Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan,berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B210/II/2020/BENGKULU/KEPAHIANG, tanggal 24 Februari 2020 dan suratperintah penyidikan Nomor: Sp.Dik/18/II/2020/Reskrim, tanggal 24Februari 2020; Bahwa dasar sebagai Ahli yaitu Ahli mempunyai surat penunjukansebagai Ahli seperti surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA ProvinsiBengkulu dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagaiAhli dalam perkara tindak pidana Perambah

Hutan dan Perkara IllegalLogging didalam kawasan Hutan Konservasi di Polres Seluma, PolresLampung Barat, Polres Tanggamus, Polres Kepahiang dan saya sebagaiAhli memiliki sertifikat keahlian bidang system informasi geografis(perpetaan); BahwaAhli bekerja sebagai Ahli di kantor BKSDA Bengkulu Sejak tahun2010 hingga saat ini.

masih ada di lokasi tersebut; Bahwa ada lahan lain juga yang terbuka, selain lahan yang dibuka olehTerdakwa; Bahwa menurut Kepala Resort Kolaka Terdakwa sudah pernah diberikanperingatan untuk tidak melakukan perambahan hutan; Bahwa ada kayu bekas penebangan dan bekas penebangan tersebut terdiri atas kayu besar dan kayu kecil;Bahwa di tempat tersebut juga ada pondok penghijauan yang ditempati Terdakwa;Bahwa kawasan taman wisata tersebut, terdapat juga tapal batas tetapisudah banyak dicabut oleh para perambah

hutan; Halaman 8 dari Halaman 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN KkaBahwa La Ode Ongkeng tidak pernah menghadiri panggilan dari PenyidikPPNS, dan La Ode Ongkeng pernah dipanggil paksa oleh Penyidik PPNStetapi melarikan diri; Bahwa di lokasi tersebut, hanya terdapat tanaman cengkeh; Bahwa saksi bertemu anak Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan hanyadiingatkan untuk tidak melakukan perambahan hutan;Bahwa dalam 1 (satu) hektar tersebut, baru setengah yang ditanami cengkeh;Bahwa Terdakwa tidak tinggal

Hutan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 1442.A.PA.03.11.98 tanggal 29 Oktober 1998perihal permohonan pencadangan areal Calon Lokasi Transmigrasi diKabupaten dari Il Takalar, , laporan identifikasi/penjajakan calon lokasiTransmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappasunggu, Lokasi Laikang danPunaga Kecamatan Mangarabombang, Lokasi Komara Kecamatan PolongBangkeng Utara Kabupaten Dati Il Takalar, serta dalam rangka menunjangpemantapan Pelaksanaan Program Transmigrasi dan Pemukimanperambah Hutan di Sulawesi Selatan

maka Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi selatan melalui Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/tahun 1999 tanggal 22November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi PemukimanTransmigrasi Tanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan PunagaKecamatan Mangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng UtaraKabupaten Dati Il Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasipemukiman Transmigrasi dan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih7.182,50 Ha dengan Rincian

Sebelah Barat : Hutan Suaka AlamWisata (HASW) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan tersebut kemudian ditindaklajuti olen Departemen TransmigrasiPermukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia dengan membangunberbagai fasilitas, sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi didesa Laikang Punaga sebagai berikut :Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1 sebanyak200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit;Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masingmasing 1

Hutan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 1442.A.PA.03.11.98 tanggal 29 Oktober 1998perihal permohonan pencadangan areal Calon Lokasi Transmigrasi diKabupaten dari Il Takalar, , laporan identifikasi/penjajakan calon lokasiTransmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappasunggu, Lokasi Laikang dan40Punaga Kecamatan Mangarabombang, Lokasi Komara Kecamatan PolongBangkeng Utara Kabupaten Dati Il Takalar, serta dalam rangka menunjangpemantapan Pelaksanaan Program Transmigrasi dan Pemukimanperambah Hutan di Sulawesi

Selatan maka Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi selatan melalui Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 929/XVtahun 1999 tanggal 22November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi PemukimanTransmigrasi Tanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan PunagaKecamatan Mangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng UtaraKabupaten Dati Il Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasipemukiman Transmigrasi dan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih7.182,50 Ha dengan Rincian

sebelum saksi yang menjabat Kepala Dusun 2 Semanggang adalah Hutomo;Bahwa yang berhak mengeluarkan SKT adalah Kepala desa bukan Kepala Dusun;Bahwa Kepala desa Pangkalan Banteng kalau ada warga Dusun 2 Semanggangmohon SKT, saksi dihubungi untuk menunjukkan lokasinya;Bahwa menurut saksi obyek sengketa masuk wilayah Desa Pangalan Banteng;Bahwa saksi Kepala Dusun 2 Semanggang Desa Pangkalan Banteng;Bahwa kondisinya pada yahun 1970 masih hutan dan tidak ada harganya;Bahwa Gusti Gerobak dulunya seorang perambah

hutan;Bahwa sepengetahuan saksi Gusti Gerobak tidak mempunyai buktibukti surat atassemua tanah yang dikuasainya;Bahwa ada ditanami pohon pisang dan yang ada sampai sekarang yaitu tanamandipinggir sungai;Bahwa Tanah obyek sengketa awalnya dikuasai Gusti Gerobak, lalu di wariskankepada anaknya yaitu Tergugat I dan oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II danTergugat I;Hal 29 dari 42 Pts Perkara No.19/Pdt.G/20 16/PN.PBU30Bahwa Tanah obyek sengketa sekarang telah berdiri 2 bangunan semi permanen milikTergugat

jenistumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terbukti dipersidangan, bahwa berawal dariadanya operasi gabungan yang dilakukan oleh Team dari Dinas Kehutanan propinsi SumateraSelatan, POLDA Sumatera Selatan, Brimob dan unsur Pemerintahan dari kabupaten MusiBanyuasin yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 dikawasan Hutan KonservasiSuaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, dan yangmenjadi target penangkpan adalah para perambah

hutan yang telah berkalikali dilakukanperingatan namun tidak mengindahkan.Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan operasi gabungan, dl okasi hutan koservasisuaka margasatwa Dangku tersebut ditemukan Sutisna bin Kadis yang telah mendirikan pondokuntuk tempat tinggalnya seharihari, dantelah merubah keadaan hutan tersebut menjadi lahan pertanian yaitu dijadikan ladang untukbercocok tanam baik tanaman cabe, sayursayuran dan tanaman karet.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

jenistumbuhan dan satwa lain yang tidak asli ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terbukti dipersidangan, bahwa berawal dariadanya operasi gabungan yang dilakukan oleh Team dari Dinas Kehutanan propinsi SumateraSelatan, POLDA Sumatera Selatan, Brimob dan unsur Pemerintahan dari kabupaten Musi BanyuAsin yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 dikawasan Hutan Konservasi SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang menjaditarget penangkapan adalah para perambah

hutan yang telah berkalikali dilakukan peringatannamun tidak mengindahkan.Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan operasi gabungan, dilokasi hutan koservasisuaka margasatwa Dangku tersebut ditemukanlah saksi Sutisna bin Kadis, Ahmad BaharudinAnwar bin Imam Sutomo, Dedi Suryanto bin Tukimin dan Samingan Bin Jaeni yang telahmendirikan pondok untuk tempat tinggalnya seharihari dan telah merobah keadaan hutantersebut menjadi lahan pertanian dan dijadikan ladang untuk bercocok tanam baik tanamancabe, sayursayuran

Selat MakassarUntuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Komara di DesaKomara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas kuranglebih 3.538 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :a) Sebelah Utara : Hutan Suaka AlamWisata (HASW)b) Sebelah Timur : Kabupaten Gowac) Sebelah Selatan :Kecamatan Polong BangkengSelatand) Sebelah Barat : Hutan Suaka AlamWisata (HASW)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan tersebut kemudian ditindaklajuti oleh DepartemenTransmigrasi Permukiman dan Perambah

Hutan Republik Indonesiadengan membangun berbagai fasilitas, sarana dan prasarana untukpemukiman transmigrasi di desa Laikang Punaga sebagai berikut :Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1sebanyak 200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit;Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masingmasing 1(Satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;Puskesmas Pembantu 1 (satu) unit untuk SP 1 dan 1 (satu)unit untuk SP 2;Sekolah Dasar untuk SP 1 dan SP 2 masingmasing 1 (Satu)unit;Jalan Desa untuk masingmasing SP 1 dan

wilayahnya ada tanah termasukdalam penunjukan area lokasi transmigrasi sebagaimana dalamSurat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Takalar yaitu SuratRekomendasi Penunjukan Lokasi Trasmigrasi No.595/1490/Ekonyang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemda Tingkat II Takalarmenyediakan area seluas +1.900 Ha untuk dikembangkan menjadipemukiman transmigrasi pola perikanan, salah satunya di wilayahKecamatan Mangarabombang seluas + 750 Ha ;Bahwa di area tanah tersebut, oleh Departmen TransmigrasiPemukiman dan Perambah

Hutan R.I telah dibangun berbagaifasilitas, Sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi dankemudian telah menempatkan anggota transmigrasi di lokasitersebut;Bahwa untuk penerbitan. sertifikat di area tanah tersebut,Departemen Transmigrasi RI pada tanggal 13 September 2000mengajukan surat permohonan Hak Pengelolaan kepada KantorPertanahan Kabupaten Takalar dan surat permohonan tersebuttelah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPetanahan Kabupaten Takalar No.530.3/5303/2000 tanggal30

T29: Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah DepartemenTransmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi PapuaNomor: KEP.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994, (fotokopi darifotokopi);30. T30: Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah DepartemenTransmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi PapuaNomor: KEP.17/W.25/1994, tanggal 9 Juni 1994, (fotokopi darifotokopi);31.

pernyataan mana dituangkan dalam Surat Pernyataan bersempadan tanah kelompok,tertanggal10 Nopember 1984, bukti ini mohon disebut sebagai bukti P 4;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari tahun 1979, Pucuk Suku Datuk NanBaompek, mengeluarkan/menerbitkan surat dengan nomor 02/NN/PS/II/1979, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa hasil Pemekarandari Desa Terantang, terdiri dari : (1), Kepala Desa Simpang Baru, (2)Kepala Desa Kualu, dan 3 Kepala Desa Rimbo Panjang, PerihalPEMBERITAHUAN, bahwa akibat maraknya para perambah

hutan dantanah ulayat yang liar, maka selain anak kemenakan, apabila akanmengelola tanah ulayat atau hutan ulayat harus terlebih dahulu memintaizin pada Pucuk Suku Datuk Nan Baompek, yaitu penguasa ulayatdikenegerian Tambang terandang, bukti ini sebut sebagai bukti P 5;Bahwa Para Penggugat setelan menerima tanah ulayat tersebut,selanjutnya tanah ulayat dan hutan ulayat dimaksud adalah untuk dimilikidan diusahakan oleh 19 ( sembilan belas ) orang yang disebut dengankelompok 19 ( sembilan belas )

Sel Bahwa Saksi mengenali ABU MARYAM karena sekitar tahun 1970anABU MARYAM adalah ketua kelompok petani perambah hutan sekitartahun di mana saksi ikut membuka hutan di Dusun Permatan,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; Bahwa Saksi tidak mengetahui Dusun Permatan sekarang masukwilayah mana; Bahwa pada waktu itu Saksi membuka hutan bersama puluhan orangyang berasal dari Desa Apitaik, Bagek Longgek, dan Desa Gapuk,namun Saksi hanya 3 (tiga) tahun saja berladang di sana; Bahwa pada tahun 1973

cara membagibagikan tanahseperti tanah milikinya sendiri (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman23);Bahwa dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidakbenar dan mengada bahwa tidak ada ditemukan kawasan hutan di DesaSurokonto Wetan;Bahwa dalam Judex Facti tidak terobukti NUR AZIZ bin WARSO WARDI danSUTRISNO RUSMIN melakukan mengumpulkan orangorang untuk masukkawasan hutan dan membagibagikan tanah milik negara kepada perambahhutan dan di Desa Surokonto Wetan tidak ditemukan para perambah

hutan;Bahwa terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat, Menimbang Para Terdakwa dapat berdalih hanya mencarimakan (bercocok tanam) di kawasan hutan, namun kenyataannyamengorganisir orang lain agar masuk kawasan hutan dengan membagibagitanah yang ratarata memperoleh kurang lebih 1.300 m?

Bukti P2 : Surat Keputusan Menteri Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan Republik IndonesiaNomor: KEP/39/MEN/KANWIL. W.5/1997 tentang PenetapanStatus Transmigrasi Swakarsa Mandiri di LokasiPetaling Jaya Kecamatan Jambi Luar Kota KabupatenBatanghari Propinsi Jambi sebanyak 233 KepalaKeluarga (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti P3 : Kartu Seleksi Transmigran a.n. PONIMAN(sesuai dengan asli);4. Bukti P4 : Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk577. Bukti ?

(pengintervensi), diantaranya:a) Surat undangan Rapat untuk Hj SITI ASMAH, SE tertanggal 3Agustus 1998 DARI Sekwilda DATI Lampung kepada SITIASMAH, agenda rapatnya Pembahasan tindak lanjut upayapenanganan perambah hutan Reg.38 Gunung Balak, pada tanggal21 agustus 1998.b) Surat penundaan undangan rapat dari Sekwilda kepada Hj SITIASMAH, SE.

Foto copy Berita Acara Serah Terima Permukiman Transmigrasi /Desa Transmigrasi Di Daerah Tingkat Kalimantan Timur DariMenteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan KepadaGubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur, Nomor :3607.SB.04.43.00 tanggal 21 September 1999 (bukti P.1);2. Foto copy Peta Proyek Departemen Transmigrasi & PPH TahunAnggaran 1998/1999 (Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahPropinsi Kalimantan Timur Bidang Pengukuran Dan PendaftaranTanah) (bukti P.2);3.

Bahwa riwayat perolehan tanah obyek sengketa tersebut diperolehPenggugat pertama kali pada tahun 1994 dari Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan, menyerahkan unit pemukimantransmigrasi/ Desa kepada Menteri Dalam Negeri yang secara letakadministratif unit pbemukiman transmigrasi dahulu Nanga Bulik IE saat iniDesa Bumi Agung, di Kecamatan Bulik, dahulu Kabupaten KotawaringinBarat saat ini Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah,dengan luas pemukiman transmigrasi 2.790 Ha (dua ribu

PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuaidengan aslinya), diberi tanda T17 ;Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal RI No. 65/V/PMA/1996 tertanggal31 Juli 1996 perihal Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal dalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) (sesuai denganaslinya), diberi tanda T18 ;Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RepublikIndonesia dengan nomor:506/RocanA1997 tentang Rekomendasi TerhadapRencana

PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Januari 1997 yangditujukan kepada Direktur Jendral Perkebunan (fotocopy dari fotocopy), diberitanda T21 ;Surat Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI No.476/RocanA/1997 perihal + Tanggapan Terhadap Permohonan IzinPelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan DepartemenTransmigrasi & PPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PolaKemitraan tertanggal 07 Maret 1997 (Sesuai dengan aslinya), diberi tanda T22;Surat Departemen Pertanian Direktorat Jendral

Peputra Supra Jaya mendapat surat dariDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RepublikIndonesia Kantor wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : B./904/W4/1995tertanggal 28 Desember 1995 perihal dukungan untuk pemamfaatan lahan extransmigrasi di Langgam, Kec. Langgam ;Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari BupatiKampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihalPersetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec.

Peputra Supra Jaya telah mendapat suratdari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RepublikIndonesia Kantor wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : B./904/W4/1995 tertanggal28 Desember 1995 perihal dukungan untuk pemamfaatan lahan ex transmigrasi diLanggam, Kec. Langgam seluas + 8.000 ha. Surat tersebut merupakan tanggapan/jawaban dari Surat Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober1995 (bukti T11) ;Menimbang, bahwa Terdakwa PT.

PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Januari 1997yang ditujukan kepada Direktur Jendral Perkebunan (fotocopy darifotocopy), diberi tanda T21 ;Surat Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI No.476/RocanA/1997 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan IzinPelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan DepartemenTransmigrasi & PPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PolaKemitraan tertanggal 07 Maret 1997 (Sesuai dengan aslinya), diberi tandaT22 ;Surat Departemen Pertanian Direktorat Jendral

pernyataan mana dituangkan dalam Surat Pernyataan bersempadan tanah kelompok,tertanggal10 Nopember 1984, bukti ini mohon disebut sebagai bukti P 4;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari tahun 1979, Pucuk Suku Datuk NanBaompek, mengeluarkan/menerbitkan surat dengan nomor 02/NN/PS/1/1979, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa hasil Pemekaran dariDesa Terantang, terdiri dari : (1), Kepala Desa Simpang Baru, (2) KepalaDesa Kualu, dan 3 Kepala Desa Rimbo Panjang, Perihal PEMBERITAHUAN,bahwa akibat maraknya para perambah

hutan dan tanah ulayat yang liar,maka selain anak kemenakan, apabila akan mengelola tanah ulayat atauhutan ulayat harus terlebih dahulu meminta izin pada Pucuk Suku DatukNan Baompek, yaitu penguasa ulayat dikenegerian Tambang terandang,bukti ini sebut sebagai bukti P 5;Bahwa Para Penggugat setelah menerima tanah ulayat tersebut, selanjutnyatanah ulayat dan hutan ulayat dimaksud adalah untuk dimiliki dan diusahakanoleh 19 ( sembilan belas ) orang yang disebut dengan kelompok 19( sembilan belas )

diantaranya adalahterdapatnya kekurangan lahan untuk + 500 KK, sehingga untuk pemenuhan kewajibanTergugat I sebagai perusahaan inti, Tergugat I bermaksud memindahkan + 500 KK yangberasal dari areal Buatan ke kebun Ukui, yang mana hal tersebut pada prinsipnya disetujuioleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah MHutan Provinsi Riausebagaimana tersebut dalam bukti T I dan T VIII7 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I dan T VIII8 berupa surat GubernurRiau kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan Republik Indonesiabertanggal 15 September 1997 tentang prioritas penempatan masyarakat lokal sebagaipetan PIR TRANS, Majelis Hakim kembali mendapatkan gambaran bahwa proses170pemindahan + 500 KK yang berasal dari Buatan II ke Kebun Ukui tidak dapatdilaksanakan oleh Tergugat I karena adanya surat Gubernur Riau (vide bukti bukti T I danT VIII8) yang menerangkan perlunya prioritas masyarakat lokal yaitu masyarakat DesaUkui IT Kab.

petitum ke3 (tiga), Penggugat meminta agar suratNomor 1085/NSBT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 dinyatakan sah dan berharga,Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sifat dari adanya PIR TRANS adalah berawaldari kebyakan pemerintah, sedangkan sebaliknya surat Nomor 1085/IISBT/XII/97tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan kebijakaninternal Tergugat I agar kewajiban Tergugat I terpenuhi, dimana berdasarkan surat178Gubernur Riau kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan RepublikIndonesia bertanggal 15 September 1997 tentang prioritas penempatan masyarakat lokalsebagai petani PIR TRANS dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor .Kpts.88/III/1999tentang penetapan namanama peserta PIR TRANS lokal di Kecamatan Pangkalan KurasKab.

Nomor 2368 K/Pdt/201610.11.12.13.14.Pemberitahuan, bahwa akibat maraknya para perambah hutan dan tanahulayat yang liar, maka selain anakkemenakan, apabila akan mengelolatanah ulayat atau hutan ulayat harus terlebin dahulu meminta izin padaPucuk Suku Datuk Nan Baompek, yaitu penguasa ulayat dikenegerianTambang terandang, bukti ini sebut sebagai bukti P 5;Bahwa Para Penggugat setelah menerima tanah ulayat tersebut, selanjutnyatanah ulayat dan hutan ulayat dimaksud adalah untuk dimiliki dan diusahakanoleh

No.2257 K/Pid.Sus/2010padahal berdasarkan fakta persidangan kedudukan Terdakwa lldalam perkara ini bukan sebagai pemilik atau pengusaha kayu danbukan juga sebagai perambah hutan tetapi hanya sebagai tukanggraider kayu dimana kayu yang digaider tersebut terlebih dahulu telahberada dalam industri sehingga Terdakwa Il tidak berpotensimerugikan keuangan negara dengan jalan melakukan usahayang merusak hutan;Bahwa sudah menjadi yurisprudensi dan kebiasaan (custom) sertatelah berulangulang dipergunakan