UU No51 Tahun 2009).

Foto Copy sesuai aslinya Akta Pembagian Hak Bersama No51/X/K/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 dibuat oleh Notaris/PPAT Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2009R.J. BOENTARAN, S.H., telah dinasegel dan dilegalisasi. Ditandai P6,diajukan oleh Penggugat 1;7. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pembagian Hak Bersama No52/X/K/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 dibuat oleh Notaris/PPATR.J.BOENTARAN, S.H., telah dinasegel dan dilegalisasi. Ditandai P7,diajukan oleh Penggugat 2;8.

Acara Perdata.Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor38/Pat.G/2018/PN Sbr13.14.15.Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan yangmenyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan tidak sesuai denganKetentuan Negara Republik Indonesia, karena tanah dan bangunanmilik Terlawan oleh Terlawan Il telah dibebani Hak TanggunganPeringkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam SHT No.1215/2008 berdasarkan APHT No. 51/2008 Tanggal 06 Maret 2008.Bahwa Berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)No51

Hukum AcaraPerdata.Bahwa Terlawan Ill menolak dengan tegas daiil Pelswan yangmenyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan tidak sesuai denganHalaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor38/Pat.G/2018/PN Sbr11.12.Ketentuan Negara Republik Indonesia, karena .anah dan bangunanmilik Terlawan oleh Terlawan Il telah dibebani Hak TanggunganPeringkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam SHT No.1215/2008 berdasarkan APHT No. 51/2008 Tanggal 06 Maret 2008.Bahwa Berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)No51

Sedangkan dalam UndangUndang No51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No 5Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut UndangUndang No 51Tahun 2009), dalam Pasal 1 butir 11nya mengatur tentangpengertian gugatan, bukan tentang sifat individual dari KeputusanTata Usaha Negara;Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut dikutip ketentuan Pasal 1 butir 11UndangUndang No 51 Tahun 2009 sebagai berikut : Gugatanadalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan diajukan

dengan saksi Risyantiadalah Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah).Bahwa benar adapun tanah sawah yang dijual terdakwa kepada saksi Risyantistatusnya adalah tanah pangonan / tanah negara yang tidak untuk diperjual belikan.Bahwa benar terdakwa untuk memperkuat keyakinan saksi Risyanti dalam membelitanah sawah tersebut langsung mebuatkan kwitansi pembayaran dan surat pernyataanuntuk dibuatkan Akte Jual Beli.Bahwa benar terdakwa melalui Warkaya mendatangi saksi risyanti untukmenandatangani Akta Jual Beli No51

Bahwa TERLAWAN II menilai putusan perkara No51/Pdt.G/2015/PN.Jbg. jo 201/Pdt/2016/PT.SBY dibatalkan danselanjutnya majelis hakim mengadili sendiri yang pada pokoknyamengabulkan gugatan perlawanan ini, perlawanan ini dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi danperlawanan lain (uit vervoer bij vooraad);Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 526/PDT/2017/PT SBY22.

Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawaakibat hukum bagi

JBIBahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang No51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, Keputusan KepalaKepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal15 Oktober 2019 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulisyang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan)sejak diputuskan atau dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya

Koperasi tersebutberdiri sejak tahun 1962 sesuai dengan badan hukum no51/BH/PAD/KWK.22/97.Bahwa terdakwa dalam struktur pegawai bertindak sebagai Kasir danAdmin. dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Tterdakwa mulai bekerjadi PKSU Wisnu yang Jelas terdakwa bekerja di PKSU Wisnu lebih dahuludaripada saksi.Bahwa terdakwa sebagai pegawai PKSU Wisnu sebagai Kasir dan bagianadministrasi digaji sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu) perbulan.Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang kas milik

(Putusan MA RI No219 K/TUN/2001 tanggal 28 Pebruari 2002).Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal 53 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 JoUU No 9 tahun 2004 Jo UU No51 Tahun 2009 adalah1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku2.

keputusan a quo telah sesuaidengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat2 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominis litis maka Majelis Hakim akanterlebin dahulu mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan keputusan aquo;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang No51

terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapusdan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkanRincik Persil milik Pelawan diatas, sehingga Terlawan Penggugat melanggarKetentuan :Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian danAgraria (PMPA) Nomor 2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi danPendaftaran bekas hakhak Indonesia atas TanahSesuai Pasal 2 UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No51

Bahwa adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No51 PRP 1960 adalah : (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanyayang sah, (ii) barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak ataukuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iil)barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan denganlisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak ataukuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalammenggunakan

Penguasaan dan Penggunaan tanah tanpa ada landasan hak,tidak dibenarkan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No51/PNP/1980 ;3.

No51/PRP/Tahun 1960, tentang Larangan pemakaian tanah tanpa seizinyang berhak atau kuasanya yang sah, akan tetapi tersangka LIM TEKTIONG alias ATIONG tidak memenuhi panggilan lantas dilakukanpemanggilan kedua sesuai dengan Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/4355.a /X/ 2015 tanggal 26 Oktober 2015, untuk hadir pada hari Selasatanggal 03 Nopember 2015, akan tetapi tersangka LIM TEK TIONG aliasATIONG juga tidak memenuhi panggilan kedua itu, malahan melaporkanpenyidik ke Bagian Pengawasan Penyidikan

Membebankan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum;Dan AtauBilamana yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebutdiatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimanatersebut didalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi eksepsi Tergugat ;DALAM PROPES

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PutusanHakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding akandikuatkan;Menimbang, bahwa karena ditingkat banding Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyaitu sebesar nihil;Memperhatikan ketentuan peraturan per undangundangan yang berlaku;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 No51

oleh Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, dan olehkarenanya Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuaidengan pasal 55 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (PTUN). 222222 nn nen cence nnn n nn nen nenee neeKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa terbitnya Sertipikat HakMilik No:00110/Desa Limbur Baru atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M2;telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang Undang No51

CilotoKec.Pacet Kab Cianjur sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No51/1965 pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 1965 dihadapan AsistenWedana.Kepala Kecamatan Pacet yang bemama TJETJEWIRAKOESOMAH berarti jual beli tersebut sah sebagaimana pasal1338 KUH Perdata adalah sah.Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdataatau Hukum Adat ic. jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara rieel dankontan dan diketahui oleh Kepala Kampung.Syaratsyarat dalam pasal 19 P.P.

Undangundang No51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;11.Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk Merehabilitasinama baik Penggugat berupa memulihkan hak dalam kemampuan, dankedudukan, dan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia

NO SUB SHM NO46 GUNADI 3 29 4102/DS.MULIA 7150 INLET 4129/DS.MULIA OUTLET 4099/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO47 PONIMAN 9 30 4101/DS.MULIA 7150 INLET 4130/DS.MULIA OUTLET 4100/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO48 DIRAN SAEPO 9 aT 3995/DS.MULIA 7150 INLET 3996/DS.MULIA OUTLET 3966/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO49 BARANTO 9 31 3965/DS.MULIA 7150 INLET 3966/DS.MULIA OUTLET 3936/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO50 HERU MAULANA 9 32 4024/DS.MULIA 7150 INLET 4027/DS .MULIA OUTLET 3997/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO51

SHM NO SUB SHM NO52 SARLAN 9 38 4018/DS.MULIA 7150 INLET 4033/DS.MULIA OUTLET 4003/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO53 SURONO.B 9 38 3928/DS.MULIA 7150 INLET 3943/DS.MULIA OUTLET 3913/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO54 IMAM TOHARI 9 39 4004/DS.MULIA 7150 INLET 4017/DS .MULIA OUTLET 3987/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO55 SAKIMAN 9 39 3987/DS.MULIA 7150 INLET 4004/DS.MULIA OUTLET 3974/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO56 MUGIONO 9 42 4007/DS.MULIA 7150 INLET 4014/DS.MULIA OUTLET 3984/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO51

INLET 4027/DS.MULIA OUTLET 3997/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO51 AROKHANI 9 37 5 3972/DS.MULIA 7150 INLET 3989/DS.MULIA OUTLET 3959/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO52 SARLAN 9 38 2 4018/DS.MULIA 7150 INLET 4033/DS.MULIA OUTLET 4003/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO53 SURONO.B 9 38 8 3928/DS.MULIA 7150 INLET 3943/DS.MULIA OUTLET 3913/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO54 IMAM TOHARI 9 39 3 4004/DS.MULIA 7150 INLET 4017/DS.MULIA OUTLET 3987/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO55 SAKIMAN 9 39 4 3987/DS.MULIA 7150 INLET

OUTLE 3997/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO51 AROKHANI 9 37 wena INL 3989/DS. OUTLE 3959/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO52 SARLAN 9 38 icra ala INL 4033/DS. OUTLE 4003/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO53 surono.p 9 38 wot tnt 3943/ps. outLE 3913/Ds.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NOIMAM 4004/DS. 71554 ORTEE 9 39 mT 0 INL 4017/DS. OUTLE 3987/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO55 SAKIMAN 9 39 woe INL 4004/DS.

Hak Penggugat atas tanah terperkara yang sudah nyatanyatadilindungi oleh Pasal 22 UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 5 ayat satu (1) UU No51 Prp tahun 1960 &SK HGU No.24/HGU/1965 tanggal 10061965 diktumkedua wajib hukumnya untuk tetap dilindungi oleh Tergugat Il dengan caramenjagaterciptanya Kepastian Hukum sebagai tugas Pokok Tergugat Iselaku Lembaga Publik .Namun sangat disayangkan karena Kelalaian danKetidakcermatan Tergugat Il sehingga telah mengakibatkan TERIKUTMASUK nya tanah Terperkarakedalam SK

Bahwa tidak benar Status Hak Penggugat melekat diatastanah terperkara karena tanah terperkara adalah merupakanbahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat sesuai denganSertifikat Hak Guna Usaha No.I09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat Il, dan tidak benartanah terperkara yang diklaim Penggugat dilindungi UndangUndang Darurat Nomor.8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No51 Prop Tahun 1960 karena berdasarkan Surat Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera