Ditemukan 97 data
90 — 58
GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari susbtansi gugatan ParaPenggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukanoleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena dalamposita gugatannya Para Penggugat lebih dominan mempermasalahkan proses dantahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yangmenjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPUD) KabupatenKotawaringin
231 — 37
perundangundangan yangberlaku, pengadilan berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam hubungannya denganpemberhentian seorang Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalahmemberhentikan secara definitif Penggugat sebagai Hakim yang didasarkan atasadanya usulan dari Ketua Mahkamah Agung RI;Menimbang, bahwa sementara itu susbtansi
91 — 37
hukum tetap, Pengadilan berpendapat bahwa terhitung sejak 17 Maret 2010 SUAEBHUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan TimPemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten Bima (in casu Tergugat II Intervensi1dan Tergugat II Intervensi2); atau dengan kata lain apapun tindakan atau perbuatan hukum dariSUAEB HUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) berada di luar dari tanggung jawab TimPemenangan Koalisi FERSY RAKYAT; 2Menimbang, bahwa dengan demikian secara Susbtansi
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperhatikan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 juncto Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 maka batuuji materi muatan dari PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016hanyalah UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 dan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 2000, sehingga tidak dapatdipertentangkan dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 danUndangUndang Nomor 20 Tahun 2008, dan secara susbtansi pundalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak terdapat materimuatan yang membatasi hak asasi manusia
122 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada halaman 101 (seratus satu) paragraph ke1 (kesatu)yang berbunyi: Menimbang, bahwa sementara itu susbtansi atassanksi yang dijatunkan kepada Penggugat peraturan perundangHalaman 67 dari 96 halaman.
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
321 — 190
Adapun jika yang dimaksud Penggugat adalahperbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan PI dalam rangkaPKN atau terkait susbtansi/materi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) yang dibuat Tergugat dan Tergugat Il, seharusnya Penggugatmenjelaskan prosedur serta nomor, tanggal dan halaman LHP yangpernyataannya merugikan kepentingan Penggugat.d.
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
381 — 296
Tahun 1997 Pasal 45 (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal49, Pasal 50, Pasal 58 dan Pasal 68;Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menguji dan berpendapatbahwa Tergugat dalam menerbitkan Peralinan Hak terhadap kedua sertipikat aquo telah melanggar prosedur perundangundangan maka secara Multatismutandis Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tindakan tergugat tersebut telahmenyalahi susbtansi
1173 — 1113
Dengankata lain si pelaku mengetahui dan menghendaki maksud daritindakannya tersebut bahwa penyampaian susbtansi informasitersebut yang berisi suatu tuduhan tertentu akan dapatmerusak kehormatan atau nama baik seseorang tersebut.Tanpa hak, mengacu kepada tindakan yang tidak didasarkanatas suatu kepentingan hukum yang sah atau /egitimate.
84 — 78
Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari susbtansi gugatan ParaPenggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat I tegaskan substansi yangdiajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum )karena dalam gugatannya Para Penggugat didalam positanya lebih dominanHalaman 39 dari 151 halaman Putusan Nomor 223/G/2011/PTUNJKT.401.b.menjelaskan permasalahan mengenai penerbitan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, Nomor : 100/38/PIMDPRD/MBT/X/2011
83 — 49
Aspek susbtansi berkaitan dengan isi/materikewenangan pejabat pemerintah. Ketiga syarat itu bersifatkumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan yangmenentukan sahnya penggunaan wewenang tata usaha negara.Dengan demikian, apabila tata cara atau prosedur tersebut tidakdilaksanakan menyebabkan tidak sahnya (onrechtsmatigheid)Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yykpenggunaan wewenang tata usaha negara.
110 — 31
Aspek susbtansi berkaitan dengan isi/materikewenangan pejabat pemerintah. Ketiga syarat itu bersifatkumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan yangHalaman 72 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yykmenentukan sahnya penggunaan wewenang tata usaha negara.Dengan demikian, apabila tata cara atau prosedur tersebut tidakdilaksanakan menyebabkan tidak sahnya (onrechtsmatigheid)penggunaan wewenang tata usaha negara.
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
263 — 144
juntoPasal 6 ayat 2 Pasal 37 (1) Pasal 38 dan Pasal 39 serta melanggar InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 Tentang Larangan PenggunaanKuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah (vide bukti P21);Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menguji dan berpendapatbahwa Tergugat dalam menerbitkan Peralihan Hak terhadap kedua sertipikat aquo telah melanggar prosedur perundangundangan maka secara Mutatismutandis Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tindakan tergugat tersebuttelah menyalahi susbtansi
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
504 — 681
in casu melanggar asas Asas transparansidan akuntabilitas yakni penyenggaraan SPAM tidak dilakukan secara terbuka dantidak dapat diakses dengan mudah sehingga tidak dapat dipertanggunggugatkan;Halaman 295 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan program SistemPenyediaan Air Minum untuk Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensiadalah melanggar prosedur dan susbtansi
peraturan perundangundangan sertaasasasas umum pemerintahan yang baik sehingga terhadap Petitum kedua ParaPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi secara hukum harus dikabulkan;Menimbang, bahwa karena Tindakan Administrasi Tergugat yang tidakmenyelenggarakan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada ParaPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi in casu objek sengketa telahdinyatkan oleh Majelis Hakim sebagai tindakan diam yang melanggar prosedurdan susbtansi peraturan perundangundangan serta
PT. Telaga Mega Buana
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan III BP2JK Wilayah Jawa Tengah Semarang
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
441 — 435
Dalam konteks sengketa a quo pengumuman yangdilakukan oleh Tergugat bukanlah susbtansi dari persoalan dalamsengketa a quo karena inti dari selurunh gugatan Penggugat adalahpenetapan pemenang. Sehingga pengumuman yang dilakukan olehTergugat bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/ beschiking(secara substansi kewenangan penetapan pemenang paket pekerjaana quo adalah kewenangan Pengguna Anggaran/PA) karena sifatnyaHalaman 36 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/P TUN.
64 — 7
Bahwa Penggugat kurang memahami susbtansi dari eksepsikompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, hal ini dikarenakanhanya melihat perkara tersebut dengan kacamata kuda tanpa melihatlebih jauh mengenai Feitelijike Grond yang sesungguhnya dari perkaratersebut;.
258 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
proses bisnis PT PLN(Persero) yang meliputi (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsipembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi danposting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementaradan penanganan tunggakan;Bahwa ahli pelajari secara langsung substansi SIMPEL RISI dan CCBSadalah ahli melihat petunjuk manual CCBS dan SIMPEL RISI, daftar tabel,daftar prosedur kemudian ahli menilai dan membandingkan keduanya;Bahwa setelah ahli memeriksa dan menilai susbtansi
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
558 — 857
faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat dalam in casu melanggar asas Asas transparansidan akuntabilitas yakni penyenggaraan SPAM tidak dilakukan secara terbuka dantidak dapat diakses dengan mudah sehingga tidak dapat dipertanggunggugatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan program SistemPenyediaan Air Minum untuk Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensiadalah melanggar prosedur dan susbtansi