Ditemukan 463 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS SHIRISH LAXMISHANKAR TRIVEDI
457169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding berharap Majelis Hakimdapat menerima banding Pemohon Banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016sehingga perhitungan besarnya PPh OP Tahun Pajak 2010 seharusnyaadalah sebagai berikut: Menurut PemohonNo PenjelasanBanding (Rp)1 Penghasilan neto dalam negeri 3.955.200.0952 Penghasilan neto luar negeri 42.314.8773 Jumlah penghasilan neto 3.997.514.9724 PTKP
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp36.915.492,00; dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp. 3.997.514.972,00)PTKP
Register : 02-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Gst
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat. JUNITA FLORIDA HASUGIAN Tergugat. HASMAR HASIBUAN, SE
10118
  • ;Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan dandicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Niastertanggal 14 Agustus 2006.
    Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama KristenProtestan pada tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor : 948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006Putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya. ;. Menyatakan sebagai hukum anakanak Penggugat dan Tergugatmasingmasing bernama :1.
    Bahwa Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah didaftarkan dandicatat pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006 sebagaimana dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor:948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 tanggal 14 Agustus 2006;5.
    Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Kristen Protestanpada tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006.;3.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan menurut adat dan agama Kristen Protestan pada tanggal 23Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Niastertanggal 14 Agustus 2006 Putus karena perceraian berikut segala akibathukumnya. ;4. Menyatakan sebagai hukum anakanak Penggugat dan Tergugat masingmasing bernama :1.
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Gst
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pemohon:
Aliyanus Zebua
286
  • perkawinan Sozatulo Zebua (Alm) dan juga YudinaTelaumbanua (Alm) tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu)orang yang bernama : Aliyanus Zebua, Tempat lahir Kare, tanggal 12 Maret 1989, JenisKelamin Lakilaki ;Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pat.P/2020/PN GstBahwa pada tanggal 26 Maret 2006, Ibu kandung Pemohon yangbernama Yudina Telaumbanua (Alm) tersebut telah meninggal Duniakarena menderita sesuatu penyakit sesuai dengan Kutipan AktaKematian Nomor 290/KEPNAKERTRANSGST/PTKP
    Niati Zebua, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P12;Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13;Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 290/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 tanggal 4 Agustus artu Peserta Taspen An.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 400/PDT/P/2012/PN-GST
Tanggal 17 Desember 2012 — MARIUS MADUWU
234
  • Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.26/KEPNAKERTRANSTD/PTKP/2006 tertanggal 28April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Ketenaga Kerjaan danTransmigrasi Kab.
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50030/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13844
  • 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP698/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00080/201/09/631/11 tanggal 20 Desember2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50029/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18628
  • 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP699/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Nopember 2009 Nomor: 00079/201/09/631/11 tanggal 20 Desember2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50022/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
22517
  • Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP694/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak April 2009 Nomor:00072/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 22-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Cmi
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
140
  • MBA. yang berkedudukan di Jl.Sangkuriang No.79 Kota Cimahi, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 15 April 2019, selanjutnyadisebut sebagai PenggugatmelawanXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Perum PTKP No.63 RT.03 RW.013 Desa Margajaya, KecamatanNgamprah, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat:;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak berperkara;TENTANG
Putus : 23-09-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491/B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 September 2014 — PT. WHITE OIL NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26494 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 442.743.903 442.743.9039 Penghasilan Netto Luar Negeri 10 Jumlah penghasilan netto (5+6.e7+8.c+9) 4.836.035.723 5.532.854.348 11 Zakat Halaman 7 dari 27 halaman.Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2014 12Kompensasi Kerugian4.836.036/235.532.854.348 13Penghasilan Ti da k Kena Pajak (PTKP) 14Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau NI Hl 15PPh Terutanq (tarif x 14) 16Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 17Kredit Pajak : a. PPh ditanggunq pemerintah b.
    UraianWajib Pajak Fiskus10 Jumlah penghasilan netto (5+6.e7+8.c+9) 4.836.035.723 1.680.050.89011 Zakat 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau NIHIL) 4.836.035.723 1.680.050.89015 PPh Terutang (tarif x 14) Kami juga meminta untuk membatalkan koreksi negatif yang berasaldari pajak masukan impor yang telah dikreditkan pada SPT Masa PPNyang dibiayakan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) padaSKPLB PPh Badan Nomor 00008/406/09/641/11sebesar Rp3.852.799.657
    Jumlah (ab)Penghasilan Netto Luar NegeriJumlah penghasilan netto (5+6.e7+8.c+9)Zakat 99.287.458.0989.020.213.3867.072.735.09999 .949.480.3669.717.032.00117.072.735.099 1.947.478.2872.445.813.5332.445.813.533534.818.90792.075.004442.743.9034.836.035.723 2.644.296.99122.445.813.5332.445.813.533534.818.90792.075.004442.743.9035.532.854.348Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) rs ne151617 PPh Terutang (tarif x 14)Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPhKredit Pajak :a.
    Uraian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau NIHIL) 4.836.035.723 1.680.050.89015 PPh Terutang (tarif x 14) : Kami juga meminta untuk membatalkan koreksi negatif yang berasaldari pajak masukan impor yang telah dikreditkan pada SPT MasaPPN dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada SKPLBPPh Badan Nomor 00008/406/09/641/11 sebesarRp 3.852.799.657 dengan perincian sebagai berikut: Keterangan Semula MenjadiHPP menurut WP 90.267.244.712 90.267.244.712Koreksi
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433/C/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. AKSERA TRIBINA SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
18337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a b) 30.606.543 30.606.543 09 Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 010 er aha Neto (5+6,e 64 915.807 292.353.635 011 Zakat 0 0 012 Kompensasi Kerugian 0 0 0Penghasilan Tidak Kena Pajak13 (PTKP) ) 0 0 014g) atau NII) 61.018.807 292.353.635 015 PPh Terutang (Tarif x 14) 6.652.250 70.205.900 016 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain:b.1. PPh Pasal 21b.2. PPh Pasal 22b.3. PPh Pasal 23 6.622.390 6.622.390 0b.4. PPh Pasal 24b.5.
    Jumlah (a b) 40.580.4269 Penghasilan Neto Luar Negeri 010 Jumlah Penghasilan Neto(5+6.e7+8.c+9) 51.041.92411 Zakat 012 Kompensasi Kerugian 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 014 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NIHIL) 51.041.000 Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 433/C/PK/PJK/2015 15 PPh Terutang (Tarif x 14) 5.156.288.16 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0b. Dipotong/Dipungut pihak lain:b.1. PPh Pasal 21 0b.2. PPh Pasal 22 0b.3. PPh Pasal 23 6.622.390b.4.
Register : 14-05-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 17/Pdt.P/2014/PN Gst
Tanggal 21 Mei 2014 — DOLLAH GEA sebagai PEMOHON
626
  • ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Nomor 103/CSGST/PTKP/2000, tertanggal 03Juli 2000 dan selanjutnya diberi tanda P3.;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. CAKRAWALA REJEKI GEA Nomor 666/CSGST/KTDISKP/2000, tertanggal 03 Juli 2000 dan selanjutnya diberi tanda P4.;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. ALBIN RAJANI GEA Nomor 665/CSGST/KTDISKP/2000, tertanggal 03 Juli 2000 dan selanjutnya diberi tanda P5.
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50026/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16521
  • 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP702/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00076/201/09/631/11 tanggal 20 Desember2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50028/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
17329
  • 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP700/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00078/201/09/631/11 tanggal 20 Desember2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 50024/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16842
  • 22Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP692/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00074/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50023/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12933
  • sebagaimana telah dibetulkan denganKEP693/WPJ.10/2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00073/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50019/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18178
  • 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP697/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2009 Nomor:00069/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang dan Saksi Administrasikarena upah tenaga kerja harian dibawah PTKP
Putus : 03-04-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 87/PDT/P/2013/PN-GST
Tanggal 3 April 2013 — Obedi Gea
224
  • APRIL 2013 Pemohon telah datang menghadap sendiri (in persoon) dipersidangan; Menimbang, bahwa setelah Permohonannya tersebut dibacakan di Persidangan Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya semula; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Permohonannya Pemohon telah mengajukanbuktibukti Surat di persidangan berupa Fotocopy yang telah diberi Materai secukupnya, Fotocopytersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut ; 1.Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 87/KepnakertransTHB/PTKP
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/C/PK/PJK/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — CV. GUNUNG JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45.000,00 tergantung di jalan kalau tidak hatihatikena tilang polisi malah tekor tidak ada bayaran dan ngebon di perusahaan, halseperti ini bukan di alami perusahaan Pemohon Banding saja semua usaha truckyang ada di blitar dan kotakota lain ;Bahwa kalau tidak percaya silahkan sopirsopir Pemohon Banding ditanya sendiritanpa sepengetahuan Pemohon Banding, hampir semuanya kehidupan para sopirtidak ada yang berkecukupan semuanya serba kekurangan jelas ini menunjukkanbahwa penghasilannya jauh dibawah PTKP
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 30/PDT/2016/PT-MDN
SESTUMEN ARCA WAN X YUSHILDA RIAWATI S. REBECCA
159
  • Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat dibuktikandengan Akta Perkawinan Nomor : 130/DUKCAPILFNY/PTKP/2010, tanggal 12 Maret 2010.Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai bulanjuni 2010 kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalandengan baik dan rukunBahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) oranganak bernama : SHANE SIWA ORI DISRAELY WAU, lakilaki, Lahir: 362011.Bahwa hanya beberapa bulan setelah pernikahan antara Penggugatdengan Tergugat sering terjadi
    memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain(Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan denganamar putusan sebagai berikut :PRIMER :e Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat diKantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dalam Akta PerkawinanNo :130/DUKCAPILFNY/PTKP
    TergugatRekonpensi;e Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Gst,tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI:DALAM KONPENSI :e Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensiuntuk sebagian ; 25 e Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/ Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonvensi yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatandalam Akta Perkawinan No :130/DUKCAPILFNY/PTKP
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 399/PDT/P/2012/PN-GST
Tanggal 17 Desember 2012 — TAFAOGO NDRAHA
215
  • Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.10/BUPTD/PTKP/2005 antara TAFAOGO NDRAHAdengan NOVERLINDA TELAUMBANUA tertanggal 07 Februari 2005, yang dikeluarkan olehBupati Nias Selatan, telah dibubuhi materai, dinagezelen dan dilegalisir ditandai Hakimdengan tanda bukti P1 ; 229222 o nnn nnn nnn nn cn nn enn n nn nneFotocopy Kartu Keluarga No. 1214061103090005 atas nama Kepala Keluarga TAFAOGONDRAHA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.