Ditemukan 1131 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-10-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 7 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Irfan Sastra Dwi Putra, S.H
Terdakwa:
YULIANTO, S.Hut Bin (Alm) TARACHIM
190263
  • 1 (satu) rangkap fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah pemerintah provinsi Riau dengan badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau Nomor : 3/NPHD-HK/VII/2017 Nomor 001/RI/NPHD/07/2017 tentang pelaksanaan dana hibah daerah penyelenggaran pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018, yang di tanda tangani oleh pihak pertama gubernur riau A.n. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN dan Pihak ke dua ketua badan pengawas pemilihan umum prov. Riau A.n. EDY SYARIFUDDIN.
Putus : 10-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 10 Oktober 2016 — - KHAERMAWAHYUDI,SP Alias DEDEN Bin H.Drs.SUWARDI - HERI BAELANU Alias NANU Bin H.KAMDARI
8222
  • Saksi H.DRAJAT WIDARJAT Bin FAHRUDIN : dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Korwil (Koordinator Wilayah) zona 6 Ormas RBB ;Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini adalah masalah kunjunganGubernur ke Kab.Pandeglang dalam rangka pemilihan Gubernur pada tahun2010 ;Bahwa hubungan para Terdakwa dengan kunjungan Gubernur keKab.Pandeglang adalah karena para Terdakwa adalah jaringan RBB dansaksi menyiapkan massa dan diberi uang sebesar Rp.50.000.
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
10213
  • ) proposal akan tetapi yangdisetujui oleh saksi Eddy Yusuf ada 17 (tujuhbelas) proposal sedangkan sisanya29 (duapuluh Sembilan) proposal disetujui oleh Terdakwa;Bahwa pada saat proposal naik ke saksi tidak dilampirkan kartu kendali;Bahwa saksi menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM);Bahwa saksi baru mengetahui proposal diambil dari dana bantuan sosialkemasyarakatan setelah saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;Bahwa saksi Sugeng, S.Sos membeli mobil dan sepeda motor untuk kegiatankampanye pemilihan
    Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan;Bahwa saksi ikut menghadiri kegiatan acara pelantikan Kades, Sikat gigibersama dan kegiatan HUT RI;Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sugeng, S.Sos telah meminjam uang lebih kurangRp. 2 Milyar yang dipergunakan untuk kampanye pemilihan Gubernur danWakil Gubernur;Bahwa penggunaan dana bansos harus ada persetujuan Bupati sebagaimanadiatur dalam SK Bupati Nomor 3 tahun 2008; kalau tidak ada acc dari Bupatitiak bisa dicairkan;Bahwa ada juga proposal yang langsung
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
16863
  • Burhan bahwa pihak Yayasan Sukimba telah mendapatkan bantuanberupa beras dan menyuruh untuk mengambilnya di gudang BulogLinggajaya Tasikmalaya yang beralamat di Jalan SL TOBINGTasikmalaya;Bahwa saksi bersama dengan sopir menuju ke gudang Bulog LinggajayaTasikmalaya namun saksi mendapat kabar agar mengambil ke gudang didaerah Baregbeg Kabupaten Ciamis;Bahwa saksi bertemu dengan saksi Guruh Prasetyo Nur Budi hendakmengambil beras, namun karena banyak orang dan keesokan harinnyaakan ada pemilihan Gubernur
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
10221633
  • Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga,sertaPerubahan Kepengurusan Partai Politik (fotokopidari fotokopi);Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Komisi Pemilihnhan Umum Nomor 5 Tahun2020 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan
    Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (fotokopidari fotokopi) ;Notula Musyawarah Nasional Luar Biasa PartalBerkarya, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Bukti Pembayaran Negara Bukan Pajak untukperubahan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga serta perubahan kepengurusan Partaipolitik, (fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan Tidak Dalam PerselisihanInternal dari Mahkamah Partai Beringin Karya(Berkarya) Nomor005/MP/DPP/BERKARYA/VII/2020
Register : 11-04-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 13 Juni 2016 — MERSY YULIANNE, ST Binti INGE NUMUR, DK
8128
  • Proses penetapan hasil pemilu anggota dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan Pemilihan Gubernur.. Mengelola, memelihara, merawat arsip/dokumen serta melaksanakanpenyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun olehBawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkanpedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI.. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksananperaturan perundang undangan mengenai pemilu;.
Register : 09-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI
11344
  • Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) yangmenyatakan bahwa, KPU Kabupaten / Kota dalam PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden danHalaman 77 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGWakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaberkewajiban : diantaranya huruf dd. melaporkanpertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 6 September 2018 — Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si
11260
  • dalam cek tersebut tertulis nominal uang yang akan dicairkan sejumlahRp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SPM TU dan Cek tersebut;Bahwa saat Penyidik Kejaksaan Halmahera Barat melakukan pemeriksaanterhadap Saksi, SPM TU dan Cek tersebut tidak pernah diperlihatkan kepadaSaksi;Bahwa peruntukan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) yangSaksi transfer kepada Terdakwa saat Terdakwa berada di Kepulauan Sulauntuk kepentingan kampanye dalam rangka pemilihan
    Gubernur Maluku Utara;Bahwa benar, Terdakwa yang meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlahRp100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Kepulauan Sula,namun yang Saksi transfer hanya sejumlah Rp96.000.000, (Sembilan puluhenam juta rupiah) melalui rekening salah seorang Pengurus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP);Bahwa Saksi tidak memiliki bukti transfer uang tersebut karena sudah hilang;Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yangSaksi serahkan kepada
Register : 10-12-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ARINTO KUSUMO,SH
Terdakwa:
BELLYAFRIAN SYAH Bin BUCHARI
136202
  • 6 (enam) lembar Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Hal: Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak (Foto Copy).
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
12417
  • sesuai SK ( suratkeputusan ) Bupati Bekasi Nomor : 821.2/Kep.55BKD/2013 tanggal 15Pebruari 2013 tentang alih tugas jabatan struktural eselon IV di lingkunganPemerintahan Kabupaten Bekasi;e Wewenang dan Tugas pokok saya selaku Kepala seksi BidangKetentraman dan Ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja adalah :e Pengamanan unjuk rasa.e Piket dan penjagaan gedunggedung kantor dinas Pemda KabupatenBekasi.e Patroli wilayah di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ;e Pengamanan Pilkades;e Pengamanan pemilihan
    Gubernur;e Pengamanan HBN ( hari besar nasional);e Fasilitasi Pengamanan dan ketertiban;e Pengamanan HUT RI.
Putus : 11-08-2017 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67 /Pid.Sus.TPK/2017/PN.Sby .
Tanggal 11 Agustus 2017 — Agung Harijadi, SH.,M.Si. Bin H. Moch. Ibrahim Iswan, Dkk Kejaksaan Negeri Kota Madiun
6020
  • Manguharjo kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Dana Pilgub tahun 2013, yang ada tulisan tangan dan paraf Sdri LITA F bahwa uang Rp.13.115.000,- tertanggal 23 Juni 2013 sudah diterima Sdri.
Register : 16-12-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 13 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : R.MOHAMAD TAUFIK,SH
Terbanding/Terdakwa : SISKA FUJIYANTI, SE
8129
  • Budel Register Transaksi Harian SPM KPPN Periode Januari Oktober 2013
91. 1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Rekening dari KPPN
92. 1 (satu) Bundel Setoran Pajak (SPT) bulan Mei November 2013
93. 1 (satu) Berkas SPPD bulan Juli Oktober 2013
94. 1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja pemilihan legislatif bulan April Desember 2013
95. 1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Tahun 2013
96. 1 (satu) Bundel RAB Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013
97. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2013 dan daftar rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP)
98. 1 (satu) Bundel SP2D bulan Desember 2013
99. 1 (satu) Map/bundel Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tahun 2014
100 1 (satu) Bundel SPD bulan Januari Maret 2014
101 1 (satu) Bundel Rincian kertas kerja Satker TA. 2014
102 1 (satu) Bundel Rekapitulasi pembayaran
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
641331
  • tamunyamasuk, barulah Saksi menghadapkan tamu tersebut kepadaTerdakwa;Bahwa benar HUT provinsi Riau tanggal 9 Agustus dan pada saatHUT Provinsi Riau tahun 2014, Menteri Kehutanan datang di acaraterebut,;Bahwa saksi tidak terlalu mendengarkan isi pidato MenteriKehutanan;Bahwa Saksi kenal dengan GULAT MEDALI EMAS MANURUNG dansepengetahuan Saksi,GULAT MEDAL EMAS MANURUNG kenaldengan Terdakwa sejak pemilinan gubernur;Bahwa Saksi tidak tahu jika GULAT MEDALI EMAS MANURUNGsebagai tim sukses Terdakwa dalam pemilihan
    Gubernur, tetapisetahu Saksi, GULAT MEDALI EMAS MANURUNG sering membantu;Bahwa setahu Saksi, GULAT MEDAL EMAS MANURUNGseringmenemui Terdakwa di rumah dinas, kadang dua kali dalam seminggu;Bahwa kalau Terdakwa sedang dinas di Jakarta, GULAT MEDALIEMAS MANURUNGtidak selalu menemui Terdakwa di rumah Cibuburkecuali tanggal tertentu yang sudah Saksi sebutkan pada keterangansebelumnya di atas;Bahwa Saksi mengenal CECEP ISKANDAR, pegawai dinaskehutanan;Bahwa Saksi pernah mengetahui CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI
    Seperti membayar listrik,keamanan melalui dia.Bahwa Saat terdakwa ditangkap terdakwa lupa apakah Nur dibawa keKPK atau tidak, yang saksi ingat anak, istrinya dan ajudannya dibawa.Terdakwa mobil sendiri ada enam mobil saat itu.Bahwa terdakwa sering pinjam uang kepada Gulat Medali MasManurung tidak ada kaitannya dengan pekerjaan;Kaitan pekerjaan tidak ada namun terdakwa percaya dengan gulat dandia, mohon maaf yang mulai karena Gulat orang Tapanuli oranggereja, dia ikut membantu saat pemilihan gubernur
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
4241074
  • sempat saksi koreksi, lalu ada keterangan saksiyang tidak sempat dikoreksi, karena pemeriksaan terhadap saksisaat itu dilakukan pada tengah malam; Bahwa Saksi menjabat sebagai Gubernur Aceh periodePertama mulai sejak bulan Februari tahun 2007 s.d tahun 2012,kemudian saksi terpilin kKembali sebagai Gubernur Aceh padaperiode kedua sejak bulan Juli tahun 2017 sampai denganditangkap oleh KPK; Bahwa Saksi terpilin sebagai Gubernur Aceh ialah dipilihmelalui Pemilihan Langsung; Bahwa untuk periode pertama Pemilihan
    Gubernur Aceh tahun2007 saksi mencalonkan diri dari Calon Independen dankemudian untuk Pemilihnan Gubernur Aceh tahun periode keduatahun 2017 saksi dicalonkan oleh beberapa partai yaitu PartaiDemokrat, PNA, PKB, PDA dan PDIP; Bahwa pada pilkada periode pertama Pemilihan GubernurAceh tahun 2007 diikuti 7 pasang calon gubernur, Kemudian padaperiode kedua diikuti 6 pasang calon gubernur; Bahwa pada Pemilihan Gubernur Aceh tahun tahun 2012saksi juga mencalonkan sebagai calon gubernur tapi kalah; Bahwa
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
5041546
  • Muladi, SH terhadap Ketua Majelis PTUNJakarta, Hal: Ketidakhadiran dalam sidang PTUN dengan nomorperkara 62/G/2015/PTUN.JKT. tertanggal 24 April 2015;Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota;Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.177/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 18 Mei 2015;Fotokopi Memori Banding tertanggal 25 Mei 2015
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
16533
  • Saksi hanya memberikan arahan untuk memperhatikan kontraktor lokal dan mempunyai kualifikasi yang memenuhi persyaratan;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai detil anggaran dan pekerjaan di Dinas PUPR, saksi tidak pernah dilaporkan ataupun mengkoreksinya;Bahwa Saksi kenal dengan AGUS BHAKTI NUGROHO sejak tahun 2013 sebagai Tim Sukses saksi dalam pemilihan Gubernur, saat itu Saksi berpasangan dengan HERMAN HN kemudian sebagai Tim Legal Officer (LO) atauHukum saat pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2016
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
327404
  • Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membuatkan programpemenangan untuk pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018dengan pasangan calon RUSDA MAHMUD dan SJAFEI KAHAR. Bahwa Saksi mengetahui bahwa SJAFEI KAHAR adalah ayah kandungTerdakwa. Bahwa Saksi lebih banyak komunikasi dengan Terdakwa.
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin; Kejaksaan Negeri
7818
  • Jatim Rp. 5.000.000,-. 16. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H. 17. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr.
    GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.5. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr.
Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 236/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — ROHMAT BUDI UTOMO Kejaksaan Surabaya
154234
  • Jatim Rp. 5.000.000,-. 16. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H. 17. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr.
    GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.5. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr.
Register : 05-10-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 05-02-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Sony Apriyanto, S.Sos Bin Sugiarto
34724

  • 221. 1 (satu) rangkap SK Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota tanggal 19 Agustus 2019
    222. 1 (satu) bundel TUP 8 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 2018
    223. 1 (satu) bundel SK Kasek dan Panwascam Kabupaten K
    224. 1 (satu) bundel TUP 1 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 20
    225. 1 (satu) rangkap