Ditemukan 692 data
80 — 48
Membatalkan perkwainan termohon I, Wastanto bin Waryo alias Wariyo dengan termohon II, Indah Fitriani binti Ma'ruf yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA)Teluk Bayur pada tanggal 05 April 2017;
3.
8 — 0
setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehinggadapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan para Pemohon telahmemberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehinggaketerangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut dihubungkandengan permohonan Pemohon terdapat fakta yang saling bersesuaian sebagaiberikut : Bahwa PEWARIS dengan PEWARIS adalah pasangan suamiisteri dan dari perkwainan
6 — 0
:1. saksi bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetanggaPara Pemohon; bahwa saksi mengerti maksud permohonan Para Pemohon; bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisdari yang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2018, akan tetapiharta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnyayaitu Para Pemohon; bahwa, Para Pemohon adalah sebagai Istri dan anak darialmarhum ; bahwa, semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Istri dantidak pernah bercerai; bahwa dari perkwainan
9 — 3
namun belum dikaruniai keturunan; Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan agustus tahun 2012 seringterjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tergugat jarang pulang kerumah, puncaknya apda akhir bulan agustus tahun 2012 terjadi percekcokan lagi akhirnyatergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, sampai saat ini tergugat tidakmemberikan nafkah lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkwainan
Abdul Samad, SH
Terdakwa:
AGUS WINARTI ALS WINA BINTI SRIYONO
40 — 15
Restoran HotelKapuas Palace Pontianak adlah salan satu konsumen hendakmengadakan acara pesta perkawinan bertemu dengan terdadkwakemudian konsumen menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,000,kepadda terdakwa sebagai uang panjar dalam pelaksanaan perkawinankemudian uang tersebut tidak diseraahkan kepada saksi yang menjabatsebagai bagian penaginan dan uang tersebut dipergunkan untukkepantingan terdakwa snediri;Bahwa terdakwa berhak untuk menerima Uang Panjar dari konsumenyang hendak mengajukan acara pesta perkwainan
RestoranHotel Kapuas Palace Pontianak adalah salah satu) konsumen hendakmengadakan acara pesta perkawinan bertemu dengan terdakwakemudian konsumen menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,000,kepadda terdakwa sebagai uang panjar dalam pelaksanaan perkawinankemudian uang tersebut tidak diseraahkan kepada saksi yang menjabatsebagai bagian penagihan dan uang tersebut dipergunkan untukkepantingan terdakwa snediri; Bahwa terdakwa berhak untuk menerima Uang Panjar dari konsumenyang hendak mengajukan acara pesta perkwainan
9 — 2
Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistriyang terikat dalam suatu perkwainan yang sah ?; 2. Apakah tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu fakta dan olehkarenanya dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut agarperkawinannya dengan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian ?
8 — 5
Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudahtidak lagi tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1Halaman 2 Penetapan Nomor 6004/Pdt.G/2020/PA.Kab.MlgUndang Undang Perkwainan No.1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;5.2. Bahwa demi kemaslahatan bersama sebaiknya perkawinanantara PEMOHON dan TERMOHON diakhiri dengan perceraian;6.
6 — 6
Menceraikan perkwainan Penggugat dan Tergugat;3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa HukumPenggugat telah hadir sendiri sedang prinsipal Penggugat pernah hadir secara pribadi, sedangTergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipuntelah dipanggil secara patut.
8 — 2
Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkwainan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh jjinatau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tersebut menyebutkanbahwa ketentuan ini berlaku
Bahwa sampai dengan Permohonan Cerai Talak Raji yang telahPEMOHON ajukan di Pengadilan Agama Bekasi, dan tercatat denganRegister Perkara Nomor : 1190/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 02 April2018, PEMOHON BELUM memiliki / mendapatkan izin dari pejabatyang berwenang sebagaimana diwajibkan berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkwainan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipiljo.
Bahwa setelahbeberapa hari kKemudian TERMOHON mendatangi kantor PEMOHONuntuk membicarakan masalah rumah tangga antara TERMOHON danPEMOHON akan tetapi PEMOHON malah marahmarah dan bilang akanmenceraikan TERMOHON.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil Permohonan CeralTalak Raji PEMOHON pada angka 21 permohonannya yangmenyebutkan bahwa ikatan perkwainan antara Pemohon dan TermohonHal. 17 dari 37 hal.Put.Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA Bks18.19.sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina, didamaikan
Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengangugatan ini dimasukkan, TERMOHON sedang berupaya memperbaikirumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON, dan sampai denganhari ini proses mendiasi di kantor PEMOHON sedang berjalan dan SuratKeputusan Izin Cerai yang sebagaimana diwajibkan menurut PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkwainan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.
12 — 1
terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecualidalam hal yang di atur pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undangundang inidan pasal 15 berbunyi barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikatdengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanyaperkawinan dapat mencegah perkawinan baru, dengan tidak mengurangiketentuan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undangundang ini sertadikuatkan dengan pasal 40 huruf (a) Kompilasi hukum islam yaitu "dilarangmelangsungkan perkwainan
10 — 6
Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGATsudah tidak tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1Undang Undang Perkwainan No.1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;6.2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumahdan tidak lagi tinggal dalam satu atap kediaman bersama 2 (dua)tahun lamanya hingga sekarang;6.3. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara PENGGUGATdan TERGUGAT sebaiknya perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT diakhiri dengan perceraian;7.
21 — 3
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas APadang padatanggal 04 Mei 2016 dengan Register Nomor:144/Pdt.P/2016/PN Pdg telah mengajukan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 8 Perdata Nomor 144/Pdt.P/2016//PN PdgBahwa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilaki yangbernama Benni Azmi pada tanggal 17 Juli 1998 , sesuai dengan KutipanAkta Nikah 505/86/VII/98 atas nama Benni Azmi tanggal 17 Juli 1998, yangdikeluarkan oleh Kanto urusan Agama Kecamatan Tanggerang PropinsiJawa Barat ;Bahwa dari perkwainan
11 — 0
dari 12 halaman Putusan No. 640/Pdt.G/2019/PA.PtPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan berubahan kedua dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, pasal 34 ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkwainan
5 — 0
orang anakkandung bernama ; bahwa, Istri tidak pernah mengangkat anak; bahwa kedua orang tua Istri yang bernama Ayahdengan Sutiktelah meninggal dunia terlebih dahulu dari Istri; bahwa setahu saksi tidak ada sengketa terhadap permohonanPara Pemohon ; bahwa saksi tahu Istri dengan Para Pemohon sebagai suami dananaknya semuanya beragama Islam;2. saksi bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetanggaPara Pemohon; bahwa saksi mengetahui bahwa dan Istri adalah pasangansuami isteri dan dari perkwainan
9 — 1
Bahwa Perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa adakabar berita dan mengabaikan kewajibannya sebagai suami untukmelindungi Penggugat, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin,adalah suatu perbuatan yang sangat tidak bijak dan menodai keluhurannilainilai perkwainan. 4.
14 — 7
Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah merekatidak dicatatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkwainan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf eKompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
14 — 4
secaraoptimal kembali terjadi, namun Penggugat menyadarisebagai istri mempunyai kewajiban utama untuk berbaktiPenetapan No: 1463/Pdt.G/2011/PA.Mlg, hal 3 dari 9 hallahir dan batin kepada Tergugat sebagai suami;..........00..Bahwa akan tetai diluar perkiraaan Penggugat, ternyatacita cita luhur perkawinan tersebut hanya dapatterwujud dalam masa kurang lebih 9 tahun saja,sedangkan hari hari berikutnya ~ selalu dilalui dandiwarnai perselisihan/perceksokan/pertengkaran secaraterus menerus, berkonsekunsi perkwainan
9 — 3
permohonannya Bulan Juni 2015yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar padatanggal 18 September 2015 dengan Register Nomor: 443/ Pdt.P/2015/PN.Dps, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan AgamaHindu dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE WINARSIHpada Tanggal 16 Januari 1996, dan telah dicatatkan pada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta perkwainan
67 — 16
Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah merekatidak dicatatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkwainan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf eKompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
55 — 14
Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah merekatidak dicatatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Halaman 6Tahun 1974 tentang Perkwainan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf eKompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.