Ditemukan 1076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptnh ptd ptun pada putih ptmh pth psdh ptih ptph ptkh
Penelusuran terkait : Kepegawaian Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 50/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
MUH. ASWAD LAEMBO, SE
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
192 — 81
  • KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 danNomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan tanggal 13 SeptemberFotokopi dari fotokopi, Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019 hal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
192 — 422
  • No. 24/G/2018/PTUN.PLKSeptember 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian AparaturSipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak PidanaKorupsi.Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan AparaturSipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikanpetunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2630/V.1398
    No. 24/G/2018/PTUN.PLKmenyikapinya dengan menerbitkan surat undangan nomor800/449.a/IV 1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undanganrapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 denganagenda membahas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)PNS Pemprov.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-02-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 15-02-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Kdi
Tanggal 19 Oktober 2016 — PEMOHON KONVENSI VS TERMOHON REKONVENSI
19 — 9
  • Lalu bagaimananasib anakanak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kelakjika perkara pidana dan siding kode etik profesi Polri / disiplin anggotaPolri dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dipecat atau di PTDH?
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pencurian
Putus : 26-08-2014 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BATAM Nomor 287/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 26 Agustus 2014 — DEFRIUS Bin MARSULIN JHON
32 — 7
  • Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.13(Pemberhentian dengan tidak hormat) pada tahun 2013 dalam kasus Disersi dan RIDWAN(DPO) juga mantan anggota Polri yang di PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) dalamkasus Narkoba.Pada tanggal 23 Oktober 2013 saat saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULINJHON dan RIDWAN (DPO) melakukan penangkapan terhadap saksi ALIP danpenggeladahan di koskosan saksi ALIP, saksi bersama terdakwa DEFRIUS BINMARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) tidak ada dilengkapi dengan Surat PerintahPenangkapan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
69 — 42
  • Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhnan PTDH oleh PPK Terhadap PNSyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan HUKUM Tetap ............
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
256 — 133
  • Perihal : TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN danRB dan Kepala BKN (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Undangan dari Walikota Mataram Nomor820/03/BKPSDM/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan aslli) ;Daftar Hadir Pengarahan Sekretaris Daerah Kota Mataramtanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asi) ;Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
59 — 47
  • Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsaHalaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUNBKLBahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplinpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugatadalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasukdalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4)huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : Jenis hukuman disiplin beratsebagaimana
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
386 — 324
  • 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS Bahwa pada saat mengeluarkan SKPP tersebut saksi menerimaSurat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Penggugat tetapi tanggal terimanya lupa; Bahwa hanya satu SKPP itu diterbitkan tanggal 18 Februari2019 dan tidak pernah mengeluarkan SKPP yang lain; Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P 9)yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memasuki batasusia pensiun, pada tanggal 8 Februari 2018 saksi belummengetahui adanya PTDH
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
134 — 52
  • Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/547/BKPSDM/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan KepegawaianNegara, Nomor: K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Ber sama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, danKepala BKN;Fotokopi sesuai Scan, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal:Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 21 April 2011 — WAHYU ERMAYA Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
121 — 68
  • Jawaban untuk Gugatan Penggugat bahwa pada hakekatnyaPenggugat sudah tahu kenapa di PTDH / dipecat dariDinas Polri' karena Pengugat sudah menuangkan dalamGugatannya nomor II nomor 2 , nomor 3 dan nomor 5yaitu.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 267/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Hasudungan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
95 — 60
  • Bukti T8: fotokopi Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanHalaman 44 Put.267/G/2019/PTUNMdnPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dariasli).9.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
89 — 47
  • BuktiT14 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Januari 2019(Fotokopi dari fotokopi);15.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-09-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 230-K/PM II-08/AD/IX/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Koptu Joko Sunaryo
59 — 21
  • tuntutanBahwa Oditur Militer telah yakin akan dakwaan terhadapTerdakwa dan tuntutannya dengan tidak melebihi ancaman pidanadalam pasal yang didakwakan itu sah saja, kemudian terkait denganpidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuaidengan Surat Telegram yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit yangterlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor danzat adiktif lainnya untuk ditindak tegas diberhentikan dengan tidakhormat (PTDH
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
Subandi, S.E.
Tergugat:
Bupati Indragiri Hulu
197 — 77
  • kepada PPK dan keputusan tersebut ditetapkan masihdalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) kerja, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan penerbitan Objek Sengketa harus dinyatakan telah prosedural;Menimbang, bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat dalam Repliknya yangmendalilkan Objek Sengketa secara format tidak sesuai dengan Lampiran PeraturanKepala BKN Nomor 3 Tahun 2020, setelah Majelis Hakim mencermati Surat BKNNomor: K.2630/V.1398/99 yang di dalamnya melampirkan mengenai formatkeputusan PTDH
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1173/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
EKO RISTANTO ALS. ARIS BIN MUHAMMAD FAQIH
175 — 155
  • Als ARIS Bin MUHAMMAD FAQIH pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat; Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikanketerangan yang sebenarbenarnya berkaitan dengan tindak pidanaterorisme; Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan gurungaji di Sidoarjo divonis selama 11 tahun dan menjalani selama 5 tahun8 bulan di Lapas Sidoarjo; Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2013 Terdakwadiberhentikan dari dinas Kepolisian (PTDH
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-11-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PN UNAAHA Nomor 123/Pid.B/2011/PN. Unh.
Tanggal 1 Nopember 2011 — PIDANA : - RAHMAD ARSYAD alias RAHMAD bin H. KHATIMA
84 — 31
  • sopan dan tertib di persidangan ; Bahwa penyebab awalnya dikarenakan korban JUSRAN yangmemulai pertengkaran terhadap terdakwa dan korban sempatmemuku terlebih dahulu terdakwa ; Terdakwa mengakui' terus terang perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana oleh MajelisHakim, juga akan dijatuhi hukuman disiplin atau hukumanKode Etik Profesi Polri yang kemungkinan dapat di PTDH
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 85/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. M. BAKHTIAR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
76 — 45
  • Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHalaman 21 dari 41 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.MkHukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugatuntuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2006;Bahwa pada saat pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan fakturpajak masukan asli sehingga dilakukan koreksi olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Nomor00088/207/06/091/08 tanggal 26 November 2008 dengansurat nomor S030/PTDH/Corfin/0209 tanggal 25 Februari2009 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu tanggal 25 Februari
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
121 — 220
  • Bukti T7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS~ yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tertanggal 28 Februari 2019 (fotocopysesuai dengan fotocopy);8.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Senjata Api
Register : 30-10-2015 — Putus : 29-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 134-K/PMI-04/AD/X/2015
Tanggal 29 Januari 2016 — Prada Johan Adistya
116 — 49
  • Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebutberdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poinccc nomor satu berbunyi : Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum danperaturan Perundangundangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik danPemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH)dari dinas Keprajuritan.Bahwa berdasarkan Surat Telegram