Bohir bin Apit, 5.Martin bin Apit, 6. Nunung bintiApit bersamasama memiliki tanah adat luas 6.411 m?

pemutusan kontrak secara diamdiam dan sepihak yang dilakukanTergugat Il dan/atau Tergugat Ill ternadap Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah;29.Bahwa tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) Unit KamarOperasi pada RSUD ZA Banda Aceh tersebut adalah bukan disebabkan olehfaktor Penggugat, melainkan disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri dankebijakan Pemerintah serta disebabkan oleh beberapa faktor yang dilakukanoleh Tergugat I, II dan Ill selaku Bohir

Berdasarkan pengamatan, evaluasipenilaian setiap bulan oleh pihak KPA ternyata pihak penyedia tidak mampumelaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dimana setelah diberikanteguran dan kesempatan untuk memperbaiki, namun pihak penyedia tetaptidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sama sekallitidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan Penggugat;30.Bahwa oleh karena tidak selesainya pekerjaan itu murni disebabkan oleh31faktor kesalahan Tergugat , II dan Ill selaku Bohir

Masalah utamanya sepertiyang tadi disampaikan oleh Pemohon, selaku kontraktor Benua EngineeringConstruction ada permasalah dari Bohir yang memberikan pekerjaan kepadanasabah, yang kemudian terjadi pembayaran yang tidak sesuai dari harapan,sehingga mungkin hal ini dilihat olen bank sebagai suatu nasabah yang tidakmemenuhi cicilannya;Bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang mungkin ada suatupenafsiran dari pihak lembaga keuangan terhadap Pasal 55 di UndangUndangPerbankan Syariah Nomor 21 Tahun

Masalah utamanya seperti yang tadi disampaikanoleh Pemohon, selaku kontraktor Benua Engineering Construction adapermasalah dari Bohir yang memberikan pekerjaan kepada nasabah, yangkemudian terjadi pembayaran yang tidak sesuai dari harapan, sehinggamungkin hal ini dilihat oleh bank sebagai suatu nasabah yang tidak memenuhicicilannya;Bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang ada suatu penafsiran daripihak lembaga keuangan terhadap Pasal 55 di UndangUndang PerbankanSyariah Nomor 21 Tahun 2008

C. 1706 Persil 221 BlokIIlIV seluas 17.733 M2 yang terketak di kampung Cikedokan Rt.001 Rw. 01Dusun Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara : Kalimalang Sebelah Timur : Jalan Desa Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sahihe Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir, Neni, Akim4. Menyatakan jual beli antara AMPRING bin HEDJO sebagaipenjual dengan NY.

C1706 Persil 221 Blok III IV seluas 17.733 M2 yang terletak diKampung Cikedokan RT 001, RW 01, Dusun I, Desa SukadanauKecamatan Cibitung, Kabitpalen Bekasi, Propinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat bukti Akta Jual Beh No. 1625/JBCBT/1990tertanggal 30 November 1990, dengan batasbatas sebagaiberikut:e Sebelah Utara : Kalimalang; Sebelah Dinur : Jalan Desa;e Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sabin; Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir, Neni, Akim;4.

Bahwa adalah tidak benar pula dalildalil Para PENGGUGAT pada positabutir 25 dan 35 Surat Gugatannya yang menyatakan TERGUGAT II menyuruhpuluhan orang tidak dikenal untak merebut dan menguasai tanah hartapeninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN, melainkan yang benar adalahtanah obyek sengketa tersebut digarap oleh MITA, MIAN BOHIR dan NAMINdengan ditanami palawija;40.

Bks.Timur : Jalan DesaUtara : Kalimalang.Selatan : Tanah ManinBarat : Tanah Bohir, Neni dan Akim.Bahwa jual beli tanah sengketa terjadi tahun 1990 Hj.

Penggugat:
1.SENIH BINTI JAMI
2.MISAN BIN SADIM
3.NIMAN BIN SADIM
4.SANEM BINTI SADIM
5.BOHIR IRAWAN BIN SADIM
6.NASAH BINTI SADIM
7.SAMIN BIN SADIM
8.NARSIH WIDIANINGSIH BINTI SADIM
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.SITI AISYAH LUKMAN
2.HAMZAH LUKMAN
3.MIZAN LUKMAN
4.HIKMAH LUKMAN
5.ZIKRA LUKMAN
6.SITI CHADIJAH
7.ZAYAT LUKMAN
8.IBRAHIM LUKMAN
9.ROHIMAH LUKMAN
10.NIKMAT

dua ( Kurs awal + Kurs saat ini / 2) yang tentunya lebih adil, karenatertundanya pembayaran kewajiban PEMBANDING/TERGUGAT terhadapTERBANDING/PENGGUGAT tidak semata mata disebabkan olehPEMBANDING tetapi karena : Adanya kesengajaan pembiaran oleh TERBANDING/PENGGUGAT; Tertundanya pembayaran pihak bohir proyek ( dalam hal ini PT PLN( Persero ) kepada PEMBANDING/TERGUGAT,;Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.BDG.Bahwa dengan tetap dipakainya kurs saat ini oleh judx factie maka nilaikewajiban

Bahkan pada faktanyabahwa Bohir/Ownerlah yang merupakan pihak yang menjadisasaran atau korban dari persekongkolan tender dalam kontekshukum persaingan usaha dan bukan merupakan bagian daripersekongkolan itu s endiri;Bahwa dengan demikian persekongkolan tender dalam kontekshukum persaingan usaha adalah persekongkolan yang bersifathorisontal yaitu kerja sama atau kesepakatan antara satu ataulebih pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untukmenentukan atau mengatur pemenang tender dan membatasiatau

persaingan dinegara lain seperti Sherman Act Section 1 di Amerika (USDepartement of Justice), pedoman pelaksanaan Trade PracticeAct di Australia (ACCC), maupun Competition Act di Canada(Canadian Bureau of Competition);5) Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas yangmembahas tentang persekongkolan tender atau bid rigging, tidakada yang menjelaskan bahwa persekongkolan tender dalamkonteks hukum persaingan usaha adalah persekongkolan antarapeserta tender dengan Pelaku Usaha yang menjadi Bohir

Bahkan pada faktanya bahwa Bohir/Ownerlahyang merupakan pihak yang menjadi sasaran atau korban daripersekongkolan tender dalam konteks hukum persaingan usahadan bukan merupakan bagian dari persekongkolan itu sendiri;6) Bahwa dengan demikian persekongkolan tender dalam kontekshukum persaingan usaha adalah persekongkolan yang bersifathorizontal yaitu kerja sama atau kesepakatan antara satu ataulebih pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untukmenentukan atau mengatur pemenang tender dan membatasi

usaha peserta tender (berdimensihorizontal), bukan persekongkolan di antara peserta tender danpenyelenggara tender (berdimensi vertikal).7) Bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada konsep ataukaedahkaedah hukum persaingan usaha yang pada umumnya(best practices) diterapkan baiksecara teoretis maupun praktismaka terminologi pihak lain dalam Pasal 22 UU No. 5/1999sudah semestinya dan sepatutnya diartikan terbatas kepadapelaku usaha peserta tender lainnya, tidak termasuk kepadapelaku usaha yang menjadi bohir

satusatunya sebagai pemilik yangsah, berdasarkan surat bukti Akta Jual Beli Nomor 1625/JBCBT/1990, tanggal 30 Nopember 1990, atas sebidang tanah milikadat Nomor C. 1706 Persil 221 Blok IIIIV seluas 17.733 m 2 yangterketak di kampung Cikedokan RT.001 RW. 01 Dusun DesaSukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kalimalang; Sebelah Timur : Jalan Desa;~ Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sahih:~ Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir

Nomor 2491 K/Pdt/2016dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara: Kalimalang;: Sebelah Dinur : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sabin: Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir, Neni, Akim;4. Menyatakan jual beli antara AMPRING bin HEDJO sebagai penjualdengan NY.

dengan batas:Timur : Jalan Desa;Utara: Kalimalang;Selatan : Tanah Manin;Barat =: Tanah Bohir, Neni dan Akim:;Bahwa jual beli tanah sengketa terjadi tahun 1990 Hj.

PasifikJaya Lintasindo Mandiri (selaku bohir proyek perbaikan kapal) yangmerupakan penyewa lahan Penggugat yang berlokasi di Jalan BrigjenKatamso KM 8, Tanjung Uncang, Batam, dengan PT. Mandiri PrakarsaSejati (Selaku kontraktor upslip kapal yang ditunjuk oleh PT. Pasifik JayaLintasindo Mandiri) (vide Bukti P2, Bukti P3 dan Bukti P4);2. Bahwa Para Tergugat (atas nama PT.

karenatuntutan Uit Voorbaar bij Vooraad ini tidak didukung dengan alasanalasan yang jelas dan buktibukti yang cukup, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR. maka menurut MajelisHakim, petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat mohon agardilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Tangkisan Pos RT /RW 02/01 KecamatanJogonalan, Kabupaten Klaten dengan batasbatasnya:e Utara : Rumah Marto Bohir

(Bukti P4) ; Bahwa berdasarkan butir 1 s/d 3 tersebut di atas, maka bohir atas proyekPekerjaan Upgrading modifikasi Fasilitas Injeksi Air Pilot WaterfloodLapangan Rantauadalah Turut Tergugat Il (PT. Pertamina EP) dengankontraktor utamanya adalah Turut Tergugat (PT.

BOHIR Bin SAIYAN, 6,MARTA Bin SAIYAN, 7, INAH Binti H. INI. 8. IDAH Binti H.INI, 9. MADA Bin H. INI, 10. YATI Binti H. INI. 14. JAYADI BinH. INI 12. ANCUNG Bin H. INI, adalah ahliwaris dan ahliwarispengganti dari almarhum SAIYAN Bin KAIRUN, semuanyamemilih bertempat tinggal di Kp. Kalimanggis RT.02/06,Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, KodyaBekasi:1. INAH Binti H. INI, 2. IDAH Binti HUNI, 3. MADA Bin H.INI, 4. YATI Binti H. INI. 5. JAYADI Bin H. INI, 6.

yang saling bersaing yang bersekongkol dengan efektifmenaikkan harga dimana pembeliseringkali pemerintahfederal, negara bagian, atau lokalmendapatkan barang ataujasa dengan mengundang penawaranpenawaran yangbersaing;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atasyang membahas tentang persekongkolan tender atau bidrigging, tidak ada yang menjelaskan bahwa persekongkolantender dalam konteks hukum persaingan usaha adalahpersekongkolan antara peserta tender dengan Pelaku Usahayang menjadi Bohir

Bahkanpada faktanya bahwa Bohir/Owner lah yang merupakan pihakyang menjadi sasaran atau korban dari persekongkolan tenderdalam konteks hukum persaingan usaha dan bukanmerupakan bagian dari persekongkolan itu sendiri;Bahwa dengan demikian persekongkolan tender dalam kontekshukum persaingan usaha adalah persekongkolan yang bersifathorisontal yaitu kerja sama atau kesepakatan antara satu ataulebih pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untukmenentukan atau mengatur pemenang tender dan membatasiatau

persaingan usaha, oleh karenanyaTermohon Keberatan tidak memiliki kompetensi untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada konsep ataukaedahkaedah hukum persaingan usaha yang pada umumnya(best practices) diterapkan baik secara teoritis maupun praktismaka terminologi "pihak lain" dalam Pasal 22 Undang UndangNomor 5/1999 sudah semestinya dan sepatutnya diartikanterbatas kepada "pelaku usaha peserta tender lainnya", tidaktermasuk kepada pelaku usaha yang menjadi bohir

selanjutnya disebut SPK) yang intinya adalah agar Penggugatmelaksanakan pembuatan bangunan tipe 45 sebanyak 34 (tiga puluh empat di Blok B/1 unit nomor 1sampai dengan 34, dengan total nilai kontrak sebesar Rp.2.265.103.800.5 SPK Pasal 9 ayat 1 dinyatakan Kontrak didasarkan atas system Lumpsum Price hal ini berate dalammelaksanakan perkerjaan tersebut Penggugat tidak boleh melakukan kenaikan harga dengan alas anapapun dan Tergugat hanya mengerjakan apa yang sudah ditetapkan oleh Penggugat sebagai bohir

(lima ratus empat puluhdelapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya tidak perluPenggugat bayar ;e kerugian Penggugat atas 12 ton (12.000 kg) harga bahan material rangka bajayang telah Penggugat beli melebihi dari jumlah yang tersebut di RAB yangdapat dinilai dengan uang dengan rincian sebagai berikut b Kerugian Inmateril :Tercemarnya nama baik dan kredibilitas Perusahaan Penggugat di kalanganPemerintah selaku Bohir yang akan membatasi hak Penggugat untuk berpartisipasidalam pengadaan

NamaUmurPekerjaanAlamatNomor> Tanah Supri........... cece eee 200 M: Tanah Hanafiah...................100 M Tanal SUAS... sn2 sscusenas xc 200 M: Tanah Lahmat......... ...... .100 M: Hasyim Bohir: 63 Tahun: Tani: Dusun I Desa Teluk Tenggulang: 593/16/ TT/VI/ 2001Seluas 200 M X 100 M = 20.000 M? dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara denganSebelah Timur denganSebelah Selatan denganSebelah Barat dengan499.

NamaUmurPekerjaanAlamatNomor Taal aSatvncsccesace o+: 2 sexneust 200 M: Tanah Rohma................0. 0+ 100 M: Tanah Zubaidah........ ........ ..200 M: Tanah Hasyim Bohir............. 100 M: Rohma: 32 Tahun: Tani: Dusun I Desa Teluk Tenggulang: 593/14/ TT/VI/ 2001Seluas 200 M X 100 M = 20.000 M?

gugatan wanprestasi tas dasar telahdisepakatinya pengesampingan keberlakuan pasal 1266 KUHPerdataoleh pihakpihak yang berperkara justru akan cenderung membukaIVpeluang untuk penerapan hukum kontrak yang tidak adil dan tidakberkepastian hukum;Pada umumnya pengesampingan keberlakuan pasal 1266 KUHPerdata lebih merupakan keinginan dari pihakpihak yang mempunyaikekuatan ataupun dominasi dalam suatu kontrak, misalnya kredituratau bank dalam loan agrrement, lessor pada leasing agrrement, projekowner (bohir

BOHIR binSAIYAN, 6. MARTA bin SAIYAN, 7. INAH binti H. INI, 8.IDAH binti H. INI, 9. MADA bin H. INI, 10. YATI binti H.INI, 11. JAYADI bin H. INI, 12. ANCUNG bin H. INI,adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhumSAIYAN bin KAIRUN, semuanya memilih beralamat diKp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya,Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;1. INAH binti H. INI, 2. IDAH binti H. INI, 3. MADA bin H.INI, 4. YATI binti H. INI, 5. JAYADI bin H.

suatu gugatanwanprestasi atas dasar telah disepakatinya pengesampingankeberlakuan pasal 1266 KUHPerdata oleh pihakpihak yangberperkara justru akan cenderung membuka peluang untukpenerapan hukum kontrak yang tidak adil dan tidakberkepastian hukum;Pada umumnya pengesampingan keberlakuan pasal 1266 KUHPerdata lebih merupakan keinginan dari pihakpihak yangmempunyai kekuatan ataupun dominasi dalam suatu kontrak,misalnya kreditur atau bank dalam loan agrrement, lessor padaleasing agrrement, projek owner (bohir

Estim adalah sistem operasional komputer untuktransaksi , Yang bisa memasukkan sistem estim adalah karyawan ;Bahwa yang berhak melakukan otorisasi adalah Pimpinan Cabang danpenyelia, tanpa ada otorisasi pimca dan penyelia tidak bisa ;Bahwa dalam perpanjangan kredit Keppres, proyek jatuh tempo, harus adaadendum perjanjian, baru bisa melakukan perpanjangan ; Bahwa dalam perpanjangan tidak bisa ditulis dalam sistem pelunasan ; Bahwa ............89Bahwa dalam On The Spot (OTS) cara mengecek SPK ke Bohir