ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Saksi HARRY BALWANI, dibawah sumpah menerangkan;Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangansehubungan dengan adanya pungutan liar saat pengambilan ljazah diSMAN 1 Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa mengalami sendiri tentang kejadian pungutan liar di SMAN 1Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa Kejadian Pungutan Liar ( PUNGLI ) terjadi pada Hari Rabutanggal 30 Agustus 2017, sekira jam 11.30 Wib di ruang guru SMAN 1Nanga Pinoh Kab.

Apriyady, S.Pdmenunjuk Saksi untuk melakukan pungutan biaya pengambilan ljazah diSMA Negeri 1 Nanga Pinoh tahun 2017 kepada siswasiswi yang maumengambil Ijazah dan Sdr. H.

HESTIPAMUJI RAHAYU, S.Pd Binti TARSONO ( Alm) untuk membantumelakukan pungutan sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dalamhal pengambilan Ijazah di SMAN 1 Nanga Pinoh dengan sepengetahuanSdr. HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak Dari M. PINUS selakuKepala Sekolah. Yang mana hasil pungutan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Sdri. MASTIAH HASANAH, S.Pd.Bahwa benar Sdri.

HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd;Bahwa tidak ada siswa/siswi yang bertanya atau melapor kepada Saksihendak digunakan apa uang hasil pungutan tersebut;Bahwa Sdri.MASTIAH HASANAH, S.Pd dan Sdri.

MASTIAH HASANAH,S.Pd ada memberitahukan kepadaSaksi bahwa uang hasil pungutan tersebut sudah ada digunakan yaituuntuk Fotocopy ljazah dan pembelian map.

1. Menyatakan Para Terdakwa Rusman, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar ditempat umum tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sejumlah Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan

bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi

Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet

dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.

yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

Bahwa berdasarkan perda Nomor 6 tahun 2006 sebelum melakukan pemotongan /pungutan sebesar 3% terhadap warga yang menerima ganti rugi lahan yang terkena jalantol ruas Kertosono Mojokerto harus dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) danuang yang terkumpul dari pemotongan / pungutan sebesar 3% terhadap warga yangmenerima uang ganti rugi jalan tol Kertosono Mojokerto persetujuan dari BPD untukpenggunaannya yang harus diperuntukan untuk pembangunan dan tidak dibenarkandipergunakan untuk kepentingan

Saksi FAHRUDIN WIDODO, SH.MM,Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar

SaksiSUEB;Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %(tiga persen) pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak membayar pungutan tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak mau membayar pungutan tersebut.

Sepengetahuan saksi ada pungutan lain lagi selain uangsurat lapak, yaitu pungutan lapak atau tempat jualan itu sendiri;Bahwa Pungutan tempat lapak bervariasi, contohnya teman saksi, Sdri.PAIRAH sudah membayar Rp. 8.000.000,00 untuk 2 lapak/tempatjualan dan untuk surat lapak diminta membayar Rp. 3.000.000,00sehingga totalnya Rp. 11.000.000,00 yang sudah diserahkan kepadaTerdakwa;Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Saksi sendiri untuk mendapatkan 2 lapak dimintai Rp.50.000.000,00

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5MX2M) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500,00 / hari (maksimal 1 M X 1,5 M)Bahwa kios/petak/los yang aktif ada sekitar 232, untuk emperan/PKLsekitar 72 dan ruko sekitar 18, sehingga bbesaran retribusi total harianantara Rp. 232.500,00 s/d Rp. 290.700,00;Bahwa sepengetahuan Saksi selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajib;Bahwa

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5 M X 2M ) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500, / hari (maksimal 1 M X 1,5 M )Bahwa Saksi menerangkan selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajio.

penarikan selain yangdiatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016;Bahwa tidak benar Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dari hasiluang Pungutan yang di lakukan Terdakwa kepada pedagang sebesarRp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah );Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadapTerdakwa pada tanggal 18 April 2018, dan Saksi mengetahui setelahTerdakwa dibawa ke kantor polisi;Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pungutan uang lapak dan uangsurat yang diminta Terdakwa kepada para pedagang;Bahwa

yangtelah diatur dalam Peraturan daerah dan surat ketetapan pencapainHalaman 28 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtarger pungutan retribusi sebagaimana di atur diatas, Saksimenerangkan bahwa tidak ada pungutan lain yang di benarkan atauperbolehkan dilakukan kepada pedagang;Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitutelah memungut pedagang yang akan menempati Petak/los/kios/emperan di Pasar Merdeka Blok E dengan besaran rata rataRp.2.000.000 ( dua juta rupiah )

222222+ Bahwa sejak diberikan himbauan sampai dengan DODIK diamankan pihakberwajib masih tetap melakukan pungutan uang bulanan terhadapmasyarakat setempat di wilayah Jalan Buluh Indah;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;2.

Kertejati, kepala Dusun Merta Sari KETUT SENTIalamatnya dijalan Buluh Indah,dan Babinkmatiobmasnya WAYAN KARDAalamatnya Banjar Krandan; Bahwa saksi menjelaskan bahwa pungutan uang bulanan keamanan yangsaksi maksudkan yang melakukan pungutan uang yang dilaporkan olehmasyarakat adalah Ormas Laskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIk;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian saudara DODIK dimasyarakatdengan jelas hanya saksi mengetahui saudara DODIK ikut ormas LaskarBali diwilayah Jalan Buluh Indah

MINGKLING, memberikan keterangan dibawahsumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ada salah satu pungutan yang dilakukan salah satu ormas di jalanBuluh Indah sekitar bulan Juni 2016 tetapi sudah dilakukan pembinaan olehkepala Dusun,Linmas serta Babinkamtiobmas setempat;Bahwa pungutan uang bulanan keamanan yang saksi maksudkan yangmelakukan pungutan uang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah OrmasLaskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIK;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian

Saksi KETUT SENTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi selama bekerja sebagai Kadus tidak ada masyarakat yangmengeluhkan tentang keamanan dan ketertiban di Desa pemecutan Kaja;Bahwa terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh salah satu Ormassaksi tidak ada dipanggil oleh Kepala Desa pemecutan Kaja namun saat itusaksi melihat seorang perempuan yang datang menemui Kepala DesaPemecutan Kaja mengadukan keluhan pungutan yang dilakukan ormas

Denpasar Utara;Bahwa tidak ada aturan atau norma yang mengatur Ormas diperbolehkanmeminta imbalan/upah;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara DODIK meminta pungutantersebut; 22222 no nnn enn nanan nnn nn nnn ne nnnHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN DpsBahwa tidak ada masyarkat yang setuju terhadap pungutan yang dilakukanoleh DODIK; 220" 22222 non ooo nnn none nn nn nee nn neeAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;5.

RawiJaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pungutan retribusinya,dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoran atas hasil pungutan retribusiparkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ke Dinas Perhubungan KotaCilegon sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejakbulan April 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008, dan kemudian olehTerdakwa setoran yang sebelumnya dalam bentuk Retribusi maka sejakMaret 2008 sampai dengan Januari 2009 dirubah menjadi pajak parkirdengan setoran

Dinas Perhubungan Kota Cilegon, tetapi supaya pungutan retribusiparkir yang dilakukan oleh Terdakwa seolaholah sah maka Terdakwamenyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp. 500.000.

RawiJaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pungutan retribusinya,dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoran atas hasil pungutan retribusiparkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ke Dinas Perhubungan KotaCilegon sebesar Rp. 500.000.

Rawi Jaya Abadi dan saksi EngkanSandi selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri sejak April 2007 sampaidengan Desember 2008 telah melakukan pungutan parkir di lingkunganRSUD Kota Cilegon dengan menggunakan karcis parkir yang tidak dicetakoleh Dinas Perhubungan serta tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, dan hasil pungutan parkirtersebut dicatat dalam buku kas umum CV. Rawi Jaya Abadi sebagai acuanTerdakwa untuk menghitung keuntungan yang diperoleh CV.

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesar Rp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Nama sebesarRp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiSusilawati yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 103 M2 dengan sewa sebesarRp. 412.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..7. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesarRp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

Bahwa pada saat pembentukan OJK pada tahun 2014,diberlakukanlah adanya Pungutan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Nomor 5504) jo.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanah Pasal 37 ayat (6)UndangUndang OJK tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnyadisebut PP Pungutan);5.

:(1)OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak;(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibmembayar Pungutan yang dikenakan OJK;Pasal 5 ayat (1) berbunyi:(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;danb. biaya tahunan dalam rangka pengaturan,pengawasan, pemeriksaa, dan penelitian;6.

Bahwa sebagai amanah PP Pungutan tersebut, Tergugattelah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan);9.

Bahwa dapat kami informasikan, berdasarkan hasilpenelaahan Tergugat, Penggugat masin mempunyai tunggakanHalaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT.pungutan, yaitu tunggakan pungutan Tahun 2014 sampai dengantahun 2018;6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) POJK Pungutan telah menyatakan:Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.7.

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap

Bahwa selain melakukan pungutan retribusi kepelabuhanan beruparetribusi tanda masuk kenderaan sepeda motor, tanda masukkenderaan mobil, tanda masuk penumpang dan pengunjung yangmasuk ada juga dilakukan pungutan non manifest terhadap barangbarang yang masuk dipelabuhan rakyat dilakukan oleh TerdakwaEDISON KARUBUI dan Sdr.

Bahwa selama pungutan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atautidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sorong maka menurutSaksi pungutan tersebut tidak dibenarkan, dan Saksi selaku Pit.Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong juga sudah pernahmengingatkan semua staf yang melakukan pungutan retrisbuisupaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang berlaku,dan apabila tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan DaerahKota Sorong supaya jangan dilakukan. Bahwa Saksi selaku Plt.

Bahwa barangbarang yang dikenai pungutan retribusi yaitu barangbarang sembako, barangbarang toko, dan barangbarangbangunan.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk dipelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa selain pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,retribusi tanda masuk penumpang dan pengunjung yang masukkepelabuhan rakyat, ada juga dilakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pungutan retribusi untukjasa barang berupa jJasa dermaga non manifest / non dokumen mulaidilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI dengan menggunakankertas non manifest.

)Tambahan Pungutan diluar JumlPNBP Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian ahPNBP Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian Pung(Rp) utan(Rp) (Rp )1 4 51.

Surat PersetujuanTumbuhan (KT2) tidak akan diberikan, sebaliknya, bila dibayar, (KT2)langsung diberikan ;6 Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FITRIYANI dan saksi MELYANA UMIJATI (stafpada seksi tumbuhan) mengumpulkan hasil pungutan tersebut, baik PNBP maupuntambahan pungutan yang bukan PNBP.

Keempat saksi inimenerangkan bahwa dalam sebuah rapat dengan para pegawai pada seksi tumbuhan,Terdakwa meminta agar tetap melakukan tambahan pungutan lain diluar pungutan jasakarantina sesuai PNBP yang berlaku.

Mukriberupa pembayaran atas beroperasinya sebagai IKT media pembawa impor denganbesaran pungutan yang dikehendaki terdakwa sebesar Rp. 35.000, per petikemas.

yang disebut sebagaipungutan Non PNBP sebelum penerbitan KT2 dan pungutan berupa uang yang disebut sebagaiuang kontribusi dari PT, SLI dan OBL;Menimbang, bahwa keseluruhan pungutan tersebut adalah pungutan yang sejenismengingat sifatnya yang samasama pungutan uang secara tidak sah;Menimbang, bahwa pungutanpungutan tersebut ditarik dalam waktu yang tidak terlalujauh dan berangkaian secara tidak terputus, sehingga jelas kalau perbuatanperbuatan penarikanpungutan itu dilakukan dalam waktu yang tidak

No. 89/C/PK/PJK/2008Denda Administrasi Pungutan Ekspor : Rp. 54.072.673, (limapuluh empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluhtiga ribu rupiah).Tentang : 1) Surat Penolakan Surat Keberatan;2) Surat Penetapan Sanksi Administrasi;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia No.

SE10/BC/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;Butir 6 : Terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telahdidaftarkan sejak tanggal 11 Oktober 2005 apabila :a. Berada di Kantor Wilayah agar dilakukan pemeriksaan oleh KantorWilayah dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pungutan eksporagar memberitahukan kepada Kantor Pelayanan tempat PEB didaftarkanuntuk dibuatkan Surat Tagihan ataub.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 045/IPBC/VIII/2006tanggal 10 Agustus 2006;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 89/C/PK/PJK/20089. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : SuratKeberatan Denda Administrasi Pungutan Ekspor a.n. PT. IndonesiaPratama No. S914/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 24 Agustus 2006;10.Surat PT.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 048/IPBC/VIII/2006tanggal 24 Agustus 2006;11.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenaiKeberatan Atas Denda Administrasi No. 946/WBC.10/KP.03/2006 tanggal5 September 2006;12.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : DendaAdministrasi Pungutan Ekspor No.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September2006 kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan eksporbatubara;15.Surat Dirjen Edaran Bea Cukai No. SE28/BC/2006 tanggal 13September 2006 yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaratidak dilakukan pungutan ekspor;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.