Ditemukan 86 data
AGUNG WIBOWO, SH.
Terdakwa:
PURNOMO HADI, SH.MSi
143 — 35
berlaku terkait pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepadamasyarakat yang diberikan oleh pihak kecamatan, Larangan Camat sebagaiAparatur Sipil Negara dalam hal ini mendasarkan pada UU RI No 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 ayat (2) huruf J, tidakmenyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, danjabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagidiri sendiri atau untuk orang lain; di tambah Pasal 4 angka 8 PeraturanPemerintah 53 Tahun 2010 tentang Dispilin
1176 — 1110
Didalam pelaksanaan tugas Ahlibertanggung kepada Rektor Universitas Sumatera Utara dan yang menggajiAhli adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia;Bahwa ahli menerangkan dispilin ilmu yang ahli kuasai adalah : KebakaranHutan dan lahan dan Sistem Informasi Geografis;Bahwa ahli menerangka selaku Ahli Kebakaran Hutan dan lahan dari fakultasKehutanan Universitas Sumatera Utara memiliki sertifikasi Dosen dibidang IImuBudidaya Hutan dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan
116 — 74
. ~ Bahwa saksi akan memberikan keterangan sesuai dengankeahlian saksi yaitu). dalam bidang Hukum AdministrasiNegara ;~ Bahwa dengan dispilin ilmu yang saksi miliki, maka sesuaidengan SK Pimpinan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, saksiditunjuk sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah HukumAdministradi Negara ;~ Untuk menjelaskan tentang konsekwensi hukum terhadapSurat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Negaradalam pengertian Hukum = Administrasi Negara, terlebihdahulu perlu. kita ketahui siapakah
151 — 52
Bukti Pembayaran Kompensasi 09Sep16;Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Tergugat pasal 9 ayat (3)butir 3.1 dan butir 3.2 C tentang dispensasi bagi Pengurus PUKFSPML; ;Data pemberian sanksi Dispilin dan Dispensasi yang diberikan kepadaPengurus PUK SPEE FSPMI tahun 2015. dimana sanksi tersebutmerupakan kesepakatan antara Tergugat dan PUK SPEE FSPMI ;Perlengkapan dan fasilitas yang diberikan kepada PUK SPEE FSPMItahun 2015 serta Data kondisi kepatuhan Tegrugat terhadap peraturanperundangundangan
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
167 — 129
buahjambanRp 151.266.086,52 Operasional Kantor desa (Perjalanan Dinas fiktif dan cetakpenggandaan)Rp 21.424.898, Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat yangdiperuntukkan bagi pembangunan 10 unit rumah untuk fakirmiskinRp 57.162.500, Jumlah Rp 255.492.675,16 Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan DesaPasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertibdan dispilin
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
361 — 160
kewajiban atau tugasnya sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berlawanan dengan kewajiban terdakwaselaku Pegawai Negeri Sipil untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberianapa saja dari Siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaannyasebagaimanadiatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin