Ratnawati Tjondro bukanlahseorang auditor, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, Sdri. Ratnawati Tjondromenghubungi tergugat dan menyatakan tidak sanggup membantutergugat membuatkan arus kas, dikarenakan data yang ada terlalusedikit / minim, disamping itu data data sering keluar masuk karenadipinjam penggugat. Jadi tergugat sama sekali tidak pernah menghentikanproses tersebut..

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T3;Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg10.11.12.13.14.Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor NomorLP/1011/VIII/2013/JATIM/RES MLG KOTA yang disebut bukti T4;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat memberitahukan bahwa SPDP telahdikirim ke Kejaksaan Negeri kota Malang No.SP2HP/1176.b/X1I/2017/Satreskrim yang disebut bukti T5;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat klarifikasi dari Rektor UniversitasMerdeka Malanng

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T11;Fotokopi sesuai dengan aslinya SP2HP Nomor : B/963/SP2HP ke2/1X/2014/Satreskrim yang disebut bukti T12;Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Audit dari KasatReskrim Polres Malang Kota kepada Kantor Akuntan Publik Drs.

GhonieAbubakar yang disebut bukti T13;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat penyerahan tanggapanatas draft hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.Ghonie Abubakar yang disebut bukti T14;Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Halaman 17 hasil audit yang dilakukanoleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Ghonie Abubakar yang disebut bukti T15;16.

Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti tertulis pengakuan penggugatkepada Auditor dari kantor Akuntan Publik Drs.

Danpermohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari DinasHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG10.11.Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/6 7/2015, tanggal 25 Nopember 2015;Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid makadisepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukanaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan;

..........ccccceeeeeeeeeeeteeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuansebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managet......... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada ........... Rp145.352.722,00;e Piutang usaha yang diragukan kebenarannya........

Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkantemuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono danrekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat selakuKetua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugatsebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkanHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG13.14.15.16.17.Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena didugatelah melakukan penipuan dan penggelapan

NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 serta Auditoleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan telah diperiksa dan dibenarkanoleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPGtanggal 08 Juni 2018 yang telah menganulir dan membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari2018 tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tetap ngotot melakukanlaporan polisi yang baru dengan tuduhan

...........cccceeeseeeeeeeeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.23),dengan temuan sebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managev....... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada .........

. 1 (satu) bundel foto copy hasil penyusunan laporan keuangan tertanggal 21 Januari 2010 ;2. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri milik PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;3. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;4. 9 (sembilan) buah file bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;5. 1 (satu) bundel Laporan hasil Audit PT.Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan

Publik Drs.Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009 ;6. 1 (satu) bundel bukti dari Tim Penasihat Hukum ;Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.

Publik dari Sahat yangditunjuk Direktur PT.

Publik Sahattanggal 17 Januari 2011 ;Bahwa seingat saksi awalnya audit dari saudara Mariyanto yangmembuat laporan keuangan itu semula laporan keuangan disiapkanoleh saudara Mariyanto entah tahu bagaimana ceritanya mintaditunjuk Akuntan Publik ;Bahwa saksi dulu di Lampung buat Laporan keuangan dan dikirim melalui Pos ke Jakarta ditujukan ke atasan saksi terkait yaituManager cc Direktur ;Bahwa dahulu Manager perusahaannya Tanto Agung ;Bahwa waktu di Lampung kami tidak minta dana kami menerimajasa

/d September 2009 yangahli audit berupa hanya arus kas ;Bahwa ahli pernah mengeluarkan surat tanggal 12 Mei kepada pemegang sahamtermasuk Terdakwa yang intinya berdasarkan audit pemeriksaan yang kamilakukan kami tidak dapat memberikan pendapat akuntan publik dikarenakan : 1.perseroan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan sebagai dasar kami untukmelakukan audit 2. kami tidak dapat melakukan proses audit sesuai standarauditing yang ditetapkan institute akuntan publik indonesia maksudnya situasiseperti

SMS,kemudian dibayar oleh saksi Agustinus Sihman pada tahun 2010 ;e Bahwa selain penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Audit Internalyaitu saksi Maryanto, SE, Msi juga telah dilakukan audit oleh Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT untuk periode Januari 2009 s/dOktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 ;e Bahwa dasar penyusunan laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Drs.

SMS) menunjukAuditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT, untuk periode bulanJanuari 2009 s/d Oktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 danberdasarkan laporan hasil audit dari KAP Drs.

Laporan Aliran Kas tersebut merupakanbagian dari Laporan Keuangan (Financial Statements) Pemohon Banding(dalam likuidasi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thorton) dengan pendapat wajartanpa pengecualian.

Transaksitransaksi yang terkait dengan skema penyuntikan modal danpelunasan hutang pemegang saham adalah nyata, didukung olehdokumendokumen transaksi yang relavan yang diakui validitasnya olehpemeriksa independen (akuntan publik) dan diterima serta disetujuikeabsahannya oleh lembaga pemerintah yang berwenang;e.

Adapunkutipan selengkapnya adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan,Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, atauneraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.b.

Selama proses pemeriksaan, kami telah menyampaikan laporan keuanganyang telah diaudit oleh akuntan publik dan ditandatangi oleh presidentdirector.

Laporan keuangan kami yang telah diaudit oleh akuntan publik danditandatangi presiden direktur, berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (2)Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017UU PT merupakan bukti penyetoran modal yang sah. Karena laporankeuangan tersebut telah kami serahkan kepada Terbanding, tidak adaalasan bagi Terbanding untuk menyatakan tidak ada bukti penyetoranmodal yang sah.

Cityview Properties Ltd Hongkongdengan pokok pinjaman dan kapitalisasi bungasebagai berikut: D Pokok Pinjaman (USD 50,000,000) 447,000,000,000520,000,00 > Kapitalisasi bunga (USD 7,432,639) 66,447,792,213 Bahwa dikarenakan tidak ada perubahan posisi hutang di neraca31 Desember 2002 Pemohon banding, yaitu tetap USD50,000,000, maka Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja,Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasihutang sebesar Rp 164,343,679,712,00 dalam pos luar biasa saja,tidak

mempengaruhi laporan rugi laba Pemohon Banding, dantidak diakui di laporan rugi laba oleh Pemohon Banding;Bahwa Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst &Young, di dalam Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak danAktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kenapajak tahun 2002;Bahwa tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dariprogram Satuan Tugas Prakarsa Jakarta berdasarkan PeraturanPemerintah No.7 Tahun 2001 dan KMK113/KMK.03/2001;1 Pinjaman dari PT Bank Ficorinvest Rp 36,330,000,000bahwa

Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst &Young, dalam Catatannya No.13 mengenai Hutang Pajak dan AktivaPajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajak 2002.Tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dari program SatuanTugas Prakarsa Jakarta berdasarkan PP No.7 Tahun 2001 dan KMK113/KMK.03/2001;Bahwa menurut Akuntan Publik KAP Purwanto, Sarwoko &Sandjaja, Ernst & Young, atas Laba Restrukturisasi Hutang masukdalam Pos Luar Biasa saja.

Publik Prasetio, Sarwoko &Sandjaja, Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasihutang hanya dalam pos luar biasa saja, tidak mempengaruhi laporanrugi laba Pemohon Banding, dan tidak diakui di laporan rugi laba olehPemohon Banding, disamping itu, Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja, Ernst & Young, Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak danAktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajaktahun 2002;C Perhitungan Pajak TerhutangBahwa berdasarkan penjelasan dari surat

Hal ini dikuatkan dengan pendapatTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyatakan bahwa Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuanganmereka memasukkan laba restrukturisasi hutang ke dalam pos luar biasa sajadan tidak mempengaruhi laporan rugi laba Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan tidak diakui dalam laporan Rugi LabaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa atas pembebasan sebagian bunga atas pengalihan utang darikonsorsium bank dengan DBS

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Olehkarena itu biayabiaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalamakunakun terkait (Bukti PPK5);d. Bahwa akun COG Office Administration sebesar Rp. 225.429.146,00merupakan biayabiaya sehubungan dengan Biaya AdministrasiPerusahaan, sangat wajar suatu) Perusahaan memiliki biayaadministrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaansecara keseluruhan;B.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Personal Exp) sebesarRp. 34.082.800,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayaadministrasi.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (PengembanganKaryawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biayabiayasehubungan dengan biaya pelatinan karyawan.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biayabiaya sehubungandengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah PemohonPeninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu PemohonPeninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yangberbedabeda.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Others) sebesarRp.158.971.574,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayapelatinan karyawan.

publik namunTergugat menolaknya dengan alasan permintaan Penggugat tersebut melanggarketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kembaliatas jumlah tunggakan kewajiban kredit Penggugat yang begitu besar dan tidak masukdiakal dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik bukanlah tanpa dasar tetapi sematamata demi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dalam menentukanjumlah/angka yang pasti yang harus dibayarkan Penggugat

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalah permintaanyang berlebihan, mengadaada dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuanPasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telah menyepakati beberapa hal sebagaiberikut:a.

Publik, sehingga akan didapat keadilan dan kepastian hukum mengenaipenentuan besarnya jumlah kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, danpermintaan Penggugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No.1721k/Pdt/1996 ;Bahwapermintaan Penggugat tersebut sematamata untuk menerapkan aspek kepastianhukum sehingga peranan kantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlahtagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat

Publik bukan untuk mengingkari perjanjian kredit, akantetapi sematamata untuk menerapkan aspek kepastian hukum sehingga peranankantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlah tagihan kredityang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa entah ketakutan apa yang ada pada Tergugat, sehingga Tergugat tetaptidak mau/tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat agar terhadap penentuanbesarnya jumlah utang/tagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepadaTergugat dilakukan perhitungan

Publik..

Publik Drs.

Publik,"Drs.

Fee jasa tagihan penyusunan laporan pajak periode Desember 2013 pada akuntan publik Armandias SPK. 0037.1.1213 16/12/2013 CO 160586 6/11/2014 15.000.000No.03/690/KTRIIII/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode Nopember 2013 pada Kantor Akuntan publik 0056.1.1113 28/11/2014 CF 1037211 7/11/2014 15.000.000Armandias SPK.No.8/690/KTR/III/2013Pemby.

Fee jasa penyusunan pajak periode Januari 2013 pada akuntan publik Armandias 0081.1.0713 30/7/2013 CF 332766 8/12/2014 15.000.000SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Pebruari 2013 pada akuntan publik Armandias 0082.1.0713 30/7/2013 CP 332767 8/12/2014SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Oktober 2013 pada KAP Armandias SPK.No.3/690/KTR/III/13 0055.1.1113 28/11/2013 CEL 036658 15/01/2015 15.000.000Pemby.

Fee jasa penyusunan laporan pajak masa bulanan periode Agustus 2013 pada kantor akuntan publik Drs. 0033.1.1013 22/10/2013 TJ 492459 24/6/2015 15.000.000Armandias SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak tahunan untuk tahun 2013 pada akuntan publik Armandias 0069.1.0914 9/10/2014 CFN 967034 12/2/2015 35.000.000SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa laporan pajak bulanan periode Januari s/d Desember 2012 pada KAP Drs.

Publik dan Konsultan ManajemenDrs.

Publik Drs.

Bahwa saldo uang muka akhir sebesarRp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalamLaporan Keuagan Akuntan Publik sebagaimana penjelasanhuruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs.

Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukanREVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalamHalaman 56 dari 68 halaman.

Publik di Jalan Kayun No.3840 Blok B8 Surabayaatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsuatau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang yaitu Saksi H.

DIMAS selaku pegawai atau karyawan diKantor Akuntan Publik tersebut, telah menjual kepada Saksi MOH. RIDWANyang juga merupakan karyawan di kantor Akuntan Publik tersebut sebuahsepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus Merk Honda Supra FitTahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. MesinHB41E1163877, No. Pol.

RIDWAN menanyakan tentang BPKBsepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya dijawab sebentar dan masihrepot ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekira pukul16.00 WIB tepatnya di kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No.3840 BlokHal. 2 dari 14 hal. Put.

Publik tersebut sebuah Mobil dengan kondisi bekasHal. 3 dari 14 hal.

RIDWAN dan juga diketahui sendiri olehSaksi MARWANDI, S.E., AK, di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya, dan Saksi MARWANDI S.E.,AK. juga pernahmenanyakan status mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab olehTerdakwa bahwa mobil tersebut suratsurat semua lengkap dan aman., dandijanjiikan oleh Terdakwa bahwa BPKBnya keluar dalam wakiu satu tahunkemudian dari waktu pembelian.

Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitandengan pemeriksaan tersebut) memberikan datadata (dokumendokumen )serta menyajikan keterangan yang benar dan akurat yang diperlukan oleh timahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan ini;bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mewajibkan bagi tim ahli yang ditunjuk dan diangkat tersebut untukHal. 3 dari 11 hal.

Dani Sudarsono, Akuntan Publik dari KantorAkuntan Publik Dani, Ghazali dan Sahat, berkedudukan di Jakarta, JalanPulo Mas G.IIII, lantai R,23, Jalan A. Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI3. PT.

Menyatakan Akuntan Publik yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanPenetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan laporan yang berisikantemuantemuan yang berkaitan dengan itemitem yang meliputi : ModalPerusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, pruduksi,penjualan dan halhal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketigaperusahaan patungan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pusat;5.

Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli Akuntan Publik yangditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;6.

Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium Akuntan Publik dan tenagaprofessional serta biayabiaya lain yang timbul karena pemeriksaan khususterhadap ketiga perusahaan patungan di atas, maksimal atau sebanyakbanyaknya Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), seluruhnyadibebankan secara tanggung renteng kepada ketiga perusahaan patunganyang akan diperiksa yaitu PT. Sadin Tradewinds Indonesia, PT. BumipermaiSurya Lestari dan PT. Bumi Bangka Lestari;7.

.375265 tanggal 15 Mei 2002.Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan PajakPenyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan eksporyang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasilaudit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co)yang menyajikan data sebesar Rp. 376.339.961.182,00sedangkan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN selama Tahun2000 hanya sebesar Rp. 198.386.775.841,00 ;Bahwa Pemohon Peninjauankembali dalam hal ini tetapberpedoman pada informasi yang dihasilkan dari auditKantor Akuntan

Publik Utomo & Co.Hal. 7 dari 10 hal.Put.

Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan salahsatu. syarat bahwa laporan Keuangan harus di Audit olehKantor Akuntan Publik, dan pembayaran atas audit feeKantor Akuntan Publik adalah TermohonPeninjauankembali.3.

Memerintahkan Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dariPerseroan tersebut serta pihak ketiga lainnya untuk diminta datadata(dokumendokumen) dan keteranganketerangan oleh tim ahli untukpemeriksaan perseroan;Bahwa amar penetapan sebagaimana pada point 3.1. tersebutdiatas bersifat condemnatoir, dimana para Pemohon Kasasidiperintahkan oleh Judex Facti untuk melakukan pemeriksaanaudit terhadap perseroan dengan mengangkat dan menunjuktim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : Herman DodiTanumihardja

publik dan yang berhak adalah Ketua Pengadilan NegeriHal. 14 dari 22 Hal.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku karena Judex Facti telah keliru dan tidak benar mempertimbangkandan mengabulkan tim ahli akuntan publik yang ditunjuk yaitu: Herman DodiTanumiharja & Rekan, Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai, blok E, No. 19, Jakarta sebagaiauditor, padahal Termohon Kasasi di persidangan tidak pernah mengajukanbukti surat tentang legalitas tim ahli akuntan publik a quo ;4.1Bahwa penetapan Pengadilan Negeri

Kranindo Perjaya untuk melakukanpemeriksaan Audit terhadap Perseroan dengan mengangkat danmenunjuk Tim Ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanHal. 15 dari 22 Hal. Put.

No. 1105K/Pdt/20094.2.4.3.4.4.Dodi Tanumihardja & Rekan Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai Blok E No.19 Jakarta sebagaiAuditor ";Bahwa amar penetapan Judex Facti sebagaimana pada point4.1. tidak dilandasi buktibukti surat atau kesaksian, dimanaTermohon Kasasi di persidangan tidak pernah membuktikanbaik itu. bukti surat ataupun kesaksian yang menunjukankebenaran, tim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanDodi Tanumihardja & Rekan, Registered Public

Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dan kewajiban Penggugatdan Tergugat, maka kedua belah pihak akan menunjuk Auditor Independendan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit pada masaPerjanjian KSO dimaksud;c.

Publik Chatim,Atjeng, Jusuf & Rekan cabang Medan, masing masing pihak mempunyai Hakdan Kewajiban sebagai berikut :a.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja SamaOperasi (KSO) PT.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati, olehKantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, NomorML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009;b. Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja samaOperasi (KSO) PT.

Publik Independen untukmenghitung hak dan kewajiban kedua belah pihak, maka hasilperhitungannya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Independen hutangTergugat kepada Penggugat sebesar Rp8.379.861.486,00 (delapan miliartiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribuempat ratus delapan puluh enam rupiah) oleh karena itu Tergugatberkewajiban untuk membayar hutang tersebut ditambah dengan bunga;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah

,Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniberhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia NurMadina);Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniwajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT.

SaudaraXXXXXxX, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 00000 berkantor padaberalamat di jl. Aaaaa, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliloetersebut dinyatakan pada point 22 dan disebutkan : ....... Saudara BurhanPhili, SE,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt. I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin 98.1.0274;b.

SaudaraXxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 999,berkantor pada nnnnn, beralamat di Jalan mmmm, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliltersebut dinyatakan pada point 4 dan disebutkan : ...... Saudara Burhan Phili,SE.

,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.I1 Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274;Bahwa perbedaan ini sudah melihatkan tidak fair dan keberpihakan Judex Factiyang seolaholah penetapan Judex Facti dalam amar penetapan pada halaman 26point 4 yang mengangkat dan menunjuk Burhan Phili, SE.

,AK, dari kantor NoorSalim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan JenderalSudirman Nomor 145 Lt.I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomorizin : 98.1.0274 selaku ahli akuntan independent adalah hasil penunjukan JudexFacti;.

Dan hasil audit dariKantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi tersebut telah disampaikan kepadaTergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa selain hal tersebut di atas, dikarenakan terbukti berdasarkan hasilaudit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahwa selanjutnya terhadap keuangan Salon Lutuye Jalan Ampera Rayadilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, yangmana berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

AMIRANTO yang mengaku sebagai Akuntan Publik,dan saksi J.B. AMIRANTO sendiri di dalam fakta persidangan tidak dapatmembuktikan kerugian yang dialami oleh perusahaan, sebesar yangdisebutkan di atas, J.B. AMIRANTO hanya menyebutkan bahwa adanyaPotensi kerugian saja ;Bahwa J.B.

AMIRANTO di dalam fakta persidangantidak mampu menunjukan legalitasnya sebagai seorang Akuntan Publik ;Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsipengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaanyang go public, perusahaanperusahaan besar dan juga perusahaan kecilserta organisasiorganisasi yang tidak bertujuan mencari laba. PraktikHal. 18 dari 24 hal. Put.

No. 1415 K/Pid/2013Akuntan Publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik(KAP) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun2011 mengenai Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Setiap orangyang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publikdan bertindak seolaholah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah

Publik .

Publik WARTONO & CO tentanglaporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, KabupatenPati tahun yang berakhir 31 Desember 2006, 1 (satu) buku laporan AuditorIndependen nomor : 314/W01/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 dari Akuntan PublikWARTONO & CO tentang laporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel,Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 1(satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/KOP/BR/III/2010 tanggal 26Maret 2010 dari Akuntan Publik WARTONO

2007 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporan keuanganKSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2006 ; 181 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/W01/II/2009 tanggal 18Pebruari 2009 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporan keuanganKSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2008,1 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/KOP/BR/III/2010 tanggal26 Maret 2010 dari

Publik I.SUTIKNO tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan KSU DUA TIGA DesaNgagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember2010 tanggal 30 Nopember 2011, 1 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor :033/W01/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dari kantor Akuntan Publik WARTONO &CO tentang laporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti,Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember 2004, 1 (satu) buku laporanAuditor Independen nomor : 233/W01/VI/2007 tanggal

2010 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporankeuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2009 dikembalikan kepada saksi H.