Ditemukan 73261 data
20 — 17
Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkara tersebut
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar baiaya perkara sejumlah
Andi Djemma,RT/RW 004/000, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hal tersebut kediaman Termohonmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, oleh karena No.404/Padt.G/PA.Mmj. diajukan di Pengadilan agama Mamuju, patut kiranyaeksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dikarenakan Pengadilan AgamaMamuju tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanpermohonan Permohon No. 404/Pdt.G/PA.Mmj. diPengadilan AgamaMamuju, akan tetapi Pengadilan
Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengajukan eksepsirelatif, bahwa Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkaratersebut karena perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Maiili;Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif tersebut maka Hakim akanmemeriksa apakah eksepsi tersebut berdasar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon, Pemohonsendiri telah mencantumkan alamat Termohon (Agustati, S.Ag, M.Pd bintiBerahima Tolimbu) di Jalan Andi Jemma, Kelurahan
tempatkediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, hal tersebut sejalandengan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam: Seorang suami yang akanmenjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik fisanmaupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalisteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untukkeperluan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dan peraturanperundangundangan tersebut maka Hakim berpendapat Pengadilan AgamaMamuju harus dinyatakan tidak
berwenang mengadili perkara Nomor:404/Pdt.G/2018/PA.Mmj, oleh karena perkara tersebut adalah kewenanganPengadilan Agama Malili;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut berdasarhukum dan permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 66 ayat 2UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangHal 6 dari 8 hal, Put.No.404/Pdt.G/2018/PA,.Mmj. undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, makaHakim
Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkaraNomor 404/Padt.G/2018/PA.Mmj:3.
17 — 4
Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 133 H.I.R. tidakdapat diterapbkan pada perkara ini, perkara dalam bidang perkawinan karenatelah diatur secara khusus sebagaimana ketentuan di atas, dan karenanyaharus dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sekalipun tidak terdapatadanya eksepsi dari pihak Tergugat, menyatakan tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkarabidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat
Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.311.000, ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).Demikian Putusan ini dijatuhnkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, pada hari itujuga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kamiDrs. FATKHUL AMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. danH.
36 — 19
.- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
Eksepsi Kompetensi (kewenangan) PengadilanBersama ini Tergugat mohon putusan terhadap eksepsi kompetensiPengadilan karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiligugatan yang diajukan Dekarman Sinaga (Ic Penggugat) menyangkut tuntutanganti rugi ;bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan alamat Tergugat di JalanWisma Millenia Lt. 6 Jalan MT Haryono Kav. 16 Jakarta Selatan dan alamatTergugat Il di Jalan Menara Bank Mega Lt. 18 Jalan Kapten Tendean 1214AJakarta Selatan ;bahwa oleh karena kedudukan
Dengan demikianberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Negeri Medan tidakberwenang mengadili perkara a quo ;bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, mohon kepada Majelis Hakim dapatkiranya membuat putusan yang amarnya : Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkaraperdata antara Penggugat Dekarman Sinaga dengan Tergugat PT.SinarMitra Sepadan Finance dan Tergugat Il PT.Asuransi Umum Mega yangterdaftar dengan register perkara No.68/Pdt.G/2014/PNMdn yangbersidang di Pengadilan
Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiliperkara ini.3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.4.
75 — 9
Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonanini sejumlah Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).Demikianlah ditetapbkan pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2016,oleh AHMAD SYAIROZI, S.H.
123 — 38
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
68 — 24
MENGADILI:
- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
97 — 60
M E N G A D I L I- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
perkara, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak termasukobjek perselisihan hubungan industrial maka dalil lainnya dari Penggugat tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak
berwenang untukmengadili perkara ini ;e Membebankan biaya perkara kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 13 April 2015 oleh H.LROHENDI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,ERWIN, SH.MH dan KHAIRUL BASRI, SH, masingmasing Hakim AdHoc selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingiHakimHakim Anggota, dengan dibantu RIANTO, SH, Panitera
Risda Heniwati Nainggolan
27 — 4
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon;
19 — 8
Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;2. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksapermohonan Pemohon ;2.
490 — 206
Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
65 — 21
DALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi termohon;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
ditimbulkan dibebankankepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubahlagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang, oleh karena permohonan tidak dapat diterimamaka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang' undanganyang bersangkutan.MENGADILIDALAM EKSEPSI Menerima eksepsi termohon; Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak
berwenang untukmengadili perkara tersebut;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima; Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.531.000, (satu juta lima ratus tiga puluh= satu riburupiah).Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah = majelishakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasatanggal 5April 2011 Masehi bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H.oleh kami Drs.
75 — 38
-Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,00. (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
) dan Eksepsi Error In Persona seperti yangtersebut dan terurai di atas;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan TurutTergugat adalah bukan tentang kewenangan baik relatifmaupun absolut, akan tetapi dari jawab menjawab= danpembuktian yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakimperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatanPenggugat termasuk wewenang Pengadilan HubunganIndustrial ataukah bukan, ~ apabila termasuk wewenangPengadilan Hubungan Industrial maka harus menyatakanPengadilan Negeri tidak
berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini sehingga eksepsi dan pokok perkara. tidakperlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila bukanwewenang Pengadilan Hubungan Industrial maka akandipertimbangkan lebih lanjut eksepsi dari Tergugat danTurut Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas danberwenang memeriksa dan memutus;a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
perselisihanhak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta apayang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan MHubunganIndustrial yang kesemuanya telah disebutkan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan HubunganIndustrial;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan HubunganIndustrial, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR = makaMajelis Hakim karena jabatannya~ wajib menyatakanPengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara tersebut maka eksepsi dariTergugat dan Turut Tergugat serta tentang pokok perkaratidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 181 ayat(1) HIR,, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;Mengingat pasal 134 HIR, pasal pasal dari peraturanperundangan
yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADI LI Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmengadili perkara tersebut; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.581.000,00.
14 — 1
Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamanbersama tanpa izin Tergugat;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi SumateraBarat namun berdasarkan pengakuan Penggugat di muka sidang ternyatapenggugat berdomisili di MANDAHILING NATAL, Provinsi Sumatera Utara,oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi kewenangan PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pengadilan AgamaPadang menyatakan tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Padang tidakberwenang mengadili perkara ini maka dalildalil gugatan Penggugat yang laintidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (8) UU No50 Tahun 2009 Tentang
Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadiliperkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis PengadilanAgama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal20 Jumadilakhir 1434 H oleh Dra. HJ. ERMIATI N Ketua Majelis dihadiri olehDrs. MIATRIS dan Drs. H. M.
116 — 18
-Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri in casuPengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumenyang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkanPutusan Sela sebagai Putusan Akhir, sebagai berikut:I. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TurutTergugat untuk seluruhnya ;B.49Il.
69 — 14
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
catatan dalam putusan ini bahwadalam jawaban tercantum petitium eksepsi mengenai kompetensi absolutnamun tidak didasari alasan apapun sehingga terkesan hanya sekedardipasang, dan oleh karena itu dapat menimbulkan makna ganda tentang adaatau tidaknya eksepsi mengenai kewenangan dalam perkara ini18Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secarabijaksana dan hatihati tidak langsung memutuskan hal tersebut oleh karenabagaimanapun setiap saat Hakim memiliki Kewenangan untuk menyatakandirinya tidak
berwenang mengadili jika menemukan adanya masalah tersebut,lagi pula dalam kenyataanya adanya kompetensi Pengadilan Agama baru dapatdipastikan setelah proses pembuktian;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim yangmengadili perkara ini bepandangan bahwa untuk menyatakan perkara ini bukankewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewengan Pengadilan Agama,bukanlah atas dasar eksepsi yang tidak disertai alasan tersebut, tetapimerupakan penggunakan kewenangan Hakim karena jabatannya
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sidrap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 oleh kamiHj. ANDI NURMAWATI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDIMAULANA, SH.,MH ,dan SATRIANY ALWI, SH.
17 — 1
Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkaraini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000, (tigaratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal30 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis,Suraida, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.Il. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu H.
11 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
Kadr.Pemohon saat ini berdomisili di Malang, sedangkan Termohon berdomisili diBanyuwangi, serta keduanya tidak pernah tinggal bersama di wilayahKabupaten Kediri, sekalioun Pemohon secara dejure adalah penduduk wilayahKabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya;Bahwa, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten KediriMenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa, Hal ihwal sebagaimana termuat di dalam berita acara sidangpeemeriksaan perkara
,Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan perUndangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;Him. 5 dari 7 hlm.Put. No: 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kadr.MENGADILI1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2.
SETITI
6 — 4
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
15 — 8
- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari 6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak
berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan
83 — 12
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
SIT dan Perkara No. 53/PDT.G/2016/PN.STB dengan 2(dua) orang anggota Majelis hakim yang sama dengan perkara iniHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmenyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksaperkara tersebut karena merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.Dimana kedua keputusan perkara tersebut mohon dijadikan yurisprudensidalam perkara ini;Turut Tergugat :Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan perkara perdata yang diajukanoleh Para Penggugat di
kepemilikan dengan pihak ketiga yakni Tergugat , yang timbul sebagaiakibat dari transaksi pertama yang dilakukan Tergugat II selaku ahli waris dari H.Ending Urianto dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakimrumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diterapbkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak
berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugatyang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum ditolak, namun Majelis Hakim tetapmenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Agama;Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.SitDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh kami,Hj.