,tanggal 20 Juni 2019, Perihal: Keberatan Atas SK BupatiLuwu Timur Nomor: 172/IV/Tahun 2019 Tentang PTDH an.Muslimin Guntur, S.K.M., yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur;Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 116/G/2019/PTUN.Mks.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 1011.Bukti P 1112. Bukti P 1213. Bukti P 1314.

Bahwa, Saksi menerangkan proses PTDH Penggugat dilakukan setelahadanya proses hukum yang berkekuatan hukum tetap yang diputus olehPengadilan dan Undangundang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 sertaKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara.

telah menjadikan Penggugat sebagai wargabinaan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 17 Juni2018 dan kemudian menjalani masa tahanan sampai Penggugat wajiblapor karena Cuti Bersyarat dikabulkan oleh Pihak Lapas;Bahwa Penggugat masih menjalani masa hukuman setelah putusanpengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 87/Pid.Sus.K/2018/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2018 danberkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Desember 2018, Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

(fotokopi sesuai asli);Banding Surat Keberatan PTDH Kepada Bapak GubernurSumatera Barat atas diterbitkannya Keputusan Bupati LimaPuluh Kota Nomor: 416/BKPSDMLK/IV/2019, tanggal 22April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 3 Mei 2019.

(fotokopi sesuai asli);Banding Surat Keberatan PTDH Kepada Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian atas diterbitkannya KeputusanBupati Lima Puluh Kota Nomor: 416/BKPSDMLK/IV/2019,tanggal 22 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 3 Mei 2019.

Bukti T8 i: Foto copy surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tentang Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019 ;9. Bukti T9 j.

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan KeputusanHalaman 45 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUNMDN.PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan,sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH

kewajibanuntuk memperbaiki Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada diktum kesatubagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikanHalaman 38 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakud dalam Pasal 57UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH

Pada angka 3, menyebutkan sebagaimanaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018 dimaksud, makaproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipilkarena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatantetap berlaku dan dilaksanakan.Dari hal hal yang disampaikan diatas maka Tergugat, mohon kepada Majelisyang

/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28Februari 2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDHoleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap, yang isinya antara lain:a) PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandijatuhi sanksi Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH

)sebagai PNS;b) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;c) Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambattanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada KepalaBadan kepegawaian Negara dengan Tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan reformasi Birokrasi;Berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanPNS

Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan terhitung mulai tanggalditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS yakni tanggal 10 Juni 2019(vide bukti P7 = T7) ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat pemasalahan hukum = administrasi yang harusdipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah : apakah dari aspek substansi yaitupenerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa

AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugatuntuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

2018 tertanggal 4 Januari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Daftar hadir sekaligus notulensi terhadapkeputusan bersama Menteri Dalam Negeri MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasibirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ Nomor: 15 Tahun 2018 danNomor: 153/KEP/2018 tertanggal 4 Januari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: PetunjukPelaksaan Penjatuhan PTDH

Dan ReformasiHalaman 35 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUNMdnBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ,Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13September 2018 (vide bukti T4), serta Surat Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1001/99 tertanggal 26 Desember 2018 (vide Bukti T5)dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 sebagai Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH

Provinsi NTB, Nomor : 862/2895/BKD/2019, tanggal 9 Agustus 2019, perihal Tanggapan AtasBanding Administratif (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi) ;: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,No.005/3973/BKD/2019, tertanggal 28 Desember 2018, perihalUndangan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;: Notulen Hasil Rapat BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat,tertanggal 31 Desember 2018, dengan agenda PembahasanMasalah Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri terkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Pekerjaanterdakwa Wiraswasta, Agama terdakwa Islam, Pendidikan terdakwa terakhir D3(tamat), terdakwa beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota JuangKabupaten Bireuen, terdakwa pernah sekolah Diploma 3 (tiga) Sarjana EkonomiKampus Guna Dharma Universitas Indonesia (UI) Depok dan tamat, terdakwasudah menikah dan Istri terdakwa benama Nuriati, dengan pernikahan terdakwadianugerahi 2 (dua) orang anak perempuan, terdakwa pernah menjadi Anggota Polriakan tetapi terdakwa sudah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

KementerianPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri PermataPutusan Nomor : 27/G/2018/PTUNBL Hal 29Hijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretarisdaerah , para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsiseluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama 3menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,pemutusan gaji bagi tyang terkena PTDH

Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.13(Pemberhentian dengan tidak hormat) pada tahun 2013 dalam kasus Disersi dan RIDWAN(DPO) juga mantan anggota Polri yang di PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) dalamkasus Narkoba.Pada tanggal 23 Oktober 2013 saat saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULINJHON dan RIDWAN (DPO) melakukan penangkapan terhadap saksi ALIP danpenggeladahan di koskosan saksi ALIP, saksi bersama terdakwa DEFRIUS BINMARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) tidak ada dilengkapi dengan Surat PerintahPenangkapan

P19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019,Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;20. P20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 159 Tahun 2000 TentangPedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;21.

Pemberhentian yang pertama tahun2017 saksi tidak pernah melaporkan kepada BKN Pusat untuk melakukanperemajaan database sementara keputusan Tergugat yang pertamasudah diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan ; Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan yang sekarang menjadiobyek sengketa, Keputusan Pencabutan tentang Surat KeputusanPemberhentian Penggugat tahun 2017 belum dicabut oleh Tergugat; Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan dalam Surat Menpan RB terkaitdengan petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH

KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 danNomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan tanggal 13 SeptemberFotokopi dari fotokopi, Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019 hal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH

No. 24/G/2018/PTUN.PLKSeptember 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian AparaturSipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak PidanaKorupsi.Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan AparaturSipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikanpetunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2630/V.1398

No. 24/G/2018/PTUN.PLKmenyikapinya dengan menerbitkan surat undangan nomor800/449.a/IV 1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undanganrapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 denganagenda membahas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)PNS Pemprov.