Ditemukan 1341 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bpjn bpkn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2568 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Januari 2012 — SARAH LUBALUH SEUBELAN VS JAKOB SEUBELAN, SH, DK
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat hak milik Nomor 577 tahun 2001 untuk tanah sawah Ameihaiduik ; Sertifikat hak milik Nomor 653 tahun 20001 untuk tanah sawah Kulehu ; Sertfikat hak milik Nomor 572 tahun 2001 untuk tanah sawah Balokang ;Bahwa perbuatan Tergugat Il untuk menerbitkan 3 buah sertifikat hakmilik tanah atas nama Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalahsuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,khususnya pasal 95 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.3Tahun 1997 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2006 — Upload : 10-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659K/PDT/2006
Tanggal 17 Oktober 2006 — Kasim Rusli ; Tanggerin ; So Seng kie ; Hasan Hartono ; PT. Sejahtera Bank Umum ; Leny Roswita Tjandra
709 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SertifikatHGU No.2487 (bukti TII.3) yang merupakan satu dari 10(sepuluh) sertifikat pecahan dari Sertifikat HGU Induk No.776dan No.182 ; Bahwa menurut hukum, khususnya Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi tanah yang telahdibukukan oleh Kantor Pertanahan atau telah mempunyaisertifikat, maka peralihan haknya dalam hal ini dengan jual beliharus dan wajib dilakukan di depan PPAT dengan blanko AktaJual Beli yang sudah baku dan dibuat berdasarkan PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 31-01-2007 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839K/PDT/2002
Tanggal 31 Januari 2007 —
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Status Hukum Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Kasasi ; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI pada bulan April 1999yang lalu, bahwa Termohon Kasasi (PT Bank Internasional IndonesiaBll) telah berada dalam status direkapitalisasi, dan dengan demikianberarti bahwa PT BIl berada di bawah pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; Bahwa dengan demikian, gugatan Penguggat dalam perkara ini harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaPT BIl tidak berwenang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — PT. PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat tersebut adalah kebijaksanaan Perusahaan yang sangatterpaksa diambil oleh Direksi untuk mengefisiensikan kinerjaPerusahaan karena sebagai Perusahaan yang bergerak di bidangFinance/Pembiayaan sedang dalam kondisi yang kurang sehat danmemerlukan modal kerja yang belum / tidak bisa dipenuhi oleh paraPemegang Saham dan adanya Resirukturisasi Hutang antara PT.Pembiayaan Artha Negara dengan Badan Penyehatan PerbankanNasional: ( BPPN ) berdasarkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 468/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat I : SRI RATNA Diwakili Oleh : YUNASRIL YUZAR, SH Dkk
Pembanding/Penggugat II : FADILI Diwakili Oleh : YUNASRIL YUZAR, SH Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Perkreditan Rakyat Bpr Mitra Harmoni indramayu Cab Cirebon
Terbanding/Tergugat IV : Bpn Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Hj Damayanti
50 — 18
  • Salinan/fotocopy bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain Suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetepan insolvensi (dalam hal pemohon lelang krediturseparatis);3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang Isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;f.
    Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalahbank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatanusaha, dan eks BPPN; dan;g.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 10-02-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN SIGLI Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-SGI
Tanggal 10 Februari 2015 — Ir. MOHD. RIDHA RASYIDI LAWAN NURASIAH, DKK.
166 — 16
  • RidhaRasyidi ;Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.
    Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.
    RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TUAL Nomor 23/PDT.G/2014/PN Tul
Tanggal 29 Juli 2015 — JOSEPH E. SAVSAVUBUN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. Team Leader Business Banking Floor Ambon Pantai Mardika) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI Jakarta, Cq. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kepala Cabang Pembantu Tual) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Wilayah Makassar AHMAD YANI Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ambon
151 — 58
  • Debitur merupakan Bank dalam likuiditas, Bak Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha atau eks BPPN ; f) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggung jawab apabila ada gugatan Perdata dan atautuntutan pidana ; g) Salinan / foocopy Surat Peberitahuan Rencana Lelang kepada debitur olehkreditur yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecualidebitur Hak Tanggungan adalah merupakan Bank Dalam Likuiditas, BankBeku Operasional, Bank Beku
    Kegiatan Usaha atau eks BPPN dan ; h) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasilpenilaian dari penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor dan tanggal laporan penilaian dalam hal ;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — PT. PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat tersebut adalah kebijaksanaan Perusahaan yang sangatterpaksa diambil oleh Direksi untuk mengefisiensikan kinerjaPerusahaan karena sebagai Perusahaan yang bergerak di bidangFinance/Pembiayaan sedang dalam kondisi yang kurang sehat danmemerlukan modal kerja yang belum / tidak bisa dipenuhi oleh paraPemegang Saham dan adanya Restrukturisasi Hutang antara PT.Pembiayaan Artha Negara dengan Badan Penyehatan PerbankanNasional: (BPPN ) berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 05-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/PDT.SUS/2010
PT. PALUR RAYA; PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengesahanperdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum hartapailit berada dalam keadaan insolvensi";Bahwa Bukti PK4 merupakan Daftar TagihanKreditor Lain yang didaftarkan pada tKurator dandiakui kebenarannya oleh Debitor/Termohon PK padasaat Rapat Pencocokan Piutang, sehingga pengakuannyajelas merupakan alat bukti yang sempurna tentangadanya kreditur lain;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.14 PK/ N/2002 tanggal 11 Juni 2002 dalamperkara antara BPPN
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 03-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 31/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 3 Mei 2018 — IDA BAGUS NYOMAN PUTRA sebagai PEMBANDING L a w a n : 1. I NYOMAN AGUS ROSSENA sebagai TERBANDING I 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI AGRARIA / MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai TERBANDING II 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI AGRARIA / MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL GIANYAR sebagai TERBANDING III 4. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEUANGAN NEGARA (DJKN) WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA CQ PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG BALI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR sebagai TERBANDING IV 5. PT. BANK BALI JAKARTA sebagai TERBANDING V 6. NOTARIS I GEDE ARDANA, S.H., M.Kn sebagai TERBANDING VI 7. I MADE DHARMA sebagai TERBANDING VII D A N NOTARIS I NYOMAN GUNAWAN, S.H sebagai TURUT TERBANDING
63 — 22
  • Bahwa setelah itu terjadi Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar terhadapputusan Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN.Gir pada tanggal 26 08 1999,akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut samasekali tidak ada putusan berbunyi membatalkan mencoret dan menggantisertifikat hak milik Nomor 2125 Desa Bitera atas nama Ida Bagus NyomanPutra (Penggugat);Bahwa oleh karena proses perkara tersebut di atas berproses lama;akhirnya hutang Penggugat diambil alin oleh Badan PenyehatanPerbankkan Nasional (BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052K/PID/2006
Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; EDYSON, SE ; SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG ) ; Drs. DIMAN PONIJAN
160 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran asset kredit PT. TahtaMedan ditransfer ke dalam rekefling PT. Media Televisi IndonesiaNo. 2883005295 pada BCA Cabang Puri Indah ;Hal. 7 dari 96 hal. Put.
    Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang aset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran aset kredit PT. Tahta Medanditransfer ke dalam rekefling PT.
    Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran asset kredit PT. TahtaMedan ditransfer ke dalam rekefling PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-06-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PDT/2009
Tanggal 8 Juni 2010 — PT PRIMATALIM UTAMA DKK vs TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEBERATAN KELIMA :Bahwa cara cara pertimbangan Putusan Majelis Kasasidalam putusannya No. 1889 K/Pdt/2004 tanggal 19 Desember2005 jelas jelas keliru) dan salah dalam menerapkan hukum,karena berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) peraturanPemerintah No. 17 tahun 1999 dikaitkan dengan Pasal 37 AUndang Undang No. 10 tahun 1998, BPPN sebagai Badan Khususmenjalankan fungsi penyehatan perbankan, telah diberiwewenang legalistis untuk mengaudit semua simpanan ataumengaudit piutang dalam batas batas kerangka tata
    No. 118PK/PDT/2009likuidast) sekarang Termohon Peninjauan Kembaliseharusnya menyadari ketentuan Pasal 40 (a) (b) dariPeraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tanggal 27Februari 1999, suatu Bank (Termohon Peninjauan Kembali)yang oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam likuidasi,Bank dan atau dibawah pengawasan BPPN, maka akibathukumnya adalah Segala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris,Pemegang Saham semua beralih; Tim Likuidasi PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 91/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HO KIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
BADRUS SHOLEH
199 — 83
  • Fotocopy sesuai copy, Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan, Nomor : 913/2000, tanggal 24 April2000, atas nama Pemegang Hak TanggunganBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;2. Fotocopy sesuai salinan, Akta Pemberian HakTanggungan, Nomor : 21/Asrw/2000, tanggal 29Maret2000 ;1.
    Fotocopy sesuai copy, Salinan Buku Tanah Hak Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN.SBY12,Bukti P 12Tanggungan, Nomor : 914/2000, tanggal 24 April2000, atas nama Pemegang Hak TanggunganBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;2. Fotocopy sesuai salinan, Akta Pemberian HakTanggungan, Nomor : 22/Asrw/2000, tanggal 29 Maret 2000 ;Fotocopy sesuai copy, Surat Kuasa Hukum (para ahliwaris Tn. H. Moch.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 30-12-2010 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 12-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 107/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 7 Juli 2011 — Hj. PETUM BINTI BAKRAN, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
52 — 31
  • Desa Sukmajaya, terbit tanggal 1281982, GambarSituasi Nomor :17 tanggal 1771978 dengan luas 3.480 M2 (tiga ribu empat ratusdelapan puluh meter persegi), semula atas nama SAAT bin MIUN yang terletak diDesa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor yang berdasarkan AktaJualbeli Nomor 40/1972 tanggal 1591972, beralih ke atas nama NYAK UMAR,kemudian Para Penggugat memperoleh informasi, telah beralih ke atas namaJOSEPH JANUARDY dan kemudian beralih ke atas nama BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL (BPPN
    Guna Bangsa Perkasa, dengan urutanurutan peralihan sebagaiberikut : Tahun 1990 peralihan dari Nyak Umar ke Jauw Thung Sin alias Joseph Januardi ;Tahun 1996 terhadap objek sengketa dibebani Hak Tanggungan pada BankEkspor Impor Indonesia hingga penyelesaian melalui Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2008 dimana melalui proses CESSIEobjek sengketa beralin dan tercatat atas nama PT. Panca ManunggalMandiri ; Setelah tercatat atas nama PT.
    Nomor: 107/G/2010/PT UNBDGPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
55 — 23
  • Fotocopy Surat Nomor s907/KN.5/2014 perihal informasi terkait SHMNo. 7 / Desa Pekan Labuhan Deli, diberi tanda P8;Fotocopy Surat Penggugat kepada Direktur Jendral Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI terkait Penebusan Asset eks BPPN di BankArya Panduarta Cabang Medan, Sertifikat No. 7, diberi tanda P9;Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negera Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi tanggal 7 Maret 2014 perihal : informasi terkait
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
HARIJONO NGASIMUN Alias HARI Bin SUJONO NGASIMUN
33 — 13
  • pernahdijalani Terdakwa agar kesehatan Terdakwa benarbenar kembali sehat danterbebas dari ketergantungan Narkotika ;Menimbang, bahwa mengenai tempat dan lamanya Terdakwaditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan social, apabila hal inidikaitkan dengan pendapat dan saran TIM Assessment Tepadu BNNP DKIJakarta, dimana surat nya telah terlampir dalam berkas perkara, dan telahdisampaikan oleh ahli didepan persidangan maka Majelis Hakim sependapatdengan ahli yang merupakan anggota TIM Assessment Terpadu BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — UMAR ZEN
230 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) : 70 % ;e PT. Terang Kita ndah Tama : 30% ;e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya Terdakwa UMAR ZEN menjabatsebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 10%. PT. Terang Kita Indah Tama : 30 %.e Pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT. Aluco berdasarkan akta notarisEddy Muljanto, S.H. dan menjabat sebagai Direktur Utama ;e Pada tahun 2009 PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan akta notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) :70 %.e PT. Terang Kita Indah Tama :30 %.e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bpp
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, SH
Terdakwa:
JULKARNAIN Als IJUL Bin Alm HASIM
22 — 4
  • Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu) rupiah.Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bppn Bahwa ia terdakwa JULKARNAIN Als IJUL Bin (Alm) HASIM pada hariMinggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 20.30 Wita atau setidaktidaknyapada
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 595/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Sri Hastuti Diwakili Oleh : Hasoloan Lumban Batu SH dan Sahat Sinaga SH MH
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Victoria Internasional Tbk Cabang Permata Hijau Cq. Kantor Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Sininayati Iskandar SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
49 — 19
  • antara lain surat surat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:i. putusan pailit; danHalaman 10 dari 50 halaman dari Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.BDGil. salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/PDT.G/2015/PN PBR
Tanggal 2 September 2015 — M. Zen Arif, Dkk Vs PT. Sejahtera Lilyana Jaya, Dk
89 — 35
  • BANK UMUM NASIONAL.BahwaSesuai dengan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kantor Medantanggal 13 November 2000 No : PPH1152/LGLCP/Mdn/BPPN/I100pembebasan hak Tanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapus.Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh LIBNA SUSANTY,SH.No. 170/2005, tanggal 26 September 2005, Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut beralih haknya kepada PT.
    PPH1152/LGLCP/Mdn/BPPN/I 100,PembebasanHak Tanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan.Akta Jual Beli yang dibuat oleh LINA SUSANTY, SH No. 170/2005, tanggal26 September 2005, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut beralih haknyakepada PT SEJAHTERA LILYANA JAYA.penerbitan Sertifikatsertifikat dimaksud tertanggal 29 Desember 1989tersebut telah sesuai dengan prosedur dan Tata Cara yang diatur dalam PP 10/1961Tentang Pendaftaran Tanah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 19Tahun 1987