Ditemukan 302 data
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1521 K/Pid.Sus/2016PT.
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor .1372/ B/PK/PJK/2016PT.
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3360 K/Pdt/2016PT Voni Bintang Nusantara bersedia mengembalikan kelebihan bayardimaksud;Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dapat terjadi karena mekanismepembayaran uang pada termin 95 % yang dicairkan Bagian AdministrasiPemerintahan selaku KPA tidak memperhitungkan dana pencairan sebesar 71%akan tetapi yang diperhitungkan tahap termin 20 %, tahap termin 95 % dantahap 5 %;Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada PengadilanTipikor Kendari pada halaman 8687 dari putusan perkara Nomor
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2016PT (Persero) bukan sebagai Pengurus/Direksi yang berhak bertindakmewakili untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon PK/Tergugat dalammenerbitkan objek sengket jika ditinjau dari aspek Kewenangan TIDAKBERWENANG menerbitkan surat keputusan objek sengketa;B.
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 661 K/Pdt/2016PT Ficamp Indo Sentosa Jaya dengan keputusan rapat antara laindilakukan perubahan lagi Susunan Direksi dan Komisaris yakni: Direktur:Tuan Felix Andhika (Tergugat 1!)
288 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.15 K/Pdt.SusPailit/2016PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahalPT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidakmemiliki Kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapatbertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator.
77 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3735 K/Padt/2016PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., (Penggugat Intervensi) sertaAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2013 tanggal 27 Maret 2013yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di hadapan RinaRustianing Warni, S.H., PPAT di Surabaya dan telah pula didaftarkan diKantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Penggugat Intervensi sebagaiPemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.
28 — 6
Perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa antara rentang waktu tanggal 25 Juni 2016 hingga 18 Juli 2016PT Makmur Mandiri Pratama yang bergerak di bidang distribusi barangberupa susu, makanan bayi, permen dan makanan ringan produksiPT.
258 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mencerminkan asasasas umumpemerintahan yang baik (AAUPB) yang meliputi antara lain:1.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 430 K/TUN/2016PT. KERETA API INDONESIA (Persero), dalam hal inidiwakili oleh Dody Budiawan, pekerjaan Direktur AsetTanah dan Bangunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1,Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Rizki Harma Nugraha, S.H;2.
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 694 K/Pid/2016PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009 ;1 (satu) lembar Surat Nomor AHAAH.01.1019278 tanggal 02 November2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Penerbit Pustakawidya Utama Nomor dari 09 tanggal 21 Oktober 2009Menteri Hukum dan HAM RI yang ditujukan kepada Nurul HidajatiHandoko, SH ;1 (satu) lembar Surat Nomor 65/NHHN/X1I/2009 tanggal 02 November2009, perihal Permohonan Dian lir (Peralihan Saham) Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (8) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PTX yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan olehHalaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 921 B/PK/PJK/2016PT
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 320 K/Pdt/2016PT Unicomindo Perdana didasarkan pada perjanjian yang dibuattersendiri setiap tahun anggaran;Sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebihlanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Unicomindo Perdanauntuk pembayaran beda kurs termijn 13, 14, 15 dan 16 sehinggaPemerintan Kota Surabaya belum memiliki kewajiban hukum untukmelakukan pembayaran beda kurs/penyesuaian perhitungan rupiahterhadap US$;5.
166 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran2016dilakukan 2minggu setelahfaktur diterimaatau tanggal 15April 2016Nomor Sesuai Rp43.685.000,kebiasaanAKMI/IN/16/21164 seharusnyatanggal 15 April pembayaran2016 dilakukan 2minggu setelahfaktur diterimaatau 29 April2016Toko Nusantara/ Nomor NS1604 22 April 2016 Rp45.410.000, Rp132.745.000,Pemohon 7/ 0020, NS1604Kreditur 7 0021 tanggal8 April2016Nomor NS1604 26 April 2016 Rp44.410.000,0024, NS16040025 tanggal12 April 2016Nomor NS1604 26 April 2016 Rp42.925.000,0026, NS16040027 tanggal12 April 2016PT
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1467/B/PK/PJK/2016PT. 4 Perkebunon Helapa Sot PT.
44 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1724/B/PK/PJK/2016PT Hexa Chemical Indonesia;Bahwa dengan demikian terdapat hubunganistimewa antara Hexa Chemical co.Ltd dengan HexaIndonesia karena penggunaan teknologi;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telahmelakukan beberapa pengujian agar biaya tersebutdapat dikurangkan sesuai Pasal 6 ayat 1(a) UndangUndang PPh yaitu:Pengujian substansi royalty;Bahwa berdasarkan perjanjian Technical AssistanceAgreement (TAF) antara Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Tergugat) dan Hexa ChemicalCo.Ltd
91 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1162 K/Pid/2016PT.
49 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put Nomor 905 K/Pdt/2016PT PLG, tanggal 11 Juni 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2015, diajukan permohonan kasasisebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Kag, pada tanggal 7 September 2015, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Kayuagung, permohonan tersebut
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 689/B/PK/PJK/2016PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204207 dan 224225, menyatakan:Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah:a. GeneralYang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalahseluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atauJasa.b. NeutralDengan tidak dibedakannya pengenaan PajakPertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupunjasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsimasyarakat.c.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm Diwakili Oleh : ARDHI ARIZAL FAHMI, SH
166 — 38
Permodalan Ekonomi Rakyat;Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; UntukTahun Buku 31 Desember 2014;Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; UntukTahun Buku 31 Desember 2015;Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; UntukPeriode Yang Berakhir 31 Desember 2016;Asli Management Letter PT.
Permodalan Ekonomi Rakyat;d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; UntukTahun Buku 31 Desember 2014;f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; UntukTahun Buku 31 Desember 2015;Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2020/PT PBRg) Asli Management Letter PT.