Ditemukan 1067 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : absolut absolute absolom abdolul absalun aboud absulud absolutã absoluet
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
HAERUDDIN B
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar
208 — 110
  • Oleh kerena yang dipersoalkan substansial adalah bukan Sertipikatnya(sebagai KTUN) melainkan keabsahan kepemilikan tanah, maka jelas gugatanPenggugat adalan mengenai sengketa hak kepemilikan yang merupakankewenangan absolud dari Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan TataUsaha Negara Makassar menyatakan tidak berwenang memeriksa perkaraini; Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas secara keseluruhan dalildalilyang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Oktober 2020 dalamperkara TUN No
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 K/Pdt/2016
Tanggal 20 April 2017 — MARIA JEI FINU, DKK VS MARIA DHONE SOKO, DKK
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugasPemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang jugamelekat Administrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat padaTergugat Ill telan mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanahberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 551atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 548 dan sertipikat HakMilik 549 atas nama Tergugat II, maka konsekuensi yuridis dalam obyekperkara a quo merupakan kompetensi absolud
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2013 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_22_PDT_G_2013_28_JANUARI_2015_DHD
Tanggal 28 Januari 2015 — - DOMINIKA DHONE WEA MELAWAN - MONIKA TAI SIGA,dkk
61 — 40
  • Karena TERGUGAT VIII dalam kedudukannya sebagai Pejabat TataUsaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidangPertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negarasehingga dengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT VIII telahmengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat HakMilik atas nama JOSEPH RATO, maka konsekuensi yuridis dalam obyekperkara a quo merupakan kompetensi absolud dari Peiadilan Tata UsahaNegara, berdasarkan Undangundang Nomor 5
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 —
115 — 64
  • Sudukno Mertokusumo,SH, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi delapan Penerbit LIBERTYYogyakarta hal 148), untuk mana Pembuktian dibebankan pada pihakyang lebih mampu untuk membuktikannya;Bahwa Tergugat memiliki kuasa yang absolud atas pengelolaanadministrasi dan kepersonaliaan perusahaannya dibanding Penggugatmembuktikan dalil gugatannya khusus mengenai hak cuti tersebut, bilamana Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dalilgugatan Penggugat dianggap benar.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Arm
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
Nursin lasuasa
Tergugat:
1.Kartini sigar
2.PT. BHINEKA MANCAWISATA
3.FERY BENSUIL, S.SOS
4.KEPALA KANTOR DESA JAYAKARSA
Turut Tergugat:
Kepala kantor pertanahan kabupaten Minahasa utara
175 — 131
  • Desember 1975,dalam kaidah hukumnya menyebutkan: Keberatan yangdiajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidakmenganal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan,karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanyagugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahunlebih penggugat asal dianggap telan melepaskan haknya(rechtsverwerking);EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD.Bahwa sebelum memberikan pendapat ijinkan kami memberikan suatupemahaman terkait dengan adanya eksepsi Kompetensi Absolud
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Wayan Adi Pranata, S.H.
2.Julius Anthony, SH
Terdakwa:
I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO
236 — 167
  • Sunset Road, Kuta,Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasarmaka Pengadilan Negeri Denpasarlah yang berwenangmenyidangkan perkara aquo;< Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHAP menyatakan: hakim ketuasidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelahmendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan suratpenetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilantidak berwenang, yang artinya sepanjang mengenai kewenanganrelative maupun absolud tanpa diajukan perlawanan ataukeberatan
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
265 — 152
  • Sunset Road, Kuta,Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasarmaka Pengadilan Negeri Denpasarlah yang berwenangmenyidangkan perkara aquo;Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHAP menyatakan: hakim ketua sidangkarena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelahmendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan suratpenetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilantidak berwenang, yang artinya sepanjang mengenai kewenanganrelative maupun absolud tanpa diajukan perlawanan ataukeberatan
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 147/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SURYADY als. SURYADY AZIS
250 — 129
  • Sunset Road, Kuta,Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasarmaka Pengadilan Negeri Denpasarlah yang berwenangmenyidangkan perkara aquo;= Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHAP menyatakan: hakim ketuasidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelahmendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan suratpenetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilantidak berwenang, yang artinya sepanjang mengenai kewenanganrelative maupun absolud tanpa diajukan perlawanan ataukeberatan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
304 — 113
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD : Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat esensialpermasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada proceduralpenerbitan sertipikat melainkan gugatan para Penggugat yangdisampaikan dalam persidangan ini lebih menitikberatkan padamasalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraManado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenanganPeradilan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 15-11-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1181/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 23 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ERIK RUSNANDAR, SH
Terdakwa:
BRAM ADHITYA Alias BRAM Bin SUHARDI
37 — 0
  • 2 unit kereta sorong visco 13 kg, 4 set kunci absolud x 503 putih kecil, 4 set kunci absolud x 502 putih kecil, 12 lusin sarung tangan karet lbt 6 pc gergaji kokon dengan nilai Rp 3.296.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari toko Samudara bangunan kota tanjung balai karimun no invoice 1906.0129 tanggal 22/06/2019 waktu J.T 21/08/2019.
  • 9 set kunci ars besar, 30 kaleng thinner kaleng 0,7L, 12 set kunci absolud M583 putih sedang, 2 lsn obeng transparan 3x100 (+),2 lsn obeng transparan 3x75 (-), 2lsn obeng transparan 6x150 (-), 2 lsn obeng transparan 6x100(-), 3 set handle bossini 2153,3 set handle bossini 2179, 3 set handle bossini 2179 GP/CAMPAGNE, 3 SET HANDLE BOSSINI 2189 dengan nilai Rp 3.946.000 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 26-07-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat:
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
101 — 44
  • Karena TERGUGAT Ill dalam kedudukannya sebagaiPejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekatAdministrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat padaTERGUGAT Ill telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanahberupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor HPL 1 tahun 1994 atas namaTERGUGAT I, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quomerupakan kompetensi absolud dari Peradilan Tata Usaha Negara,berdasarkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 347/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2018 — ODOD SUHARA, DKK LAWAN Tuan BONDOL ISMAIL ADJIE, DKK
102 — 32
  • objek sengketa dalam perkara a quo, para Penggugat tidakberhak untuk mempermasalahkannya, perjanjian sewa menyewa hanya dilakukanoleh Tergugat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (para Tergugat),sedangkan para Penggugat selaku karyawan hanya memiliki hubungan hukum(hubungan kerja/Perjanjian Kerja) dengan Tuan Haji Daiman Sutan Mangkutoselaku pengelola Restoran Rindu Alam.Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor : 347/Pdt.G/2017/PN.Bdg.Menimbang,bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili(kewenangan absolud
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
91 — 39
  • Mahkamah Agung RI.No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Febriari 1960 bahwa surat petuk/girik (buktipenerimaan PBB) bukan tanda bukti hakk atas tanah.KALAUPUN BENAR BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK LAHANSENGKETA, QUOD NON, MAKA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL KE PENGADILANTATA USAHA NEGARA DAN BUKANNYA KEPADA TERGUGAT SEBAGAIPEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN JUJUR.8 Selain Penggugat salah mengajukan Gugatan sebagaimana telah Tergugat I jelaskandalam Eksepsi Kompetensi Absolud
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 46/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.HARUM JAYA
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
134 — 108
  • Tahapanhapan tersebut merupkan Keputusan Tata Usaha Negara,Kecuali Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;Menimbang, bahwa dokumen pengadaan barang/jasayaituMerupakan/dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan Perbuatan Hukum Perdata adalah dokumendokumen yangterbit Pasca dibuatnya Kontrak Pengadaan barang/jasa, sedangkandokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelumkeluarnya Kontrak Pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan TataUsaha Negera yang menjadi Kompentensi Absolud
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bln
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
132 — 279
  • KEWENANGAN ABSOLUD PENGADILAN NEGERIBahwa Penggugat dalam perkara ini mendalilkan permasalahan SuratKeputusan Bupati Nomor 188.45/471/Pem/2013 tentang Penetapan BatasDesa Tri Martani dengan Desa Sebamban Lama, Desa Batu Meranti danDesa Kera Buwana kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbutanggal 2 Agustus 2013 sebagai OBYEK SENGKETA dan bahwa dalamPosita maupun Petitum Penggugat meminta majelis yang mengadili danmemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat I, Tergugat II , TurutTergugat dan Turut
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
232 — 190
  • Sunset Road, Kuta, Bali yang merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasarlah yangberwenang menyidangkan perkara aquo; Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHAP menyatakan: hakim ketua sidangkarena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengarpendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yangmemuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang, yangartinya Sepanjang mengenai kewenangan relative maupun absolud tanpadiajukan perlawanan atau
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/PDT/G/2013/PN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2013 — YAYASAN ANDANA WARIH; HELENA SETIADI; LONY EBEL; SITI DJAMILAH TAMANI (DALAM KTP TERTULIS EUIS DJAMILAH TAMANI); FIMA FATIMAH HAFID, SH.; PARADITA, AMD.; PEPY ACHMAD SOFYAN (DALAM KTP TERTULIS PAPIE ACHMAD SOFYAN); ADJAT SUDRAJAT; AGUNG SURYATRIANA; TUTY PURNANDARY, SH.; TAHMID TIRTAPRADJA, SH., SP.1.; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
126 — 33
  • masingmasing tanggal 29 Agustus 2013 ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensisebagaimana termuat dalam gugatannya yang telah diuraikan pada bagian dudukperkara :DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompentensi absolud
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PT MANADO Nomor 164/PDT/2020/PT MND
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. jd. LERTJIE KALANGKAHAN Diwakili Oleh : HIROWASH MALAINI. BAC SH
Terbanding/Tergugat I : PT BHINEKA MANCA WISATA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Turut Tergugat : pemerintah republik indonesia cq mentri agraria dan tata ruang ATR Indonesia berkedudukan di jakarta cq kepala kantor wilayah ATR provinsi sulawesi utara berkedudukan di cq kepala kantor ATR kabupaten minahasa utara
312 — 220
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD.2.1.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2018 — LIA PUJIATI >< RUDY CS
148 — 113
  • Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill tentang kewenanganmengadili (Kompetensi Absolud) ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadiliperkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini ;4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
299 — 312
  • No.30 kalau adaklausula begitu maka tidak berwenang dipertegas lagi di pasal 11 sebagailegal internal atau ekternal maka para pihak telah berjanjin tadi melepaskanhaknya, eskternal Pengadilan dilarang menerima wajib menolak kecualibeberapa hal jadi tidak absolud.