Ditemukan 1142 data
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah gugatan yang salah serta tidak sempurna,sehingga gugatan yang demikian telah salah alamat dan haras dinyatakantidak dapat diterima ; Bahwa, selanjutnya kalau diperhatikan Pasal 9 ayat (1) Akta Nomor 09tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat Notaris Fifi Rizani, S.H. menyebutkan"Pembina bertindak untuk dan atas nama Pembina" untuk melaksanakankewenangan Pembina tersebut dalam Pasal (Ayat (2) Akta Nomor 09 tanggal27 Juni 2006 yang dibuat Notaris Fifi Rizani, S.H, sehingga dengan demikianPembina Yayasan
92 — 71
ITP sebesarRp.4.941.418.010, dikurang pengeluaran/biaya operational Koperasi KSWsebesar Rp.2.163.532.510, = Rp.2.777.885.500, (pendapatan KoperasiSelawiguna) dan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara KoperasiSelawi Guna dengan Pemerintah desa Cikeusal, koperasi KSW harasmenyetorkan ke kas Pemerintah desa Cikeusal (PAD) sebesar 35 % dari17pendapatan KSW, sehmgga uang yang haras disetor ke kas desa Cikeusal olehterdakwa sebesar Rp.972.259.925, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta duaratus
51 — 20
Amin Haras;2 Mulyadi Panigoro :Drs Sarwan La Duhu :Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada YthKetua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq.
1.DOMINGGUS A. TUASUUN
2.NOVI BENONI LAISATAMU
Tergugat:
1.Pemerintah R I cq. BAPAK GUBERNUR Provinsi Maluku
2.Pemerintah R.I. cq. BAPAK WALIKOTA Ambon
Turut Tergugat:
Pemerintah R.I. cq. MENTERI AGRARIA cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
Intervensi:
RONALD TUHULERUW
89 — 42
Bahwa posita gugatan Para Penggugat secara keseluruhan yang padaintinya meminta ganti rugi terhadap objek sengketa dari Tergugat danTergugat II haruslah dikesampingkan atau haras ditolak dalam perkara a quo,karena Penggugat 1 menyatakan berhak atas objek sengketa berdasarkanSurat Kesepakatan/Perjanjian Imbalan Jasa yang dibuat pada Tanggal 25September 2005, tetapi dengan adanya pihak lain dalam perkara a quo yaituRonald Tuhuleraw selaku Penggugat Intervensi, maka patutlah MajelisHakim yang memeriksa
119 — 58
No. 1484/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Scl.yang ditujukan kepada Tergugat Il cq Direktur Jenderal AnggaranDepartemen Keuangan RI, isinya mohon bantuan pertimbangan danlangkahlangkah yang haras dilaksanakan guna penyelesaian masalahdimaksud (oeminjaman untuk pemecahan sertfikat No. 248/Kebon Jeruk) (BuktiTI33).k.
110 — 27
Ditariknya Prayitno sebagai pihak dalam posisisebagai tergugat adalah sangat diperlukan untuk memperjelas kasusposisi perkara a quo sehingga menjadi jelas piahk mana atausiapakah yang secara yuridis haras dipertanggungjawabkan, jikaterbukti ada perbuatan melawan hukum.
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena tiada satu bukti pun perobuatan melawan hukumdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnyapertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam putusan verstek, pada halaman(9) alinea ke tujuh dan halaman (10) alinea ke satu haras ditolak dandikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat suatukehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan
ASTANE AKIB
Tergugat:
1.Mey Bau
2.Nani Bau
3.Iskandar Masili
4.Warjo Akib
5.Prof. DR. Nani Tuloli
6.Ir. Hamid Kuna
7.Drs. Abd. Kadir Husain
8.Salma S. Bau
9.Arifin Ayuba
10.Idris Uno
11.Nou
12.yootje Nento SH
13.Badan pertanahan Nasional Kota Gorontalo
Turut Tergugat:
1.Eki Lakoro
2.Evo Akib
3.Evi Akib
4.Abdul Gani Akib
5.Rita Akib
6.Don Lakoro
7.Ongko Lakoro
8.Non Masili
9.Ike Masili
10.Eko Masili
11.sofana masili
12.Roy Bau
13.Saiful Bau
14.Ina Akib
15.Onya Akib
16.Puseg Akib
17.Yuyun Akib
18.Yeyen Akib
19.Yayuk Akib
20.Iyan Akib
48 — 8
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Kewarisan antara:Astane Akib,Mey Bau (Pr),Nani Bau (Lk),Iskandar Masiliumur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Nani Wartabone No.119, Kelurahan Heledulaa Selatan,Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. dalam hal inimemberikan kuasa kepada Tommy Haras
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
., terbukti bahwa Majelis Tingkat Banding telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, untuk ituPutusan Tingkat Banding tersebut haras dibatalkan atau setidaktidaknyadapat dibatalkan oleh Mahkamah AgungMajelis Tingkat Banding Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang DiwajibkanOleh Peraturan PerundangUndangan Karena Tidak Memberikan PertimbanganHukum Sendiri Serta Tidak Memberikan AlasanAlasan Hukum Yang Jelas.60.
681 — 344
sejumlah uangkepada Tergugat kemudian meminta Penggugat untuk bersedia menjadi Penjamindengan menjaminkan tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di JalanJohar Hijau Golf Raya Nomor 6 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan PenjaringanJakarta Utara dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:6794/Kamal Muara dengan Surat Ukur Nomor: 01911/Kamal Muara/2006, tanggal29 September 2006 adalah TIDAK BENAR, karena hingga dengan saat ini TergugatIl tidak pemah mengalami kesulitan ekonomi satnpai haras
1157 — 579
halaman 6 (enam) Gugatan para PENGGUGAT danPelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para TERGUGATtelah menimbulkan KERUGIAN bagi para PENGGUGAT ;Uraian dalil hukum yang disusun oleh para PENGGUGATmelahirkan ketidak pastian hukum, apakah Gugatan paraPENGGUGAT a quo merupakan Gugatan PELANGGARAN HAKCIPTA atau kah Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan para PENGGUGATmenjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnyamenurut hukum Gugatan para PENGGUGAT haras
70 — 31
tentangPenunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana AtasNama Terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambonberwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturutturut yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga haras
92 — 29
Seko Power Prima agarmau menandatangani Surat pejanjian agar mau meninggalkan lokasi/ desa; Bahwa setelah itu para pekerja mau tidak mau haras pergi meninggalkan karena merasatakut danpara pekerja membawa pulang barangbarangnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga telahmenguraikan apa yang dimaksud dengan tenaga bersama yang mengandungpengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenagaitu sehingga tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudiansemua
1.WILLY AFIYANA
2.MIEKE AMELIA EKA PUTRI
3.ANDI SUHANDRO
4.RIANA PRAYOGA
Tergugat:
1.RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS
2.PT. HUTCHISON III INDONESIA
402 — 156
halaman 6 (enam) Gugatan para PENGGUGAT danPelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para TERGUGATtelah menimbulkan KERUGIAN bagi para PENGGUGAT ;Uraian dalil hukum yang disusun oleh para PENGGUGATmelahirkan ketidak pastian hukum, apakah Gugatan paraPENGGUGAT a quo merupakan Gugatan PELANGGARAN HAKCIPTA atau kah Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan para PENGGUGATmenjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnyamenurut hukum Gugatan para PENGGUGAT haras
677 — 3623 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013 Bunga Pasal 13 (2)KUP 2.267.725.668 0 2.267.725.668Jumlah PPh yangmasih haras dibayar 7.421.647.640 0 7.421.647.640 7.2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP716AVPJ.19/BD.05/2011tanggal 11 Agustus 2011 tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Bandingkepada Pengadilan Pajak dengan surat tanoa nomor tertanggal 9November 2011 yang mana kemudian Pengadilan Pajak telahmengeluarkan Putusan No.
172 — 264
PenyerahanSPH tanggal 2 Juli 2018 seluas + 15Ha (seratus lima puluh meter persegi)Halaman 30 dari60 Putusan Perdata No. 191/Pdt.G/2019/PN Cbisampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dimanadalam gugatannya Penggugattidak dapat mendalilkan perbuatan hukum apayang telah dilakukan oleh Turut Tergugat Il sebagai Lembaga pelayananpublik dibidang pertanahan di Wilayah kabupaten Bogor sehingga melanggarhukum yang akibatnya merugikan Pengggugat maka tidak beralasan bilaTurut Tergugat Il haras
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
143 — 82
Adi Milindo Mesin haras ditarik /dijadikan Para Pihak dalam Perkara a quo;9. Bahwa SELAIN ITU, dalam gugatan pada perkara iniseharusnya Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara PT. PelabuhanIndonesia Il (Persero) dijadikan Pihak. Karena Surat Perjanjiandidasarkan (referensi) pada Surat Perjanjian antara ProyekPenyiapan KIPP Bojonegara dan KOPEGMAR Tanjung Prioktertanggal 23 Januari 201410.
1297 — 2995
tanahSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 209tersebut; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ee5 Bahwa adalah fakta bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan Eks.Sertipikat HGB nomor 209 atas nama Soekiman Rahardja tersebut, hal ini merupakanPerbuatan Melawan Hukum, karena para Penggugat belum pernah melepaskan Haktanah sengketa kepada Soekiman Rahardja Suami/Orang Tua para Tergugat, makadengan berakhirnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 209 tersebutpenggabungan itu haras
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konsekuensi yuridis dari jual beli tanah yang salahtersebut haras dinyatakan batal, karena telah terjadi dwang, dwaling, danbedrog;Akibat dari perobuatan Erat dan Johannes Memesius tersebut, Penggugattidak dapat memanfaatkan/menggunakan tanah dimaksud.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BILL HAYDEN, SH
156 — 66
No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRBahwa pertimbangan judex factie aquo adalah tidak tepat karena telahmengabaikan faktafakta hukum yang muncul dalam persidangan;Bahwa hukum tidak otomatis berperanan dalam pembangunan ekonomi.Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum haras dapatmenciptakan tiga kwalitas : "predictability", "stability", dan fairness.Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahamanmengenai keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkanketidakpastian hukum dan=akhirnya