Ditemukan 1120 data
64 — 14
sah bertentangandengan pasal 61 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor: 58 tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat 1Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar tersebut untukmempertanggungjawabkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanperijinan kenderaan dinas operasional dan biaya penunjang operasionalUPTD meliputi jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakarminyak dan gas, sert
374 — 1029 — Berkekuatan Hukum Tetap
Timas Suplindo EPCIlCompany Tiopan Vice President ; 1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudantara,Government Relations Specialist ; 1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ; 1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg PembRp37.180.000,00 dan lainlain ; 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny.
Timas Suplindo EPCIlCompany Tiopan Vice President ; 1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudantara,Government Relations Specialist ; 1 (Satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ; 1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg PembRp37.180.000,00 dan lainlain ; 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny.
Timas Suplindo EPCICompany Tiopan Vice President ; 1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudantara,Government Relations Specialist ; 1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ; 1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg PembRp37.180.000,00 dan lainlain ; 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny.
69 — 18
SERT 22999 /JFAKT /03/ VIl / 2011 tanggal 10 Oktober 2011.Riwayat pekerjaan :a. Tahun 1987 bertugas di Kandep Transmigrasi Kab. Majalengka;b. Tahun 1992 bertugas di Kandep Transmigrasi dan PPH Kabupaten /Kota Cirebon;c. Tahun 2001 bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Cirebon;d. Tahun 2006 s.d. sekarang bertugas di Inspektorat KabupatenCirebon.Bahwa benar jabatan ahli sekarang adalah jabatan Fungsional Auditorberdasarkan SK.
S1 Hukum lulus tahun 1999 ( Unisba Bandung)Halaman 94dari196Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPelatinanpelatinan berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan PelatihanSertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli dariBPKP RI sesuai No.: SERT 7315 / JFAAl / 03 / XI / 2013 tanggal 14Februari 2013;Bahwa benar jabatan ahli sekarang adalah jabatan Fungsional Auditorberdasarkan SK.
476 — 113
Sebidang tanah Sert!iflkat Hak Milk No. 42 berasaldaniKititir (C ) No. 2037 Persil No.224 Sas 5.130M2, terletak di Desa Pasirangin Kec. CileungsiKab. Bogor (Vide Bukti P. 43z 10).65. Sebidang tanah Kititir ('C ) No.985 Persil No. 4 D.I1Iseluas8000M2, terletak di KampungCiketing Udik Desa Sumurbatu Kec. Perwakilan Bantar Gebang Kab. Bekasi (Vide Bukti P.43z1 1).66.
110 — 37
Sofyan Suri, S.Sossebagai saksi dinyatakan tidak sah, namun majelis berpendapat putusantersebut tidak menjadi batal, karena pertimbanganpertimbangan yang terdapatputusan Majelis KPPU tersebut tidak hanya bergantung kepada keterangan Sadr.Sofyan Suri, S.Sos saja, akan tetapi berdasarkan kepada fakta hukum yangterungkap dari dokumendokumen maupun suratsurat bukti yang diajukan,keterangan saksi lainnya sert keterangan ahli, sebagaimana berita acarapemeriksaan;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai diperiksanya
83 — 24
perkebunan Tergugat sudah dijual kepada pihaklain;surat P12, berupa foto copy sesuai asli Surat Perjanjian danKesepakatan Bersama antara Badan KerjasamaPerusahaan Perkebunan Sumataera BKSPPS danGabungan Pengusaha Kelapa Sawit GAPK cabang Riaudengan PPengurus Daerah FSPPPSPPI PropinsiRiautentang Upah Sektor Perkebunan Tahun 2016;surat P13, berupa foto copy sesuai dengan aslinya, Surat KeputusanGubernur Riau No.573 Tahun 2016 tentang Upah SektorPerkebunan Buah Kelapa, Buah Kelapa Sawit danPerkebunan Karet sert
76 — 26
., PPAT/Notaris diSalatiga (sert. CV. No.39/91) ;d. Diroya berdasarkan Suratdari Bank Rakyat Indonesiatanggal 14 April 1992 CVNo. 39 / 1991 atas HGB No.224 Kelurahan Tegalrejodihapus ;Halaman 87 dari 239 hal Putusan No. 09/G/2011/PTUN.Smg.88e. Dijual kepada Setyo TriRahmanto, dengan Akta JualBeli tanggal 7 Mei 1994Nomor : 42/ARG/5/V/1994,yang dibuat oleh AriniHidaya, S.H., PPAT/Notarisdi Salatiga ;h8.
127 — 62
bidang Perbankan, PeraturanBank Indonesia, maupun peraturanperaturan terkait termasuk StandartOperational Procedure (SOP) yang berlaku di internal TURUT TERGUGATX, maka sesuai dnegan ketentuan hukum yang berlaku TURUTHal 65 Putusan No.92/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.TERGUGAT X selaku kredior atau pihak ketiga yang beritikad baik,haruslah dilindungi oleh undangundang, dan oleh karenannya seluruhdalildalil maupun petitum PARA PENGGUGAT yang berkaitan denganproses pemberian kredit dan penerimaan jaminan sert
124 — 38
dilegalisasi oleh TERGUGAT II tanggal 15 Juni 2007 dibawahAkta Nomor : 280/L/VI/2007 adalah merupakan bagian dari pelaksanaanketentuan Pasal 4 Akta Pernyataan Bersama No. 16 tanggal 09 Mei 2007dan Pasal 5 Akta Pernyataan No. 1 tanggal 02 Juni 2007, yang berbunyisebagai berikut :Pasal 4 Akta Pernyataan Bersama No. 16 tanggal 09 Mei 2007 :Bahwa masingmasing ahli waris dengan ini berjanji danmengikatkan diri, untuk memberikan bantuannya dalammenandatangani semua suratsurat dan /atau aktakata yangdiperlukan, sert
29 — 16
Pangkalan JatiRT/RW.05/02 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depokmerupakan rumah yang sudah lebih dahulu ada dan berdiri (dibangun)sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat.3) tanah warisan/perolehan tersebut diatas saat ini sedang diangunkankepada kepada bank mega Syariah dengan sesuai bukti T 2d, T 2edan T2f sert T9 dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 102.697.079Hal. 84 dari 104 hal Putusan No. 0864/Padt.G/2014/PA.Dpkdari total Rp. 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta) yang harus dibayarkan
300 — 185
Kotarnadya Medan dansampal saat ini keberadaan Hak Pengelolaan No : 1/PetisahTengah tersebut belurn pernah dicabut dan atau dibatalkan o/ehInstansi yang berwenang untuk itu dengan alasan terdapatkekeliruan penerbitannya ataupun atas penerbitan yang tidak sahmaka diperoleh suatu fakta hukum yang pasti tentang keberadaanHak Pengelolaan No: 1/Petisah Tengah yang belum pernahdialinkan kepada pihak manapun.Bahwa dalam Jawaban Tergugat III dengan tegas pula mengatakandikutip benar karni te/ah rnenerbitkan Sert
303 — 251
Kantor Pertanahan Kota Depok (d/h Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) sTurut Tergugat III ; Objek Sengketa /petitumAngka 8 Petitum: IMemerintahkan kepada Turut Tergugat III dan menyatakan tidak berlaku lagi Sert Hal 43 dari 110 Hal Putusan No: 61/G/2011/PTUNBDG pokok ; atas nama Tergugat serta pihak lain yang memperoleh manfaat darinya baik lanMmaupun tidak langsung tunduk serta mentaati isi putusan Pengadilan yang~ eee dst....... wp wrcotnccce neces scenesSertifikat HGB Nomor 4/Bojongsari Tanggal
98 — 26
dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 19 April2014T.ILUI3 :Fotocopy Formulir KPU model DB tentang Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politikdan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /T.IL.II4T.ALAN5T.IL.I6T.IL.III7T.IL.I8T.IL.II9T.I.II10T.ADU11T.U.U12Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/ Kotadalam Pemilu Tahun 2014;:Fotocopy Formulir KPU model EB DPRD Kab/Kota, BeritaAcara No.21/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suaradan Kursi Partai Politik sert
62 — 35
dilegalisasi oleh Tergugat Il tanggal 15 Juni 2007dibawah Akta Nomor : 280/L/VV2007 adalah merupakan bagian daripelaksanaan ketentuan Pasal 4 Akta Pernyataan Bersama No. 16tanggal 09 Mei 2007 dan Pasal 5 Akta Pernyataan No. 1 tanggal 2 Juni2007, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 4 Akta Pernyataan Bersama No. 16 tanggal 9 Mei 2007 :Bahwa masingmasing ahli waris dengan ini berjanji danmengikatkan diri, untuk memberikan bantuannya dalammenandatangani semua suratsurat dan /atau aktakata yangdiperlukan, sert
130 — 99
., M.M. sebagaimana disebutkan dalam bukunya Wanprestasidan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa EkonomiSyariah bahwa dalam perbuatan melawan hukum ada 5 (lima) unsur yangharus terpenuhi, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebutmelawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagikorban sert adanya hubungan kausalitas;Menimbang bahwa berdasarakan pengertian tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan gugatanperbutan melawan
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
LUKAS JAYADI
354 — 135
selongsing peluru papan dan borgol yangbelum ditali ; Bahwa selain melakukan penggeledahan di TKP ( tempat KejadianPerkara ) juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalanKolonel sutarto No. 100 RT 1 Rw 26 kelurahan Jebres Kota Surakartadan disana dikamar Terdakwa ditemukan box kardus peluru kaliber 22,Gas Co2 Softgun Gotri Softgun surat senjata beberapa amunissi ; Bahwa senapan angin warna hijau ditemukan dikamar lain dirumahTerdakwa dan ditemukan pula satu buah Handphone merk Samsung danXiomi sert
544 — 199
Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbrhe10.11.12.13.14.15.16.17.Fotokopi lampiran Surat Keputusan Direktur Utama Tropical RainforestInternasional Certification Nomor 038/TRICIX/SERT/2016 tanggal 6September 2016 perihal Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu KepadaKelompok Cirebon Rotan Lestari 2, merupakan fotokopi dari fotokopi,selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 13 Januan2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P7a;Fotocopi Surat
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
SUTRI SASMITA KUSMIANTI, S.STP binti M. SALEH
152 — 0
- Fotokopi legalisir Sertifikat SUTRI SASMITA KUSMIANTI, S.S.T.P Nomor : SERT- 4659/ DL/ 4/ 2017.
- Fotokopy legalisir Keputusan Bupati Landak Nomor : 412.5/ 260.A/ HK- 2017, tentang Tim Pengajar dan Operator Siskeudes Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017.
98 — 20
Kapala Bidang Pemanfaatan Hutan menyampaikan danmenyusun data berdasarkan BAP lapangan sert a NotaDinas Kabid Perencanaan dan Evaluasi kepada KepalaDinas Kehutanan Prop.Kaltim untuk memperoleh keputusansesuai kewenangannya (persetujuan atau penolakan) ;e. Kepala Dinas Kehutanan Prop.Kaltim apabila setujumengajukan pertimbangan teknis persetujuan prinsip keGubernur Prop.Kaltim ;54f. Apabila Gubernur setuju, maka terbit persetujuanprinsip IPK kepada Kepala Dinas KehutananProp.Kaltim ;g.
OKTO SAMUEL SILAEN,SH.MH
Terdakwa:
ANNUR SIREGAR
106 — 22
PenyelengaraPusdiklatwas BPKP ( SERT 3/D6/02/2015);14) Dilkat Teknis Verifikasi Output dan Infrastrukturproyek Pemerintan Daerah dan Desentralisasi(P2D2) fase 2 selama 60 jam latihan tgl 14 sd 19Maret 2016, penyelenggara Pusdiklatwas BPKP(SERTLKP/26061826061 7/2016).15) Diklat Peer Review selama 50 jamlatihan tgl 30 Meisd 3 Juni 2016.