Bahwa berdasarkan formulasi kalimat pada surat gugatan, maka gugatanPenggugat yang diajukan pada perkara ini menggugat EfendyPurnama, selaku pribadi;Halaman 5 dari 26 putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2019/Pn KdiEfendy Purnama pribadi tidak pernah melakukan transaksi hukum, baikberupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan ataupun Perjanjian jual belliberkenaan tanah obyek sengketa.Berdasarkan Akta Notaril, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 55, tanggal 12 Juni 2014dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), Akta Jual Beli, Nomor 369/2017,tanggal 27 April 2017, yang datang menghadap pada Notaris guna membuat danmenandatangani Akta Notaril Nomor 55, tanggal 12 Juni 2014 dan Akta PPAT dhi.

Berdasarkan Akta Notaril, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor, 55, tangal 12Juni 2014 dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Jual Beli, Nomor,369/2017, tanggal 27 April 2017, yang datang menghadap pada Notaris guna membuatdan menandatangani Akta Notaril Nomor, 55, ttanggal 12 Juni 2014 dan Ata PPAT dhi.Akta Jual Beli, Nomor 369/2017, tanggal 27 April 2017 adalah Efendy Purnama selakuDirektur Utama PT.

APHT Hal 10 dari 35 hal, Putusan Perdata No. 464/Pdt.PLW/2017/PN.JKT.TIM.No.07/2016 Pada tanggal 25 Oktober 2017 karena dalildalil perlawanan PARAPELAWAN tidak mengakui adanya akteakte Notaril yang pernah dibuat danditandatangani oleh PARA Pelawan bersamasama TERLAWAN yaitu antara lain :1. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuatdihadapan D. SUKARDI, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. TATANG TASUDINsebagai Kreditur dengan Tuan H.

KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:Bahwa dalildalil perlawanan PARA PELAWAN baik dalam posita maupundalam petitumnya menyatakan tidak pernah menantangani aktaakta notaril tersebutmaka tanda tangan PARA PENGGUGAT yang ada pada aktaakta sebagaimanatersebut di atas menurut PARA PENGGUGAT adalah palsu (artinya ada tindakpidana pemalsuan) baik mengenai tanda tangan dan keaslian dari aktaakta notariltersebut sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT terlebin dahulu harusmembuktikan adanya tindak pidana

berikutbunga dan denda, Pihak Kedua dalam hal ini Para Pelawan/ ParaTermohon Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh ParaPelawan/Para Termohon Eksekusi yang masingmasing berdasarkan aktainit memberikan jaminan berupa Hak Tangungan Peringkat (pertama) atassebidang tanah seluas 532 M2 (lima ratus tiga pulu dua meter persegi ) yangHal 13 dari 35 hal, Putusan Perdata No. 464/Pdt.PLW/2017/PN.JKT.TIM.dibuktikan dengan Setipikat Hak Milik (GHM) Nomor 7743/ Kelurahan LubangBuaya.Bahwa Akta Notaril

Bahwa dalildalil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi yang menyatakanbahwa Terlawan II berpihak kepada Terlwan I/Pemohon Eksekusi dan lagilagihanya untuk memenuhi kepentingan yang menguntungkan Terlawan adalahdalildalil yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas karenasemuanya AktaAkta Notaril tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersamaantara Terlawan /Pemohon Eksekusi dengan Para Pelawan/Para TermohonEksekusi.Bahwa oleh karena dalildalil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi pada angka

Jkt.Tim Jo APHT No.07/2015.Bahwa dasar dan alasan dari Para Pelawan/Para Termohon eksekusisebagaimana termuat dalam dalildalilnya pada angka (12), angka (13) dan angka(14) adalah dalildalil yang mengadaada yang tidak mempunyai dasar dan alasanhukum yang sah yang dengan sengaja dilakukan hanya untuk mengulurulur waktusaja untuk melakukan kewajibannya kepada Terlawan I/Pemohon Eksekusi karenasemua aktaakta Notaril (authentic) tersebut dibuat atas dasar kesepakatanbersama antara Para Pelawan/Para Termohon

., tertanggal 13 Mei 2011, adalah suatuakte notaril sebab dibuat dihadapan notaris, dibacakan dihadapanpenghadap dan akte tersebut dibuat berdasarkan prinsipprinsippembuatan akte yang baik dan benar serta sama sekali tidak melanggarsuatu. ketentuanketentuan yang tercantum didalam UndangUndangNo.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris;b.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didalam mengambildasar pertimbangannya dengan menyimpulkan Akte Jaminan Fiducia yangtelah dibuat tersebut di atas adalah bukan suatu akte notaril sebab tidakdibacakan dihadapan para penghadap adalah keliru, sebab BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen selain tidak pernah memanggil notarisyang membuat Akte Jaminan Fiducia tersebut di hadapan persidanganuntuk menjelaskan perihal Akte Jaminan Fiducia tersebut juga telah kelirumenafsirkan bahwa seluruh akte yang

dibuat berdasarkan adanya suatusurat kuasa berarti tidak dibacakan dihadapan para penghadap sehinggaadalah bukan suatu akte notaril, dan hal tersebut juga membuktikan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen sama sekali tidak memperhatikan danmempertimbangkan Pasal 47 UndangUndang No.30 Tahun 2004, tentangJabatan Notaris, yang pada prinsipnya menjelaskan suatu akte otentikdapat dibuat berdasarkan suatu surat kuasa;c.

Karena itu mohon kepada MajelisHakim agar memerintahkan Tergugat II sampai Tergugat X untukmelanjutkan proses jual beli tanah OJB secara notaril ;7.

Bahwa PadR tetap berkeinginan menurut hukum untuk melanjutkanjual beli antara T1dR dan/atau TidR sampai T9dR atau PTdR tetapdilanjutkan sesuai SURAT JUAL BELI TANAH SELUAS 794 M2 DIKEBONAGUNG tanggal 2622013 karena tanah tersebut sekarang telahtereksekusi sehingga tidak adahalangan hukum untuk dilanjutkan kepadapsoses Akta Jual Beli secara notaril.

Mohon kepada Majelis Hakimmenyatakan Surat Jual Beli Tanah Seluas 794 m2 di Kebonagung sahmenurut hukum dan menghukum T1dR dan/atau T1dR sampai T9dRuntuk melanjutkan jual beli dengan PdR secara notaril ;9.

Memerintahkan kepada PTdR untuk melanjutkan proses jual bellOJB dengan PdR secara notaril ;Dan/atau menghukum PTR untuk : Mengembalikan uang DP/uang muka sebesar Rp. 160.000.000,(Seratus enam puluh juta rupiah) kepada PadR ; Membayar ganti kerugian materil selama 6 tahun sebesarRp. 324.601.422,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus satu ribuempat ratus dua puluh dua rupiah) kepada PadR ;Halaman 35 dari 45 Perkara Nomor 475/PDT/2019/PT SBY Membayar ganti kerugian materil tahun ke7 (ketujuh

SKMA (Surat Kuasa Menjual Agunan) non notaril atas SPPATGRNomor 18.54/592.2/110/2011 Tanggal 15 November 2011;3.

SKMA (Surat Kuasa Menjual Agunan) non notaril atas PHATDGRNomor 90/Leg/III/12/2013 Tanggal 21 Maret 2013;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il mengakui menerima uang sebagaipinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000,(Sembilan puluh juta rupiah)Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat dan tergugat II dalam 60 (enam puluh) bulan yang samabesarnya yang meliputi pokok dan bunga sebesar Rp. 144.000.000 ,(Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) selama 60 (Enam

Nurul Huda RT 6 RW 12 No.46, Jatiwaringin, PondokGede, Bekasi JAMINAN SERTIFIKAT berikut dengan Akta Notaril KuasaJual, sebagaimana dituangakan dalam Minutes Of Meeting tertanggal 3Agustus 2021 yang disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT danTERGUGAT.8.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, TERGUGAT tidak jugamemberikan kepastian terkait penyerahan JAMINAN SERTIFIKAT danAkta Notaril Kuasa Jual sebagai bentuk pemenuhan kewajibanTERGUGAT kepada PENGGUGAT, oleh karena hal tersebut, maka timbulrasa khawatir bagi PENGGUGAT akan menderita kerugian yang lebihbesar lagi dikemudian hari, karena TERGUGAT tidak dapat memberikankepastian penyerahan JAMINAN SERTIFIKAT berikut dengan Akta NotarilKuasa Jual kepada PENGGUGAT.9.

Industri Marmer Indonesia, Tulungagung yangdiselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2002 beserta semua keputusannyaadalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagai Bukti PK1B ;Buktibukti yang terbukti dengan jumlah pengeluaran dan pengembalian bungadeposito bukti PK2 A (A1 s/d A28) dan pembayaran gaji 46 orang karyawan,bukti PK2B (B1 s/d BS) ;Perjanjian damai (Acte Van Dading) yang dibuat secara Notaril denganNo.151, anggal 27 Desember 2004 dan Acte Van Dading yang dibawah tanganpada tanggal 15 September

Gajah Perkasa Indah (Keduanya diwakili oleh Kong Yoedi Soetikno selakuDirektur Utama / Pelapor), tertanggal 15 September 2004 dan Acte Van Dadingyang dibuat secara Notaril dengan No.151, tertanggal 27 Desember 2004, Bukti PK3A dan 3B ;Pada saat perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan (Mahkamah Agung)ditingkat Kasasi (permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan kembali tanggal 20 Januari............16Januari 2004 sedangkan putusan tingkat Kasasi tanggal 22 September 2004), antaraPemohon Peninjauan

dalam point 5, Perkara (Pidana) di Pengadilan Negeri Surabaya denganNo.Reg.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby, putusan tanggal 25 Juni 2003, Jo PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan No.Register 332 / Pdt / 2003 /PT.Sby. putusan tanggal 10 Desember 2003, yang kini dalam taraf pemeriksaanditingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI di Jakarta) ;Adapun salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading)Bukti PK 3A dan 3B, baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuatsecara Notaril

batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara: JalanLingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; SebelahSelatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan KomplekPemda DKI; Berhubung penyerahan ha katas tanah kavling DKI tersebut dariGRAITO SUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan dibawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukungkepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT danGRAITO SUPARNOtelah sepakat untuk meningkatkan pemindahanhak atas tanah tersebut secara Notaril

batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara: JalanLingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; SebelahSelatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan KomplekPemda DKI;Berhubung penyerahan hak atas tanah kavling DKI tersebut dariGRAITO SUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan dibawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukungkepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT danGRAITO SUPARNO telah sepakat untuk meningkatkan pemindahanhak atas tanah tersebut secara Notaril

Berhubung penyerahan hakatas tanah kavling DKI tersebut dari GRAITOSUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan di bawah tangan(tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukung kepemilikanPENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT dan GRAITOSUPARNO telah sepakat untuk meningkatkan pemindahan hak atastanah tersebut secara Notaril, ialah pada tanggal 22 Agustus 2005,Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah, NotarisDJEDJEM WIDJADJA, SH.Dengan demikian secara hukum terhitungsejak tanggal 20 Maret 1997

Bahwa, sesuai dengan alat bukti Surat Notaril No.Akta 01 tanggal 03 September 2012 sebagai alat bukti surat P 8, telahterbukti bahwa Para Tergugat 1, orang tua dari Tergugat 2 dan 3 yaituDg. Ngani, orang tua Tergugat 4 dan 5 yaitu Dg. Kuma serta Tergugat6, 7, 8 dan 9 a quo adalah bukan anak / ahli waris dari Makka binSulemang.

Kuma,Tergugat 6, 7, 8 dan 9 sebagai Para Penggugat dalam kedua putusanpada alat bukti surat P 6 dan P 7 yang menghubungkan dirinyasebagai anak / ahli waris dari Makka bin Sulemang padahal merekaadalah bukan sebagai anak/ ahli waris dari Makka bin Sulemangsesuai dengan alat bukti P 8 sebagai Akta Notaril, MAKA CUKUPALASAN UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI TERLEBIH DAHULUATAS PUTUSAN PERKARA A QUO ATAS OBYEK SENGKETAMESKIPUN ADA UPAYA HUKUM BANDING ATAU KASASI DARI PARA TERGUGAT.

Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 tersebut diatas, Hakim berpendapatbahwa bukti surat P1 tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alatbukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE).Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1

Nomor 624 K/Pdt/2020Nomor 1658/2003 tanggal 29 Oktober 2003 dan Akta Jual Beli Nomor427/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat oleh Penggugat dan Il denganTergugat dibuat secara tidak sah;Bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah akta notaril yang dibuat dihadapan pejabat umum sehingga dianggap benar sepanjang tidak dapatdibuktikan sebaliknya, dan oleh karena Para Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Para Penggugat ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

Turut Tergugat telah mengajukanJawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI ; nen1.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecualiterhadap halhal yang diakui kebenaranmnya, dalam jawaban ini ; Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah mengenai gugatan perdata berkaitanjual beli tanah a Quo antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang tidakdilaksanakan secara sempurna karena jual beli dimaksud dilaksanakan dibawah tangantanpa suatu Akta Notaril

mengajukan eksepsi sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat sebagaimana terurai Pengadilandengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, berpendapatsebagai berikut : Menimbang bahwa tentang ekskepsi angka 2 yang permasalahan dari gugatanmengenai gugatan perdata berkaitan jual beli tanah a Quo antara pihak Penggugat denganpihak Tergugat yang tidak dilaksanakan secara sempurna karena jual beli dimaksuddilaksanakan dibawah tangan tanpa suatu Akta Notaril

Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Palu cenderungmensejajarkan antara Akta Notaris Nomor 224 tertanggal 15 Juni 1993yang berupa kuasa menjual tersebut dengan surat kuasa khusussebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdatasehingga atas dasar kecenderungan mensejajarkan hal tersebutPengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Palu secara otomatismemandang akta notaril a quo sebagai surat kuasa khusus padaumumnya dan surat kuasa mutlak.

Padahal, telah jelas perbedaan antarasurat kuasa khusus untuk menjual sebagaimana Akta Notaril Nomor 224tersebut dengan surat kuasa khusus menurut Pasal 1792 KUHPerdatadan serta perbedaannya dengan surat kuasa mutlak;Akta Notariil bernomor 224 tanggal 15 juni 1993 tersebutmerupakan surat kuasa khusus yang mana pada kepala akta tersebutberjudul "kuasa untuk menjual", kKuasa untuk menjual ini menurut BoediHarsono dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia (SejarahPembentukan UndangUndang Pokok Agraria,

dengan Nominal Kreditsesuai dengan Pasal 2 adalah sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Addendum PerjanjianRestrukturisasi Kredit secara dibawah tangan dengan PerjanjianRestrukturisasi Kredit Nomor : 015/RES/SMG/VIIV2014 tanggal 20 Agustus2014 dengan Nominal Kredit sebesar Rp 414.029.162, (empat ratus empatbelas juta dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).Bahwa Penggugat telah membuat dan mendatangani Akta PengakuanHutang secara notaril

dibuat dihadapan dan oleh Notaris Aristyo, SH.Notaris di Semarang dengan Akta Nomor : 260 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Penggugat telah membuat dan mendatangani Akta PengakuanHutang secara notaril dibuat dihadapan dan oleh Notaris Aristyo, SH.Notaris di Semarang dengan Akta Nomor : 262 tanggal 28 Desember 2011Bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta PengakuanHutang Hutang secara notaril dibuat dihadapan dan oleh Notaris Aristyo,SH.

Notaris di Semarang dengan Akta Nomor : 200 tanggal 19 Oktober2012.Bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta PengakuanHutang Hutang secara notaril dibuat dihadapan dan oleh Notaris Aristyo,SH.

hanya berusaha mencaricarikesalahan Tergugat saja.Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 5 halaman 4, Tergugat menolak dengan tegas apa yang Penggugat sampaikan tersebut, perluditegaskan sebelum mengembalikan tindasan SPPK (Surat PersetujuanPermohonan Kredit) tersebut kepada Tergugat , Penggugat sudah diberipenjelasan mengenai tipe dan struktur kredit dan juga diberi waktu untukmemikirkan atas penawaran dari Tergugat sebelum akhirnya dituangkankedalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat secara notaril

Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan SiantanKabupaten Mempawah, bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat danTergugat dilakukan di hadapan Notaris yaitu Tergugat Il kemudiankesepakatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Notaril yaitu AktaPerjanjian Jual Beli Nomor 37 Tertanggal 05 Pebruari 2018 adalah sahberkekuatan Hukum dan Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harusdilindungi hakhaknya secara hukum, adapun cara pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 37

RT.002, RW.003.Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adalahberdasarkan kesepakatan jual beli dengan Tergugat Tergugat Ill, yangdituangkan dalam akta Notaril yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanTergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 36Tanggal 05 Pebruari 2018 dengan pembayaran cash/ tunai.

Sehingga jual belidalam akta Perjanjian Jual Beli Nomor 36 Tanggal 05 Pebruari 2018 adalah sahberkekuatan hukum dan para pihak telah bersepakat dihadapan Pejabat Notarisyaitu Tergugat Il, kemudian Tergugat Il menerbitkan Akta Notaril terhadapkesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat Ill, Sehingga sudahsepantasnya dinyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 36 Tanggal 05Pebruari 2018, yang dibuat oleh Tergugat Il adalah sah dan berkekuatanhukum.

PELANGGARAN HUKUM PERBANKAN ; PELANGGARAN HUKUM LAINNYA ;Serta sebagai akibat PERBUAT AN MELAWAN HUKUM (PMh),adalah terurai sebagai berikut:a.Bahwa PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT Nomor : 5001589ADDPK75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat TERGUGAT(kreditur), kepada Turut TERGUGAT IV (debitur), dimana bentukperjanjiannya (prosedur maupun prosesnya tidak di notaril oleh Notaris /PPAT);Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal Suku BungaTertinggi 13.20% pertahun ;Bahwa isi

, sehinga tidak memiliki kompetensi atau kapasitas untukmembatalkan perjanjian kredit antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV , halini diakui juga oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil poin 7 d bahwa PENGGUGAT tidakmenandatngani PERJANJIAN KREDIT RESTRUKTURISASI Nomor : 5001589 ADDPK75481213, dan jua sangat jelas dalam dalil dalil gugatannya poin 6 dan dalam poin 7sbb ;Poin poin 7 dalil gugatan PENGGUGAT : Perjanjian Restrukturisasi antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IVbentuknya tidak dibuat secara Notaril

Isi perjanjian kredit restrukrturisasi Nomor : 5001589ADDPK 75481213 pasal 1,2 dan 3 telah tidak memenuhi unsur ke 3 sebab yanghalal (vide Pasal 3120 KUHPerdata) berakibat perjanjian restrukturisasibatal demi hukumh. perjanjian kredit restrukrturisasi Nomor : 5001589ADDPK7548 1213tidak sah karena di buat diobwah tangan tidak dalam bentuk notaril tidaksah sehingga tidakmempunyai akibat hukum terhadap SHM No: 436i. bahwa, syarat dan ketentuan umum pemberian kredit (SGKUPK) padaBank BTPN Pasal 2 huruf

membuktikandalil gugatannya tetapi sebaliknya TERGUGAT berhasil mebuktikan bahwa TURUTTERGUGAT IV wanprestasi dan PENGGUGAT menyetujui SHM atas nama nya diikatsebagai Hak Tanggungan sebagaimana dibuktikan T14, T17 , T19, serta proses lelangyang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaina telah dibuktikanbukti T22sd T26, TP11, T12a, T12b, T13.ONFe" .v1 Bahwa tidak ada dasar hukum mana pun yang mengharuskan bahwa perjanjianww fare ~ / Kredit restrukturisasi harus dibuat secara Notaril

(tigaribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) milik Pihak Ketiga yangterletak di Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Kavling Nomor12 Blok C Sektor VI, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong,Kabupaten Tangerang, seluas 3.851 m*, yang mana sehubungan denganpengikatan jaminan atas tanah tersebut akan dibuatkan secara tersendiridalam bentuk akta Notaril dan merupakan satu kesatuan denganPerjanjian Perdamaian ini.

tersebut Penghuni Perumahan bluru kidul termasuk ParaPenggugat tidak perlu jauh jauh lagi dalam membeli kebutuhan bahan pokok ke kotaSidoarjo ;3 Bahwa, untuk melegalkan keberadaan pasar tradisional tersebut, para wargaPerumahan Bluru Kidul bersepakat menunjuk secara lisan kepada Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mewakili ParaPenggugat dan/atau atas sepengetahuan Tergugat yang mana pada akhirnya dibuatlah suatu kesepakatan yang di tuangkan dalam suatu Akta Notaril

Perjanjian Akta No. 31 Tanggal 31 April 1999 yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa pernah mensosialisasikan pembatalan tersebutkepada Para Penggugat ;Bahwa, di samping tanpa memberi tahu dan/atau mensosialisasikan kepada ParaPenggugat, perbuatan pembatalan sepihak yang di lakukan oleh Para Tergugat jugatanpa melibatkan Turut Tergugat sebagai salah satu orang yang ikut membuatPerjanjian Akta No. 31 Tanggal 31 April 1999 ;Bahwa, dengan adanya Perbuatan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihakAkta Notaril

No. 31 tanggal 31 April 1999 tanpa mensosialiskan kepada Parapenggugat serta Pembatalan Akta Notaril a quo juga tanpa melibatkan Turut Tergugatsebagai Penerima Kuasa dari Para Penggugat jelas jelas hal tersebut merupakanPerbuatan Melawan Hukum ;Bahwa, adapun Perbuatan Melawan Hukum (onrecmatige daad) dalam konteksperdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek dalam Buku II BW pada bagian perikatan Tentang Perikatanperikatan yang dilahirkan oleh UndangUndang

Bluru Kidul termasuk Para Penggugat tidak perluJauh jauh lagi dalam membeli kebutuhan bahan pokok ke Kota Sidoarjo(Angka 10 Gugatan Para Penggugat).Bahwa, untuk melegalkan keberadaan Pasar Tradisional tersebut, parawarga Perumahan Bluru Kidul bersepakat menunjuk secara lisan kepadaTergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugatuntuk mewakili Para Penggugat dan/atau atas sepengetahuan Tergugatyang mana pada akhirnya dibuatlah suatu kesepakatan yang dituangkandalam suatu Akta Notaril

Bahwa Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 5001589ADDPk75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat Tergugat (kreditur),kepada Turut Tergugat IV (debitur), dimana bentuk perjanjiannya(prosedur maupun prosesnya tidak di notaril olen Notaris/PPAT);b. Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal SukuBunga Tertinggi 13.20% pertahun;C.

sehingga tidak memiliki kompetensi atau kapasitasuntuk membatalkan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV,hal ini diakui juga olen Penggugat sebagaimana dalil poin 7 d bahwa Penggugattidak menandatangani Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 5001589ADDPK75481213, dan juga sangat jelas dalam dalil dalil gugatannya poin 6dan dalam poin 7 sebagai berikut:Poin poin 7 dalil gugatan Penggugat: Perjanjian Restrukturisasi antara Tergugat dan Turut Tergugat IVbentuknya tidak dibuat secara Notaril

Bahwa Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 5001589ADDPK75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat Tergugat (kreditur),kepada Turut Tergugat IV (debitur), dimana bentuk perjanjiannya(prosedur maupun prosesnya tidak di notaril oleh Notaris/PPAT);b. Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal SukuBunga Tertinggi 13.20% pertahun;c.

PERKASA,berkedudukan di Graha Depok Mas, Blok A, Nomor 12, Jalan AriefRahman Hakim Nomor 3, Depok;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atasdalildalil:1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan dengan cara sepihak tanpa Notaril