Ditemukan 73222 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 1 September 2014 —
3519
  • .- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    Eksepsi Kompetensi (kewenangan) PengadilanBersama ini Tergugat mohon putusan terhadap eksepsi kompetensiPengadilan karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiligugatan yang diajukan Dekarman Sinaga (Ic Penggugat) menyangkut tuntutanganti rugi ;bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan alamat Tergugat di JalanWisma Millenia Lt. 6 Jalan MT Haryono Kav. 16 Jakarta Selatan dan alamatTergugat Il di Jalan Menara Bank Mega Lt. 18 Jalan Kapten Tendean 1214AJakarta Selatan ;bahwa oleh karena kedudukan
    Dengan demikianberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Negeri Medan tidakberwenang mengadili perkara a quo ;bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, mohon kepada Majelis Hakim dapatkiranya membuat putusan yang amarnya : Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkaraperdata antara Penggugat Dekarman Sinaga dengan Tergugat PT.SinarMitra Sepadan Finance dan Tergugat Il PT.Asuransi Umum Mega yangterdaftar dengan register perkara No.68/Pdt.G/2014/PNMdn yangbersidang di Pengadilan
    Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiliperkara ini.3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.4.
Register : 12-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 15 Maret 2016 —
174
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 133 H.I.R. tidakdapat diterapbkan pada perkara ini, perkara dalam bidang perkawinan karenatelah diatur secara khusus sebagaimana ketentuan di atas, dan karenanyaharus dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sekalipun tidak terdapatadanya eksepsi dari pihak Tergugat, menyatakan tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkarabidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat
    Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.311.000, ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).Demikian Putusan ini dijatuhnkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, pada hari itujuga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kamiDrs. FATKHUL AMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. danH.
Register : 18-06-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-04-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 395/Pdt.G/2013/PA Sgm
Tanggal 26 Juni 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
174
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili;- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000,-
    Pasal129 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), oleh karenanyaPengadilan Agama Sungguminasa harus menyatakan diri tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon sebenarnya beradadalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan asas actor sequiturforum rei, sehingga alamat Termohon tersebut sangat berbeda dengan yang disebutkanoleh Pemohon dalam
    Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak
    berwenang mengadili;Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp546.000,Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakimPengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatandengan tanggal 17 Syakban 1434 H., oleh Dra.
Register : 23-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Sit
Tanggal 9 Maret 2017 — - HERLIN SRI KAMARIYAH - RENO WIDIGDYO, S.H
8012
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
    SIT dan Perkara No. 53/PDT.G/2016/PN.STB dengan 2(dua) orang anggota Majelis hakim yang sama dengan perkara iniHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmenyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksaperkara tersebut karena merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.Dimana kedua keputusan perkara tersebut mohon dijadikan yurisprudensidalam perkara ini;Turut Tergugat :Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan perkara perdata yang diajukanoleh Para Penggugat di
    kepemilikan dengan pihak ketiga yakni Tergugat , yang timbul sebagaiakibat dari transaksi pertama yang dilakukan Tergugat II selaku ahli waris dari H.Ending Urianto dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakimrumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diterapbkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak
    berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugatyang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum ditolak, namun Majelis Hakim tetapmenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Agama;Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.SitDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh kami,Hj.
Register : 09-05-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 9 Nopember 2017 — - ERWAYATUN - BARI YULIONO
758
  • - Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    PengadilanAgama Situbondo;Menimbang, bahwa dalam proses jawabmenjawab, Para Tergugattidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan setelahmemasuki tahap pembuktian Majelis memperhatikan sengketa dalam perkaraAquo semakin jelas mengarah pada kewarisan dan hibah, berdasarkanpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara ini;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak
    berwenang mengadiliperkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, olehkami, Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi ElyarahmaSulistiyowati, S.H. dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
6524
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    3. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
Register : 06-09-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK /2016/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - PT. PLN (PESERO) AREA MEDAN (PENGGUGAT) - MARIATI (TERGUGAT)
625608
  • - Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan
Register : 04-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Kis
Tanggal 20 Mei 2021 — Pemohon:
Risda Heniwati Nainggolan
264
  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon;
Register : 08-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 29-05-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 5 April 2016 —
102
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
    Kadr.Pemohon saat ini berdomisili di Malang, sedangkan Termohon berdomisili diBanyuwangi, serta keduanya tidak pernah tinggal bersama di wilayahKabupaten Kediri, sekalioun Pemohon secara dejure adalah penduduk wilayahKabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya;Bahwa, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten KediriMenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa, Hal ihwal sebagaimana termuat di dalam berita acara sidangpeemeriksaan perkara
    ,Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan perUndangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;Him. 5 dari 7 hlm.Put. No: 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kadr.MENGADILI1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2.
Register : 12-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.Sbs
Tanggal 18 Mei 2015 — PEMOHON
161
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
    Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkaraini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000, (tigaratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal30 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis,Suraida, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.Il. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu H.
Putus : 12-01-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Kpg
Tanggal 12 Januari 2012 — - DR. NY. SITI MARIAM DJARDJANI - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) tbk. Cabang Kupang - PT. PITOBY
175115
  • Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a
    menurut Penggugat dilakukandengan caracara yang bertentangan dengan prosedur penjualan lelang.Bahwa sebagai pemahaman bersama perlu Tergugat III Sampaikan bahwaposisi hukum dari Tergugat Il dalam melaksanakan lelang adalah sebagaiperantara lelang sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat Illsebagaimana yang digariskan pasal 7 UndangUndang Lelang VenduReglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad171941:3 berbunyi, Juru lelang tidak
    berwenang menolak permintaanakan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umun didaerahnya. 4.
    yangtelah dilaksanakan berdasarkan risalah lelang No. 125/2010 pada tanggal 29Oktober 2010 adalah tidak sah/melawan hukum karena tidak procedural.Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan Keputusan untukmelaksanakan Lelang adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga untuk menilai sah atau tidaknya dan procedural atau tidakpelaksanaan lelang itu. merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Pengadilan Negeri tidak
    berwenang untuk menilai sah atau tidakdan procedural atau tidak suatu keputusan lelang, tetapi apabila alas hak dariperubahan status Barang Agunan Kredit menjadi Barang Lelang adalah tidaksah, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang sebatas memutus denganamar : Menyatakan Keputusan Lelang tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk dilaksanakan.Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah menyangkutKompetensi absolute bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, makaterhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan
    Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacathukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadiliperkara aquo;3. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat bertanggal 16 Juni 2011 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah registerperkara perdata gugatan Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 24 Juni2011 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);4.
Register : 26-04-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 223/Pdt. G/2013/PAWsp
Tanggal 20 Mei 2013 — pemohon dan termohon
115
  • Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang mengadili perkara tersebut.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
    permohonannya pada Pengadilan Agama Watansoppeng.Menimbang, bahwa jawaban Pemohon menolak eksepsi Termohon, Termohontetap pula pada pendiriannya dan tetap pada dalil eksepsinya.Bahwa ikhwal selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sepertidiuraikan tersebut diatas.Menimbang, bahwa didepan sidang, Termohon mengajukan Eksepsi bahwaPengadilan Agama Watansoppeng tidak
    berwenang untuk memeriksa/mengadilipermohonan cerai talak Pemohon tersebut, dan yang berhak/berwenang memeriksaadalah Pengadilan Agama Palopo.Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon selama ini adalah di Palopo,tepatnya di JIn.
    Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang mengadili perkaratersebut.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaWatansoppeng pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi, bertepatandengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijeriah, oleh Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H.,selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., danDrs. H.Moh.
Register : 10-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kds
Tanggal 9 Oktober 2019 — -SITI SHOLIKHATI PT. ASTRA CREDIT COMPANIESFINANCE Cabang Kudus Cq. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, K udus
147187
  • MENGADILI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
    Persetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Isi pasal tersebut menunjukan bahwa perjanjian antara PENGGUGAT danTERGUGAT adalah sah dan mengikat sebagai undangundang (pacta suntservanda);Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 118 HIR sebagaidasar asas actor sequitor forum rei, maka haruslah dinyatakan PengadilanNegeri Kudus tidak berwenang
    Majelis Hakim PengadilanNegeri Kudus yang memeriksa perkara a quo agar Penggugat dinyatakansebagai Debitur yang beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran/pelunasan hutang pokok atas pinjaman kredit kepada Tergugat dan menyatakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengambil paksa satu unit MobilToyota All New Avanza Warna Putih dengan Nomer Kendaraan K 8839 WAadalah tindakan melawan hukum;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Pengadilan Negeri Kudus tidak
    disebut juga sebagai asaskepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian merupakan asas bahwahakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuatoleh Para Pihak, sebagaimanalayaknya sebuah undangundang, mereka tidakboleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh parapihak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat Eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkandengan demikian Pengadilan Negeri Kudus tidak
    berwenang memeriksa danmemutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, makaPenggugatdihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empatribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami,Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.
Register : 07-11-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1457/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 16 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5017
    1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);
    Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis perkaranya, maka iameskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karenajabatannya wajib menyatakan tidak berwenang maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang menyelesaikanperkara inl;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka seluruh tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2016/PA.BgrMenimbang, bahwa
    Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.801.000, (delapan ratus satu ribu rupiah).Demikianlah putusan ini dijatunkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Akhir Rajab 1438 H. dalammusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, yang terdiri dariDR. Drs. H.
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 3 Mei 2021 — Pemohon:
Ibrahim Alias Ib Bin Rohana
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
5011
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Menetapkan biaya perkara NIHIL;
Register : 06-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2018 — MAYOR ART (PURN) H.CECEP SUMARNO, S.H., S.IP; H. DIDIN SAPRUDIN, SH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.
148101
  • Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa a quo; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
    ada kepentingan Para Penggilgat yang dirugikan harusdiselesaikan dengan mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu KabupatenLebak, dimana Putusan Panwas Kabupaten Lebak sebagai Putusan yangmengikat;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 77ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsaleNegara diatur, meski Koon tidak ada eksepsi tentang kewenangan absoliitePengadilan apabila>Hakim mengatahui hal itu, ia karena jabatanngar wajibmenyatakan bafiva Pengadilan tidak
    berwenang mengadili sendketa yang&bersangkuten In casu Tergugat telah mengajukan okseps tentangkompeteiisi absolut pengadilan, yang berdasarkan faktafakta danpertidibangan pertimbangan hukum terurai diatas sevbuki bahwa sengketaavo merupakan Sengketa Pemilinan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilinan, maka Pengadilan Tinga!
Register : 19-07-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 29-06-2012
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Yk
Tanggal 28 Nopember 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT (PEMBATALAN HIBAH)
476206
  • Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
Register : 09-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN CIANJUR Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cjr (e-Court)
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat: RANI FITRIANI Tergugat: PT BAF FINANCE CIANJUR
1300
  • MENGADILI Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
810
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
    • Biaya perkara Nihil ;
Register : 04-09-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 19-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 323/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 12 Desember 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
148
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari 6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak
    berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan