para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19, Sedangkankeuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalam hal iniadalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasi SUTET tetapipengurusamnya tidak melalui para Terdakwa) adalah sebesar Rp.350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikutTerdakwa 1: SUGIYARNO, Spd.Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, Terdakwa Agus,Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi

ASMAWI, S, Ag Bin M.HATTA tidak akan terjadi Kerugian Keuangan Negara dalampembangunan Embung Desa di Desa Babat sebagaimana Embung Desadi Desa Babat tidak sesuai dengan spesifikasiBahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M.

Kelapa Desa PakWISRANYANTO;Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkan;ARBANI BASRABahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya laporanperihal Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desadi Desa Tambak Bajai Tahun Anggaran 2015;Bahwa Saksi sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) DesaTambak Bajai tahun 2015, Saat ini Saksi bekerja sebagai wiraswastakaryawan perusahaan sawit PT.

Majalengka.Halaman91ldari halaman 161 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg.Bahwa yang mencairkannya saksi tidak mengetahuinya namunseharusnya Bendahara Desa dan Kepala Desa di Bank BJB.Bahwa Pedoman Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2016yaitu :a) Perbup Majalengka No. 23 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desadi Kab.

pencairanditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekertaris BKD;Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby(6) Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaranuntuk dilihat ketersediaan dananya;(7) Dari Kasubbid Anggaran berkas di register dan distempel untuk dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D.(8) Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dandibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.(9) Setelah pengajuan diterima oleh Bank Jatim, uang Dana Desadi

RehabilitasiRurnah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 KelompokPenerima Bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak400 orang di mana masingmasing orang mendapatkan bantuan sebanyakRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekeningKelompok Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni;Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masingmasingKelompok Penerima Bantuan, kemudian Terdakwa LALU HERMAWAN,SSTP dan ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desadi

pada saat itu ; Bahwa ketika itu pekerjaan saksi adalah sebagai perangkat desadi Desa Leuwiliang, Kab.

sebagai bendahara Desa pertanggal 19 Juli 2016sehingga saksi tidak mengetahui kapan dana Desa tahap pertama dicairkan dan saksi tidak tahu berapa jumlah dana desa tahap pertamayang di terima ;Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Halaman 32 dari 133 Halaman Bahwa sehubungan dana ADD dan dana DD tahun 2016 tersebutsaksi ada menerima dana sebesar Rp. 5.000.000 pada bulan Juli2016, Bahwa sebagai Sekretaris desa Paku Haji pertanggal 10 Nopember2016 tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Membantu kepala desadi

PemAM/X1/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Semoi Dua (856/PemSD/X1/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Suka Raja 423/PemSR/X1/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Sukomulyo 40/PemSM/X1/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Tengin Baru 437/PemTBI/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Bukit Raya (403/PemBR/XI1/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Wonosari 341/PemWS/X1/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Karang Jinawi 273/PemKJ/X1/2008 20112008 Rp. 260.000.000,00 Menimbang, bahwa setelah dana ditampung di rekening masingmasing Desadi

ROHMAN;Bahwa Terdakwa yang meminta surat rekomendasi kepada 7 Kepala Desadi Kecamatan Cikarang Selatan untuk mengelola raskin di 7 desa yangterdapat di Kecamatan Cikarang Selatan;Bahwa tidak ada dasar ataupun petunjuk bagi Terdakwa untuk memintarekomendasi kepada Kepala DesaKepala Desa di Tahun 2008, namunpada waktu itu Kepala Desa Pasirsari Sdr. Omin Fauzi mengatakan kepadaTerdakwa agar Terdakwa yang mengelola raskin untuk KecamatanCikarang Selatan, kemudian atas perkataan Sdr.

ini tetapi secara kultur masyarakatsudah terbiasa seperti itu, seperti contoh ada perusahaan yang bekerja disekitar desa yang memanfaatkan fasilitas desa yang menurut masyarakatdesa harus ada kontribusi sukarela, bagi saya walaupun dalampendekatan hokum tidak benar tetapi harus di luruskan supaya prilakuprilaku itu di hindari tetapi sumbersumber pendapatan mereka diberikanjaminan sehingga jangan sampai desa mendapatkan musibahnya saja,jangan sampai Perusahaan yang kaya raya sedangkan masyarakat desadi

menerangkan Terdakwa yang telahmelakukan tindakan kekerasan, dikuatkan oleh keterangan dari Saksi JokoSusilo alias Joko Lembu karena berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwabersama dengan Saksi Eko Prasetio alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias EdiHalaman 84 dari 94 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Rapdan Saksi Muhammad Safie alias Amad yang bermaksud untuk mengambilsepeda motor yang menemui dan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono aliasJefry tidak lain untuk menuju ke rumah orangtua Terdakwa selaku kepala desadi

Tahun 2009 bulan Juni sampai dengan Tahun 2010 bulanPebruari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desadi Kecamatan Bubulan Kab. Bojonegoro.. Tahun 2010 bulan Pebruari sampai dengan Tahun 2017 bulanOktober sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum & Peraturan Perundangundangan SekretariatDaerah Kabupaten Bojonegoro..

Enang Sodikin menerangkan ganti rugi tanahtersebut permeternya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratusribu rupiah) sehingga total semuanya adalah Rp1.300.000,00 x 741m2 = Rp963.300.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta tigaratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Kepala Desadi atas mengenai nominal ganti rugi tanah berbeda satu sama lainbahkan terdapat selisih yang sangat jauh antara nominal yangdisebutkan saksi bernama Ade Hadijah Aprillany binti H.Maskurdireja dengan

/364/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di WilayahKabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.Asli satu. lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desadi

II;Bahwa pengalihan pekerjaan peningkatan jalan Maurandeh Pante Kala kepekerjaan Jalan Darul Talibin diadakan rapat dengan masyarakat pada bulanJuni 2017;Halaman 70 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.BnaBahwa pengalihan pekerjaan dilakukan karena pada saat mengerjakanPeningkatan jalan Maurandeh Pante Kala terjadi hujan dan berdasarkanmusyawarah pekerjaan tersebut dialinkan;Bahwa Pekerjaan fisik dimulai pada bulan Juni 2017;Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara kepada aparat Desadi

pengangkatan saksi sebagai Kasubbid Potensi Alam,Sarana dan Prasarana Desa pada Kantor BPMPD Propinsi Jabaryaitu SK Gubernur Jabar nomor dan tanggalnya saksi lupa lagi.Bahwa selama menjabat sebagai Kasubbid Potensi Alam, Saranadan Prasarana Desa pada Kantor BPMPD Propinsi Jabar saksipernah mengetahui adanya Bantuan Keuangan Ke PemerintahDesa Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dariPemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013, di mana sesuaidengan juknisnya bantuan tersebut diperuntukkan bagi 5.316 desadi

Pinjam (UED/KSP) melalui pihak ketiga; Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program PemberdayaanDesa, sub Bab IV.3 Tim Fasilitator Program Pemberdayaan Desahuruf G, Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Desa antara lainmelakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yangbersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan Dana UsahaEkonomi Desa/ Kelurahan Simpan Pinjam (UED/KSP); Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program PemberdayaanDesa, sub Bab IV.4 Pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desadi

Kredit Topengan senilai Rp. 2.000.000.000, yang dilakukan oleh 9 Kepala Desadi wilayah Kecamatan Belik dan di wilayah Kecamatan Watukumpul dan MantanCamat Belik.Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan terdakwa Zaedin Mustofa Bin Sachrisebesar Rp.1.984.989.540, sebanyak 111 nasabah sedangkan kredit domplengansebesar Rp. 231.500.000, sebanyak 22 nasabah, sehingga total sebesar Rp.2.216.489.540,dengan jumlah nasabah 133 nasabah.Bahwa disamping terdakwa Zaedin Mustofa membuat dan menciptakan kredit

Kredit Topengan senilai Rp. 2.000.000.000, yang dilakukan oleh 9 Kepala Desadi wilayah Kecamatan Belik dan di wilayah Kecamatan Watukumpul dan MantanCamat Belik.Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan terdakwa Zaedin Mustofa Bin Sachri sebesarRp.1.984.989.540, sebanyak 111 nasabah sedangkan kredit domplengan sebesarRp. 231.500.000, sebanyak 22 nasabah, sehingga total sebesar Rp.2.216.489.540,dengan jumlah nasabah 133 nasabah.Bahwa disamping terdakwa Zaedin Mustofa membuat dan menciptakan kredit

(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4616/07/2009EUTIK YUYU16,000,000,003,000,00013,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4723/07/2009WITWIT NOVAN20,000,000,00I SITI MUBARG8,000,000Q12,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas )di DisperstasihKab Bandung 4825/07/2009AFRILIA FRANS22,000,000,00ISKA22,000.000SK di SCANoleh saksiHENDRARAMDANyangbersangkutanmerupakanBIDAN Desadi

pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4616/07/2009EUTIK YUYU 16,000,000,00 3,000,000 13,000,000 MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yang bersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4723/07/2009WITWIT NOVAN20,000,000,00I SITI MUBAR8,000,000OQ12,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas )di DisperstasihKab Bandung 4825/07/2009AFRILIA FRANS22,000,000,00ISKA22,000.000SK di SCANoleh saksiHENDRARAMDANyangbersangkutanmerupakanBIDAN Desadi