Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.

justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin

Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.

sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin

Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.

areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin

Utr.10.11.Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Sertipikat Hak Guna BangunanNo.341/Kamal Muara atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanhukum karena tumpang tindin dengan Tanah Milik Adat Girik C.No. 261persil 26a S.I luas 5.240 M2 dan persil 26a S.I luas3.860 M2 atau lebihjelasnya lagi bidang tanah warisan milik Para Penggugat yang nota benebelum pernah dijualbelikan atau dipindahkan haknya kepada siapapun jugatermasuk kepada Tergugat, oleh Tergugat telah dianeksasi dan dimasukandalam permohonan

kemudian berdasarkan Surat NomorIP.01.05/3114.08/I/2020 pada bulan Januari 2020 yang dikeluarkan olehTergugat Il menerangkan bahwa terhadap sebidang tanah yang akandikembalikan batasnya telah dilakukan pengumpulan data awal dan setelahdilakukan pemetaan, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 638 atas namaTergugat yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat danmemberitahukan kepada Penggugat untuk menyelesaikan terlebih dahulupermasalahan perkara a quo;Bahwa mengetahui telah terjadi tumpang tindin

2005tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justrumembawa masalah baru bagi Penggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 01 dan Keputusan DJPyang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebutadalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingat keterlambatanPenggugat dalam memungut dan menyetor PPN adalah sematamatabukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena adanyakesimpangsiuran dan tumpang tindin

Indah sudah dilakukan asusila sebanyak 2 kalikemudian akhirnya sepakat mengadukan ke Polsek Slogohimo;Bahwa saksi korban Zaskia sebelum diajak bersetubuh Anak seringmengajak bermain petak umpet bersama, ketika salah satu jaga, Anakmengajak salah satu korban bersembunyi ke kamar mandi dirumahkosong, pintu ditutup dan kemudian Korban diiming imingi diberikanuang Rp 1000 s/d Rp 2.000 juga kadang diberi Permen, selanjutnyaKorban di telanjangi dan ditidurkan dikamar mandi kosong tersebut,selanjutnya di tindin

Bengawan No. 58 Surabaya yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 1974 milik Penggugat tersebut telahterjadi overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8 September 1980, surat ukur No. 613,tanggal 30 Nopember 1922, seluas 730 M, atas nama De GemeenteSoerabaja (Pemerintah Kota Surabaya), padahal obyek tanah danbangunan rumah secara fisik Sampai saat ini ditempati oleh Penggugatuntuk rumah tinggal sejak Tahun 1985 sampai dengan sekarang ;V.

Nomor 3474 K/Padt/2016dibersihkan dan dirawat, ditanami pohon buahbuahan oleh pemiliknya terusberkelanjutan melekat dikuasai oleh pemiliknya, berdasarkan Pasal 584KUHPerdata Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapunmelalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik ParaPenggugat sampai gugatan ini dimasukan.Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlappingatau tumpang tindin secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik ParaPenggugat sehingga kepentingan

dilapangan oleh Penggugatternyata Tergugat memang telah menerbitkan Objek Sengketa di atasTanah HPL milik Penggugat, sehingga karenanya penerbitan ObjekSengketa mengakibatkan subjek yang dituju oleh Objek Sengketa tersebutmendapatkan Hak atas sebidang tanah di atas tanah HPL milik Penggugattanpa adanya jjin atau pemberian hak dari Penggugat, di mana padaakhirnya antara tanah HPL milik Penggugat dengan Objek sengketa terjadiHalaman 8 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 118/G/2017/PTUNBDGtumpang tindin

tidakada tanah milik orang lain dilokasi tersebut; Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelolah; Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan; Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut; Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009; Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa DanauLancang; Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukuryang baru; Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindin

2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh MiskolFirdaus;Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarangtidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yangsebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;Bahwa pembagian ulayat beradasarkan pesukuan;Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindin

Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin DenganWilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk;2.

PT.Pandu Citra Mulia selaku pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapbkan dalam IUPserta Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dari aspek subtansi menyatakanapabila Bupati Kolaka Utara menganggap Penggugat telah melakukanpelanggaran administratif yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam IUP danPeraturan PerundangUndangan atau terjadi tumpang tindin dengan wilayah PT.Vale Indonesia Tok, maka seharusnya Bupati Kolaka Utara terlebin dahulumenyampaikan

dikarenakan adanyadugaan perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Hans Barki danHanna Barki dengan menyembunyikan informasi dengan cara membuatAJB palsu sebagaimana disebutkan diatas, karena jika dilihat dari tahunperistiwa hukum yang terjadi, SHM No. 47 atas nama Hans Barki, SHMNo. 48 atas nama Hans Barki, SHM No. 49 atas nama Hanna Barki danSHM No. 50 atas nama Hanna Barki diterbitkan oleh Tergugat padatahun 1977 yang faktanya berdasarkan putusan PK tersebut nyatanyake4 SHM tersebut ternyata tumpang tindin

Bahwa dengan adanya Putusan PK tersebut yang menyatakanbahwa tanah Penggugat tumpang tindin dengan SHMSHM milik HansBarki dan Hanna Barki, dapat dilihat bahwa Tergugat dalammenerbitkan SHMSHM milik Hans Barki dan Hanna Barki pada tahun1977 telah menyalahi ketentuanketentuan sebagaimana tercantumpada PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karenaseharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimanaHal. 16 dari 74 Hal.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mpwtumpang tindin dimana sertifikat Tergugat Il Intervensi menindihsertifikat Penggugat, namun sejatinya dalil tersebut disebabkan karenaadanya ketidak tahuan mengenai batasbatas tanahn sesuai saatpengukuran pendaftaran tanah pertama kali (PRONA), yang kemudianpada saat pengembalian batas petugas BPN Kubu Raya danPenggugat melakukan pengukuran yang berbeda dari pengukuranpendaftaran tanah pertama kali/penerbitan sertifikat pertama kali yaitupengukuran dimulai dari Parit

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara iniMajelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari kamistanggal 17 Desember 2020 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut baikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi,Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN TjgTergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill Konvensi telahmenunjukkan lokasi dan batasbatas yang sama terhadap objek sengketadimaksud sehingga telah terjadi tumpang tindin

kabur sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak jelas tindakan danyang menjadi dasar hukum apa yang dilakukan Tergugat III Konvensisehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial olehperbuatan Tergugat III Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa dalamgugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikankarena Tergugat IIl Konvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor1223 dan Sertifikat hak Milik Nomor 1225 yang tumpeng tindin

selanjutnya saksiPutusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 14menciumi bibir saksi korban dan langsung saksi membuka baju selanjutnyasaksi mencumbu sambil meremasremas payudara saksi korban kembalisetelah itu saksi membuka baju dan membuka branya selanjutnya saksimembuka celana saksi dan setelah itu saksi mebuka androk dan membukacelana dalam saksi korban sambil saksi meremasremas payudara saksikorban setelah itu saksi merebahkan saksi koroban diatas kasur berwarnamerah putih setelah itu saksi tindin

Pelelangan asetaset Pemohon Kasasi yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi , Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill yang dibeli olehTermohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, TermohonKasasi VIl, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi Xdan Termohon Kasasi XI adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum ;Alasan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, agarnantinya tidak terjadi tumpang tindin dalam penjatuhan putusan dalamperkara pidana