Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.NUR KHOLIFAH
2.SAROJI
3.EDY SUYANTO
4.LI ATIN
Tergugat:
1.HIDAYAH
2.NOR HUDA bin ROBIKI
3.Hj. KASIATUN
4.MASLIKHATIN
5.AHMAD SYAFI I LAS
Turut Tergugat:
HUNAIFI
78 — 39
  • Bahwa terhadap perkara yang berpotensi ne bis in idem, dan agartidak terjadi tumpang tindin karena perbedaan putusan terhadap perkaraHalaman 17 dari 36Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gskyang sudah lebih dahulu diputus dengan perkara yang sedangberlangsung, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk agar azas ne bisin idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagipara pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yangberbeda, Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PETER DAVID PHIE VS NY. MARGARETHA TJANDRA;
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor2/Sawerigading adalah sah dan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yangmenyatakan batal atau tidak sah, namun ternyata di atas tanah yang sama,oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor20256/Sawerigading, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Desember 2015, SuratUkur tanggal 14 Desember 2015 Nomor 00316/2015, luas 860 m2 atas namaPeter David Pie atau objek sengketa, sehingga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDII IRMAYANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Hj. HIDAYAH ANOEZ
360 — 146
  • TERGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaSadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak,Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — DEDY HERYANA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 3 April 2014 — MIRADA FIRMANSYAH ; Melawan 1. CHANDRA KURNIAWAN ; 2. MONALISA
97 — 34
  • bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — 1. BUDIARTO CHANDRA dan 2. SOETRIMO lawan H. IBRAMSYAH, Bs.C Bin H. DJOHANSYAH, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-01-2021
Putusan PT MANADO Nomor 16/PDT/2019/PT MND
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : EVI LIMUAT
Terbanding/Tergugat I : SULCE DONGGA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD SANUSI LACAKA
Terbanding/Turut Tergugat I : GIEDON LOUIS JOAN TENGKER
Terbanding/Turut Tergugat II : VINCE CIUNA
Terbanding/Turut Tergugat III : NASRUN KOTO, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANGKY LINDO
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BITUNG
108 — 60
  • dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I. PT. PERTIWI LESTARI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG VS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN RI (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT;
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat secara gegabah atau tidak cermat,oleh karena adanya kesalahan tumpang tindin atas objek tanah telahmemasukkan bidang tanah milik Penggugat seluas: 80 hektar kedalamareal tanah sertipikat HGB Nomor 5/Margamulya, Gambar PetaSituasi/Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas:3,264,125 m? padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hakkepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapunjuga;Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
JOHAN SUGIARTO
Tergugat:
1.AHMAD ANTAL
2.AZHAR KADRI
3.H. HAMDANI HAMID
4.H. MASDARI
70 — 14
  • JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 05-06-2013 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2013 —
68 — 18
  • ;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.FIRMAN
2.ERMON
Tergugat:
1.AGUS WIJAYANTO
2.RUSDI
81 — 24
  • Hakim ini juga diperkuat denganlogika hukum yang mana Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahmilik Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 05446 (VideBukti Surat T1) yang dikeluarkan pada Tahun 2016 yang mana Sertifikat HakMilik tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor1948/SKGR/I/2016 (Vide Bukti Surat T12), maka dapat dipastikan KelurahanUkui telah memastikan lokasi tanah yang diurus kepemilikan Sertifikat HakMilik oleh Para Tergugat sedang tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/G/2016/PHI.SBY
Tanggal 5 September 2016 — ALIF HIDAYAT, DKK MELAWAN PT.JAWA MEDIA KOMPUTAMA
42 — 14
  • No. 105/G/2016/PHI.Sby17Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, jenisjenisputusonl;06.Bahwa dari pengertian tersebut, yang dikaitkan dengan surat gugatanPenggugat dapat dibuktikan petitum yang dimohonkan oleh Penggugatadalah tumpang tindin dan tidak jelas, karena disatu sisi hanyadimohonkan untuk dinyatakan, tapi disatu sisi yang lain menuntut adanyasatu prestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — H. EFFENDI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin (OVER LAPPING) dariSertipikat tersebut diatas, maka kami Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang tidak dapat menerbitkan peta bidang yang dimohon olehPemohon;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat danmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1,2mengajukan eksepsi pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — RONNY WIJAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. THE BUDI KURNIAWAN;
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pejabat Notaris dalambentuk Perjanjian Ikatan Jual Beli, in casu Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 1 tanggal 17 Januari 2009 (Bukti P4) adalah sah, sehingga secarahukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memilikikepentingan secara langsung terhadap objek tanah tambak sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor 17/Kelurahan Gununganyar Tambak (Bukti P2)serta berhak untuk mempertahankannya, termasuk mengajukan gugatanpembatalan terhadap Objek Sengketa karena Objek Sengketa nyatanyataterbukti tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 14-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2013
Tanggal 14 Juni 2013 — ABU HASAN, S.E vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, DKK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat penerbitan tersebut, berdasarkan datadatafisik jelas sekali bahwa lokasi tanah Pemohon Kasasi salingtumpang tindin dengan sertipikat yang menjadi objeksengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat;6.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 19-03-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 17 September 2015 — UMAR MANGILE sebagai Penggugat; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG sebagai Tergugat; 2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG sebagai Tergugat II Intervensi;
87 — 30
  • SANRANG, baik letak, luas, maupun batasbatas, serta cirriciri lainnya,sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidakTUMPaNg TINDIN =======a 2a en eteBahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkanadanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 121/DesaBila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal04041981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batasbatasnya
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Muhammad Andriansyah,SH.
Tergugat:
1.BAMBANG PAMUNGKAS
2.SOEYATNO
Turut Tergugat:
Kepala Desa Pasir Panjang
460 — 141
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamengantisipasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, yaitubilamana benar telah terjadi tumpang tindin kepemilikan, maka perludiputuskan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(dalam kapasitas selaku pemegang hak yang usia perolehan haknyalebin muda dibanding usia perolehan hak Tergugat ilKonvensi/Penggugat Rekonvensi) memang memiliki hak atastanah/lahan obyek sengketa tersebut?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pdt/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — YAYASAN BERKALA WIDYA HUSADA (BWH), Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada (Akper BWH) VS WADHWANI HARKISHIN LACHMAN
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa haruslah dibatalkan pertimbangan hukum Judex Factisehubungan dengan Bukti Surat T14 s/d T17 yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat (paragraf 2 halaman 45 Putusan TingkatPertama) yang dikutipkan berikut ini:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T18 sampai dengan T35 dan T37 adalah merupakan biaya pengeluaran renovasi gedung Akper berkalaWidya Husada dari tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 7 November2012, setelah dirinci sebesar Rp291.130.000,00 ternyata banyak terjadioverlap atau tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-08-2008 — Upload : 06-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713K/PIDSUS/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN ; DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF ; H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, dkk.
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMADSUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dandibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapenerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) dan setelan uangtersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan buktibuktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 3. DRS.
    ANARSUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paketdan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) apalagisetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan buktibukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada posmata anggaran ini Terdakwa 5.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 590/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
I Gede Ketut Kasna
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
52 — 31
  • libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin