delapan)dictum yang harus dipatuhi oleh PT.

Bahwa Sebagai realisasi permohonan LETKOL (Purn) BURHANUDDINtersebut oleh Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Agararia dengansurat No.593.41/778/Agr tanggal 15 Pebruari 1982 menyetujui tanah seluas 50ha di pasar4 Medan Estate untuk Letkol (purn) BURHANUDDIN Dkksebanyak 332 orang dan kemudian Direksi Perkebunan PTPIX dengan Suratyang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara No.09C.7/X/0481/1982tanggal 21 Oktober 1982 menunjuk tanah areal seluas 50 ha di Pasar4 DesaMedan Estate, Kecamatan Percut

Bahwa pada tahun 1983 Kelompok pemohon 332 orang, pecah menjadi 2(dua) kelompok, seluruh tanah seluas 50 ha Medan state tersebut dikuasaiyaitu kelompok LETKOL (Purn) BURHANUDDIN disatu pihak dan kelompokSAIMAN TALAM, dilain pihak, tanah seluas 50 Ha yang ditunjuk/disetujulMenteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Agararia dengan Surat tanggal 15Pebruari 1982,Nomor: 593.41/778/Agr jo Surat Direksi Perkebunan PTP IXNomor: 09 C.7/X/0481/1982 tanggal 21 Oktober 1982 tersebut,dikapling/dibagibagi, masingmasing

Bahwa untuk keperluan Pembangunan Perumahan VeteranPurnawirawanABRI tersebut Gubernur Kdh Tk Sumatera Utara dengan surat Nomor :593.41/1118 tahun 1987 tanggal 2121987 memberi ijin pemetaan lokasi danluas tanah dan selanjutnya PT.IMOREKSA PERKASA memohon Hak GunaBangunan atas tanah tersebut kepada Bupati Deli Serdang Cq Kantor AgarariaDeli Serdang yang kemudian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri CqDirektorat Jendral Agararia sehingga terbit Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor: SK.57/HGB/

PemerintahKecamatan Mangkutana saat itu baru mengetahui namanya AGARARIA setelahpenyuluhan Badan Pertanahan pada tahun 1980. Kemudian = dilakukanpengukuran PADA TAHUN 1981 dikeluarkan sertifikat pada tahun 1982, secaramerata di Kecamatan Mangkutana , Kecamatan Wotu dan Kecamatan Malili.10.Bahwa gugatan penggugat urut 3 menjelaskan sekitar tahun 1975 ayah1112.13.penggugat wafat. Kalau betul ayah penggugat wafat pada tahun 1975.

17.6 Benarkah Pada Tahun 1972 Dibuatkan Surat Ukur Yang Di Terbitkan OlehKantor Agararia Kabupaten Luwu ? Saat Itu belum Ada BPN.17.7 Benarkah Abd. Hafid Dg Mansati Mengelolah Tanah Luas 10 Ha PadaHalaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.MIl.Tahun 1971 Atas Persetujuan Pemerintah Setempat ? Pemerintah SiapaNamanya ?

Gubernur Kalimantan Barat Up.Walikotamadya Pontianak Up Kepala Kantor Agraria Pontianak (Tergugat II),sedangkan tanah yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi hanya 100 hektar, makajelas Tergugat II telah mengambil secara paksa tanah yang dimiliki/dikuasai/diusahakan/ digarap masyarakat, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak sesuaidengan hukum yang berlaku (vide Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960);Bahwa berdasarkan Permohonan dari Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat HI(Kepala Inspeksi Agararia

Lalu dilanjutkan kepada GubernurKalimantan Tengah dibuatkan Surat Keputusan An.Gubernur Kepala Daerah Tk.IKalimantan Tengah tertanda Kepala Direktorat Agararia Nomor: Ap.244.593.3232 I87Tanggal 20 Maret 1987 (Bukti T31) mengatakan bahwa tanah seluas 3.167M? hak milikBahak Kader yang telah dibebaskan berdasarkan surat keterangan melepaskan hak atastanah tanggal 2761986.

Pada tanggal 8 Juni 1987 Kepala Kantor Agararia An.BupatiKepala Daerah Tk.II Kapuas mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai (BuktiDemikian proses tanah hak pakai yang dibangun Kantor Balai Nikah Kecamatan sebagaibukti syah dan kuat serta mempunyai kekuatan Hukum daripada surat perwatasan tanahyang dikeluarkan oleh KepalaKampung.DALAM POKOK PERKARA 222 nn nen nnn nnn ne nen en nen ne nee1.

Menimbang, bahwa dari surat sunat bukti yangdiajukan para pihak di persidangan sesuai dengankekhususan Pengadilan Tata Usaha Negara dimanaHakim bersifat Aktif maka hanya alat bukti yangrelevan Saja yang digunakan sebagai bahanpertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sedangkanalat alat bukti yang irrelevan dikesamping kan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan MenteriNegara Agararia / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan

Bahwa seluruh biaya pengeluaran berkaitan dengan pengurusanpengukuran tanah oleh Agararia Kabupaten Kupang terhadap tanahsengketa tersebut semuanya ditanggung oleh penggugatsebagaimana bukti kwintasi tertanggal 13 Agustus 1979 dan buktikwintasi tanggal 7 September 1979 dan sejak tahun 1980 sampaidengan sekarang penggugat yang membayar biaya pajak bumi danbangunan atas tanah dimaksud;.

No.1242 K/Pdt/2010selama kurun waktu 26 tahun Penggugat tidak melakukan balik nama atasdirinya dan membiarkan sertifikat tanah sengketa tetap ditangan Abd.Rahman dan ahli warisnya padahal antara Penggugat dengan Abd.Rahman hampir sudah tidak ada hubungan kerja lagi sejak lebih dari 10tahun terakhir ;Badan Pertanahan Nasional dan undangundang Agararia serta pejabatnegara lainnya, tidak pernah menolak permohonan penerbitan sertifikatatau pembuatan akta jual beli kalau nama yang tertera adalah nama

tentangPendaftaran Tanah menyatakan : pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatanpendaftaran tanah menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini26dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh menteri agraria untuk masingmasing daerah;Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 tahun 1961 tentangpendaftaran tanah menyebutkan :1 Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah daerah yangsetingkat dengan itu (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut :desa) ;2 Menteri Agararia

Kepala Desa / Camat ataupun Notaris PPAT), sehinggaproses pembuatan SURAT PENYERAHAN tanggal 07 September2007 telah bertentangan dengan UndangUndang ( Vide Pasal 95Peraturan Menteri Agararia (Permen Agraria) No. 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;8. Memang benar tanah / sawah (objek perkara) adalah merupakanharta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antaraPenggugat dengan suaminya Alm. ST.

nama di lokasi tanahyang disengketakan karena untuk menyampaikan kepada masyarakatluas atau umum kalau pemiilik tanah sengketa adalah Tergugat terkaitadanya permohonan pensertifikatan tanah yang ketika itu sementaraproses berjalan;Bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah yang disengketakanPenggugat adalah sah milik Tergugat yang diperoleh turun temurun,terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Vide :Pasal20ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agararia

Karena tidak diurus atau tidak dimanfaatkan/ditelantarkansesuai dengan UndangUndang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 Pasal27 ayat 3 berbunyi hak milik dihapus apabila lahan tersebutditelantarkan, Pasal 27 UU Agararia Jo.

SebabBank di Jakarta sebagai pemberi kredit, tidak pernah tahu, kalau DesaBatugong yang disebutkan sebagai tempat/letak tanah HGB tsb dianggap benarkarena keikutsertaaan oknum aparat Pemerintah bewenang/oknum para pejabatTermohon Kasasi, menandatangani dan menerbitkan suratsurat tersebut;Bahwa untuk penerbitan sebuah sertifikat, keikutsertaan aparat Desa/PejabatNegeri yang bersangkutan sesuai amanat UndangUndang Pokok Agararia,dalam aturan pelaksanaannya, Aparat/Pejabat Desa/Pemerintah Negeri harusdilibatkan

telah membangun rumah diatas obyek sengketa sampai tahun 1974.Bahwa sudah jelas bahwa obyek sengketa diambil secara paksa dandijanjikan akan dikembalikan, setelah perkemahan wirakarya selesai tahun1974, dan sampai saat ini DHKP di Kelurahan masih tetap atas namaBimbingan sebagai pemilik obyek sengketa, sebab alat bukti P.1. adalahSurat Rincik atas Nama Bimbingan, luas 0,08 Ha, dan 0,021 Ha, tahun1958. tanggal 24 Mei 1958, bahwa sebelum diperlakukan UndangUndangNo. 5 Tahun 1950 tentang Pokokpokok Agararia