Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihnak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini teroukti daripertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara a quo yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 76 jo.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, Pertama, karena Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dalam persidangan telah mengungkapkan danmenyampaikan buktibukti yang bersifat menentukan (P12 sampai dengan P26), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan buktihukum dan dominus litis tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam

ASAS DOMINUS LITIS;Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal menguji keabsahanbukti, Hakim diharuskan lebih aktif dalam menggali, mencari danmendapatkan kebenaran formal dan materiil terhadap bukti dimaksud;Bahwa Asas Dominus Litis, Hakim wajib menguji bukti penentu dengan caramencari dan menemukan substansial atas bukti yang diajukan, bertanyapada saksi dan menguji dengan bukti lainnya tentu yang berkaitan denganbukti dimaksud.

No.175/B/2014/PT.TUN.JKTsengketa yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi dan hanya sematamatadidasarkan pada subjektifitas dan asas dominus litis judex factie;2.

Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/20158.5.8. 6.8. 7.8. 8.8.9.Bahwa sekalipun Terbanding menyatakan tentang kronologispembetulan SKPKB PPN Nomor 00009/207/08/514/10 tanggal 20Juli 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tidakpernah diungkapkan oleh Pemohon Banding dalam SuratBandingnya namun karena adanya pembetulan SKPKB tersebutjuga baru terungkap dalam persidangan, maka menurut MajelisHakim berdasarkan asas kearifan Hakim (dominus) Majelisberwenang untuk memeriksa apakah pembetulan SKPKB yangdilakukan

antara fiskus dan Wajib Pajak;.Bahwa dalam halaman 35 alinea ke2 Putusan Pengadilan PajakNomor Put.42185/PP/M.XIV/16/2012 Majelis Hakim menyatakan:Bahwa sekalipun Terbanding menyatakan tentang kronologispembetulan SKPKB PPN Nomor 00009/207/08/514/10 tanggal 20Juli 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tidakpernah diungkapkan oleh Pemohon Banding dalam SuratBandingnya namun karena adanya pembetulan SKPKB tersebutjuga baru terungkap dalam persidangan maka berdasarkan AsasKeaktifan Hakim (dominus

Penuntut Umum dalam hal berpendapathasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan dan dalam Penuntutan ini JaksaPenuntut Umum membuat Surat Dakwaan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak sepenuhnyamelakukan Penuntutan terhadap siapapun yang melakukan suatu tindak pidanadan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan berdasarkan SuratDakwaan ;Menimbang, bahwa dalam pelimpahan dan pemeriksaan suatu perkaradi Pengadilan tugas pokok Jaksa Penuntut Umum adalah mempersiapkan SuratDakwaan ( Azas Dominus

Bahkanlebih dari itu, konsekuensi dari dan dianutnya asas ultra petitaadalah terjadinya reformatio in peius, yaitu hakim justru memberiputusan yang merugikan kedudukan atau kepentingan hukumpenggugat atau pemohon banding, dimana putusan hakim akandibawa pada situasi yang lebih merugikan baginya daripadakeadaan sebelum diajukan gugatan atau banding.Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansesuai dengan asas keaktifan hakim (Dominus Litis

Riawan Tjandra , S.H., M.Hum dalam bukunya yangberjudul Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi,tahun 2010, menyatakan pada halaman 119 asas keaktifan hakim(Dominus Litis Beginsel) secara konsepsional (seharusnya)merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan fungsi PeradilanTata Usaha Negara untuk menjangkau aspek kebenaran materiilHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1648/B/PK/PJK/2016substansi Keputusan Tata Usaha Negara baik dari sisi prosedural,substansi maupun dasar kewenangan

, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya masing masing telahmengajukan bukti bukti tertulis yang telah beri materai dengan cukup, UntukPenggugat diberi tanda P1 sampai dengan P 5 , untuk Tergugat telah diberi tanda T1sampai dengan T 8 dan masing pihak tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara menganut ajaran pembuktian bebas yang secara paralel berkaitan denganpenerapan asas dominus

Desember 2011 Tentang PembentukanDewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya pada tanggal 26Januari 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1 Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;2 Objek gugatan belum final ; Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristik hukum acara Peradilan Tata UsahaNegara, peranan Hakim bersifat aktif (dominus

Apakah penerbitan Objek sengketa a quo bertentangan dengan aspekketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yangbersifat materil / substansi; 20022 02 ==Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang Undanganyang berlaku dan/atau telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,maka berdasarkan Asas Dominus litis dalam Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

; 22 220 222 220 noe one nnn one eeMenimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawabanTergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kewenangan penerbitanSurat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspekkewenangan tersebut berdasarkan faktafakta hukum sebagai berikut ; Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional SuratKeputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo padatanggal 11 Maret 2013, dalam

telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2013kewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus Iitis),sehingga seharusnya persyaratan pemilik manfaat/beneficial owner tidakboleh diabaikan begitu saja hanya karena penilaian bahwa PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) secara implisit telah mengakuibahwa Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat/beneficial owner daribunga.10.

Menghukum Terdakwa dengan Hukuman Rehabilitasi dari kecanduanNarkotika pada Lembaga yang berwenang, sebagaimana pedomanJaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang PENYELESAIAN PERKARATINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA = MELALUIREHABILITASI DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAIHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PT DKIPELAKSANAAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA.5.

Perhitungan dibawah ini didasarkan pada dominus in litis dan fakta hukum berdasarkan sumberdata yang telah di publish diantaranya oleh Kementerian PerusahaanPerladangan dan Komoditas Malaysia, Ministry of Health Malaysia, TheEdge Markets, Southeast Asia Tobacco Control Alliance, maka MajelisHakim Agung berdasarkan kewenangan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 80 UndangUndang Pengadilan Pajak denganmengedepankan judicial activism melalui pendekatan Income Approachdengan metode Discounted Cash Flow

tujuan hukum yakni kepastian hukum,menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan,bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dalam hal iniPenuntut Umum berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalampenempatan ketahanan bangsa karena berada di poros yang menjadi filter antaraproses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagaipelaksana penetapan dan Putusan Pengadilan dengan begitu Kejaksaan sebagaipengendali proses perkara (Dominus

ruang lingkup Kompetensi Absolut, dalam pemeriksaansuatu sengketa tata usaha negara Majelis Hakim harus mengujinyaterlebih dahulu sebelum mempertimbangkan halhal lainnya dalamsengketa a quo; Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa padaPeradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil,oleh karenanya berdasarkan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata UsahaNegara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (Asas Dominus

Litis)untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara ;Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (1) di atas dihubungkandengan Asas Dominus Litis tersebut, maka selama pemeriksaansengketa tata usaha negara, Hakim dapat mempertimbangkan faktafakta hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksadiluar dalildalil yang dikemukakan para pihak dalam Persidangan ;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa a quomemenuhi syarat formil suatu sengketa

telah mengabaikanketentuan sebagaimana tersebut diatas.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapatdengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilik manfaat/beneficialowner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3B IndonesiaBelanda diterapkan,karena dengan demikian Majelis telah membatasi kewenangannya sendiri secaratidak sah, padahal Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari HakimAdministrasi diberi kewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim(dominus

,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberi kewenanganuntuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus litis), sehingga seharusnyapersyaratan pemilik manfaat/beneficial owner tidak boleh diabaikan begitu sajahanya karena penilaian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding )secara implisit telah mengakui bahwa Dupoer Finance, B.V. adalah pemilikmanfaat/beneficial owner dari bunga.10 Bahwa Pemohon

Bj.Gede tanggal 12 Juni 2009 (bukti P6);Bahwa Tanggal 12 Juni 2009 Tergugat mengajukan permintaanperpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II (bukti P7);Bahwa Tergugat melakukan Pelimpahan perkara kepada Tergugat IIsejak tanggal 30 Juni 2009. kemudian Tergugat II melakukanpenahanan terhadap Penggugat dengan masa penanahanan selama10 Hari, dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009(bukti P8);Bahwa Tergugat Il selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyaikewenangan dominus litis untuk

Bj.Geden tanggal 12 Juni 2009 (Vide bukti P 6);Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2009 Tergugat mengajukanpermintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II(Vide bukti P7);Bahwa Tergugat Il mempunyai kKewenangan untuk melakukan prapenuntutan dan melakukan penututan, karena Tergugat II selakuPenuntut Umum, maka Tergugat mempunyai dominus litis dalam halpenuntutan;Bahwa kuasa hukum Penggugat dari LBH Jakarta telahmemberitahukan kepada Tergugat Il melalui surat Nomor427/SK/LBH/VII/2009 tertanggal

Gede tanggal 12 Juni 2009;Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 telah mengajukanpermintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepada Tergugat II;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Tergugat melimpahkan perkarakepada Tergugat II kemudian Tergugat II melakukan penahananterhadap Penggugat dengan masa penahanan 10 hari dari tanggal30 Juni 2009 sampai tanggal 9 Juli 2009;Bahwa Tergugat Il selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyaikewenangan dominus litis untuk melakukan pra penuntutan danmelakukan penuntutan,

Kabur (Obscuur Libel);lsBahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sepertiyang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam suratgugatannya adalah sebagai berikut:Bahwa Tergugat melimpahkan perkara kepada Tergugat II sejaktanggal 30 Juni 2009 kemudian Tergugat II melakukan penahananterhadap Penggugat dengan masa penahanan 10 hari dari tanggal 30Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2009;Bahwa Tergugat Il selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyaikewenangan dominus

Sedangkandakwaan sesuai dengan asas dominus litis adalah dasar pemeriksaan perkarayang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalampasal 112 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalamdakwaan subsiderPara Terdakwapaling singkat hanya bisa di jatuhi pidanaselama 4 (empat) tahun.

denganmengesankan perbuatan terdakwa adalah melanggar Tatacara Prosedursebagai unsur pokok perbuatan Terdakwa (bestandel delicten), secara yuridisharuslah ditolak pada perbuatan tindak pidana korupsi ,karena keberatan semacam initidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.Bahwa keberatan pada point. 6,7,dan 8 tentang siapa,dan bagaimana seseorangharus menjadi terdakwa dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, sebagai alasankeberatan dalam perkara Tingkat banding, selain out of contect juga bertentangandengan azas dominus

kepada berwenangnya HAKIM mengkonstatirdakwaanPenuntut Umum dari yang berbentuk subsidairitas menjadi dakwaanalternative in litis; sebab hal yang demikian akan bertentangan dengan azas Secundum Allegata Indicare(Hakim terikat pada peristiwa yang diajaukan mutatis mutandis hakim terikat pada dakwaan penuntut umum) setidaknya tidak sejalan dengan Algemene Beginselen van behoorlijk rechtspraak (azas azasumum beracara/peradilan yang baik) bahkan analisis tersebut tidaksebatas bertentangan dengan azas dominus

Putusan Nomor316/B/PK/PJK/2013Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus lIitis) ;Bahwa sebagaimana

120) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peran aktifkarena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetapberlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelasbertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanya karena alasanpara pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan Hakim (dominus

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, di mana Hakimseharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak danmendasarkan pada kebenaran materiil.

Putusan Nomor 921/B/PK/PJK/2015dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, Pertama, karena Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah mengungkapkan danmenyampaikan buktibukti yang bersifat menentukan (P12 sampai dengan P26),ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengasampingkan bukti hukumdan dominus litis tidak dijadikan pertimbangan