Ditemukan 136454 data
HERBIN SAROHA SILABAN
Tergugat:
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
47 — 16
Penggugat:
HERBIN SAROHA SILABAN
Tergugat:
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Dua
64 — 0
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Dua
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
156 — 80
Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional,bertempat tinggal di JL. TERUSAN KAWI NO. 10MALANG, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, JawaTimur , dalam hal ini diwakili oleh Heny Susilowati,S.E., M.Hum., Irhas, S.H., M.Hum., Lina Pramawati,S.H., Triady Karyantono, S.E. berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Desember 2020 sebagaiTergugat I;2. Sekretaris Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bpn, bertempattinggal di JL.
Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Satgas B (SatgasYuridis) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 11September sampai dengan 01 Oktober 2015, termasuk bidang tanahHak Milik Adat/Yasan Nomor: 2100 Persil 13 Kelas S.IIl atas namaHARTATIK, hasil Identifikasi dan Inventarisasi dibuat dalam bentukdaftar Nominatif ;d.
Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar sama sekalikarena menyampaikan tidak sesuai fakta yang ada, bahwa tidak adapenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Turut Tergugat dimanadalam hal ini Turut Tergugat karena jabatannya adalah juga ditunjuksebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jl.
;Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 (BuktiT1, TT. No. 7.3.);Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;11. Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Mr.XXX
37 — 5
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Mr.XXX
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Alvi Syahril
87 — 2
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Alvi Syahril
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Satu
81 — 2
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Satu
68 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTAPEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN, yang diwakilioleh Direktur Utama, Fauzi Yusuf, berkedudukan di JalanRambutan Nomor 43 Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikuasa kepada Conny Florida Waruwu, SH., Kepala Urs.
Bagian SDM PTPN V, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahuluTergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana
Djoko Muljono makaPenggugat jelas dan terang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak oleh Tergugat tanpa dilandaskan aturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa atas Surat Keputusan (SGKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/X1V2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atas nama: M. Yusuf, yangdikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh DirekturSDM/Umum yaitu Sdr.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
15 — 0
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
78 — 0
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
JONY DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II , DKK
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Khairil Anwar Nomor 81A, Durian Payung, Tanjung KarangPusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENITERBANGGI BESAR II, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta Km. 55 Panggungan, Gunung Sugih, LampungTengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan BasriNatamanggala, S.H.
Selain itu terjadi standar ganda dalam pelayanan Publik jikaternyata Kampung Gunung Sari, Gunung Sugih, dan Seputih Jaya tidakditerbitkan Surat Keputusan atau surat/dokumen lain yang menunjukkansikap Panitia Pelaksana dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian;Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undangundang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,Halaman 10 dari 52 hal. Put.
berhak dalamwaktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerjasejak hasil Penialiditerima oleh KetuaPelaksana PengadaanTanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66ayat (3).(2) Pelaksanaanmusyawarahsebagaiaman dimaksudpada ayat (1)dilaksanakan denganmengikutsertakanInstansi yangmemerlukajn tanah.(3) Musyawarahsebagiaman dimaksudpada ayat (1), dialkukanbentuk Ganti Kerugianberdasarkan hasilpenilaian Ganti Kerugiansebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 ayat (1).(4) Dalam Musyawarahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana
Apabila kita mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2016, padaPasal 1 Ayat (4) disebutkan: Musyawarah Penetapan GantiKerugian adalah Musyawarah yang dilakukan oleh lembagapertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yangberhak atau kuasanya dan mengikutsertakan Instansi yangmemerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenaibentuk dan/atau besar ganti kKerugian berdasarkan hasil penilaianganti kerugian dari penilai atau penilai publik yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah
257 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUWARDI VS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS DUMAI KELURAHAN BAGAN BESAR, dkk.
(KKKS) PT ChevronPasifik Indonesia dalam rangka kegiatan hulu migas, yang berpotensimenjadi perkara di pengadilan, sehingga ganti rugi untuk tanah a quoakan di konsinyasi di pengadilan, sedangkan ganti rugi lainnya untukPemohon Keberatan telah dihitung secara layak dan independen olehTermohon Kasasi III:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suwarditersebut harus ditolak serta mengabulkan permohonan kasasi PemohonKasasi Il : Pelaksana
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
85 — 3
Penggugat:
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
Adele Ndun Fanggidae
Tergugat:
Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
51 — 17
Penggugat:
Adele Ndun Fanggidae
Tergugat:
Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
65 — 41
WIDYA RAHMAT KARYA vs KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT
126 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, DK
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR, berkedudukan di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 27,Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, KabupatenOgan Komering llir:2.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Bayo
39 — 2
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Bayo
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
RONALD GOSALI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH/KEPALAKANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATENMAROS, dk
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
31 — 3
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
73 — 9
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
PUTUSANNomor : 33/G/2013/PHI.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara ;MUHAMAD YUSUF, tempat/Tgl lahir : Binjai, 05 Mei 1975, agama : Islam,Pekerjaan : Karyawan PTPN V (Persero) Unit Pelaksana PKS Tandun, alamat :Jalan Talang Danto RT. 006/RW. 004 Kelurahan Desa Kasikan
Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan Jabatan:Pembantu Oprator Rail Track, Golongan: IC/01, No. Kebun/Registrasi: 5739/05010575013748, No. Peserta Dapenbun: 052975055001 dan mulaibekerja pada tanggal 10 Mei 2001 dan upah terakhir pada bulan Oktobersebesar Rp. 2.933.841, ; 2.
Bahwa sejak diterimanya surat tersebut diatas, Penggugat jelas tidak masukkerja lagi dan mendapat Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan diPekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.Djoko Muljono;20.
Bahwa atas Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/ 05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. PerkebunanNusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru padatanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.
Perkebunan Nusantara V(Persero) Nomor : 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tentang PemberhentianKaryawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) a.n.M.Yusuf tertanggal 30 Desember 2011, bukti ini telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T11 ;12. Fotocopy Surat Nomor : 68/05.PKS TAN/XI/2011 dengan hal TindakanIndisipliner tertanggal 12 November 2011 yang ditujukan kepada ManagerPKS Tandun PT.
65 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON tersebut;
PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi: Pelaksana