BurAnak jo Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 tahun2016.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.SaksiSAKSI Alias SAKSI Binti IBU SAKSI 1, tidak disumpahdikarenakan saksi masih anakanak dan pemeriksaan saksi berdasarkandengan Sistem Peradilan Anak, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi telah menjadi korban persetubuhan

mempertimbangkantentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anak Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak lahir tanggal 3 Oktober 2003sehingga saat ini berusia 17 tahun 5 bulan , dan pada saat kejadian belumberumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Anak masih dikatakansebagai anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proseshukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasadengan pelaku yang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungiharkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dankarunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimanusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikanperlindungan khusus bagi anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan faktayang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan PembimbingKemasyarakatan didapatkan bahwa Anak Anak masih bersekolah dan orang tuaanak sudah berpisah dan

amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak pelaku Anakpelaku lahir tanggal 18 Maret 2005 sehingga saat ini berusia 15 tahun 5 bulanpada saat kejadian atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehinggaAnak pelaku Anak pelaku masih dikatakan sebagai anak yang mana menurutHakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannyaantara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindung!

bertentangan dengan program pemerintah dalammelakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;Keadaan yang meringankan:Anak belum pernah dihukum;Anak mengakui perbuatannya ;Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaikiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

bisamenyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan mengontroldiri, sikap dan perilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan melanggar hukum;Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2020/PN WgwMenimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebutdan dihubungkan dengan keterangan dari Wali Anak dan pembelaan dariPenasihat Hukum Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa grand design undangundang perlindungan anakdan undangundang sistem

peradilan anak adalah menganut asas kepentinganterbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapatmungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatifdalam masyakarat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dankeadilan bagi Anak Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil PenelitianKemasyarakatan dan pendapat Wali Anak

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yangmenjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korbanadalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yangdisebabkan oleh

Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiaptahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugaspokok masingmasing komponen yang ada.

menjawab udahlah, tenang aja, nanti kalauada apaapa kutanggung jawabiMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandunganberdasarkan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (Pasal 1 Ayat 3, 4 dan 5 Undang undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak), sedangkan anak korbanPUTRI adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2020/PN SimMenimbang, bahwa anak korban PUTRI adalah anak yang masihberusia 17 (tujunh belas) tahun sehingga tidak mungkin mengarang ceritaperbuatan asusila atau persetubuhan yang dilakukan anak DNL SNGkepadanya;Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (2) UUNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi,maka Hakim

Menimbang bahwa terhadap kewajibankewajiban dalam kesepakatan tersebutpara pihak telah memenuhinya khususnya orang tua Anak Pelaku telahmenyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk penggantiongkos pindah sekolah Anak Korban ke Lombok NTB;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkanketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman

Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiaptahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugaspokok masingmasing komponen yang ada.

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

UURI Nomor 11 Tahun 2012 jotentang sistem Peradilan Anak serta pasalpasal Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang UndangUndang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan:MENGADILI:. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak 3 An. 3 danPenuntut Umum;Il. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor82/Pid.SusAnak/2018/PN Lbp., tanggal 25 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRI:Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 38/Pid.SusAnak/2018/PT MDN1.

Sesuai dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,yaitu:a) Pasal 2 huruf j yang berbunyi bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakanberdasarkan asas penghindaran pembalasan;b) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajibmengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;c) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakanDivers;d) Pasal 6 yang menyatakan bahwa,

Jika tidakdan perkara lanjut dipersidangan Pengadilan Negeri agar klien diputus Pidana dengansyarat sesuai pasal 71 (1) huruf b angka 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 TentangPeradilan Pidana Anak atau jika Hakim berpendapat lain agar klien diputus seringanringannya dan ditempatkan di Lapas Anak Kutoarjo Jawa Tengah, sesuai dengan pasal71 (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, denganmempertimbangkan usia dan perbuatan serta saat ini klien masih berstatus pelajaraktif ;Menimbang

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN PkbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di

Indonesia.Keadaan yang meringankan:Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.Anak belum pernah di hukum.Anak masih dibawah umur.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, akan ketentuan UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN BirMenyatakan Anak MUAMAR Bin MUSA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat MenjadiPerantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan Dalam Bentuk TanamanYang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram.Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUAMAR Bin MUSA dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

Menyatakan Anak (terdakwa) RISKI HERYANTO PUTRA BinARI YANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandangtesebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalamdakwaan Penuntut Umum Pertama Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1)Ke4 dan Ke5 KUHP Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke5KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;2.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yangBerhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anakyang menjadi korban tindak pidana, dan anak

Ranberjanji tidak akan mengulanginya kembali serta adanya keinginan Anakuntuk kembali melanjutkan sekolahnya, akan turut dipertimbangkan dalammenjatuhkan beratringannya hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) JoPasal 76 D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa dari keterangan Anak maupun berdasarkan beritaacara pemeriksaan penyidik, yang diperkuat dengan keterangan orang tuaAnak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan, ternyata Anak belum berusia 18 tahun sebab Anak tersebutmasih berusia 17 Tahun 8 Bulan (lahir 20 April 2001)

akanmempertimbangkannya sebagaimana amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama anak Anak di Batu9 Juli 2001, sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 3 (tiga) bulanatau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak yang bernamaAnak masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Hakim harus adaperbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yangsudah dewasa dengan pelaku yang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungiharkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dankarunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimanusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikanperlindungan khusus bagi anak ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapatBarda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudulHukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yangmenjadi dasar pemikiran