Perlusaksi tambahkan disini bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan ataspenangananpenanganan perkara tersebut, karena saksi pada saat itu lebih banyakberada di luar kantor, karena saksi ditunjuk selaku Ketua Panwas Pemilihan BupatiMerauke, Ketua Panwas Pemilihan Gubernur & wakil Gubernur Irian Jaya danKetua Panwas MRB ( Majelis Rakyat Papua ), dimana saat itu konsentrasi saksilebih terfokus pada Panwas tersebut, terutama pada Panwas MRB, karena rentansekali adanya kerusuhan massal dan saksi

TR/IV/2013 tgl 20082013Nomor 1725.27/08/2013 07224/SP2D/1.20.05.02/2013 Binj Hbh kpd Kepolisian DaerahSS untuk biaya Pengamanan Pemungutan SuaraUlang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SS. Berdasarkan Perjanjian Hibah,Addendum (Terlampir) dan Addendum Kedua No.900/02997/BPKAD 11/2013 danNo.B/I/MVIIV2013 tgl 23082013 1726.27/08/2013 07245/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Mushollah AlAmanah Kota Palembang untuk biayapembelian tenda dan kursi mushollah.

Berdasarkan Perjanjian Hibah No. 900/02909/BPKAD/2013 dan No.02/DMIPBM/XI/2013 tgl 19082013 1738.03/09/2013 07496/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kpd Panglima KODAMIV/SRIWIJAYA utk biaya kegiatan PengamananPemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.Bdsrkn Perj.Hbh, Add, dan Add ke2 No.900/03169/BPKADII/2013 &B/1558/1X/2013 Tgl 03092013 1739.09/09/2013 07602/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Guru SD dan Guru PAUD di Sumsel yang mengikutiPendidikan pada Universitas

TR/IV/2013 tgl 20082013Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 1725.27/08/2013 07224/SP2D/1.20.05.02/2013 Binj Hbh kpd Kepolisian DaerahSS untuk biaya Pengamanan Pemungutan SuaraUlang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SS. Berdasarkan Perjanjian Hibah,Addendum (Terlampir) dan Addendum Kedua No.900/02997/BPKAD11/2013 danNo.B/I/VIIV2013 tgl 23082013 1726.27/08/2013 07245/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Mushollah AlAmanah Kota Palembang untuk biayapembelian tenda dan kursi mushollah.

LPJP 2012 tersebut dibahas di tahun 2013,adapun pemilihan gubernur Sumatera Utara dimana Gatot Pujo Nugrohoterpilin sebagai gubernur dilaksanakan pada Juni 2013, oleh karena itumaka merupakan kebutuhan Gatot Pujo Nugroho untuk membuatpencitraan tersebut sehingga dapat dinilai bahwa kinerjanya bagus, olehkarenanya Gatot Pujo Nugroho meminta agar pembahasan danpersetujuannya dipercepat/disegerakan dan hal tersebut disampaikankepada pimpinan dewan, dan pada waktu itu Nurdin Lubis sudahmenjabat sebagai

Dalam LPJP tahun 2012 tersebut tentu sajatidak ada kebijakan terkait anggaran dan yang ada ialah kinerja yangdikaji oleh dewan yaitu kinerja Gatot Pujo Nugroho sebagai seorang plt.gubernur di tahun 2012 dan saat itu merupakan masa transisi bagi yangbersangkutan (bagi gubernur Gatot Pujo Nugroho) dan APBD 2013tersebut nyaris dilaksanakan setelah pemilihan gubernur dan ini menjadicatatan tersendiri bagi dewan, dan karena pelaksanaan pembahasandan persetujuaan APBD 2013 tersebut baru dilaksanakan setelahpemilinan

Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;

221) 1 (satu) rangkap SK Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota tanggal 19 Agustus 2019
222) 1 (satu) bundel TUP 8 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 2018
223) 1 (satu) bundel SK Kasek dan Panwascam Kabupaten K
224) 1 (satu) bundel TUP 1 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 20
225) 1 (satu) rangkap

Perlusaksi tambahkan disini bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan ataspenangananpenanganan perkara tersebut, karena saksi pada saat itu lebih banyak80berada di luar kantor, karena saksi ditunjuk selaku Ketua Panwas Pemilihan BupatiMerauke, Ketua Panwas Pemilihan Gubernur & wakil Gubernur Irian Jaya danKetua Panwas MRB ( Majelis Rakyat Papua ), dimana saat itu konsentrasi saksilebih terfokus pada Panwas tersebut, terutama pada Panwas MRB, karena rentansekali adanya kerusuhan massal dan saksi

Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;

Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;

Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;

SMIkarena Saksi sudah sibuk dengan pemilihan Gubernur dan saksipun nantinya tidakbisa mempertanggung jawabkannya;Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 penandatanganan MOU gagal adalahberdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Abdullah dan kemudian diundurmenjadi tanggal 14 Februari 2018 melalui Protokoler;Bahwa Saksi tidak mengetahui waktuwaktu tersebut karena waktu Saksisudah padat dan waktu Saksi lebih banyak habis dengan nongkrong di RumahKECE;Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya pemerasan, dikarenakan

Tetapi saya menyumbang,seluruh orang Bali tahu, untuk pemilihan Gubernur Cok BudiSuryawan, Saksi menyumbang secara pribadi delapan koma tujuhmilyar untuk calon itu. Untuk membayar partaipartai di luar PDI.Hal 206 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.Kalau Bu Atun, persoalannya sangat sederhana. Saksi membelitanah kepada beliau, sudah bayar dua belas milyar. Kwitansinyakomplit semua.

Yang Kedua, parameternya yaitu padasaat pelantikan, jadi pada saat dilantik maka kewenangan itu ada; Bahwa Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur danWalikota, disebutkan (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksudHalaman 168 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.dalam Pasal 161 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggalpelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanyadalam satu kali masa jabatan. (2) Bupati dan Wakil

atas hartakekayaan yaitu membiayaiuntuk keperluan Pemilukada TangerangSelatan (AIRIN RACHMI DIANY) Tahun 2010 2011 diantaranyasejumlanh Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus jutarupiah), membuat surat Perjanjian Pemborongan PembangunanSPBE PT Buana Wardana Utama di Kibin sebagaimanaNo:001/Kontrak/SPBE Kibin/IV/2011 kepada PT Mustika Tri Sejatidengan nilai perjanjian pemborongan sebesar Rp7.710.000.000,00(tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), membiayai RATU ATUTCHOSIYAH dalam pemilihan

Gubernur BantenTahun2011diantaranya sejumlahRp3,828,532,762,00 (tiga miliardelapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribuHal . 106 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.tujuh ratus enam puluh dua rupiah), mengajukankredit BNI GriyaMultiguna sebesar Rp22.453.700.000,00 (dua puluh dua miliarempat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mengajukanbiaya proyek/modal kerja ke BNI sebesar Rp57.000.000.000,00 (limapuluh tujuh miliar rupiah) dan Rp4.000.000.000,00 (empat

Gubernur Banten Tahun 2011 diantaranyasejumlah Rp3,828,532,762,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhdua rupiah), mengajukankredit BNI Griya Multiguna sebesarRp22.453.700.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus limapuluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mengajukan biayaproyek/modal kerja ke BNI sebesar Rp57.000.000.000,00 (limapuluh tujuh miliar rupiah) dan Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah), menyewakan 1 (satu) unit apartemen

Gubernur Banten Tahun 2011diantaranya sejumlah Rp3.828.532.762,00 (tiga miliar delapanratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuhratus enam puluh dua rupiah);Hal . 318 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.

Gubernur Banten Tahun 2011 diantaranyasejumlah Rp3.828.532.762,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhdua rupiah), mengajukankredit BNI Griya Multiguna sebesarRp22.453.700.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus limapuluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mengajukan biayaproyek/modal kerja ke BNI sebesar Rp57.000.000.000,00 (limapuluh tujuh miliar rupiah) dan Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah), menyewakan 1 (satu) unit apartemen

ADBUL SALAM sebagai penjualuntuk tanah berupa kebun seluas 1 Ha;134. 1 (satu) eksemplar DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Manggarai BaratKecamatan : Boleng Desa / Kelurahan Batu Tiga TPS 001;135. 1 (satu) eksemplar fotokopi PERATURAN BUPATI MANGGARAIBARAT NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018;136

Bahwa di bulan Maret 2017, jatah uang ketok palu untuk ARSYAHBANDAR sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudahdibagikan;Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLIbahwa pembagian uang ketok palu sudah dilaksanakan karena saksisudah diperintahkan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk menyelesaikannyadengan APIF FIRMANSYAH;Bahwa yang menghubungi AGUS TRIMAN (Ketua DPRD Kabupaten Tebo)adalah APIF FIRMANSYAH, karena AGUS TRIMAN salah seorang yangmembantu ZUMI ZOLA ZULKIFLI dalam Pemilihan

Gubernur Jambi, dariAGUS TRIMAN diterima sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah);Bahwa dana tambahan khusus untuk Komisi III dibicarakan oleh saksidengan ZAINAL ABIDIN dan tidak ada Terdakwa CEKMAN maupunTerdakwa PARLAGUTAN NASUTION;Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dengan ZAINAL ABIDIN, ZAINALABIDIN menyampaikan kepada saksi agar Komisi II DPRD Provinsi Jambidiberikan dana tambahan khusus sebesar Rp175.000.000,00 (seratustujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan untuk 13

.* Dalam rangka upaya pemenangan pencalonan ILHAM ARIEFSIRAJUDDIN dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (PilgubSulsel) tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera, Terdakwamenerima uang pemenangan terkait Pilgub Sulsel tersebut yangseluruhnya berjumlah Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)dari ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN.* Terdakwa pada bulan April 2012 menerima transfer uang dari ADIRADJA sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)sebagai biaya untuk mendapatkan proyek di Kementerian*

PASLUDIN di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar akhir tahun 2011,saat itu saksi menyambut kedatangan Luthfi Hasan Ishaaq yangdatang bersama dengan terdakwa;Bahwa saksi di PKS adalah Ketua Umum DPW PKS Sulawesi Selatandan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan;Bahwa Terdakwa di PKS bukan kader dan juga bukan pengurus PKS,terdakwa adalah teman Luthfi Hasan Ishaaq;Bahwa dalam kegiatan Pemilihan

Gubernur Sulawesi Selatan, saksiHalaman 362 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.sebagai Ketua DPW membentuk Tim Pemenangan untuk mendukungIlham Arief Sirajuddin; Bahwa untuk mendukung Ilham Arief Sirajuddin tersebut, saksimenerima aliran dana untuk biaya pemenangan Pemilihan GubernurSulawesi Selatan ; Bahwa saksi pernah beberapa kali menerima aliran dana melaluitransfer dari Terdakwa yaitu pertama 2 kali masingmasing Rp 50 jutayang merupakan pinjaman pribadi saksi dari terdakwa

Memberikan keterangandibawah sumpah sesuai Agama Islam, dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa.Saksi menjabat Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019.Masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Timur dimulaisetelah saksi mendaftar di KPU tanggal 10 Januari 2018.Ada beberapa partai pendukung untuk pencalonan saksisebagai Gubernur Jawa Timur yaitu PPP, Nasdem, PAN,Golkar, Demokrat dan Hanura.Saksi tidak dicalonkan

Tapteng

5

98

18/03/2016

461

18/03/2016

Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 bertempat di Hotel Jayakarta sesuai Surat Badan Pengembangan Pusat Pelatihan Strategi Pemerintahan No. 170 / Bimtek-BP3SP / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016

6<