Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/463//I/2009 tentang Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan MasaJabatan 20092014 atas nama Adi Permadi, Nomor Urut 11;Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2490 K/Pdt/201410.11.12.13.14.3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan ObjekSengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/463/l/2009 tentang Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan20092014 atas nama Adi Permadi, Nomor Urut 11;4.

tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/463/l/2009 tanggal 15 September 2009 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBangka Selatan masa jabatan 20042009 dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masajabatan 20092014, sepanjang menyangkut lampiran II atas nama Sdr AdiPermadi Nomor Urut 11 (Bukti P18);Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/463/l/2009tanggal 15 September

Anentinus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatanapabila tuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi lagilagiGubernur tetap melakukan praktek pembiaran sehingga menguntungkanorang lain, dan lagilagi Gubernur mengingkari omongannya sendiri,meskipun sudah ada putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap, dia tetap melakukan praktek pembiaran (Bukti P22);Akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/112/l/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang:

Anentinus, Nomor Urut 11 yang berlarutlarut sebagaimana Bukti P 20,maka Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil maupunimmateriil, Karena Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/112/l/2013berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 yang semestinya surat keputusantersebut berlaku sejak tanggal 15 September 2009 sama seperti keduapuluh empat (24) Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan lain yangHal. 6 dari 24 hal. Put.

ayat(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, maka Gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah sangat tepat dan cukup beralasan hukum danharuslah dikabulkan;Bahwa tindakan Tergugat membayar upah dibawah ketentuan yangberlaku dalam hal ini Upah Minimum Sektoral Kota Medan adalahbertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 90 ayat (1) )UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

/107/KPTS/Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2010 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/107/KPTS/Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2011;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Panggugat tanoa musyawarah bipartit, tanpa penetepan olehlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpamemberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan

Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah dibawah ketentuan yangberlaku dalam hal ini Upah Minimum Sektoral Kota Medan adalahbertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 90 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/24/KPTS/Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Sektor Kota

Medan Tahun 2010 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/107/KPTS/Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2011;Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Panggugat tanopa musyawarah bipartit, tanpa penetepan olehLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tanpamemberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal151, Pasal 152, Pasal 155 ayat (1) dan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/740/KPTS/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011;Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3)jo.

PTUN.PGP. tanggal 11 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :----------------------------

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

,tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas namaAndreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negarapengganti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas+ 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten BaritoSelatan, Provinsi Kalimantan Tengah;f.

Bumi AgroMakmur seluas + 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/434/201 2,tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, KabupatenBarito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT.

Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK15.dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Bumi Agro Makmur seluas + 10.613Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang izinLingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanDusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan TengahOleh PT.

Bumi Agro Makmur seluas + 10.613 Hektar diKecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitdi Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur;17.

/03/PdankK/2006 dan Nomor : 05/Perjanjian/Dinpendik/2006 dimana sumber pembiayaan kegiatan tersebut merupakantanggung jawab Pemerintah Pusat sebesar 50%, Pemerintah Provinsisebesar 25% dan Pemerintah Kota sebesar 25%.Bahwa salah satu isi perjanjian kerja sama tersebut adalah sekolahpenerima dana bantuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolahnya masingmasing dilakukan secara swakelola berdasarkan Perjanjian kerjasamatersebut Gubernur Kepulauan Bangka bBelitung mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 188.44

2006 tentangPemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Rehabilitasi Gedung danPengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (Ml) diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 dengan perincian danauntuk Rehabilitasi Gedung Sekolah sebesar Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyarlima ratus juta rupiah) dan untuk bantuan pengadaan meubelair sekolahsebesar Rp. 6.193.000.000, (enam milyar seratus sembilan puluh tiga jutarupiah).Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44

/329/ Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/329/Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut : Kabupaten Bangka sebanyak 21 Sekolah Dasar;Hal. 37 dari 37 hal.

/329/ Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Bahwa isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/329/Pdank/2006 tanggal 29 Juli 2006 tersebut di atas menyebutkansekolahsekolah yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi adalahsebagai berikut :Hal. 37 dari 37 hal.

PosIndonesia (persero) kantor Pos Pangkalpinang tentang Penyaluran DanaBantuan Keuangan Rehab SD NEGERI 3 Pangkalpinang tahun 2006sebesar Rp. 50.000.000,;Dikembalikan kepada pihak kantor pos Pangkalpinang ;Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/329/Pdan K/ 2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang pemberian bantuan keuanganuntuk biaya rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meubelair SekolahDasar/ Madrasah lbtidaiyah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun2006;.

dua ribu rupiah), karena bukanlah dasar NJOP yang dipergunakanadalah tahun 2018, sedangkan saat ini tahun 2021, merupakankeberatan yang harus ditolak, karena dengan pencantuman NJOP dalammenentukan harga tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019merupakan nilai yang paling layak dan adil (Sebagaimana tercantumdalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) bahwa ruas jalan simpang 3 lingkarutaralingkar utara Banjarbaru masuk dalam Rencana umum jaringanjalan Provinsi, artinya saat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor: 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur

Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatantahun 20122032 yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalamibeberapa kali perubahan, jalan tersebut bukan jalan milik asetPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.3.

Bahwa perencanaan jaringan jalan provinsi sebagaimana tertuangKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti Tl1) awalnya di tetapkan pada tahun 2012.Bahwa baik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaHalaman 23 dari

Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sebagai pihak yangmemerlukan tanah terkait pelaksanaan atau untuk menindaklanjutiKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) harus melakukan tindakan lanjutansetelah tanah yang diperlukan diserahkan oleh pihak yang mengadakantanah (Pembanding/ semula

Pidana Khusus No.2403/2011/S.1033.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02Desember 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMProvinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

USMANSALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PenggunaAnggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang PenunjukanPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara

No.2478 K/Pid.Sus/201 1dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bedasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Eko Maulana GubernurKepulauan Bangka Belitung, dan mempunyai tugas dan tanggungjawabsebagai berikut :1. Mengeluarkan uang ;2.. Menata usahakan keuangan ;3.

Menetapkan barang bukti berupa :1.10.11.Uang sebesar Rp 167.215.400, (Sseratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan

Uang sebesar Rp 167.215.400, (seratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;2. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 18 / V / 2005 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahPropinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 20 / V / 2006 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran

SKGubernur No. 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2010 jo. SK Gubernur SumutNo. 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang UpahMinimum Kota Medan tahun 2012. Dan Kedua : Pasal 22 ayat (1) jo. pasal29 ayat (1) UURI Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 10 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraanJamsostek.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011. SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 1042 / KPTS / 2011 tanggal 13Desember 2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012. Surat keterangan dari Kepala Cabang PT. Jamsostek Cabang Belawanyang menyatakan adanya penungggakan pembayaran iuran yangdilakukan PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan. Daftar kekurangan upah yang diterima karyawan untuk tahun 2010 dantahun 2012.

SKGubernur Sumut Nomor : 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012 ;Halaman 7Putusan Nomor : 323 1/Pid.Sus/2015/PN.MdnDanKedua:Bahwa terdakwa Drs.

SK Gubernur Nomor : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Upah Minimum KotaMedan Tahun 2010 jo.

SK Gubernur Sumut Nomor :188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2012, yang unsur unsurnya :1. Pengusaha ;2.

tahunajaran baru nyatanyata bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuai hukum apabila Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa status pekerjaan paraPenggugat adalah pekerja tetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu ;2122,23242s262dBahwa selain persoalan status pekerjaan, para Pengugat juga menuntut haknya yangberupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugat sesuai denganSK.Gubsu No. 188.44

/KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utaratelah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat :1 Rubiahani Tarigan, BA:Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp840.000,00 = Rp195.500,00 ;Dengan demikian kekuarangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00x 6 bulan = Rp1.173.000,00 ;2 Rovina Gurning, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp761.000,00 = Rp274.500,00 ;Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni

2011 adalah Rp274.500,00 x6 bulan = Rp1.647.000,00 ;3 Elina M Panjaitan, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp663.000,00 = Rp372.500,00 ;Dengan demikian kekuarangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp372.500,00x 6 bulan = Rp2.235.000,00 ;33 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan para Penggugat dalamkepesertaan Jamsostek telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupatidak adanya Jaminan Hari Tua dengan rincian sebagai berikut :1

demi hukum ;Ill Menyatakan tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan SuratKeputusan Pengangkatan bagi masingmasing Penggugat pada setiap tahun ajaranbaru bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;IV Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerjaan Tetap) ;V Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat di bawahketentuan Upah berdasarkan SK Gubsu No.188.44

Rp1.035.000,00 Rp10.355.000.00 :Jumlah Rp28.994.000,00 ;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp 4.349.100,00 ;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkanselama 29 tahun, yakni : 3,7%xRp1.035.500,00 Rp13.333.098,00 ;Kekurangan upah Januari s/d Juni 2011 Rp 1.173.000,00 ;Upah selama proses (JuliDesember 2011) Rp 6.213.000,00 ;Total Rp54.062.198,00 ;2 Rovina Gurning, Amd : mulai bekerja bulan Juli 1987, masa kerja 24 tahun,dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK Gubsu No.188.44

.* Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 +#Tanggal 10 Mei 2007 ~ TentangHal. 7 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PRkelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik PengolahanKelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. KalimantanTengah.

Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 Tanggal 10 Mei 2007Tentang kelayakan Kegiatan Perkebunan danPabrik Pengolahan Kelapa Sawit di KabupatenSeruyan Prop. Kalimantan Tengah.d.

Seruyan.* Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 #Tanggal 10 Mei 2007 Tentangkelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik PengolahanKelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. KalimantanTengah.*Surat Badan Pertanahan Tentang Proses Peningkatan HakGuna Usaha.Hal. 9 dari 13 hal.

Hal ini dikarenakan pemberhentian hakhak anggota DPRDKabupaten Banjar An.Muaddin di dasarkan pada Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014 yang mulaiberlaku sejak ditetapbkan pada tanggal 1 Nopember 2012 dan SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal

Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 dibuat dalamrangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 20092014.

Sebagai langkah pengendalian, maka dibuat SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 yang didasarkan pada KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014Bahwa berdasarkan apaapa yang telah dikemukakan diatas baik dalampokok pekara, maka Tergugat

C), Pasal 24 ayat (6) dan Pasal 24 A, ayat 1dan 2. yang pada intinya bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan maka pemberhentian anggota partai politik sah setelah adanyaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalahkeputusan tata usaha negara yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dariKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44

asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaankeputusan tata usaha negara yang digugat.Menimbang, bahwa dalam perkara nomor : 18/G/2012/PTUN.Bjmyang masih dalam tahap banding pada PTTUN Jakarta sesuai AktaPermohonan Banding tanggal 8 Mei 2013 (bukti P.4) dan dalam perkaranomor : 18/G/2012/PTUN.Bjm tidak ada putusan penundaan sehingga Majelishakim berpendapat berdasarkan asas presumtio iustae causa maka obyeksengketa a quo yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

;

Bahwa, benar Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S. Pd NIP.19760727200212 2 O06.3.

Bukti P3 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1205/BKD/2013, tanggal 11 Desember 2013,memutuskan menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplinberupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama3 (tiga) Tahun kepada Qaryati, S.Pd (fotokopi dari fotokopi).4.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1205/BKD/2013, Penggugat mendapatkan Hukuman Displinberupa Penurunan pangkat setingkat lebin rendah selama 3 (tiga) tahun,tertanggal 11 Desember 2013 (vide Bukti P3);5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 860/263/BKPSDMD/2017, tertanggal 22 September 2017, Penggugat telah selesaimelaksanakan hukuman Disiplin Nomor 188.44/1205/BKD/2013 (vide Bukti P4);6.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Qaryati, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.;4.

/220/2010, Tentang Pelepasanhak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Rumah dan Tanah diJalan Tambun Bungai No. 05 Palangka Raya serta penghapusannya dariDaftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggalO7Juli 2010 kepada Pembeli AGUSTINAWATI (Tergugat 1) yangmengaku Ahli Waris Almarhum Amran Sailillah;Bahwa atas dasar dari Surat Keputusan dari Turut Tergugat Ill No :188.44/220/2010 Tanggal 07 Juli 2010, serta Surat Kuasa dari TergugatIl dan Tergugat Ill kepada Tergugat

Dan yang benar faktahukumnya adalah berdasarkan Kepurtusan Turut Tergugat iilNomor.188.44/220/2010 tertanggal 2 Juli 2010 tentang Pelepasan HakPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Atas Rumah Dan Tanah JalanTambun Bungai No.05 Palangkaraya Serta Penghapusannya Dari DaftarInventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,disebutkan dalamlampirannya adalah nama Tergugat yaitu Agustinawati dan bukan namaTetgugat Il Faridah dan Tergugat III Sugandhi atau nama paraPenggugat.Bahwa mencermati poin

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/275/2008 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dan atauganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diberitanda P7;8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 40/RT.O3VI/VIIII/08 tanggal25 Agustus 2008, diberi tanda P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 November 2008, diberitanda P9;10.

KalTengNo.188.44/275/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dalam lampirannya menunjukNo.

KalTeng No.188.44/220/210 tentang PelepasanHalaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2015/PN PikHak Pem.Prov.KalTeng telah sesuai ketentuan yang berlaku, kemudiantelah dialinkan / dipindah hakkan secara Notariil atas dasar hubungan hukumJual beli kepada Tergugat IV dan telah dinyatakan tidak berlaku karena telahdigabung kembali dengan SHM No.8997 yang untuk kemudian berubahmenjadi SHM No. 9526, tertanggal 16 April 2014 dengan luas seperti semulayaitu 887 m?

>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian jumlah total
   Rp. 434.443.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44

/0425/KUM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Perpanjangan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0706/KUM/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhirdiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal19 Agustus 2011, bersamasama dengan Drs.

/18/KPTS/2011 tentangPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan DaerahYang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/201 1tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui

dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bersamasama denganDrs.

/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui denganSurat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus2011.Bahwa kemudian Terdakwa dan Drs.

dan BeritaAcara Rapat Pleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkanTergugat sebagai Ketua KPI Daerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunan pembidangan dalamSusunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masihsah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSumatera Utara periode 20122015, berdasarkan Perpanjanganmasa keanggotaan dan Jabatan sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Sumatera Utara Periode20122015;e Bahwa, masa keanggotaan Penggugat sebagai Ketua KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 20122015,diperpanjang karena belum terpilinnya Anggota Komisioner yang barusebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015;e Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44

Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota BidangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID Sumatera Utara, Periode 20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia

/2014, tentangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, berbunyi: Rapat Plenodipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI dan Rapat Plenodilaksanakan untuk membahas halhal yang berkaitan denganmasalah kelembagaan bukan perubahan struktur (Pasal 53 ayat (1)Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014), terkecuali telah terpilin danditetapkan Anggota Komisioner yang baru;e Bahwa, Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 24 April 2015 dantanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015,pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan Masa KeanggotaanKomisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi SumateraUtara periode tahun 20122015 .... dan seterusnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno tanggal 24 April 2015;e Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID Sumatera Utara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April

Belitung Nomor 11/DPCBEL/HANURA/IV/2016, tertanggal 02 Mei 2016;Bahwa akan tetapi Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakansah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/549/l/2014 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Masa Jabatan 2009 2014 dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Masa Jabatan 2014 2019 tertanggal 12 September 2014;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat

Belitung Nomor 188.44/549/1/2014 ...Dan pada petitum pada angka 7, Penggugat dengan tegasmenyatakan sebagai berikut:menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/549/1/2014,tentang peresmian pemberhentian anggota ... b.

dan Surat Pemberitahuan Pemberhentiandari Keanggotaan DPC Partai HANURA Kabupaten Belitung SuratPemberitahuan Pemberhentian dari Keanggotaan DPC PartaiHANURA Kabupaten Belitung Nomor 11/DPCBEL/HANURA/IV/2016,tertanggal 02 Mei 2016 ...Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, senyatanyaterbukti Penggugat tidak dapat menentukan dengan jelas dan terangobjek sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apakah objeksengketa PMH tersebut mengenai Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44

BelitungPeriode 20142019, berdasarkan Keputusan Gubernur KepulauanKabupaten Belitung Nomor 188.44/549/1/2014 ...Dan pada petitum pada angka 7, Penggugat dengan tegasmenyatakan sebagai berikut:menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/549/1/2014,tentang peresmian pemberhentian anggota ... .

Nias Barat yang Pindah Partai Politik atauMengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten NiasBarat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat kembali mengeluarkanSurat Bernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepadaGubernur Sumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang salahsatunya adalah Penggugat, yang pada intinya menyebutkan agarGubemur Sumatera Utara meninjau Kembali SK Nomor 188.44

kepada Gubernur pada tanggal 10 Juli2013 sesuai dengan Surat Nomor 170/1914/DPRD/2013 tentang usulPemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yangpindah Partai Politik atau mengundurkan diri yang ditanda tangani KetuaDPRD Kabupaten Nias Barat yang ditujukan kepada Gubernur SumateraUtara.Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.SusParpol/2015Bahwa sebagai tindak lanjut daripada surat Tergugatl in casu ketua DPRKabupaten Nias Barat tersebut adalah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44

Kekurangan Pihak:Bahwa yang menjadi dasar dan pokok sengketa yang didalilkan olehPenggugat dalam perkara ini adalah tentang pemberhentian Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang dimulai dengan suratKetua DPRD Kabupaten Nias Barat/Tergugat sebagaimana diuraikanpada surat gugatan hal 3 dan 4 poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6.Bahwa finalnya proses surat pengajuan pemberhentian anggota DPRDKabupaten Nias Barat adalah terbitnya SK Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/472/KPTS/2013 tanggal 19

Kekaburan Gugatan Penggugat:Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwapemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitumgugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur SumateraUtara tersebut. Oleh karenanya dalildalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel):Eksepsi Tergugat II:1. Tentang Kewenangan Absolut:a.

Kekaburan Gugatan Penggugat:Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwapemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitumgugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur SumateraUtara tersebut.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/183/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. Dagut, SH., MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019 tanggal 22 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs.Dagut, SH., MT:4.