Unsur praktisi hukum;Bahwa, dari rapat fasilitasi tersebut di atas sebagaimana termuat padapoint 2.7 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:Putusan Nomor 106/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 26 dari 52 halaman. Mantan Kepala Desa Batuampar Moh. Chafifuddin memberikankesaksian bahwa Abd.

ke proses penetapan calon Abdul Wahed;Bahwa hal tersebut diselesaikan oleh Dinas PMD, baik konsultasi, fasilitasitugas Kabupaten bersama Kecamatan ;Bahwa Tugas tim Kabupaten menyelesaikan permasalahan yang terjaditerkait dengan yang di Batuampar, kalau semuanya saya kurang paham, yangmasuk atas pengaduan & laporan dari pak Camat pasti kami tindaklanjuti ;Bahwa Di rapat fasilitasi peserta rapatnya mulai dari tingkat desa panitia,BPD, pihak yang mengadu, tim fasilitasi Kecamatan dan Kabupaten ;Bahwa

rapat fasilitasi itu sebenarnya menfasilitasi & menyelesaikan ketikaada perbedaan tafsir atau permasalahan, kita yang menyelesaikannya sesuaidengan ramburambu yang ada;Bahwa yang berhak atau yang berwenang membuat keputusan Panitia desatetapi di bawah pengendalian Kabupaten.

ABD.WAHED (vide bukti T08);Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, dilakukan Rapat Fasilitasi yang dipimpinoleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah KabupatenSumenep terkait persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas namaAbd. Wahed yaitu apakah Abd.

Bahwa terkait permasalahan tersebut kemudian pada tanggal 29 Juni 2021dilakukan kembali Rapat Fasilitasi yang dipimpin oleh Plt. AsistenPemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep terkaitpersyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Abd. Wahedyaitu apakah Abd. Wahed pernah menjabat sebagai Perangkat DesaBatuampar (vide bukti T20);9.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan Undang undang sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa:Pasal 154 (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaandan pengawasan Desa.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. fasilitasi

penyusunan peraturan Desa danperaturan kepala Desa ;Putusan No. 20/G/2020/PTUNBL hlm. 68b. fasilitasi administrasi' tata PemerintahanDesa;Cc. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa danpendayagunaan aset Desa;d. fasilitasi penerapan dan penegakanperaturan perundangundangan;e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa danperangkat Desa;f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsiBadan Permusyawaratan Desa;h. rekomendasi pengangkatan danpemberhentian perangkat

Desa;i. fasilitasi. sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan Desa;j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasanperdesaan;k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum;. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajibanlembaga kemasyarakatan;m. fasilitasi penyusunan perencanaanpembangunan partisipatif;n. fasilitasi keya sama antarDesa dan kenasama Desa dengan pihak ketiga;Putusan No. 20/G/2020/PTUNBL hlm. 69oO. fasilitasi penataan, pemanfaatan,danpendayagunaan

ruang Desa serta penetapan danpenegasan batas Desa;p. fasilitasi penyusunan program danpelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;q. koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya; danr.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasanperdesaan di wilayahnya.ePeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PerubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DeSa:Pasal 5 (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelahberkonsultasi dengan

.- 1 (satu) Bundel lembar Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 137 Tahun 2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengguganaan Dana Penyisihan PBB bagi Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Angggaran 2007, beserta lampirannya.- 1 (satu) Bundel lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 Nomor DPPA SKPD 1.20 05 01 00 00 21.- 1 (satu) Bundel lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

BKDP2 tanggal 29Nopember 2004.1 (satu) Bundel lembar Dokumen Telaahan Staf Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Sanggau Nomor : 140/75/Pemdes tanggal 23 Juli 2007.l (satu) Bundel lembar Surat Petunjuk Teknis Penyaluran Penggunaan sertaPertanggungjawaban Dana Penyisihan PBB Tahun 2007 kepada Desa/Kelurahan Tahun2007 Nomor : 140/157/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007.1 (satu) Bundel lembar Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 137 Tahun 2007tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi

;Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepadaPemerintahan Desa tersebut Pengelola penggunaan anggaran tersebut bukan BPKKDtapi adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebagai leading sector berdasarkantugas pokok dan fungsinya ;Bahwa sebagai anggota dalam Tim Fasilitasi tersebut saksi tidak ikut melaksanakantugas monitoring maupun pengawasaan tersebut ;Bahwa saksi pernah menerima honor sehubungan yang terkait dengan tugas sebagaianggota dalam Tim Fasilitasi Penggunaan

HADI SUDIBYO dan kedudukan atau jabatannyadalam Tim Fasilitasi adalah sebagai Wakil Ketua ;Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 diadakan rapat di Kantor Bupati yangmengundang rapat adalah Asisten Administrasi Pemerintahan yaitu Drs JOHANESKITENG selaku Ketua Tim Fasilitasi atas nama Bupati membicarakan masalahpenegasan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa/lurah tersebut akan disalurkandalam bentuk fisik barang yaitu semen sebanyak 200 sak per desa/kelurahan ;Bahwa yang merancang itemitem kegiatan

HADISUDIBYO, MM, sedangkan Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai KepalaBagian Pemerintahan Desa pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, sesuaidengan tugas dan fungsinya adalah sebagai Leading sector / pelaksana kegiatanyang mengelola dana tersebut ;Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 diadakan rapat diruang rapat AssistenAdministrasi Pemerintahan yang dihadiri Tim Fasilitasi dan hasil rapat tersebutdibuat Telaahan Staf oleh Terdakwa / Bagian Pemerintahan Desa tertanggal 23 Juli2007 No. 140 / 75 /

dan yang bertanggung jawabseharusnya seluruh Tim, namun berdasarkan fakta sesuai tugas dan fungsi Tim Fasilitasi tidakberkaitan dengan operasional anggaran tersebut dan operasional tersebut tidak berada dalam124kewenangan Tim Fasilitasi, melainkan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup KepalaBagian Pemerintahan Desa sebagai Leading Sector ;Menimbang, bahwaterdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan DesaSekretariat Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor821.23

Nomor 230 PK/Pid.Sus/201774.79.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik (Shilaturahmi MasyarakatBengkulu di Jakarta) sebesar Rp56.000.000,00;Kegiatan Halal Bil Halal tanggal 13 Oktober 2012 sebesarRp44.000.000,00;SPJ Up.

Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaan layanan public, sebesarRp66.000.000, 00;282. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05734/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran sertamasyarakat bengkulu dalam pembangunan, sebesarRp12.350.000,00;283. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05735/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaHal. 27 dari 84 hal. Put.

Kegiatan fasilitasi/poembentukanperkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebasarRp12.500.000,00;317. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 08217/019/SP2DTU/BL/IX/2012tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi forumkomunikasi pimpinan daerah, sebesar Rp30.000.000,00;318. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 08324/019/SP2DGU/BL/IX/2012tanggal 24 September 2012 GU.

Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaantar daeran dalam penyediaan pelayanan public, sebesarRp12.500.000,00;284. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05755/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan rapat koordinais pejabatpemerintah daerah, sebesar Rp8.000.000,00;285. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05756/019/SP2DTU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 TU.

Kegiatan fasilitasi/oembentukanperkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, sebesarRp20.000.000, 00;336. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 10235/019/SP2DTU/BL/X1I/2012tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakatBengkulu sejabodetabek, sebesar Rp13.000.000,00;337. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 10736/019/SP2DLS/GJ/X1I/2012tanggal 14 Nopember 2012 LS.

53 tahun/O2 Mei 1961 ; 92222 one ooJenis kelamin = LAKIIAKI ~2nno nn nnn nn nnn nen nrennnnnnn en nnnennnnnnnnnanacsKewarganegaraan : Indonesia ; 220 renee nnn nnn nnn nnn eneTempat Tinggal : Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; Agama 1 ISlaim; = $2 22222 nnn nn nnn nn nnn nn nnn en nee eeePekerjaan : Wiraswasta j nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nee scenePenahanan : Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,00 tersebut di atasterinci untuk kegiatankegiatan sebagai berikut : 1.Fasilitasi

Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 ; 2nne anna eee nc eee cee cece encePutusan Perkara No. 28/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 43. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru PerumahanSwadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ; 4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilaipagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ; 5.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) PerumahanSwadaya,nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ; Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatanFasilitasiPembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, KabupatenTimor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumahcetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS1 dan TTS2 dan kedua pakettersebut dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahandan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 ;2. Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 ; 3. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru PerumahanSwadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ;4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilaipagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ; 5.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) PerumahanSwadaya,nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ; Putusan Perkara No. 28/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 18> Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatanFasilitasiPembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, KabupatenTimor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumahcetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS1 dan TTS2 dan kedua pakettersebut dikerjakan

PT.PHS (permata hijau sawit) pada dasarnya siap melakukan amanahUndangUndang perkebunan tentang fasilitasi 20%kemitraan,Replanting kebun masyarakat 8 desa (Papaso, Salambue,Pagaran Baringin, Sibodak Papaso, Gunung Inten, MuaraTige,Gunung Manaon dan Rombayan).3. PT.PHS (permata hijau sawit)dan masyarakat 8 desa bekerja samadalam system pengadaan barang dan jasa dan perkoprasian dalamwadah UKM /desa masingmasing sesuai aspirasi tokoh masyarakatyang berkembang.4.

tergugat melanggar beberapa aturan hukum tentang Perkebunanantara lain adalah UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNANPasal 58(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunanatau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasipembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yangdiusahakan oleh perusahaan perkebunan.Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Sbh(2) Fasilitasi

hasil, atau bentuk pendanaan lain yang di sepakati sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.(3) Kewajibaan memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktupaling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.(4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus di laporkan kepada Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya.Pasal 59Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebunmasyarakat

izin usaha untuk budidaya kelapasawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat palingkurang 20% (duapuluh persen) dari total luas areal lahan yangdiusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;Serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri KoordinatorBidang PerekonomianMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADANPERTAHANAN NASIONAL SURAT EDARAN NOMOR 11/SEHK.02.02/VIII/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBANPERUSAHAAN DALAM FASILITAS PEMBANGUNAN KEBUNMASYARAKAT5.1SIc.penerapan ketentuan kewajiban fasilitasi

Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 58,Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawitserta Peningkatan Produksitivitas Perkebunan Kelapa Sawit, dan SuratEdaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 11/SEHK.02.02/VIII/2020 Tentang pelaksanaankewajiban perusahaan dalam fasilitasi

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Tengku Nisfaruddin Syah Alias Sipai selakupelaksana kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2014 secara bersamasamadengan saksi Andi Khairuddin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kabupaten Batubaradalam kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2014

Nomor 535 K/PID.SUS/2017Sosial Kabupaten Batubara dalam kegiatan Fasilitasi dan Stimulasipembangunan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Batu BaraTahun Anggaran 2014 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :e Bahwa Terdakwa Tengku Nisfaruddin alias Sipai selaku pelaksanakegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2014 terhadap 6(enam) kecamatan;e Bahwa Terdakwa Tengku Nisfaruddin Syah alias Sipai yangmelaksanakan pekerjaan belanja paket

PBJ/Und/PL/2014 tanggal 22 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Lima Puluh Nomor0004/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Suka Nomor0005/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan tentang Penetapan

Nomor 535 K/PID.SUS/201724.25.26.Zt28.29,30.31.32.33.34.35.36.Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Balai Nomor0007/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Tanjung Tiram Nomor0008/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy

Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Air Putin Nomor0009/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Talawi Nomor0010/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Penawaran Belanja Paket Bantuan BBR CV UbanMas Nomor: 034/CV.UM/V

Agincort Resources dimana awal musyawarah tersebut di bukaoleh Pimpinan Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel Ir. SUALIAN SABBIH SITUMORANGkemudian diserahkan kepada Ketua FKALAM (Forum KomunikasiAlam) Drs.ZULFIKAR SIREGAR dan Drs. FAHRAN SIREGAR selaku Ketua Marga SiregarSiagian untuk menyampaikan paparan dan setelah selesai Tim Fasilitasi meminta kepadaPT.

AR, Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel ;e 1 (satu) buah Pulpen merk Faster ;e 1 (satu) buah buku Notes Harian Pagi Waspada ;Dikembalikan kepada Ahmad Cerem Meha ;4 Menetapakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 56/PID.SUS/2012/PN.PSP. tanggal 03 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Stevi Thomas C. alias Stevi tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak

AR,Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel ;e 1 (satu) buah Pulpen merk Faster ;e 1 (satu) buah buku Notes Harian Pagi Waspada ;Dikembalikan kepada Ahmad Cerem Meha, S.T. ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Hal. 3 dari 11 hal. Put.

Anmad Cerem Meha;e 1 (satu) lembar surat undangan dari FK AlamNomor: Ist/FK Alam/VIII/2011 tanggal 09Agustus 2011 tentang peliputan pertemuan FKAlam dengan PT AR, Tim Fasilitasi PemkabTapsel;e 1 (satu) buah Pulpen merk Faster;e 1 (satu) buah buku Notes Harian Pagi Waspada;Dikembalikan kepada Anmad Cerem Meha;4. Menetapakan supaya terdakwa dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000.

STEVI, TimDuffy, Rina Simanjuntak dan beberapa orang staff PT.Agincort Resources dimana awal musyawarah tersebutdibuka oleh Pimpinan Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel Ir.SUALIAN SABBIH SITUMORANG kemudian diserahkankepada Ketua FKALAM (Forum KomunikasiAlam) DRS.ZULFIKAR SIREGAR dan Drs. FAHRAN SIREGAR selakuKetua marga Siregar Siagian untuk menyampaikanpaparan dan setelah selesai tim fasilitasi memintakepada PT. Agincourt Resources untuk menanggapinyayang diwakili oleh terdakwa STEVI THOMAS C Als.

AgincourtResources dan Tim fasilitasi Pemkab.

Tapsel;e Bahwa saksi hadir pada rapat tersebut sebagaiketua Tim Fasilitasi dari Pemkab.

Tapsel:;Bahwa saksi hadir pada rapat tersebut sebagaianggota Tim Fasilitasi dari Pemkab.

Jumlah alokasi danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesarRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dariAPBN Tahun 2011 melalui Kementerian Pertanian RI ; Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuanmodal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap,buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

SusTPK/2015/PT.PBRMasyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dari APBN Tahun 2011 melaluiKementerian Pertanian RI ;Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

Jumlah alokasi dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dari APBN Tahun 2011 melaluiKementerian Pertanian RI ;Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

SusTPK/2015/PT.PBRAgribisnis Perdesaan (PUAP) yang menyatakan bahwa PUAP merupakanbentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petanipemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yangdikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Mempunyaikepengurusan yang aktif.

Bidang Fasilitasi PAUD, Dikdas, Dikmas & Dikti, Nomor:006/Fasilitasi VIII/2017, tanggal 02 Maret 2017..

Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatanpenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasannya tanggal 2 Maret 2017 Nomor006/Fasilitasi

olehTim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

tahap tahun anggaran 2014 Desa RancabangoKecamatan Patokbeusi tertanggal 11 Juli 2014 yang ditandatanganioleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

(selaku Camat Patokbeusi) ;38.1 (satu) lembar catatan hasil penelitian daftar rincian kegiatan alokasi danaDesa Rancabango Kecamatan Patokbeusi tertanggal 9 Mei 2013 yangditandatangani oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri. MUMUN MULYATI,S.H, M.Si (selaku Sekretaris Camat) dan Sdr.

ditandatanganioleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

ROSMIN TUTUPOHO, S.H, Selaku PPK Pekerjaan Fasilitasi PerjalananWisata Keesaan Ke Arab saudi, Jerusalem dan India,beralamat di Kantor Gubernur Maluku Jalan Raya PatttimuraNo. 1 Ambon ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Morton FarFar, S.H, Hendrik Herwawan, S.H.,M.H, Nurhayati, Hatala,S.H, Jerold . D. Leasa, S.H, David Watutamata, S.H,Magdalena A. A. Trona, S.H, Ely Marthen Luther A. S.

Bahwa pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalil angka 1dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpedoman pada DokumenPengadaan Nomor : 002/DPJL/POKJA01/1I/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017Paket Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan Ke Arab Saudi, Jerusalem danIndia, yang ditetapkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan ProvinsiMaluku Tahun Anggaran 2017. Dokumen Pengadaan Nomor : 002/DPJL/POKJA01/11/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya dalam Gugatanini Penggugat sebut Dokumen Pengadaan.3.

48 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012.Pekerjaan dalam perkara a quo adalah berupa Fasilitasi Perjalanan WisataKeagamaan termasuk City Tour dari JakartaArab Saudi pp; JakartaJerusalem pp; Jakartaindia pp dengan HPS sebesar Rp. 5.400.000.000,00adalah pekerjaan yang sederhana hanya Fasilitasi Perjalanan Wisatadengan jenis kontrak lumpsum yang dalam RAB nya tidak terdapatketentuan penggunaan = spesifikasispesifikasi teknis tertentu yangHalaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G

G/201 7/PN.Amb 3) Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan keArab Saudi, Jerusalem dan India, dengan uraian singkat pekerjaan berupaFasilitasi Perjalanan Wisata Keagamaan termasuk City Tour dari JakartaArab Saudi pp; JakartaJerusalem pp; Jakartaindia pp, danmenandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan Turut Tergugat dengannilai Kontrak yang sama dengan nilai Penawaran Penggugat, yaitu sebesarRp. 5.300.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus juta rupiah).

Foto Copy Dokumen Pengadaan No. 002/DPJL/POKJA01/1/2017, tanggal27 Februari 2017, Paket Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan Ke ArabaSaudi, Jerusalem dan India, diberi tanda T5 ;6. Foto Copy Surat Perintah Tugas, No. 04/SPT/POKJA/AdPembLPBJP//2017, tanggal 17 Januari 2017, diberi tanda T6 ;7. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor 002/BAHP/POKJA01/11/2017, tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda T7 ;8.

Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraanyang menjadi (Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan obyek sengketaberupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF125, WarnaHitam, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JB9121BK758272,Nomor Mesin JB91E2750692, Nomor Polisi BK 6632 QAC; Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia

(PERKAPOLRI) Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang PengamananEksekusi Jaminan Fidusia, Karena Pelaku Usaha dalamMengambil/Menarik Unit Kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan)atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usahakepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari Internal danDebt Collector yang seharusnya menggunakan tenaga KepolisianRepublik Indonesia.2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 TentangMenjalankan Putusan atau Bagian VV RBg yang dimulai dari Pasal

200Tentang Menjalankan Putusan Karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan Pengambilan/penarikan Unit Kendaraan yang menjadi(Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenagadari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaanya melaluiperantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatansecara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan PermohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi).Halaman 3 dari

KisHonda Supra NF125, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, NomorRangka MH1JB9121BK758272, Nomor Mesin JB91E2750692, NomorPolisi BK 6632 QAC atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu Kepada Konsumen dengan kondisiunit kendaraan (Barang Jaminan) sebelum ditarik/diambil oleh PelakuUsaha;8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan dendatunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, Penarikan dan Penggudangan;9.

Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200Tentang Menjalankan Putusan Karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan Pengambilan/penarikan Unit Kendaraan yang menjadi(Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenagadari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaanyaHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 115/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.-------5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.-----------------------6.

., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.----------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------

., Kepala Sub Bagian Fasilitasi TelaahanKebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;4. TAT RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi TelaahanKebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. .5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Halaman 1 dariPUTUSANNomor 19/G/2019/PTUN ABN 6.

., Staf Sub Bagian Fasilitasi TelaahanKebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon JI. SultanHairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor: 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. =Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa. (Foto Copy yang di Legalisir);
2. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor: 1459 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan SEKMENPORA Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa.

Sumsel Nomor : 0225.178/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitasi Dalam Akun Barang LainnyaUntuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk BantuanPeningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga NasionalIndonesia Pusat Tahun 2018 Nomor BA116/D.1V2/ VER/VIII/2018 tanggal30 Agustus 2018;66.4.

Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitasi Dalam Akun Barang NonOperasional Lainnya Untuk Dukungan Administrasi Komite OlahragaNasional (KONI) Pusat Tahun 2018, Nomor BA117/D.IV2/VER/VIII/2018,tanggal 30 Agustus 2018;74.4.

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEAGames 2019 Tahun 2018;1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi Nomor 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun2018 tanggal 19 November 2018;1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitasi Pekan OlahragaProvinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018;1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/ MNPO/2018, AsalSurat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterima tanggal

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEAGames 2019 Tahun 2018;1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi Nomor 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun2018 tanggal 19 November 2018;Halaman 81 Puts.

Perihal : Panggilan Fasilitasi PerundinganBipartit I tetapi Pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Mengirimsurat Penundaan Perundingan Bipartit dengan Nomor Surat : INSIP/10.074/062;Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Pasuruan mengundang Direktur P3GI dan kami Selaku kuasa Buruh denganNomor Surat : 560/976/423.105/2010.

Perihal : Panggilan Fasilitasi PerundinganBipartit II tetapi Pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tidak hadir;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Pasuruan mengundang Direktur P3GI dan kami Selaku kuasa Buruh denganNomor Surat : 560/1089/423.105/2010., Perihal : Panggilan FasilitasiPerundingan Bipartit III tetapi Pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesiatidak hadir;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota

Perihal : Panggilan Fasilitasi Mediasitetapi Pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tidak hadir;Bahwa Dewan Pengurus Cabang F LOMENIK SBSI Pasuruan dan PengurusKomisariat F LOMENIK SBSI P3GI selaku kuasa buruh pada tanggal 01 Juli2010 mengirim surat kepada Direktur Pusat Penelitian Perkebunan GulaIndonesia Pasuruan dengan Nomor : 01/DPC & PK F LOMENIK SBSI/EX/VII/2010 Perihal : Somasi tetapi sampai tanggal 8 Juli 2010 tidak ada jawabandari pihak Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

Putusan Nomor 406 K/TUN/2012(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasanterhadappelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desadan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; danc. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan.Peraturan

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pbengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan;a. Pengelolaan ketatausahaan inspektorat;.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2008Pasal 2Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadappelaksanaan urusan pemerintah di daerahPasal 3Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Inpektorat mempunyai fungsi:Perencanaan program pengawasan;Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugaspengawasan;Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pbengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan;d. Pengelolaan ketatausahaan inspektorat;Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 406 K/TUN/2012e.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;d. Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat; dane.

Untuk permasalahan ini Penggugat langsung melaporkan padaLurah setempat dan Tergugat pernah di undang untuk melakukanpenyelesaian yang di fasilitasi oleh Lurah Kelurahan Bentiring Permaisebagaimana Surat Nomor : 145/33/04/07/2013, tanggal 22 April 2013,Perihal Penyelesaian Sengketa Tanah di JI Bayppas RT 16 KelurahanBentiring Permai (Bukti P7), yang isinya agar Tergugat pada tanggal 26April 2013 hadir di kantor kelurahan Bentiring Permai untuk menyelesaikanpermasahan tanah, dan di ketahui bahwa pada

BGL.9.Bahwa dengan akal liciknya setelan dari Kantor Kelurahan Bentiringtersebut, Pihak Tergugat membuat Surat Keterangan Tanah Nomor :593/40/07/04/2013, tertanggal 14 Mei 2013 dikeluarkan kurang lebih 1(satu) bulan setelah upaya penyelesaian yang di fasilitasi oleh LurahKelurahan Bentiring Permai tanggal 26 April 2013, sehingga menjadipertanyaan maksud dari penyelesaian dikelurahan, karena secara jelasPenggugat mempunyai Alas Hak Tanah, Patut diduga adanya permainandengan keluarnya Surat Keterangan

;10.Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan upaya penyelesaian11.12.permasalahan yang fasilitasi oleh Lurah Kelurahan Bentiring Permaitersebut diatas, dan tetap menguasai dan malah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dan Penggugat sudah berupaya untuk melarangaktifitas Tergugat diatas tanah tersebut tetapi Tergugat ngotot bahkanmelalui anak Tergugat pernah mengancam keselamatan Penggugat halmana telah Penggugat laporkan pada Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu(Polsek Muara Bangkahulu)