Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 3 April 2014 — MIRADA FIRMANSYAH ; Melawan 1. CHANDRA KURNIAWAN ; 2. MONALISA
93 — 34
  • bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDII IRMAYANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Hj. HIDAYAH ANOEZ
354 — 145
  • TERGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaSadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak,Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — DEDY HERYANA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pdt/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — YAYASAN BERKALA WIDYA HUSADA (BWH), Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada (Akper BWH) VS WADHWANI HARKISHIN LACHMAN
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa haruslah dibatalkan pertimbangan hukum Judex Factisehubungan dengan Bukti Surat T14 s/d T17 yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat (paragraf 2 halaman 45 Putusan TingkatPertama) yang dikutipkan berikut ini:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T18 sampai dengan T35 dan T37 adalah merupakan biaya pengeluaran renovasi gedung Akper berkalaWidya Husada dari tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 7 November2012, setelah dirinci sebesar Rp291.130.000,00 ternyata banyak terjadioverlap atau tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 19-03-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 17 September 2015 — UMAR MANGILE sebagai Penggugat; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG sebagai Tergugat; 2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG sebagai Tergugat II Intervensi;
84 — 28
  • SANRANG, baik letak, luas, maupun batasbatas, serta cirriciri lainnya,sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidakTUMPaNg TINDIN =======a 2a en eteBahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkanadanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 121/DesaBila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal04041981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batasbatasnya
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Muhammad Andriansyah,SH.
Tergugat:
1.BAMBANG PAMUNGKAS
2.SOEYATNO
Turut Tergugat:
Kepala Desa Pasir Panjang
444 — 141
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamengantisipasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, yaitubilamana benar telah terjadi tumpang tindin kepemilikan, maka perludiputuskan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(dalam kapasitas selaku pemegang hak yang usia perolehan haknyalebin muda dibanding usia perolehan hak Tergugat ilKonvensi/Penggugat Rekonvensi) memang memiliki hak atastanah/lahan obyek sengketa tersebut?
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Adl
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL
136 — 66
  • tidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak PakaiNomor 01109/Pousu jaya an. Pemerintah Republik indonesia Cq KepolisianNegara Republik indonesia seluas 125.000 m2? .
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Pemohon:
MOHAMAD KHASBI
Termohon:
KEPALA BPN BOJONEGORO
363 — 289
  • PTUN.SBY.Halaman 33 dari 56 Halaman. kesalanan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;. kesalahnan dalam proses/prosedur penerbitan Sertipikat HakTanggungan;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;. kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;i. tumpang tindih hak atas tanah;j. tumpang tindin
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-02-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 08/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SYIKRULLAH SYARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
MUAMAR FATAH
116 — 45
  • Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat menyangkutadanya sertifikat hak milik yang di dalilkan oleh Penggugatadanya tumpang tindin antara sertipikat hak milik No. 156/Bailang dan Sertipikat Hak Milik No. 1206/ Kelurahan bailang,dimana dalam dalil gugatanya Penggugat memperolehsertipikat hak milik No. 156/ bailang tersebut diperoleh dengancara menang lelang dari PT.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-08-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN KALIANDA Nomor No. 277/Pid.SUS/2015/PN.Kla
Tanggal 7 September 2015 — M. JAHRI Bin SUMARDI.
61 — 13
  • PN.Klaanyang di jawab saksi Anita Sari enggaklah bang saya gak mau, karenasaksi Anita Sari tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan saksi AnitaSari lalu terdakwa ajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa ajak nontonFilm BF lalu terdakwa kasih Pil KB warna kuning dan terdakwa suruh minumdengan air setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Anita Sarisehingga telanjang bulat lalu terdakwa rebahkan di atas kasur dankemudian terdakwa cium seluruh tubuh saksi Anita Sari dan terdakwacumbu lalu terdakwa tindin
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 20/PDT/2021/PT BBL
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : MASYUMI Diwakili Oleh : Agus Purnomo, SH
Pembanding/Tergugat III : BRIAN JONATHAN Diwakili Oleh : TIAN HANDOKO
Terbanding/Penggugat : SOPIAN Alias BAMBANG Diwakili Oleh : DR. M. Adystia Sunggara. SH. MH
Turut Terbanding/Tergugat I : AIDI Bin LIMBAR Diwakili Oleh : AHMAD ALBUNI, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DESA BAKIT
Turut Terbanding/Tergugat V : CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
127 — 36
  • Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin sebagaimana dimaksud :Di atas Sebidang Tanah seluas 7.123 m2 dengan batasbatas Tanah: Sebelah Utara : 110 m dengan Kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah Masyumi Sebelah Selatan :93m Bandar Sebelah Barat : 32/35 m dengan Kawasan perlindungan mangroveDi atas Sebidang Tanah seluas 20.000 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — 1. BUDIARTO CHANDRA dan 2. SOETRIMO lawan H. IBRAMSYAH, Bs.C Bin H. DJOHANSYAH, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-01-2021
Putusan PT MANADO Nomor 16/PDT/2019/PT MND
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : EVI LIMUAT
Terbanding/Tergugat I : SULCE DONGGA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD SANUSI LACAKA
Terbanding/Turut Tergugat I : GIEDON LOUIS JOAN TENGKER
Terbanding/Turut Tergugat II : VINCE CIUNA
Terbanding/Turut Tergugat III : NASRUN KOTO, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANGKY LINDO
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BITUNG
105 — 59
  • dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Tgt
Tanggal 20 Januari 2016 — - H. GAMMING - DWI KURNIAWAN - Hj. TUTI - LIES ELLIYANA - AKKO atau YAKKO
77 — 13
  • Mananang Alidalam Bukti P.11 berdasarkan hasil musyawarah yang menyatakanlahan diantara dua pihak tersebut tidak tumpang tindin untukmenghindari konflik;e Bahwa sepengetahuan saksi pada saat turun kelapangan tidak adasaksi yang hadir meskipun sudah dipanggil dan beberapa saksibatas sudah ada yang meninggal;e Bahwa bahwa kenal dengan H.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lsm
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
2.M. DAUD BIN SYAMAUN BEN NYAK GAM
3.SYARIFAH BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
4.ZAMZAMI BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
5.FITRIANA BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
6.NURHASNAH BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
7.TI ZAHARA BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
Tergugat:
1.ABDUL KUDUS BIN SYAMAUN BEN NYAK GAM
2.NURSIAH BINTI HASYIM
3.Kepala Desa Jambo Timu
4.Pemerintah RI Cq. Kepala BPN diJakarta Cq. Kepala KANWIL Pertanahan Aceh Cq. BPN Kota Lhokseumawe
65 — 8
  • 2Gugatan a quo yang dibuat oleh PARA PARA PENGGUGAT jelasjelasterjadi kontra prodktif fakta dan yuridis dimana PARA PARA PENGGUGATmembuat Gugatan saling bertentangan satu sama lain, oleh karenanyaperbuatan hukum semacam itu yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATtersebut overleving, tumpang tindin maka tidak dibenarkan danbertentangan menurut criteriakriteria yang diaur dalam Hukum AcaraPerdata yang berlaku;Materi Gugatan tida sejalan mengenai subjek hukum PARA PENGGUGATyang dikemukakan dengan TERGUGATII
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 04-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS
1. PT. PONDOK ASRI DEWATA, melawan 1. LOUW BUDIMAN CHANDRA atau disebut juga LAUW BUDIMAN CHANDRA, , dkk
73 — 46
  • 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dariPembanding/Tergugat tersebut, serta memperhatikan Kontra Memori dariPara Terbanding semula Para Penggugat , Majelis Hakim Pengadilan Tinggiakan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Eksepsi, baikmengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan SIPP (SistemInformasi Penelusuran Perkara), alamat Para Penggugat tidak jelas, gugatanNebis in Idem, gugatan tumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
SUANNI,
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH II BINJAI
112 — 51
  • Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telahditerbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandungkecacatan hukum administratif, serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagai mana dimaksud dalampasal 10 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perudangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraanpemerintah;Adanya tumpang tindin
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 49/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SAHARIA Diwakili Oleh : ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat : KAWIN Alias AMBE BAKARI
65 — 31
  • Bahwa dari seluruh keterangan dan kesaksian 3 saksi PenggugatPembanding tidak satupun keterangannya yang bertentangan ataupun yangtumpang tindin baik terhadap keterangannya sendiri maupun terhadapketerangan dan kesaksian saksi yang lain , sehingga dengan demikiansangat pantas dan patuh jika keterangan dan kesaksiannya dijadikansebagai bukti petunjuk untuk mengungkap kebenaran dan faktafakta hukumSiapa sesungguhnya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketaHalaman.21 dari 31 Putusan Nomor
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
AR. Sinae Bin Dupa
Tergugat:
1.Dg. Awing
2.Dg. Ronrong
3.Basri
4.Jumadi Rahman
5.Iskandar, S.Pd., M.Pd
6.Syahrir
7.Rahmawati
8.Aktis
Turut Tergugat:
1.Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa
52 — 10
  • perkara;Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat,ternyata bahwaberkaitan erat dengan materi pokok perkaranya atau berkaitanHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2018/PN Sgmerat dengan Status hukum atas Kepemilikan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatas obyeksengketa sehingga sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat Provisi, karena akan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — HOWARD KANDIAWAN VS PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan izin yang tumpangtindih;Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi, terbukti lahan budidayaperkebunan kelapa sawit yang izinnya samasama telah dikeluarkan/diterbitkansecara sah dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, dimana kepadaPenggugat Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2006 dan kepada PenggugatKonvensi diterbitkan pada tahun 2007 terhadap lahan seluas 2.349 Ha yangtumpang tindih yang berdasarkan keterangan saksi ahli (Supaat, SH),menyatakan bahwa apabila dalam izin lahan terjadi tumpang tindin