Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/II/PKSDM10PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro NagariTahun 2008, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yakni keuanganNagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebesarRp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil AuditBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA170/PW03/5/2012 tanggal 29Mei 2012 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc.

EPI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl.

alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yangtelah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, telah salah menafsikan unsur delik*barang siapa pada Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan dakwaan PrimairPenuntut Umum tidak terbukti;36Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999

2 ayat (1) = jo.

Pasal 18 ayat (1) ~~ hurufa,b,ayat(2),ayat(3)jo.Pasal 4 Undang Undang RI Nomor = :3l1011Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;Subsidiair : Bahwa ia Terdakwa Mochamad Syafei Bin M.

2 ayat (1) jo.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tsb diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baikdakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tidak terbukti,berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harusdibebaskan =;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnyaharus dipulihkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 31Tahun 1999 = Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP~ danPasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)jo.

LARESSA tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangHalaman 17 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PT PAL 18Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) keI Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ABD. AJIS A.

LARESSA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keIl Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;2.

oleh Terdakwa untuk membuktikan kesalahanTerdakwa ;Yang ada adalah pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa lain, olehkarena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri unsurunsurtindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwaberdasarkan keterangan saksisaksi, buktibukti surat dan keterangan terdakwayang terdapat dalam berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Subsider : Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkandakwaan primer terlebin

Menyatakan Terdakwa Ilmastin, S.Pd.I bin Rusli HS terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak PidanaKorupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsisebagaimana Dakwaan Primair;2.

waktu dan menurut caracara Serta syaratsyarat yangditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingtertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banda Aceh berpendapat serta berkeyakinan bahwaIImastin, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakanPenuntut Umum dalam dakwaan Primair adalah tepat menurut hukum danseyogyanya dikuatkan.Bahwa hukuman Uang Pengganti dan Subsidair Uang pengganti yangdijatunkan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda

PN Bnayangdimintakan banding tersebutharuslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa beradadalam tahanan patutlahdikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayarbiayaperkara dalam tingkat banding;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang mana Majelis Hakim telah mencampuradukkanpembuktian unsur melawan hukum dengan unsur penyalahgunaanwewenang, yang mana unsur penyalahgunaan wewenang tidak terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 19/PIDTPK/2021/PT MKSBahwa kemudian Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Primairyakni Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padapembuktian unsur Melawan hukum, dengan serta merta telah menentukanbahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan perbuatanterdakwa yang dilakukan dalam perkara ini adalah perbuatan penyalahgunaanwewenang dan bukan perbuatan melawan

DakwaanSubsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dan dapat menyetujui putusanMajelis Hakim tingkat pertama, tetapi mengenai unsurunsur tindak pidanadalam Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkatpertama, dan mempunyai pendapat tersendiri, yang akan diuraikan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Unsur Setiap orang.Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur dari Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakandengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikanunsurunsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebin dahuludibuktikan apakah

., bin SUWARDI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 Ayat (1) Jo.

No. 1160 K/Pid.Sus/2015dapat menjadi alasan upaya hukum serta putusan batal demi hukum (Pasal197 Ayat (2) KUHAP);Jaksa / Penuntut Umum berpendapat semua unsurunsur dakwaanPrimair, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.

Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan yang berada di bawahnyatersebut telah menyatakan hukum yang diterapkan adalah Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHal. 55 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana.3.

LINUS TUTUROPtersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Drs. LINUS TUTUROP dalam kedudukannya sebagai PenggunaAnggaran selaku PLH.

LINUS TUTUROP tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalamUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum, dan membebaskanterdakwa dari Dakwaan PRIMAIR ;Menyatakan terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa H.KUMPUL Bin (aim) Masnan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

empat ratus enam puluh dua juta sembilan puluh ribusembilan ratus dua puluh rupiah), sesuai dengan Hasil Perhitungan Audit BPKP Perwakilan JawaTimur, dengan rincian sebagai berikut : NO Uraian JumlahA Jumlah Raskin yang diterima 148.000Desa SumberdantiB Jumlah Raskin yang dibagikan 49.368kepada RTSPMC Selisih ( AB ) 98.632D Subsidi per Kg beras Raskin 4.685,E Jumlah Kerugian Keuangan = 462.090.920,Negara(CxD) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR ssesensncnnnsnnscacannennnsnssasanastrinsniaenaishrinsniadnaise EST ANSE RRESEABahwa ia terdakwa SUNARTIN Selaku Kepala Desa Sumberdanti Kecamatan SukowonoKabupaten Jember berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Jember Nomor 188/08/KTUN/012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pelantikan Kepala Desa danberdasarkan Pedoman Umum

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 17 dari 71 hal.

GATOT SUHENDRO, MM, bersalah melakukan tindakPidana Secara bersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.

2 ayat (1)jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, seharusnya terlebih dahulu membuat pertimbangan yangcukup setidaknya mengambil alih pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum,kemudian membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, lalu mengadilisendiri dan menyatakan dakwaan Primair terpenuhi.Apabila yang dimaksud adalah Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan

puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen)namun hal tersebut tidak dilakukan/tidak dikerjakan oleh Terdakwa;e Bahwa karena seluruh biaya proyek telah diterima oleh Terdakwa maka atasperbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara sebesarRp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR : 222 nn nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn nnn enn nen neeBahwa ia Terdakwa Ir.

sebesarRp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap dipersidangan akandipertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaanHal 41 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby42Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu Melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18

Menyatakan terdakwa DAVID, SS terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat(2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU Nomor : 20 Tahun 2001.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001,sebagaimana dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatanTerdakwa, dan kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 44 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDGkorupsi sebagaimana yang dinyatakan Penuntut Umum dalam memoribandingnya ;Menimbang, bahwa oleh karena

Terdakwa dibebani membayar biayaperkara untuk kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimanatercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ternyata telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dapatdipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkatbanding dalam mengadil perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam amarputusan ini ;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dan pasalpasal KUHAPyang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padapengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal21 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI1.

MASYHURI daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP;2 Menyatakan terdakwa HJ. MASYRIAH Binti H.

2 ayat (1) jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan JaksaPenuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidakterbukti akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, namunsebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidakperlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1)jo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telahmengabaikan konstruksi dakwaan Alternatif Subsidairitas yangdisusun oleh Penuntut Umum dan menggantinya dengandakwaan Alternatif sehingga berakibat dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubahn dan ditambah dengan UndangUndang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No

2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambaholeh UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartaakan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawahMenimbang, bahwa Terdakwa SUROSO bin SASTROWIHARJO didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifSubsidairitas, dakwaan alternatif Pertama sebagai berikut,: Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupSi.

Gintulangi selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 02 Desa Lobu Kec Pagimana Kab Banggai, Negara telah mengalamikerugian Rp.58.933.600, (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluhtiga ribu enam ratus rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Gunadi, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair :2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.

O02 April 2015menyatakan Hasil Kegiatan Penambangan Batuan Andesit di DusunTurusan dan Dusun Tileng Desa Pendoworejo Kecamatan GirimulyoKabupaten Kulon Progo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp851.620.000, (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratusdua puluh ribu rupiah)atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pemohon diduga telah melakukan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada SeitdaKab.Teluk Bintuni TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 sebagaimanadimaksud dalam Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat

ratus tiga puluh enam ribu tigaratuS enam puluh tiga rupiah enam puluh empatSON) sew seersAkibat perbuatan terdakwa menyebabkanAlat Uji Keliling tidak dapat dipergunakansebagaimana mestinya yang menyebabkan kerugianbagi Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp.119.236.363,64 (seratus sembilan belas juta duaratus tiga puluh enam ribu' tiga ratus enampuluh tiga rupiah enam puluh empat sen)atau. setidak tidaknya sekitar jumlah itu ;Sebagaimana diatur dan diancam pidanaperbuatan terdakwa melanggar pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 ayat (1) a, b UndangundangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa terdakwa FABIANUS AMBUT, sebagaiPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan selaku StafDinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dansebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Peralatan15Pengujian Keliling pada Dinas PerhubunganKabupaten Manggarai berdasarkan SK BupatiManggarai Nomor : KEU.034.1/1104

digunakan untuk kepentingan pribadi para AnggotaDewan ; Bahwa dengan telah dicairkan/dibayarkan uang Bantuan Lainlain tersebutsecara tunai kepada 40 (empat puluh) orang Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kupang Periode 1999 2004 yang masingmasing menerimasebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Negara Cq.Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1540 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa .

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1991 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Taksiran tinggi Rp. 26.821.300,00e Menggadaikan BJ milik nasabah Rp 9.500.000,00e Mengambil BJ logam mulia miliknasabah Rp 4.033.000.00Total Rp.907.351.167,0013Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan FinalInvestigasi Kasus Usaha Lain di Cabang Bantaeng olehSatuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat PerumPegadaian Wilayah VII Makassar perihal Laporan HasilPemeriksaan Pelanggaran Nomor : R.08/ Pi.3.06004/2012tanggal 18 April 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

,M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkanHal. 25 dari 45 hal, Put.No.40/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mksbersalah melakukan tindak pidana pidana telahmelakukan beberalpa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau pereonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.Menyatakan Terdakwa Amirullah Sikki, S.H.